Eddy Jasa, Sang Motivator Warga Pademangantimur

JAKARTA, MP - Membangun sebuah kerukunan dan kekompokan dalam lingkungan bukanlah pekerjaan mudah. Namun dibutuhkan sikap kedewasaan dan jiwa sportivitas yang tinggi. Ini yang tercermin dari seorang Eddy Jasa sebagai penggerak warga Kelurahan Pademangantimur.

Hal itu dibuktikan dengan puluhan spanduk yang berisi dukungan segala program kelurahan untuk mengajak dan memotivasi warga agar turut mendukung program tersebut.

Dan spanduk layaknya layanan masyarakat dengan berbagai seruan seperti mengajak warga untuk menjaga kebersihan, mengajak warga mensukseskan Adipura, mengajak warga meningkatkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan sebagainya dipampang pada setiap sudut lingkungan di Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Wakil Lurah Pademangan Timur, Yoddi Santoso, membenarkan, ketokohan Eddy Jasa yang kesehariannya berdagang material bahan bangunan itu mampu mengayomi warga tionghoa dan pribumi menjadi satu suara di Kelurahan Pademangan Timur.

"Ibarat lidi yang bercerai berai disatukan dalam ikatan yang mampu menyuarakan tujuan yang hendak dicapai, khususnya dalam mendukung segala program kinerja pemerintah melalui kelurahan," kata Yoddi yang ditemui di kantor Sekretariat RW03, Pademangantimur, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (17/3).

Ia menjelaskan, warga di Pademangantimur lebih didominasi oleh warga keturunan Tionghoa yaitu berkisar 60 persen sedangkan pribumi hanya 40 persen. Namun mereka hidup dengan kebersamaan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. "Saat ini Pademangantimur memiliki 145 RT dengan 10 RW yang kebanyakan warganya adalah keturunan Tionghoa," jelasnya.

Dan dalam berbagai kegiatan kelurahan demi warga, Eddy selalu maju di depan sekaligus penggerak moril termasuk bantuan dalam bentuk materiil guna mendukung kesuksesan jalannya kegiatan. "Dalam setiap kegiatan kemasyarakatan baik itu kegiatan sosial maupun program pemerintah, sosok Eddy selalu mendukung dengan berbagai bantuan mulai dari tenaga hingga finansial," jelas Wakil Lurah Pademangantimur.

Sementara itu Eddy Jasa, mengakui awalnya agak sulit memberikan pengetian mengenai kekompokan warga yang diwujudkan dalam setiap kegiatan. "Seiring waktu kekompokkan itu mengarah lebih baik. Tentunya kekompakan warga di lingkungan Pademangantimur itu tak lepas dari kepamongan yang diterapkan sang Lurah maupun Wakil Lurah-nya," jelas
Eddy.

Baginya ketika sesorang yang telah tinggal di lingkungan tersebut harus menjunjung tinggi kehidupan di sekitar lingkungan tersebut dan mampu memajukan wilayah itu. "Dimana bumi dipijak disitu bumi dijunjung,"kata pria yang keturunan Tionghoa ini.

Dan kegiatan warga yang selama ini masih dilakukan di Kelurahan Pademangantimur bersama warga yaitu kerja bakti setiap Minggu, arisan RW bergilir, karaokean ataupun kegiatan keagamaan.

"Apalagi dalam kegiatan persiapan penilaian Adipura 2010. Dia maju duluan memberikan dukungan kepada masyarakat baik moril maupun materiil," kata Joddi. (cok)

Tempat Sampah Raksasa di Ancol Dapat MURI

JAKARTA, MP - Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia menyerahkan dua replika tempat sampah raksasa dengan ukuran tinggi 3 meter dan lebar 1,5 meter kepada Taman Impian Jaya Ancol, Jumat (12/3). Karena ini ukurannya yang jumbo dan baru pertama kali terjadi di Indonesia, maka pemberian dua replika ini langsung dicatat dan diberikan penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

Pemberian penghargaan dilakukan oleh ketua MURI, Jaya Suprana, kepada Tati Darsoyo, Ketua Dewan Pembina WWF Indonesia. Selanjutnya Tati Darsoyo menyerahkan tempat sampah raksasa itu kepada Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol, Winarto. Masing-masing tempat sampah memiliki warna yang berbeda. Warna biru untuk sampah basah dan warna kuning untuk sampah kering.

Winarto mengungkapkan, dalam satu tahun ini, Taman Impian Jaya Ancol telah dikunjungi oleh 14 juta lebih pengunjung. Diharapkan, dengan adanya tempat sampah ini, dapat dilakukan kampanye kebersihan di Ancol. "Diharapkan dengan adanya replika tempat sampah ini akan makin menggugah pengunjung Ancol untuk tidak membuang sampah sembarangan," katanya.

General Manager PT Pembangunan Jaya Ancol, VJ. Harwanto mengungkapkan, saat ini Ancol memiliki 750 tempat sampah permanen yang ditempatkan di setiap sudut wahana rekreasi yang berada di atas lahan seluas 155 hektar ini.

"Setiap hari volume sampah yang dihasilkan dari pengunjung Ancol kurang lebih 140 meter kubik. Volume ini akan meningkat sekitar 300 hingga 400 meterkubik ketika ada momen tertentu. Volume itu sama banyaknya ketika datangnya air pasang atau rob," katanya. Sampah dibersihkan oleh 130 petugas kebersihan yang langsung membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Untuk saat ini, pihak Ancol telah melakukan pemilahan sampah dan komposting. Namun kapasitasnya masih terbilang kecil, hanya untuk memenuhi kebutuhan internal saja, yakni komposting. Pemilahan sampah ini masih dilakukan secara manual. (cok)

Minggu, Jakut Kembali Gelar HBKB

JAKARTA, MP - Udara bersih merupakan kebutuhan pokok manusia khususnya bagi masyarakat Jakarta. Salah satu upaya untuk menciptakan udara bersih yaitu dengan menggelar hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau Car Free Day.

Untuk mengurangi polusi udara pada kawasan tertentu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara kembali akan menggelar HBKB, Minggu (21/3) mendatang dengan menutup sepanjang kawasan Jalan Boulevard Artha Gading hingga Jalan Kelapa Nias Raya. "Kami akan melaksanakan kembali HBKB. Kegiatan akan dikonsentrasikan di Jalan Kelapa Nias Raya atau depan Sport Mall," ujar Hotman Silaen, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Selasa (16/3).

Kegiatan HBKB, kata Hotman, memiliki beberapa tujuan seperti mengampanyekan dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan perlunya udara bersih. HBKB, lanjutnya, diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap ketergantungan akan kendaraan bermotor pribadi baik roda empat maupun roda dua. "Diharapkan masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, bersepeda, atau berjalan kaki," kata Hotman Silaen.

Selain pada tanggal 21 Maret, lanjut Hotman, HBKB tingkat Kota Jakarta Utara juga akan kembali digelar pada 8 Agustus dengan lokasi alternatif pertama yakni Jalan Cilincing Raya dan alternatif kedua di Jalan Putra Putri, Penjaringan, Jakarta Utara serta 14 November di Jalan Danau Sunter Barat. "Jika pada HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara, maka pelaksanaan HBKB di Jalan Danau Sunter Barat akan digelar tanpa melakukan pengukuran kualitas udara," jelas Hotman.

Tahun ini selain tingkat kota, pelaksanaan HBKB juga akan digelar di tingkat kecamatan. Untuk tingkat kecamatan antara lain akan dilangsungkan 18 April di Jalan Pluit Karang Utara-Jalan Pluit Samudera Kecamatan Penjaringan, 23 Mei di Jalan Budi Kemuliaan Kecamatan Pademangan, 20 Juni di Jalan Danau Sunter Selatan Kecamatan Tanjungpriok, 18 Juli di Jalan Boulevard Timur Raya Kecamatan Kelapagading, 19 September di Jalan Sindang Raya Kecamatan Koja, serta 17 Oktober di Jalan Sungai Landak Kecamatan Cilincing.

Untuk memeriahkan HBKB, selain penutupan jalan dan pengukuran kualitas udara, juga akan digelar berbagai macam acara yang melibatkan masyarakat seperti, sepeda santai, senam jantung sehat, futsal, bazar, pentas musik, dan berbagai macam acara lainnya. "Kita juga melibatkan masyarakat untuk memeriahkan kegiatan ini," tandas Hotman. (red/*bj)

Warga Resah, PKL Marak di Jalan Tipar Cakung

JAKARTA, MP - Warga Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang kembali marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung. Sebab, akibat keberadaan PKL tersebut, kesemrawutan dan kemacetan hampir selalu terjadi, terutama di saat pagi dan sore hari saat para buruh yang bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) memulai dan mengakhiri aktivitasnya. Ironisnya, keberadaan PKL itu tak jauh dari lokasi kantor Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.

Berdasarkan pantauan, puluhan lapak milik PKL terlihat memenuhi sepanjang Jalan Tipar Cakung mulai dari kantor Kelurahan Sukapura menuju arah Cakung maupun sebaliknya. Diperkirakan terdapat 30 lapak yang berbaris di sisi kiri dan kanan jalan sepanjang 500 meter dari kantor kelurahan. Para PKL menggelar dagangannya dengan mendirikan lapak di bahu jalan. Belum lagi, keberadaan angkot ataupun kendaraan umum lainnya yang kerap mangkal sehingga membuat jalan semakin sempit dan macet.

“Hampir setiap hari kalau melintas di jalan itu pasti macet. Akibat maraknya PKL yang berdagang di sisi jalan. Parahnya lagi, pedagang itu tidak pernah ditertibkan malah terus bertambah. Dan anehnya, mereka berdagang di atas saluran air berdekatan dengan kantor Kelurahan Sukapura," keluh Rachmat (34) warga RT 9/2, Sukapura, Cilincing, Selasa (16/3).

Hal yang sama juga dikemukakan Abnuddin (40) warga RT 4/1 Sukapura, Cilincing. Keberadaan PKL membuat kawasan di Jalan Tipar Cakung menjadi kotor dan kumuh. "Selain bikin macet juga bikin kotor. Warga minta agar lurah menindak tegas membongkar lapak tersebut,” kata Abnuddin.

