JAKARTA, MP - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara (Jakut), saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Betapa tidak, selain kekurangan ruang rawat inap dan kerusakan sejumlah peralatan kedokteran, rumah sakit berlantai enam ini juga tengah mengalami kesulitan anggaran. Akibatnya, pelayanan pun tak maksimal."Tak sedikit peralatan medis yang dalam kodisi sangat memprihatinkan. Seperti, tiga alat penghancur batu ginjal yang rusak pada mata lasernya. Untuk mengganti alat itu dibutuhkan dana sedikitnya Rp800 juta untuk satu alat. Kami tak sanggup membelinya," kata Togi Asman Sinaga, Direktur Utama RSUD Koja, saat menerima kunjungan 22 anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/10).
Kerusakan sejumlah alat itu pun berdampak para kinerja praktik dokter spesialis. Imbasnya, jumlah dokter spesialis pun ikut berkurang. "Kadang mereka kesal ketika akan melaksanakan operasi, alat yang akan digunakan rusak. Terpaksa pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Bahkan, ada alat radiologi yang harus dipukul dulu sebelum dioperasikan," jelas Togi.
Saat ini, RSUD Koja memiliki 335 ruang rawat inap dengan rincian, 189 kamar kelas tiga, 131 kamar kelas dua, 10 kamar kelas satu, dan 5 kamar VIP. Dengan jumlah kamar itu, RSUD Koja tak mampu menampung pasien yang kebanyakan berasal dari warga tak mampu. "Terpaksa kami tampung di kelas dua dengan harga kelas tiga," kata Togi.
Diakuinya, dalam sebulan, rumah sakit milik pemerintah daerah ini didatangi rata-rata 1.000 pasien. Sebanyak 30 persen di antaranya mengajukan rawat inap. "Kami pun tak pernah menolak pasien," tambahnya.
Untuk itu, sambung Togi, pihaknya berharap rencana pembangunan gedung Blok B bisa segera terealisasi. Sehingga, 335 kamar yang ada di Blok A bisa digunakan untuk kamar kelas tiga. "Jadi, kamar kelas dua, kelas satu, dan VIP tak disatukan lagi dengan kamar kelas tiga," katanya lagi.
Untuk bisa mengurangi beban itu, diakui Togi, pihaknya untuk tahun 2010 meminta anggaran Rp65 miliar. Tahun lalu, pihaknya meminta anggaran Rp57 miliar. "Selain dana pemeliharaan alat medis, kondisi bangunan juga banyak yang rusak. Seperti, keramik lantai banyak mengelupas, plafon di beberapa ruangan juga hancur," jelasnya seraya menambahkan bahwa 65 pejabat setap unit wajib menginventarisir kerusakan di setiap ruangan.
Menanggapi keluhan ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham berjanji akan membahas perlunya penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk kesehatan. "Perubahan APBD memang menjadi kunci penyelesaiannya," kata Igo. Sayangnya, ia tidak merinci berapa jumlah APBD untuk kesehatan saat ini, termasuk berapa besar perubahan yang akan diusulkan.(red/*bj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar