200 Pelaut Jakut Tolak Munas KPI

JAKARTA, MP - Pelaut yang tergabung dalam komunitas pelaut Jakarta Utara, menolak mengikuti acara Musyawarah Nasional (Munas), Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), yang diadakan di Hotel Seraton Bandara, Rabu (16/12) lalu. Aksi boikot yang dilakukan 200 pelaut, tersebut dengan menolak menghadiri undangan acara Munas KPI yang ke 7 tersebut. Tetapi mereka berkumpul di Jalan Angrek, Koja, Jakarta Utara.

Menurut Kordinator Aksi Pelaut Jakarta Utara, Capt Silverster Hutahuruk, para pelaut meminta agar KPI memperhatikan nasib pelaut. "Munas yang diadakan seharusnya, membahas agenda nasib pelaut, bukan hanya agenda kumpul-kumpul saja," keluhnya.

Selain itu, KPI yang berdiri sejak tahun 1994 tersebut, telah mengambil hasil keuntungan dari para pelaut. Keuntungan yang dimaksud, adalah berupa uang iuran pelaut yang ada se-Indonesia. Uang iuran yang diminta sebesar Rp 50 ribu untuk setiap pelaut. “Belum lagi, uang potongan bagi pelaut yang bekerja di kapal asing. Gaji pelaut dipotong 3 persen setiap bulannya,” jelas Silverster.

Untuk itu, Pelaut Jakarta Utara, melayangkan surat kepada Ketua KPI, Hanafi Rustandi agar memperhatikan aspirasi mereka. Sebab, tugas KPI selama ini hanyalah meminta kontribusi ke organisasi. Namun kalau ada pelaut yang tidak berlayar, tidak pernah KPI memperhatikannya.

"Kami pelaut berlayar, harus membayar uang charge. Dan tidak pernah pelaut itu diberikan informasi adanya lowongan kerja oleh KPI," keluh Hutahuruk yang langsung diteriaki rekan-rekannya yang sempat membuat arus lalu-lintas di Jalan Angrek macet.

Akibatnya, masih kata Silverster, banyak pelaut yang menganggur dan tetap dimintai uang iuran setiap bulannya. Silvester yang juga mantan pengurus KPI periode 2001 hingga 2004 itu, mengungkapkan Munas ke 7 KPI yang diadakan, tidak pernah ada sosialisasi. "Seharusnya sebelum dilakukan Munas, para pelaut diberitahukan," ujarnya.

Namun kenyataannya, para pengurus KPI Pusat yang berkantor di Cikini tersebut, tidak melakukan sosialisasi. Ditegaskan Silvester, fungsi KPI juga saat ini kurang memperhatikan pelaut yang tidak dapat informasi lowongan kerja. Padahal company pelayaran di luar negeri, sering membutuhkan adanya pelaut. Namun kenyataannya, para pelaut mendapatkan informasi lowongan melalui agen atau rekan-rekan sesama pelaut.

Dan jika dapat pekerjaan dari pihak agen pun mereka harus membayar charge. Tidak hanya itu saja, pelaut yang pensiun pun, akhirnya tidak dapat menikmati uang iuran yang selama ini disetornya. "Baik itu uang iuran yang dipotong langsung dari gaji disaat berlayar di kapal asing, maupun uang iuran bulanan," terangnya.

Untuk itu, sikap pelaut Jakarta Utara pun dengan tegas memboikot hasil rapat munas tersebut. "Kami sudah mengirimkan surat pernyataan sikap dari pelaut Jakarta Utara ke acara munas," kata Hutahuruk.

Sementara itu, Hari (46) salah seorang pelaut yang sudah 14 tahun berlayar, mengatakan mengeluh kinerja pengurus KPI yang kurang memperhatikan nasib pelaut. "Saya yang dulunya berlayar, terpaksa bekerja sebagai agen untuk para pelaut," ujarnya.

Padahal sepengetahunnya, company pelayaran di luar negeri, sering mengirimkan informasi ke KPI tentang adanya kebutuhan tenaga kerja di kapal. Kenyataannya, para pelaut yang ada di Jakarta Utara, mendapatkan informasi lowongan dari mulut ke mulut.

"Banyak pelaut yang menganggur berkumpul di terminal Tanjung Priok, dan kantor Imigrasi Tanjung Priok. Saat ini, pelaut asal Indonesia sebanyak 12 ribu orang. Pelaut yang bekerja di kapal asing sebanyak 5 ribu orang. "Bayangkan uang kontribusi para pelaut asal Indonesia ke KPI selama ini, tidak pernah dapat dinikmati hasilnya oleh para pelaut," ungkapnya.

Sepengetahuannya, uang agreement antara pihak Holand American Line, pelaut yang bekerja dipotong 3 persen disetorkan ke KPI. Namun kenyataanya hasilnya tidak dapat dinikmati para pelaut selama ini. Untuk itu, para pelaut di Jakarta Utara meminta agar pengurusnya dapat memperhatikan sikap mereka ini. (cok)