Lurah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Ade Himawan mengatakan, keberadaan PKL di kawasan itu bermula dari kebijakan lurah sebelumnya yang menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat praktik bengkel karang taruna yang dikelola Dewan Kelurahan (Dekel) RW 03 dan RW 01. "Selanjutnya berkembang menjadi tempat usaha lainnya. Sedangkan bengkel karang taruna-nya sendiri sudah tidak aktif. Kami sudah berusaha meminta mereka bongkar sendiri namun tetap saja membandel dengan alasan sudah disetujui lurah sebelumnya," kilah Ade.

Bahkan, sambung Ade, mereka (PKL) melalui Dekel RW 03 dan RW 01 membentuk wadah Forum Pedagang Kaki Lima Sukapura sebagai pengelola yang diketahui pihak kelurahan. "Tapi itu saya tolak,” tegasnya.

Saat disinggung mengapa pihaknya tidak melakukan penertiban, Ade Himawan beralasan, jika pihak kelurahan yang melakukan penertiban, dikhawtirkan akan timbul kericuhan antar warga. "Ya, kalau bisa sih yang menertibkan dari Kecamatan Cilincing atau Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara," tandasnya. (red/*an)

Jalan Menuju Wisata Pesisir Rusak

JAKARTA, MP - Masyarakat yang akan bekunjung ke lokasi wisata pesisir yang berada di wilayah Jakarta Utara mengeluh. Pasalnya, sejumlah fasilitas jalan menuju ke lokasi rusak dan becek. Hal itu membuat wisatawan yang akan datang ke tempat itu menjadi enggan.

Seperti yang terjadi di lintasan Jalan Lodan menuju Pelabuhan Sundakelapa hingga ke Jalan Gedong Panjang. Di sepanjang jalan itu selain kondisi jalannya rusak, bahkan di depan Hotel Alexis juga sering ada genangam air baik saat hujan maupun air laut pasang.

Tentu saja genangan air itu mengakibatkan arus lalulintas menjadi macet parah padahal kawasan ini merupakan jalan utama menuju lokasi wisata pesisir.

“Kemacetan itu terkadang sampai Fly Over (FO) Ancol, memang saat kemacetan itu terjadi petugas Lalulintas ditempatkan di lokasi untuk mengatur kendaraan. Namun, itu tidak membuat jalan lancar, ini karena jalan rusak dan genangan air,”ungkap Sunarto, salah seorang warga.

Dia berharap Pemkot Jakarta Utara segera memperbaiki jalur tersebut, pasalnya, jalan itu merupakan jalan utama menuju ke salah satu titik dari 12 destinasi wisata pesisir. “Jika jalannya tidak segera diperbaiki mana mungkin wisatawan akan mau datang ke lokasi wisata tersebut. Seharusnya pemerintah memperhatikan dulu fasilitas sebelum lokasi itu dibuka,”tambahnya. (red/*pk)

Warga Kampungbeting Akan Terima Akta Lahir Gratis

JAKARTA, MP - Kepemilikian akta kelahiran sangat penting untuk keabsahan hak anak di mata hukum. Tanpa akta kelahiran, anak-anak tersebut tidak akan tercatat secara resmi oleh negara. Secara yuridis, anak tanpa akta kelahiran akan sulit mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak dasar lainnya sebagai warga negara.

Saking pentingnya akta kelahiran tersebut, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara akan menggratiskan pembuatan akta kelahiran bagi warga Kampungbeting, Tuguutara, Cilincing, Jakarta Utara awal April mendatang.

“Untuk itu, kami akan memberikan pelayanan gratis kepada warga Kampungbeting, mengingat belum lama ini banyak diberitakan bahwa karena miskin, orangtua tega menjual anaknya demi untuk kebutuhan ekonominya," kata Edison Sianturi, Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Senin (15/3).

Dengan adanya akta kelahiran, orangtua maupun pihak ketiga yang berniat menjual anak akan berpikir seribu kali. "Jadi dengan begitu, anak-anak bakal tahu siapa orangtuanya nanti kalau mereka memang terpisah dengan orangtuanya," terangnya.

Rencananya, program pelayanan akta kelahiran untuk warga Kampungbeting ini akan digelar pada awal April 2010 nanti. Sedikitnya ada sekitar 1.500 akta kelahiran yang akan diterbitkan dan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin tersebut. Tentunya, warga juga harus memiliki persyaratan yang ditetapkan pemerintah, untuk mendapatkan akta lahir tersebut. Misalnya, adanya surat keterangan lahir sang anak baik dari bidan, dokter, maupun dari pihak lain yang menyatakan keterangan menolong kelahiran anak tersebut.

Ia berharap, program ini dapat mengurangi jumlah warga yang tidak memiliki akta kelahiran. Karena dengan memiliki akta kelahiran, seseorang dapat mengetahui secara jelas asal usul pribadinya sejak ia lahir. Saat ini diprediksi jumlah warga yang tidak memiliki akta kelahiran, sekitar tiga persen dari total 1,1 juta jiwa jumlah penduduk Jakarta Utara.

Edison juga menekankan kepada warga untuk mengurus sendiri akta kelahiran dan tidak melalui orang lain atau calo. Sebab jika melalui calo biayanya akan semakin membesar. Biaya yang seharusnya terjangkau oleh masyarakat, akan membengkak karena menggunakan jasa orang lain. Ia juga membantah jika biaya mengurus akta kelahiran mencapai ratusan ribu rupiah.

Sekadar diketahui, saat ini Kampungbeting dihuni 8000 jiwa atau 1010 kepala keluarga (KK). Kehidupan ekonomi mereka terbilang lemah dan rata-rata mereka berprofesi sebagai buruh pabrik. Bahkan mereka dinilai warga grey area atau abu-abu yang tak memiliki kejelasan status kependudukan di Jakarta Utara. (red/*bj)

Pembongkaran Gapura Makam Mbah Priok Ditunda

JAKARTA, MP - Rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia, membuat Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menunda pembongkaran gapura di areal makam Mbah Priok yang sebelumnya dijadwalkan minggu depan sudah mulai dilakukan pembongkaran. Namun, begitu dipastikan pada April mendatang, ditargetkan gapura makam Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad di Jl TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sudah dimulai pembongkarannya tersebut.

"Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan pada tanggal 26 Januari 2010 yang ditujukan kepada Habib Al Idrus dan Habib Abdullah Sting sebagai pengelola eks makam Habib Hasan Al Haddad alias Mbah Priok yang mengaku sebagai ahli waris. Selanjutnya surat peringatan pertama 7x24 jam pada 24 Februari 2010, surat peringatan kedua 3x24 jam pada 9 Maret 2010. Senin (15/3) nanti akan dilayangkan surat peringatan ketiga 1x24 jam,” jelas Atma Senjaya, Wakil Walikota Jakarta Utara, Minggu (13/3).

Menurutnya, meskipun pihaknya telah melayangkan surat peringatan, pihaknya tidak langsung melakukan penertiban. Tapi, masih menunggu Itikad baik dari para pengelola makam Mbah Priok untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan di sekitar eks makam tersebut.

“Ya, kami masih memberikan tenggat waktu kepada mereka untuk membongkar sendiri bangunan gapura dan pendopo di makam tersebut. Saat ini kita cooling down dulu terkait dengan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat, Obama. Tetapi jika tak mengindahkan surat peringatan, awal April 2010 nanti mau tidak mau terpaksa dibongkar paksa,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Camat Cakung ini.

Atma juga menuturkan, belum lama ini seorang pria bernama Habib Abubakar Hasan Bin Al Atos mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan makam Mbah Priok dan juga keluarganya pernah dimakamkan di areal bekas TPU Dobo tersebut. Di mana sebelumnya lahan seluas 5,4 hektar itu dijadikan makam wakaf keluarga Al Atos. Namun karena masyarakat sekitar juga memanfaatkan lahan itu menjadi makam umum, maka keluarga Al Atos menyerahkannya pada pemerintah saat itu masih bernama Gouvernement Van Nederlandch Indie.

“Sedangkan makam Habib Hasan Al-Haddad alias Mbah Priok ada di Pondok Dayung dekat pelabuhan Tanjungpriok. Kemudian dipindahkan ke lokasi TPU Dobo. Namun, pada 997, seluruh jasadnya di TPU Dobo dipindahkan ke TPU Budhidarma, Sempertimur, Cilincing, Jakarta Utara, bersamaan dengan 32 kerangka lainnya, termasuk tiga keluarga Al Atos,” jelas Atma.

Pada 1999 bekas lokasi yang diyakini sebagai makam Mbah Priok itu kemudian dibangun kembali layaknya pusara makam oleh ahli waris Habib Hasan Al Haddad yang kini dikelola Habib Ali Zaenal Abidin dan Habib Abdullah Sting. Mereka mengklaim bahwa bidang tanah tersebut milik ahli waris berdasarkan Eigendom Verponding No.4341 dan No.1780. Tetapi setelah dilakukan penelitian kembali oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, tanah itu dinyatakan sebagai milik PT Pelindo II sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pengelolaan No 01, Koja Utara seluas 1.452.270 M2 yang diterbitkan pada 21 Januari 1987. “Nanti yang dibongkar hanya bangunan pendopo dan gapura saja, sedangkan untuk makam Mbah Priok tetap dipertahankan sebagai peninggalan sejarah. Bahkan, akan dibuatkan monumen agar tetap dapat dikunjungi warga,” jelasnya.

Mengenai sengketa kepemilikan tanah, telah diajukan gugatan oleh Habib Muhamman bin Achmad kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 245/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. Selain itu juga telah dikeluarkan putusan PN Jakarta Utara pada 5 Juni 2001 dengan amar putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya adalah kuasa hukum penggugat tidak sah dan gugatan penggugat tidak jelas. “Penggugat pun tidak mengajukan banding. Jadi putusan PN Jakarta Utara tetap berlaku,” kata Atma.

Agar pelaksanaan penertiban berjalan lancar, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara dan Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara. "Untuk penertiban kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Kodim Jakarta Utara. Termasuk, petugas Satpol PP dengan kekuatan 1500 personil,” jelas Atma. (red/*bj)

Pendopo Makam Mbah Priok Akan Dibongkar

JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta akan membongkar bangunan yang berada di samping makam Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad atau lebih dikenal dengan Mbah Priok, di TPU Dobo, Koja, Jakarta Utara. Sebab bangunan pendopo seluas 300 meter persegi itu tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan makam Mbah Priok tidak akan dibongkar dan justru akan dibuat monumen agar tetap dapat dikunjungi warga.

Mbah Priok merupakan salah satu tokoh penyiar agama Islam yang berasal dari Pulau Sumatera. Saat akan sampai ke wilayah Batavia, perahunya terkena badai. Namun dia selamat karena menemukan periuk dan akhirnya berhasil menepi di Batavia. Sejak itu dia tinggal di Batavia dan menyiarkan agama Islam. Tak lama kemudian, kawasan tersebut pun akhirnya dinamai Tanjung Priok.

Sementara, terkait dengan makam Mbah Priok, rencananya pada Jumat (12/3) ini, sejumlah pengikut Mbah Priok yang berasal dari sebuah majelis taklim, akan menggelar aksi unjuk rasa, di Balaikota. Aksi ini muncul setelah adanya klaim dari PT Pelindo II yang memiliki tanah seluas 145,2 hektar di Jl Dobo, Jakarta Utara.

Klaim ini berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada 21 Januari 1987. Di atas lokasi tersebut terdapat bangunan makam seluas 20 meter persegi dan bangunan pendopo seluas 300 meter persegi.

Kemudian ada rencana PT Pelindo II membangun bidang tanah terebut untuk pengembangan Pelabuhan Tanjungpriok. Yakni sebagai tempat kegiatan bongkar muat peti kemas untuk menunjang pertumbuhan ekspor/impor sesuai rencana induk pelabuhan dan untuk memenuhi syarat standar internasional.

Mendengar hal itu, ahli waris Mbah Priok beserta pengikutnya mengajukan protes. Mereka mengklaim bidang tanah ini milik ahli waris dan bukan milik PT Pelindo II. Klaim dinyatakan berdasarkan Eigendom Verponding No.4341 dan No.1780. Namun setelah dilakukan penelitian kembali oleh Kantor Pertanahan Jakarta Utara, tanah tersebut dinyatakan telah tertulis sebagai milik PT Pelindo II.

Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah mengeluarkan surat tertanggal 6 Februari No 182/09.05/HTPT tentang permintaan penjelasan status tanah makam Al Haddad. Dalam surat tersebut dinyatakan status tertulis tanah di Jl Dobo atas nama Gouvernement Van Nederlandch Indie dan telah diterbikan sertifikan hak pengelolaan No 1/Koja utara atas nama Perum Pelabuhan II.

Setelah ada pembicaraan dengan ahli waris, disepakati makam dan kerangka Mbah Priok dipindahkan ke TPU Semper, Jakarta Utara pada 21 Agustus. Sedangkan makam lainnya atau sebanyak 28.300 kerangka juga telah dipindahkan ke TPU Semper pada tahun 1995, sebagian kerangka ada yang dibawa ke luar kota sesuai permintaan ahli waris. “Jadi tahun 1997 itu sudah bersih dari makam. Semua kerangka telah dipindahkan ke TPU Semper atau dibawa ahli waris masing-masing,” ujarnya.

Namun, pada September 1999, makam Mbah Priok dibangun kembali di lokasi bekas TPU Dobo, diikuti dengan satu bangunan liar berupa pendopo tanpa izin dari PT Pelindo II dan tidak memiliki IMB dari Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI Jakarta. Tentunya ini melanggar ketentuan UU No 51/Prp/ tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, meminta pada seluruh warga yang akan melakukan unjuk rasa di Balaikota, agar bersikap bijak dengan mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. “Saya tidak melarang mereka untuk berunjukrasa. Tetapi tolong pahami pembongkaran bangunan liar berupa pendopo itu karena menyalahi peraturan yang ada. Sedangkan makam tidak akan dibongkar bahkan akan diperbaharui lebih bagus dari sebelumnya,” kata Prijanto di balaikota, Kamis (11/3).

Alasan pembongkaran baru dilakukan sekarang karena tanah itu sudah diserahterimakan ke PT Pelindo II. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab Pelindo II. Namun kemudian, PT Pelindo II meminta bantuan hukum kepada Pemprov DKI untuk membongkar banunan liar tersebut, maka Pemprov pun siap membantu melakukan penertiban bangunan karena dalam hal izin telah melanggar aturan yaitu tidak ada IMB.

“Sekali lagi, pembongkaran hanya terhadap bangunan pendopo karena tidak memiliki IMB. Makam tersebut tidak akan dieksekusi melainkan akan dibuat monumen,” tegasnya.

Kemudian, mengenai sengketa kepemilikan tanah, telah diajukan gugatan oleh Habib Muhamman bin Achmad kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 245/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. Selain itu juga telah dikeluarkan putusan PN Jakarta Utara pada 5 Juni 2001 dengan amar putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya adalah kuasa hukum penggugat tidak sah, gugatan penggugat tidak jelas dan kurang pihak.

“Penggugat pun tidak mengajukan banding. Jadi putusan PN Jakarta Utara tetap berlaku,” lanjutnya. Karenanya Prijanto meminta agar ahli waris dan pengikut Mbah Priok berpikir realistis serta bertindak sesuai hukum dan hak.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono mengatakan telah memberikan surat pemberitahuan tentang pembongkaran bangunan liar tersebut pada 16 Februari 2010. Karena tidak dilaksanakan, maka dilayangkan surat peringatan pertama untuk membongkar bangunan selama 7x24 jam pada 24 Februari 2010. Tidak ditanggapi, surat peringatan II pun dilayangkan pada 9 maret 2010, jika dalam 3x24 jam tidak dibongkar sukarela, maka akan dilakukan pembongkaran paksa. “Kalau tetap diindahkan juga, maka kami akan bongkar paksa bangunan pendopo tersebut,” ujar Bambang. (red/*bj)

Prona 2010, BPN Jakut Dapat Jatah 500 Bidang

JAKARTA, MP - Untuk membantu meringankan beban masyarakat, utamanya dari kalangan menengah ke bawah dalam kepemilikan sertifikat tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, tahun 2010 ini menggelar Program Nasional Agraria (Prona). Namun jatah yang ditetapkan Kanwil BPN DKI Jakarta hanya untuk 500 bidang. Jumlah tersebut lebih sedikit menurun jika dibanding dengan program 2009 yang mencapai 1500 bidang.

Prona di bidang pertanahan kini dipusatkan di Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan BPN Jakarta Utara, hanya sebagai pelaksana di lapangan yaitu melakukan sosialisasi dan proses pembuatan sertifikat, terutama di daerah terpencil.

"Tahun ini untuk kawasan Jakarta Utara mendapatkan jatah hanya 500 bidang untuk sertifikasi tanah. Program ini dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan tujuan diluncurkannya Prona oleh pemerintah," kata Cecep Subagja, Kepala BPN Jakarta Utara, Jumat (12/3). Padahal sebelumnya, pihaknya sudah mengajukan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta sekitar 2.000 bidang, namun yang disetujui hanya 500 bidang.

Rencananya, 500 bidang itu akan dibagi di kawasan Marunda dan Cilincing sebanyak 400 bidang dan di kawasan Pulau Seribu sejumlah 100 bidang. Hal ini dilakukan karena warga Pulau Seribu sejak jauh-jauh hari mengharapkan adanya Prona tersebut. Realisasinya baru dilakukan pada tahun 2010 ini.

Adapun batasan sebidang tanah yang akan disertifikasikan maksimal luasnya di bawah 200 meter persegi untuk lahan perumahan. Pelayanan Prona itu diberikan secara cuma-cuma alias gratis. "Warga hanya membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), materai serta notaris saja. Pembayaran langsung oleh pemilik tanah ke bank yang ditunjuk. Masalah BPHTB ini diatur oleh UU Perpajakan tentang BPHTB," katanya.

Rumusan perhitungan pembayarannya adalah luas tanah dikalikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dikalikan 5 persen dari harga tanah. NJOP sendiri perhitungannya ditentukan oleh Kantor Perpajakan, tercantum di PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk harga tanah dengan nilai Rp 15 juta ke bawah tidak akan dikenakan pajak. Nilai objek pajak akan dikenakan di luar harga Rp 15 juta tersebut. “Namun kita belum tahu di tahun 2010 ini kena pajaknya berapa,” lanjutnya.

Yosep, warga RT 02/07, Marunda mengaku gembira jika program Prona memang singgah ke tempat tinggalnya. "Karena selama puluhan tahun tinggal di Marunda, saya hanya punya girik. Makanya ketika ada sosialisasi pelaksanaan Prona di kantor Kelurahan Marunda saya tidak sia-siakan," kata bapak dua anak ini. (red/*bj)

Sudin P2B Jakut Bongkar Bangunan Bermasalah Setengah Hati

JAKARTA, MP - Tindakan penertiban terhadap bangunan berlantai lima di Jl Kebonbawang VII, Nomor 13 RT 03/06, Kelurahan Kebonbawang, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Rabu (10/3), disesalkan warga setempat. Sebab petugas Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), hanya membongkar kayu kaso untuk cor di sisi kiri dan kanan lantai V bangunan tersebut. Padahal, pelanggarannya cukup fatal yakni IMB hanya empat lantai namun dibangun lima lantai. Bahkan sejumlah rumah warga rusak akibat pembangunan gedung tersebut.

“Kami sudah kesal dengan adanya pembangunan tersebut karena banyak kayu kaso, bambu, dan batu yang jatuh ke rumah kami. Sehingga genteng kamar mandi rusak. Kami sudah minta agar pihak mandor melakukan perbaikan tapi hingga sekarang hanya janji-janji saja. Lebih kesal lagi penertiban petugas terkesan setengah hati,” ujar Nibras (30), warga RT 05/06, Kebonbawang, yang rumahnya persis berada di belakang bangunan berlantai V tersebut.

Nibras juga menyebutkan, pembangunan gedung yang rencananya dijadikan hotel melati itu membuat ruangan kamar dan dapur miliknya selalu tergenang air setinggi mata kaki orang dewasa. Genangan timbul akibat genteng warga tampias air hujan dari pantulan bangunan bermasalah itu.

Yang membuat warga heran, bangunan itu dibangun pas dengan luas tanahnya. Tak ada jarak bebas bagian belakang dan tidak ada saluran air, sehingga rumah warga sering kebanjiran meskipun hujan kecil.

Hal senada diungkapkan Ade, warga lainnya yang rumahnya berada di belakang bangunan yang diketahui milik Jerry Simbolon tersebut. Atap kamar mandi miliknya yang berada di belakang juga pecah. Bahkan, beberapa batu batako dan kayu kaso kerap jatuh menimpa rumahnya. “Saya selalu khawatir kalau sedang berada di kamar mandi,” jelasnya.

Warga juga heran atas tindakan penertiban yang dilakukan Sudin P2B Jakarta Utara hanya dengan setengah hati. Padahal di dalam IMB bangunan itu jelas tertulis bahwa bangunan hanya bisa empat lantai. Namun nyatannya, pemilik bangunan memaksa membangun menjadi lima lantai. “Sedihnya, bangunan ini tanpa ada garis jarak bebas belakang dan dibangun lima lantai. Seharusnya bangunan itu dibongkar habis atau disegel. Eh ini hanya dibongkar kayu kasonya. Itu pun hanya setengah hari setelah siang berhenti dengan alasan makan siang,” kata Ade lagi.

Kasie Penertiban Sudin P2B Jakarta Utara, Sugeng Santoso, mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, telah dilayangkan SP4 pada pemilik bangunan tersebut namun tak ada tanggapan. Ia membantah tudingan warga jika penertiban ini dilakukan dengan sengah hati. “Tidak benar itu, pemilik bangunan siap membongkar sendiri bangunannya. Dan pemilik bangunan saya minta membuat surat pernyataan,” ujar Sugeng. (red/*bj)

2011, Pembangunan Pasar Koja Baru Ditargetkan Rampung

JAKARTA, MP - Setelah sekian lama tertunda akhirnya pembangunan Pasar Koja Baru, Jakarta Utara, dimulai. Rencananya, pemasangan tiang pancang akan dilakukan pada Kamis (11/3) besok dan diperkirakan pembangunan tuntas pada tahun 2011 mendatang. Pasar yang berdiri di lahan seluas 14.398 meter persegi ini diremajakan karena fisik bangunannya sudah tua, yakni dibangun sejak tahun 1980 silam.

“Pembangunan pasar ini akan dilakukan mulai Kamis (11/3) besok. Diharapkan pada pertengahan tahun 2011 nanti rampung. Sebab kami menargetkan pembangunan sudah harus selesai 18 bulan ke depan sejak pemancangan tiang pertama ini,” kata Djangga Lubis, Dirut PD Pasar Jaya, Rabu (10/3). Peremajaan dilakukan untuk mengubah image pasar tradisional yang kumuh menjadi lebih bersih dan refresentatif. Sehingga kesan kumuh dan becek yang melekat pada pasar tradisional dapat hilang.

Proses peremajaan pasar ini, beberapa waktu lalu sempat menimbulkan ketegangan. Pemicunya, harga kios baru yang ditetapkan PD Pasar Jaya sangat mahal sehingga pedagang menolak dipindah ke tempat penampungan sementara. Bahkan aksi unjuk rasa pedagang terus bergolak baik di kantor PD Pasar Jaya maupun gedung DPRD DKI dan Balaikota, menuntut pihak pengelola pasar bersikap adil. Namun lambat laun gejolak ini sirna dan pedagang telah sepakat untuk dilakukan peremajaan pasar.

Djangga menyebutkan, pembangunan Pasar Koja ini membutuhkan biaya sebesar Rp 85,2 miliar. Nantinya bangunan dengan dua lantai ini akan menampung 1.131 tempat usaha. Terdiri dari lantai dasar 609 kios dan 10 unit big shop. Kemudian lantai satu terdapat 148 kios, 349 los, dan 15 unit big shop. “ Pedagang lama (eksisting) disediakan sebanyak 1.091 tempat usaha. Sedangkan sisanya 40 tempat usaha untuk pedagang baru,” jelasnya.

Harga jual hak pemakaian tempat usaha untuk pedagang lama antara Rp 11,5 juta hingga Rp 22,5 juta per kios. Harga ini sudah termasuk biaya administrasi, Hak Pemakaian Tempat Usaha (HPTU), Sertifikat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU), dan biaya notaris. Pembayaran dapat dilakukan secara kredit atau cash dengan ketentuan yang berlaku. “Semoga para pedagang bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan image pasar tradisional yang kumuh bisa hilang. Sehingga pengunjung bisa betah datang ke pasar tradisional,” terang Djangga.

Hasyim, satu pedagang buah Pasar Koja Baru yang kini menempati kios Tempat Penampungan Sementara (TPS) berharap agar pembangunan gedung pasar cepat rampung. Dengan begitu, pedagang yang sudah 25 tahun berdagang di sana bisa segera pindah. “Soalnya tempat penampungan sangat sempit,” jelasnya. (red/*bj)

Shelter Busway Jalan Yos Sudarso Rusak

JAKARTA, MP - Akibat tidak dipagari, shelter busway di wilayah Jakarta Utara banyak yang rusak. Sebut saja shelter di depan Mal Artha Gading di Jalan Yos Sudarso banyak mengalami pecah kaca. Tak hanya itu beberapa lantai halte yang terbuat dari stainlest juga banyak yang hilang diambil orang tak bertanggungjawab. Begitu juga dengan shelter busway Plumpang-Pertamina terlihat beberapa kaca pecah dan sebagian lagi banyak dicoret-coret tangan jahil.

Berdasarkan pantauan di shelter busway Plumpang - Pertamina tersebut mengalami pecah kaca pada bagian sisi kanan bawah. Pada sisi kiri, terdapat bekas semprotan cat berwarna pada dinding kaca. Dan kondisi hampir serupa juga terlihat di shelter depan Mal Artha Gading. Bahkan tidak sedikit pada malam hari, para gelandangan menggunakan shelter busway yang berada di koridor X jalur Cililitan-Tanjung Priok tersebut sebagai tempat tidur.

"Kalau tidak percaya, datang saja pada tengah malam di Tanjung Priok. Biasanya dipakai gelandangan untuk tempat tidur, malah kalau siang ada yang pakai untuk menjemur pakaian para gelandangan tersebut," kata Eko,(28) warga Jalan Swasembadabarat Raya, Kebon Bawang, Tanjungpriok, Senin (8/3).

Ia menuturkan, pengrusakan kaca shelter busway itu sudah beberapa hari yang lalu. "Kaca yang pecah itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Sepertinya, dirusak pada malam hari oleh tangan-tangan jail," kata Eko.

Hal serupa juga diutarakan Suhendar, penjaga Gelanggang Olahraga Remaja Jakarta Utara. Ia melihat, tak sedikit para pengamen maupun peniris mobil tangki pertamina yang memanfaatkan shelter busway di depan GOR Jakarta Utara untuk istirahat. "Kalau siang hari banyak orang dan banyak polisi di sekitar sini. Jadi tidak mungkin siang hari dirusaknya. Dan banyak juga dimanfaatkan oleh anak jalanan sebagai tempat mangkal dan istirahat," katanya.


Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Utara, Achmad, mengungkapkan, masalah shelter busway merupakan wewenang Provinsi DKI Jakarta. "Maaf mas, itu wewenang Dinas Perhubungan," katanya singkat.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Riza Hasyim, mengakui banyak tangan jahil yang kerap merusak fasilitas umum, termasuk shelter busway. Apalagi busway koridor X tujuan Cililitan-Tanjungpriok itu memang belum difungsikan. Dan tak sedikit pula Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memanfaatkan shelter busway sebagai tempat istirahat.

"Ya benar mas, dari laporan yang saya terima halte tersebut kerap ditempati oleh para gelandangan,” ujar Riza Hasyim saat dikonfirmasi melalui telepon. Namun demikian, pihaknya sudah melakukan upaya untuk pencegahannya dengan memasang pagar.

"Tapi namanya tangan jahil kalaupun dipagar tetap saja dirusak," katanya yang mengaku untuk Jalan Yos Sudarso belum dilakukan pemagaran. Dan ia juga membenarkan, sejumlah plat yang berfungsi sebagai dinding halte serta lampu-lampu halte juga banyak yang hilang.

Riza menambahkan, dalam tahun 2010 ini, koridor X tersebut sudah akan segera difungsikan. Dengan begitu, shelter yang rusak juga segera diperbaiki. “Pokoknya pertengahan tahun ini mudah-mudahan sudah bisa difungsikan. Untuk itu, kami juga segera memperbaikinya dua bulan ke depan. Pasalnya, anggarannya sudah ada," tandas Riza yang enggan menyebutkan anggaran perbaikan Koridor X tersebut. (cok)

Dua Bulan, 500 Petugas Kebersihan Belum Terima Honor

JAKARTA, MP - Sekitar 500 pegawai harian lepas Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara, belakangan ini resah. Sebab sudah dua bulan, yakni dari Januari–Februari 2010, mereka belum mendapatkan honor bulanan. Kendati begitu, mereka tetap bekerja seperti biasa, mulai dari dini hari hingga sore, membersihkan sampah yang berserakan di pinggir jalan.

Seperti dikatakan Hartati (40), salah satu pegawai harian lepas kebersihan di Kecamatan Pademangan, sudah bulan ini ia belum menerima honor dari Sudin Kebersihan Jakarta Utara. Wanita yang mengaku sudah 20 tahun bekerja sebagai penyapu jalan ini, setiap harinya membersihkan jalan di kawasan Ancol dan RE Martadinata. Karena belum mendapatkan honor bulanan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa ia meminjam kepada tetangganya.

"Betul mas, sudah dua bulan ini kami belum mendapatkan honor. Bahkan sekarang sudah masuk bulan ketiga. Biasanya honor diberikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Namun hingga sekarang belum ada tanda-tandanya. Terpaksa harus pinjam sana-sini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar ibu tiga anak yang sehari-harinya tinggal di Jl Budikemulian, Pademanganbarat, Pademangan, Jakarta Utara, Senin (8/3).

Ia menuturkan, setiap bulan mendapatkan honor sebesar Rp 500 ribu. Baginya, uang sejumlah itu belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Apalagi saat ini sejumlah harga Sembako terus naik, "Sekarang apa-apa sudah mahal. Jadi kalau mau jujur sih masih kurang, tapi mau gimana lagi terpaksa dicukup-cukupi. Dan untungnya suami saya dagang sehingga dapat menolong kebutuhan hidup keluarga setiap hari," lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Rosmita (34), pegawai harian lepas kebersihan lainnya. Getirnya, akibat keterlambatan pembayaran honor dari Kasie Kebersihan Kecamatan Pademangan, ibu dua anak ini terpaksa harus nekat mengutang kepada rentenir. "Terpaksa saya pinjam ke rentenir dengan pengembalian dikenakan bunga 10 persen. Habisnya mau gimana lagi, beras di rumah sudah habis," lirihnya.

Selanjutnya ia berharap, pembayaran honor pegawai harian lepas kebersihan itu tepat waktu. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. "Maunya sih jangan sampai terlambat terus. Kalau bisa honor kami dinaikkan karena tugas kami cukup berat dan beresiko tinggi. Apalagi di Jakarta Utara banyak kontainer dan truk yang melintas," jelas Rosmita.

Kepala Suku Dinas (Sudin) Kebersihan Jakarta Utara, Indra Widjaja, membenarkan keterlambatan pembayaran honor kepada 500 pegawai harian lepas yang setiap hari bertugas menyapu jalan raya. Keterlambatan itu dikarenakan adanya pemindahan sistem honorarium yang sebelumnya ditangani Dinas Kebersihan DKI Jakarta kini dialihkan ke Sudin Kebersihan Jakarta Utara.

"Ya, memang benar ada keterlambatan. Sebab, ini berkaitan dengan uang, jadi kami tak mau teledor karena sebelumnya ditangani Dinas Kebersihan DKI Jakarta," ujar Indra, Senin (8/3). Selanjutnya ia berjanji akan membayarkan seluruh honor 500 pegawai harian lepas yang berada di bawah naungan Sudin Kebersihan Jakarta Utara, pada Senin (15/3) mendatang. (red/*bj)

Dua Rumah Hangus Dilalap Api di Penjaringan

JAKARTA, MP - Dua rumah di Luar Batang, Gang 9, RT 01 RW 01, Penjaringan, Jakarta Utara, dilalap sijago merah, Minggu (7/3), pukul 15.30. Rumah yang terbakar adalah milik Mukri, pedagang ikan, dan Angga, Ketua RT 01.

Warga melihat munculnya api berasal dari lantai dua rumah Mukri. Sedangkan penyebabnya diduga akibat korsleting listrik. "Diperkirakan karena korsleting pada lampu kamar mandi di lantai atas rumah pak Mukri," kata Angga, saat ditemui di lokasi kebakaran, Jakarta, Minggu (7/3).

Selain menghanguskan lantai dua rumah Mukri, Angga melanjutkan, api juga membakar kamar di lantai atas rumahnya. "Soalnya, kamar saya tepat bersebelahan dengan rumah pak Mukri," ujar dia.

Untungnya api bisa dipadamkan tidak sampai satu jam, oleh bantuan warga setempat. Sehingga, satu unit mobil pemadam kebakaran dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara yang datang setelah api padam kembali ke pangkalannya.

"Langsung kami padamkan pakai air got dan air sumur," ujar Pujiono, warga setempat yang membantu memadamkan api. "Kami selalu mengantisipasi kebakaran, sebab di sini pemukiman padat penduduk."

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya, kerugian materil yang ditimbulkan, diperkirakan mencapai jutaan rupiah. (cok)

Balita Penderita Kanker Otak Kesulitan Berobat

JAKARTA, MP - Syukur Abdullah balita usia 3 tahun yang terserang penyakit kanker otak syaraf kondisinya kian memprihatinkan. Setelah bolak-balik berobat ke rumah sakit namun belum juga dilakukan operasi. Ironisnya balita yang mendapatkan fasilitas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini sempat tertahan di RSCM lantaran tak membawa uang untuk biaya kontribusi, namun bisa pulang setelah keluarga membayarnya.

Mashuri 42, ayah si balita warga Jalan Kalibaru Timur Gang 3 Lestari RT 5/2 Kalibaru, Cilincing mengharapkan agar ia bisa digratiskan untuk berobat. Karena hingga saat ini ia tak lagi mempunyai biaya.

"Tiga hari lalu anak saya sempat tertahan di RSCM, lantaran engga membawa uang Rp 200 ribu untuk biaya kontribusi, setelah dapat pinjaman dari tetangga kini anaknya sudah kembali ke rumah " tuturnya.

Mashuri heran,padahal saat berobat ia sudah mengantongi SKTM dari kelurahan, laporan verifikasi Gakin dari puskesmas dan surat persetujuan untuk memperoleh perawatan dan pengobatan dari Dinas Kesehatan. "Saya heran padahal semua persyaratan SKTM sudah dilengkapi, tapi tetap saja diminta setengah biaya berobat" ujar ayah dua anak itu. Namun setelah ditanya ke petugas setempat, setiap pasien SKTM harus membayar setengah dari biaya perobatan.

Sementara itu Siti Mafula 40, sang ibu tampak pasrah dan berserah diri. Ia hanya berharap agar ada donatur maupun pihak-pihak lain yang peduli dengannya. Dijelaskan, sejak anaknya terserang kanker otak dan berobat jalan bulan Desember 2009 lalu, ia sudah melakukan beberapa kali pemeriksaan. Dari mulai berobat ke RSUD Koja, RSPI hingga ke RSCM, ia sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 10 juta.

"Uang saya sudah habis untuk berobat, rencananya akan diberikan bantuan oleh Baziz Kota, hari senin nanti " ujar Siti Mafula sambil memeluk buah hatinya.

Menanggapi Hal ini, Seran Hambali Lurah Kalibaru menuturkan, pihak kelurahan sudah memberikan fasilitas dari mulai surat SKTM hingga surat Keterangan biaya perjalanan perobatan yang ditujukan ke Badan Zakat Kota Jakarta Utara untuk membantunya. "Meskinya si pasien tak mendapatkan kesulitan dari rumah sakit, karena ia sudah membawa surat SKTM dan rujukan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan " tuturnya. (cok)

DPRD Apresiasi Pelayanan KTP Keliling

JAKARTA, MP - Pelayanan KTP keliling yang digelar Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara di kawasan pemukiman padat Jl Taruna RW 02, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, mendapatkan apresiasi positif dari anggota DPRD DKI dan staf Sekertariat Negara (Setneg), yang sengaja datang ke lokasi hanya untuk melihat proses pelayanan tersebut.

Anggota Komisi A DPRD DKI Neneng Hasanah mengungkapkan, pelayanan KTP keliling di samping memudahkan warga Jakarta yang membutuhkan pelayanan, juga dinilai lebih efisien. Hal ini karena kinerja petugas yang tanpa sungkan memapah orang lanjut usia atau pun lumpuh, hanya untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan tersebut.

"Bagusnya lagi, kegiatan perpanjangan KTP ini lebih memprioritaskan orang lanjut usia. Petugasnya pun giat melakukan jemput bola dengan memapah warga lanjut usia ke lokasi pelayanan. Jika sama sekali tak bisa beranjak, petugasnya yang datang ke rumah warga dan ini perlu mendapatkan apresiasi," ujar Neneng saat menyaksikan pelayanan KTP keliling di Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Sabtu (6/3).

Pujian serupa juga diungkapkan staf Sekretariat Negara Letkol (Purn) Masi, yang melihat efektivitas pelayanan ini sangat dirasakan sekali manfaatnya, karena langsung menjangkau kepada warga yang membutuhkan.

"Pelayanan ini sudah tepat dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa langsung dilayani dengan cepat. Apalagi pelayanan KTP keliling ini juga menjangkau korban-korban musibah seperti kebakaran dan banjir seperti di Pademanganbarat tempo lalu," katanya.

Dirinya menambahkan, pelayanan KTP keliling ini sangat bermanfaat bagi warga yang disibukkan dengan berbagai aktivitas selama sepekan. Apalagi kawasan ini merupakan wilayah padat penduduk.

Kegiatan pelayanan KTP keliling yang dimulai sejak pukul 08.00 ini, juga mendapatkan sambutan antusias dari sejumlah warga. Puluhan warga tampak berbondong-bondong di lokasi pelayanan, untuk memperpanjang KTP yang masa aktifnya telah habis.

Ilham (30), warga RT 04/02 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, mengaku senang dengan adanya kegiatan pelayanan KTP keliling yang mendatangi tempat tinggalnya. Pasalnya, selama sepekan ia bekerja dan hanya mendapatkan libur hari Sabtu. Karena itu, kedatangan petugas benar-benar dimanfaatkannya untuk mengurus KTP yang sudah habis masa berlakunya.

"Kalau bisa kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan setiap sebulan sekali atau tiga bulan sekali, karena pelayanan KTP keliling prosesnya tidak berbelit-belit," ujarnya.

Kasudin Dukcapil Jakarta Utara Edison Sianturi mengatakan, pelayanan prima KTP keliling ini merupakan program Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan optimal pada masyarakat.

"Kegiatan KTP keliling di Kelurahan Sukapura merupakan putaran yang kesebelas di kawasan Jakarta Utara. Dalam pelayanan KTP keliling, pemohon yang melengkapi persyaratan hanya lima menit menunggu KTP-nya langsung jadi " kata Edison di sela-sela pelayanan KTP keliling.

Bahkan, katanya, seorang pemohon, Sainah (50) yang menderita stroke ringan dipapahnya untuk mendatangi loket pelayanan KTP keliling. "Pokoknya kami memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Utara," tandasnya. (red/*bj)

Sudin Pertamanan Jakut akan Lelang 73 Paket

JAKARTA, MP - Untuk meningkatkan perawatan taman tahun ini, Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara akan melaksanakan kegiatan lelang sebanyak 73 paket pekerjaan. Diantaranya, Pemeliharaan Jalur Hijau 28 paket, Peningkatan Jalur Hijau 18 paket, Peningkatan Taman 25 paket, Pembangunan Taman 2 paket.

"Tahun 2010 ini ada 73 paket pekerjaan yang akan dilelang pada awal April mendatang. Hal itu dilakukan untukn memenuhi target peningkatan perawatan taman sekaligus menambah target memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH) DKI Jakarta sebanyak 30 persen," kata Isdiyantoro, Kasie Jalur Hijau, Sudin Pertamanan Jakarta Utara, Sabtu (6/3).

Ia menuturkan, hingga akhir tahun 2009 lalu, pihaknya baru menginventarisir atau merawat total lahan Jalur Hijau seluas 107,894,85/M2 yang masing-masing tersebar di 26 titik lokasi.

"Kurangnya anggaran masih menjadi kendala dalam memenuhi target RTH di DKI Jakarta sekitar 30 persen seperti intruksi gubernur," katanya.

Ia menambahkan, anggaran tersebut diantaranya guna pembebasan lahan maupun untuk perawatan yaitu untuk pengadaan Hutan Kota, Taman Kota dan Jalur Hijau dalam rangka pemenuhan target RTH di DKI Jakarta sebanyak 30 persen.

"Untuk tahun ini hanya menambah 2 titik lokasi baru. Yakni, di Jalan RE Martadinata dan Jalan Lodan. Disamping ada peningkatan 18 titik lokasi di jalur hijau yang sudah terawat tadi," jalasnya.

Selain anggarannya terbatas, sambung Isdiyantoro, dana untuk perawatan Jalur Hijau yang telah disetujui pertahunnya juga minim. Ia menyebutkan, permeter perseginya masing-masing untuk Penanangan Prima sebesar Rp3.700,-/M2, Penanganan Sedang Rp1.600,-/M2 dan Penanganan
Rendah Rp850,-/M2.

"Itu sudah termasuk untuk membabat, dan mengetrik rumput, menebang pohon, pedestrian jalan (trotoar) dan pagar pada 1 titik lokasi jalur hijau,"tegasnya. (eko)

Makam Mbah Priok Akan Dibangun Monumen

JAKARTA, MP - Keberadaan gapura dan pendopo di areal Makam Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad di Jl TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dipastikan dibongkar Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Pembongkaran bangunan di area makam bersejarah ini dilakukan, karena di lokasi itu akan dibangun taman dan monumen.

“Makam Mbah Priok tidak kami bongkar. Namun sebaliknya yang akan ditertibkan adalah bangunan di sekitar areal makam seperti gapura dan pendopo yang ada di areal lokasi makam," jelas Bambang Sugiyono, Walikota Jakarta Utara, Jumat (5/3).

Bambang menambahkan, lokasi bekas pembongkaran akan dijadikan monumen seluas 100 meter persegi dan dilengkapi dengan taman. Dengan begitu, kondisi monumen terlihat rapi dan asri. "Selama ini yang beredar Makam Mbah Priok mau dibongkar, bukan makam, hanya area sekitar makam," ungkapnya.

Menurutnya, bangunan makam itu merupakan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II sesuai dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pengelolaan No 01, Koja Utara seluas 1.452.270 M2.

"Kami sudah melayangkan surat perintah bongkar No 452/-1.711.1 tanggal 26 Januari 2010 yang ditujukan kepada Habib Al Idrus dan Habib Abdullah Sting sebagai pengelola eks Makam Habib Hasan Al Haddad alias Mbah Priok agar segera membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas lahan milik PT Pelindo II, kecuali makam Habib Hasan Al Haddad," jelasnya.

Selain itu, sambungnya, permintaan pengosongan areal makam itu juga menindaklanjuti Instruksi Gubernur (Ingub) No 132/2009 tanggal 9 September 2009. Sedangkan terkait keberadaan kerangka jasad Habib Hasan Al Haddad atau Mbah Priok telah dipindahkan ke Tempat Pemakan Umum (TPU) Budhidarma, Semperbarat, Cilincing, Jakarta Utara pada tahun 1997 lalu bersamaan dengan 32 rangka lainnya yang ada di TPU Dobo dengan luas 53.054 M2.

"Sudah dipindah seluruh kerangka termasuk kerangka Mbah Priok beberapa tahun lalu oleh pihak Pelindo," bebernya.

Namun, pada tahun 1999 bekas lokasi yang diyakini sebagai Makam Mbah Priok itu kemudian dibangun kembali layaknya pusara makam oleh ahli waris Habib Hasan Al Haddad yang kini dikelola Habib Ali Zaenal Abidin dan Habib Abdullah Sting.

"Saat ini kami belum bisa melakukan perbaikan kerena ahli waris meminta makam tidak dibongkar. Mereka juga meminta dana ganti rugi tanah sebesar Rp 2 juta per meter persegi dari 53.054 M2 yang dipakai sebagai padepokan dan gapura," jelasnya.

Bambang menegaskan, jika dalam hitungan 7x24 jam, pengelola Makam Mbah Priok tidak membongkar bangunan yang ada di sekitar makam, pihaknya akan mengerahkan Satuan Satpol PP Jakarta Utara dan Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan penertiban paksa.

Terkait rencana itu, pengelola Makam Mbah Priok menegaskan tetap bertahan dan akan melakukan perlawanan jika Pemprov DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Utara nekat melakukan pembongkaran. "Ya benar kami sudah terima surat instruksi gubernur untuk pemindahan makam. Sekarang kami lagi berjaga-jaga. Kami akan lawan mereka," ujar Habib Ali, pengurus Makam Mbah Priok.

Menurut Habib Ali, semenjak datangnya surat instruksi gubernur tersebut, warga dan santri siap berjaga-jaga agar Makam Mbak Priok tidak sampai digusur. "Senjata tajam kami punya untuk melindungi lokasi kami, dan ini adalah tanah kami. Sampai saat ini kami masih berjaga, belum tahu kapan dilakukan pembongkaran," tandasnya. (red/*bj)

Karena Miskin, Bayi Penderita Hydrocepalus Terlantar

JAKARTA, MP - Lantaran kedua orangtuanya berasal dari kalangan keluarga miskin (Gakin), Ahmad Fauzan (1,1), bocah pengidap hydrocepalus (kepala besar), terpaksa harus meratapi nasibnya. Kepalanya yang kian membesar, membuatnya susah bergerak. Sehingga ia hanya terbaring lemah di rumah kontrakan berukuran 3 x 3 meter di Gang Dadap, RT 001/06, Nomor 62, Kelurahan Sunteragung, Tanjungpriok, Jakarta Utara.

Sejatinya, Gerhanama (27) dan Sutinah (25), kedua orangtua Fauzan ingin membawa anaknya berobat ke rumah sakit namun karena tak memiliki uang mereka pun terpaksa ‘membiarkan’ anaknya, sambil menunggu belas kasihan dari masyarakat sekitar. Sebagai keluarga miskin, mereka juga tak memiliki kartu Gakin yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Ada upaya untuk mengurus kartu Gakin, sebagai modal dasar perawatan di rumah sakit, namun upayanya itu selalu dipersulit. Padahal sejauh ini, Fauzan belum pernah mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. "Saya selalu dipingpong ketika mau mengurus kartu Gakin," kata Gerhanama, ayah Fauzan saat dijumpai di kontrakannya, Kamis (4/3).

Ia menuturkan, putra pertamanya itu sudah terdeteksi mengidap hydrocepalus sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, ketika usia kandungan enam bulan, ia lahir secara prematur. "Dulu lahirnya lewat operasi caesar karena kondisi kepala Fauzan sudah mulai membesar," lanjut Gerhanama yang sehari-hari hanya berprofesi sebagai kuli bangunan.

Ironisnya, selain ukuran kepalanya yang besar, secara fisik Fauzan juga tidak normal. Jari-jari tangan dan kaki belum terbentuk sempurna alias masih rapat, bahkan seperti berselaput. Tak hanya itu, langit-langit mulutnya juga tak ada. Fauzan sempat dibawa ke RS Fikri, Karawang namun dokter setempat mengatakan bahwa butuh biaya Rp 100 juta untuk mengobati penyakit Fauzan.

Berhubung orangtuanya tidak mampu maka Fauzan pun kembali dibawa pulang ke rumah neneknya di Kampung Sukagena, Subang, Jawa Barat. Ironisnya, di tempat tersebut Fauzan juga tak mendapat perawatan kesehatan apa-apa. Faktornya sama, karena orangtuanya tak memiliki biaya untuk berobat.

Karena sudah kadung pusing akhirnya Gerhanama memutuskan untuk membawa kembali anaknya ke Jakarta dua bulan silam. Ia berharap bisa mendapatkan perawatan kesehatan lebih layak. "Soalnya, kata Pak RT di Jakarta anak saya bisa dapat pelayanan kesehatan gratis asalkan mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)," ujarnya. Namun sayang, ternyata harapan menyembuhkan Fauzan tak juga terealisasi.

Kini memang Gerhanama telah mengantongi SKTM sehingga dapat membawa anaknya berobat ke Puskesmas Sunteragung. Namun karena minim peralatan, maka pihak puskesmas merujuk pasiennya itu ke RSUD Koja. Lagi-lagi karena faktor keterbatasan peralatan maka Fauzan dirujuk ke RSCM. Getirnya, saat dibawa ke RSCM pada dua pekan silam, Fauzan hanya diperiksa dan diberi obat puyer.

Sepekan kemudian, Fauzan kembali ke RSCM dan diminta untuk dilakukan CT Scan. Sayangnya pihak rumah sakit tak membebaskan pembiayaan Fauzan meskipun sudah memiliki SKTM. "Saya harus bayar setengah harga dari total tagihan Rp 600 ribu. Itu baru penanganan CT Scan," kata Gerhanama. Pihak rumah sakit juga meminta kartu Gakin jika pembiayaan nol persen, sedangkan untuk SKTM harus ada kontribusi membayar 50 persen dari tagihan.

"Uang senilai itu sangat besar buat kami. Oleh karena tak punya biaya, penindakan CT Scan itu pun ditunda dan saya meminta waktu hingga tanggal 15 Maret nanti," kata pria yang berpenghasilan Rp 25 ribu per hari sebagai kuli bangunan.

Ia mengaku, saat ini sedang tidak ada pekerjaan alias menganggur. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka hanya mengandalkan belas kasihan dari sanak saudara serta tetangga sekitar. "Ini saja buat makan dan transportasi ke RSCM, uangnya diperoleh dari sumbangan para tetangga," katanya.

Selanjutnya, Gerhanama pun mencoba mengurus Kartu Gakin ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. "Tapi tidak bisa. Kalau sudah punya SKTM, katanya tidak bisa bikin kartu Gakin," ujarnya.

Ia lalu ke kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta di kawasan Tanahabang, Jakarta Pusat. Namun sesampainya di kantor tersebut, ia hanya diberi secarik kertas yang isinya agar bertemu dengan Imel, salah satu petugas di RSCM. “Katanya sih sudah gratis, tapi saya masih diminta bayar setengah untuk CT Scan," katanya.

Karena merasa usahanya tidak membuahkan hasil, akhirnya Gerhanama pun pasrah. Kini mereka hanya berharap pada pemerintah dan para donatur untuk dapat membantu meringankan beban penderitaan anaknya. "Tolonglah bantu kami," rintihnya.

Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara, Kurnianto Amin mengungkapkan, sebenarnya fungsi SKTM sama dengan Kartu Gakin. Meskipun dalam aturannya harus ada kontribusi, namun masih bisa negosiasi dengan petugas Dinas Kesehatan di RSCM. "Jika memang benar-benar orang itu tidak mampu bisa saja nol persen," jelasnya.

Sebab, untuk tahun ini, pembuatan kartu Gakin sudah tak ada penambahan lagi. Namun untuk penggantinya warga miskin bisa menggunakan SKTM. "Malah kalau memang ia mempunyai kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT) silakan saja dilampirkan karena fungsinya sama dengan kartu Gakin," katanya.(red/*bj)

Pengelola Makam Mbah Priok Siap Perang Jika Dibongkar

JAKARTA, MP - Habib Ali Idrus, pengelola Makam Keramat Mbah Priok menyatakan siap berperang mempertahankan makam. Sebelumnya, pengelola menerima surat perintah untuk mengosongkan dan membongkar sendiri lahan seluas 5,4 Ha tersebut karena diklaim sebagai lahan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Surat yang ditandatangani oleh Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono tertanggal 22 Februari 2010 tersebut dibuat atas instruksi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Habib Ali yang merupakan keturunan keempat dari Mbah Priok mengaku memiliki sertifikat tanah sejak 1934. Sertifikat tersebut berbahasa Belanda. "Ini adalah makam keramat dan situs sejarah," katanya sembari menyitir ayat-ayat kitab suci. "Yang memberi nama daerah Tanjung Priok itu Mbah Priok." Habib Ali juga mengatakan pihaknya telah menunjuk Yan Juanda Saputra sebagai kuasa hukum.

Makam keramat Mbah Priok terletak di eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, di dalam terminal Peti Kemas milik PT. Pelindo II. Di sana tinggal kurang lebih 50 jemaah. Selain itu, pengelola makam rutin mengadakan pengajian setiap malam Jumat.
Ketika didatangi pada Kamis (4/3), penjagaan makam oleh jemaah terlihat ketat. Beberapa menyelipkan senjata tajam di balik sarung dan baju kokonya. (red/*tif)

Pengunjung Pulau Seribu akan Dijamin Asuransi

JAKARTA, MP - Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, akan mengasuransikan setiap pengunjung yang berwisata ke kepulauan tersebut. Premi asuransi akan dikenakan kepada calon pengunjung atau wisatawan saat membeli tiket kapal. Tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi pengunjung. Sejauh ini Pemkab masih mempelajari mekanisme asuransi yang akan diterapkan tersebut, termasuk besaran preminya.

"Dengan begitu, mereka yang datang ke Pulau Seribu tak khawatir dan merasa aman berkunjung ke Pulau Seribu. Ya, mengingat kalau ingin ke Pulau Seribu kan harus melintasi laut. Jadi asuransi itu sangat dibutuhkan sekali," kata Purwoto, Kepala Suku Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (3/3).

Alasan pemberian asuransi, kata Purwoto, karena saat ini setiap orang yang naik pesawat, kereta, bahkan bus, telah diasuransikan. Sehingga wajar saja jika orang yang naik kapal laut ke Pulau Seribu juga diasuransikan. Setidaknya mereka akan dilindungi selama perjalanan di laut.

Dengan adanya pemberian asuransi maka secara otomatis, tiket ojek kapal yang biasanya Rp 30 ribu sekali jalan itu akan dinaikkan karena akan ditambah dengan premi asuransi. Saat ini, ada 12 ojek kapal yang menjadi transportasi masyarakat Pulau Seribu.

Kebijakan ini diambil selain untuk memberikan jaminan keselamatan juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Seribu. "Di sini potensial sekali untuk wisata, mengingat banyak pulau yang bisa dijadikan objek wisata," ungkapnya.

Buktinya, pada akhir pekan lalu, jumlah wisatawan ke Pulau Seribu melonjak drastis. Jika biasanya rata-rata 100 hingga 200 orang, akhir pekan lalu mencapai 4.000 orang. Saking banyaknya yang datang, mereka terpaksa mendirikan tenda. Sebab 14 homestay yang ada penuh semua. Jumlah itu, baru wisatawan di pulau-pulau berpenghuni semisal Pulau Tidung dan Pramuka.

Industri pariwisata saat ini memang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Pulau Seribu. Sebab perekonomian penduduk makin membaik setelah Pemkab tak hentinya mempromosikan Pulau Seribu menjadi salah satu destinasi wisata. Mereka banyak yang membuat warung makan di pinggir pantai dan mengubah rumahnya menjadi homestay.

Dengan begitu warga bisa memperoleh penghasilan tambahan selain menjadi nelayan. Untuk menginap selama 3 hari di pulau, wisatawan dikenakan tarif Rp 400 ribu per orang. "Kalau nangkap ikan paling bisa dapat Rp 100 hingga 200 ribu," kata Rohman, warga Pulau Pramuka yang mengubah rumahnya menjadi homestay.

Setiap homestay rata-rata bisa menampung sedikitnya 5 orang. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung industri pariwisata. Ia berharap, dermaga khusus penumpang di Muara Angke bisa cepat selesai. Saat ini, setiap orang yang mau ke Pulau Seribu, terpaksa harus bercampur dengan bongkar muat ikan. Sehingga mereka merasa kurang nyaman. (red/*bj)

Tempat Pembuangan Sampah Ditutup Sampah Berceceran

JAKARTA, MP - Penutupan sementara Lahan Pembuangan Sampah Sindang di Jalan Rawa Badak, RT 02/RW 05 Kelurahan Lagoa, Koja dikeluhkan warga. Akibat penutupan itu banyak sampah mulai berceceran di pinggir jalan dan menimbulkan bau busuk. "Kami jadi tidak punya tempat untuk buang sampah," kata Ahmadi, warga Lagoa.

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Indra Wijaya mengakui bahwa LPS itu ditutup. "Sementara untuk diperbaiki," kata dia. Tembok setinggi 1,5 meter di LPS yang berada disebelah Kali Sindang ini jebol sehingga sampah meluber ke jalan. LPS ini menempati lahan seluas 10 x 6 meter.

Pihaknya juga mengevaluasi kelayakan lokasi tersebut sebagai LPS. "Mungkin kami cari lokasi lain jika yang lama tidak bisa dipakai lagi," katanya. Sebagai solusi, Sudin Kebersihan menurunkan 4 truk sampah setiap pukul 07.00 WIB untuk berkeliling mengambil sampah di permukiman warga.

Tapi, warga masih merasa armada truk sampah ini masih belum memadai. "Kalau bisa ditambah truknya dan tak cuma jam 7 aja ngambil sampah," katanya. Karena sampah banyak yang tak terangkut, maka banyak tumpukan sampah di permukiman warga. "Berbau busuk dan menganggu kesehatan," ujarnya. Apalagi sampah-sampah ini mengundang banyak lalat.

Indra berjanji untuk menambah armada truk sampah. "Sedang kami eveluasi," ujarnya. (red/*tif)

PSK Tenda Marak 'Mangkal' di Jalan Yos Sudarso

JAKARTA, MP - Para pekerja seks komersil (PSK) tak pernah hilang di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, tepatnya di taman tepi jalan protokol mulai Pertamina Plumpang hingga pompa air dekat Mal Artha Gading, Jakarta Utara. Jalur utama titik pantau adipura ini menjadi tempat tercela. Sehingga keberadaan PSK ini membuat resah karena mengganggu ketenangan warga sekitar.

Berdasarkan pantauan para kupu-kupu malam tersebut beroperasi setiap hari mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 04.30 dini hari, biasanya para PSK tersebut mangkal dekat penjual minuman gerobak sembari nongrong di pinggiran anak kali Sunter menunggu pria hidung belang.

Ironisnya, setelah para PSK mendapatkan pria hidung belang dan melakukan transaksi, kedua pasangan mesum itu melampiaskan nafsu birahinya di tenda terpal berukuran 3x2 meter yang sudah dipersiapkan tidak jauh dari lokasi mangkal. Jumlah tenda dengan terpal berwarna biru layaknya jamban tersebut berjumlah sekitar 5 tenda.

“Keberadaan mereka sudah sangat meresahkan. Karena mereka sudah tidak bermoral melakukan aktivitas di tenda-tenda layaknya binatang saja. Saya minta aparat, khususnya petugas Tramtib menindak tegas mereka.Jangan hanya bulan puasa saja gencarnya,” keluh Andri (30), warga Kelurahan Kelapa Gading Barat sembari menambahkan, PSK yang sering mangkal di pinggir taman Jalan Yos Sudarso itu terdiri dari para wanita setengah tua (STW) berumur sekitar 30-40 tahun.

Bukan hanya warga masyarakat saja yang merasa dirugikan dengan kehadiran tenda syahwat ini. Sudin Perindustrian dan Sudin Pertamanan juga dirugikan.

Kasudin Perindustrian dan Energi Jakut, Milzar mengungkapkan penerangan jalan umum di area tersebut kerap dirusak alias lampunya dirusak serta kabelnya diputus. Sehingga membuat gelap disepanjang jalan tersebut.

Senada juga terlontar dari Kesudin Pertamanan Jakut, Berlian S Tjakradidjaja yang keberatan karena taman tersebut dirusak lantaran didirikan tenda bongkar pasang merusak rumput dan tanaman yang lainnya.

Sulistiarto, Kepala Suku Dinas Satuan Pol PP Jakarta Utara, mengaku sudah seringkali menertibkan mereka, namun penyakit masyarakat ini tidak bisa diberantas secara total. Dirinya mengatakan penjagaan oleh aparatanya sering dilakukan untuk meminimalisir keberadaan mereka.

Sementara itu didaerah lain yang masih terlihat menjadi tempat mangkal PSK seperti Rawa Badak (Penjaringan), Kali Jodo (Penjagalan), Rawa Malang (Cilincing), Jembatan Samping Polsek Cilincing (kolong jembatan). (cok)

Pentas Budaya Nasional Iringi Penutupan Cap Go Meh di Pluit

JAKARTA, MP - Ratusan warga dari berbagai etnis di Muara Karang, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (28/2) malam, tumpah ruah, mengikuti penutupan perayaan Cap Go Meh yang digelar di Kawasan Pasar Muara Karang Blok 4 RW 03. Sedianya, penutupan acara ini akan dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto. Namun ia berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang harus dihadiri. Kendati begitu, masyarakat tidak kecewa dan perayaan hari ke 15 atau penutupan Imlek, berlangsung sangat meriah.

Perayaan Cap Go Meh, juga dimeriahkan dengan 40 stand yang menyajikan makanan dan minuman berbagai khas Tionghoa maupun nusantara. Selian itu juga pagelaran pentas seni budaya nasional yang dipadu dengan budaya Tionghoa.

"Cap Go Meh yang dirayakan warga Tionghoa di Muara Karang, Pluit ini sangat bagus. Ini bukti bahwa pembauran dan kebersamaan sudah berlangsung di kawasan yang notabene 70 persen warganya adalah keturunan Tionghoa. Apalagi kreasi pentas yang digelar adalah perpaduan budaya Tionghoa dan etnis nusantara lainnya," kata Rusdiyanto, Wakil Camat Penjaringan, di sela-sela acara penutupan Cap Go Meh tersebut.

Kini pembauran warga Tionghoa sudah berjalan baik di kawasan Penjaringan. Ditambah lagi presentase warga keturunan Tionghoa di Kelurahan Pluit cukup dominan sekitar 70 persen dibandingkan warga pribumi hanya 30 persen. Warga Tionghoa sudah memupuk dan meningkatkan persaudaraan. Bahkan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti membuat tanggul mengantisipasi banjir dilakukan bersama-sama. Ia juga berpesan agar kegiatan seperti ini dapat mempererat tali persaudaraan seluruh warga Penjaringan tanpa membedakan ras maupun etnis.

Pantauan di lapangan penutupan Cap Go Meh ini juga dimeriahkan oleh 150-an anak-anak yang berjalan sekitar 1 kilometer dengan membawa lampion. Mereka bukan hanya berasal dari etnis Tionghoa, akan tetapi juga bersama warga pribumi, mengeliling pemukiman RW 03, Muara Karang.

"Uniknya 150 anak yang masing-masing membawa lampion itu tak hanya berasal dari warga Tionghoa. Tapi membaur dengan etnis lainnya yang ada di RW 03. Mereka berkeliling diiringi pagelaran Barongsai dan Reog Ponorogo," kata Awang Angwari, Sekretaris Kelurahan Pluit. (red/*bj)

Hujan Deras, 8 Pohon Tumbang di Jalan Perintis Kemerdekaan

JAKARTA, MP - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Jakarta, Senin (1/3) pukul 13.00 – 15.00, mengakibatkan sedikitnya delapan pohon besar tumbang. Masing-masing terdapat di Jl Perintis Kemerdekaan, Kelapagading Timur, Jakarta Utara, tepatnya 100 meter dari perampatan Pulomas-Kelapagading. Pohon tersebut tumbang hingga menutup dua ruas jalur dari arah Cempaka Putih menuju Pulogadung.Beruntung pohon tersebut tidak menimpa pengguna jalan yang sedang melintas.

"Saat kejadian, hujan turun sangat deras dan disertai angin kencang. Sehingga pohon besar yang ada di sepanjang jalan ini tumbang. Untungnya, situasi jalan lengang karena banyak pengendara yang berteduh, tak meneruskan perjalanan. Keberadaan pohon tumbang itu pun jauh dari halte sehingga tak ada korban," jelas Apri, seorang karyawan sebuah kantor di Komplek Pulomas Office yang berada di seberang jalan.

Hal senada diungkapkan, Andika, seorang tukang tambal ban di Jl Perintis Kemerdekaan. Menurutnya, pohon yang tumbang itu diantaranya tingginya mencapai 15 meter dan diameter 35-40 centimeter. Ia pun bersyukur karena pohan tidak menimpa lapak usahanya. "Ketika hujan dan angin kencang saya berteduh di halte yang berjarak 100 meter dari lokasi pohon tumbang," jelasnya.

Untuk menghindari terjadinya kemacetan arus lalu lintas, sejumlah petugas dari Sudin Pertamanan dan Satpol PP, langsung mengevakuasi bangkai pohon itu ke tepi jalan. Batang pohon pun dipotong menjadi beberapa bagian, untuk memudahkan evakuasi.

"Lokasi kejadian berada di wilayah Jakarta Utara yaitu Kelapagading. Namun karena kami juga baru saja mengevakuasi satu pohon tumbang lainnya di daerah Pulomas. Dan kebetulan jalur ini merupakan perbatasan, posisi kami juga terdekat dengan lokasi. Ya, mau tak mau kami ikut peduli mengevakuasi pohon tumbang agar arus lalu-lintas bisa lancar," jelas Hadli, Kasie Pertamanan Kecamatan Pulogadung kepada beritajakarta.com di lokasi kejadian.

Kasie Pertamanan Kecamatan Kelapagading, Sumardiono, yang tiba di lokasi bersama 10 anak buahnya, langsung kerja keras. Empat petugas menggergaji pohon tumbang tersebut untuk dievakuasi. Agar lalu lintas berjalan normal, ia juga langsung kordinasi dengan pihak polisi lalu-lintas.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas," tegasnya. Kemacetan lalu lintas memang sempat terjadi namun itu tidak berlangsung lama. Sebab selama proses evakuasi bangkai pohon, petugas Polantas mengalihkan kendaraan di jalur lambat ke jalur cepat. (red/*bj)

Fasilitas Wisata Pesisir di Marunda Minim

JAKARTA, MP - Minimnya sarana dan fasilitas di lokasi wisata pesisir, membuat pengunjung disalah satu titik 12 destinasi wisata pesisir itu mengku tak puas. Hal itu disampaikan warga usai mengunjungi beberapa lokasi wisata pesisir seperti di Masjid Islamic Center , Rumah Si Pitung, Masjid Al-Alam maupun jalan-jalan ke Stasiun Tanjung Priok.

” Meskinya juga dibangun sarana bermain untuk anak-anak. Selain itu juga ada sarana yang bisa jadi kesan pengunjung, agar usai mengunjungi lokasi tak sia-sia, ” kata Sarjito 35, warga Warakas, Jakarta Utara yang mengajak istri dan kedua anaknya jalan-jalan ke Islamic Center dan Rumah Si Pitung.

Keluhan juga disampikan oleh Samsudin 45, warga Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dia yang datang bersama istri dan kedua anaknya sempat mengunjungi rumah Si Pitung dan Masjid Al-alam. Namun, dia mengaku dirinya tidak merasa terkesan yang bisa dikenang untuk dibawa pulang.

Meski begitu dia mengaku sedikit terhibur lantaran di lokasi dua cagar budaya Marunda ini masih terdapat wisata pantai.” Cuma yang mengasyikan di pantai aja. Di tempat itu kami jug bisa makan ikan bakar dan gulai kerang kemudian berendam di laut, ” tuturnya.

Samsudin maupun Sarjito meminta kepada pemerintah setempat agar membenahi tempat wisata tersebut. Agar pengunjung dapat puas dan tidak kecewa, sebaiknya di bangun lokasi-lokasi yang bisa membawa kesan dan pesan untuk di bawa pulang.

“Kalau kita pulang dari Bali ada sesuatu kenangan yang tak bisa di lupakan, tapi kalau dari wisata pesisir cuma capeknya aja nggak ada kesan yang mendalam, ” tutur Iman 34, pengunjung di Pantai Marunda.

rumah-pitung21Jika daerah tersebut benar akan menjad lokasi wisata pesisir seharusnya pemerintah harus membenahi lingkungn. Disamping kondisi jalan saat ini masih banyak yang rusak akses jalan juga jarang di lalui angkutan umum.

“Seharusnya jalan di perbaiki dan angkutan umum juga ada baru di buka. Ini tidak ada sama sekali, masak yang datang memiliki kendaraan pribadi. Kan tidak semua orang memiliki kendaraan sendiri seharusnya pemerintah mempertimbangkan hal itu,” tambah Imam. (red/*pk)