DKI Sediakan Rp 350 Miliar untuk Pasien Gakin

JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta menyediakan anggaran sebesar Rp 350 miliar yang bersumber dari APBD 2010 untuk program pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin (Gakin). Seperti biasa, pelayanannya melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) maupun kartu Gakin, di sejumlah rumah sakit umum daerah dan puskesmas di DKI. Targetnya, Pemprov DKI ingin terus memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya.

Hal tersebut setidaknya terungkap dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) IV, Asosiasi Rumah Sakit Daerah seluruh Indonesia (ARSADA) di Hotel Novotel Manggadua, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (16/6). Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa Pemprov DKI terus berupaya mengimplementasikan kebijakan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Seluruh puskesmas dan RSUD milik DKI Jakarta diminta untuk melayani seluruh masyarakat tanpa kecuali, termasuk orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu berobat.

"Pokoknya seluruh RSUD tidak boleh menolak pasien miskin," ujar Margani Mustar, Deputi Gubernur Bidang Kependudukan dan Permukiman, dalam acara Munas Arsada IV, di Novotel Manggadua, Rabu (16/6). Selain itu, untuk peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat, 44 puskesmas yang ada kini juga memiliki ruang rawat inap, selain juga untuk persalinan. Bahkan diupayakan setiap puskesmas memiliki kelengkapan pelayanan poliklinik. Dengan begitu pelayanan kesehatan makin dekat dengan masyarakat dan diharapkan tak ada lagi kasus pasien yang telantar lantaran tak mendapatkan ruang perawatan.

Selanjutnya, dari enam RSUD yang ada yaitu RSUD Koja, RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, RSUD Durensawit, RSUD Cengkareng, dan RSUD Budi Asih saat ini terdapat 1.447 kamar inap. Namun belakangan ditambah lagi 203 unit kamar inap sehingga jumlahnya bertambah menjadi 1.650 kamar inap. Bahkan khusus di RSUD Durensawit, ada penambahan 150 unit kamar inap khusus, yang digunakan untuk pasien khusus seperti pasien sakit jiwa dan narkoba. Dengan adanya penambahan kamar ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, yang turut hadir dalam acara Munas Arsada IV, mengimbau warga untuk tidak berobat ke luar negeri dan lebih memilih pengobatan di rumah sakit dalam negeri. "Warga sebaiknya mendahulukan berobat di negeri sendiri sebelum memutuskan mencari pengobatan ke negara lain," ujar Agung.

Agung melihat bahwa selama ini ada kecenderungan sebagian masyarakat lebih memilih untuk berobat ke luar negeri. Sebab mereka menilai pelayanan kesehatan di negara asing akan lebih baik. Tentunya keputusan masyarakat untuk memilih lokasi pengobatan ditentukan oleh kualitas dan jaminan pelayanan kesehatan yang baik. Karenanya, ia juga mengimbau seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia untuk terus membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sehingga mereka dapat berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di negeri sendiri tanpa harus berobat ke negara lain.

“Rumah sakit juga diharapkan memiliki daya saing yang semakin tinggi pada era globalisasi dengan menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan yang produktif dan inovatif. Tentunya didukung sumber daya manusia yang menguasai manajemen perumahsakitan, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, cerdas mengambil peluang, serta berani menghadapi perubahan,” ungkap Agung.

Dia mengharapkan agar semua rumah sakit bersama-sama dengan pemerintah terus menjaga dan memperkuat kemandirian. Tujuannya untuk menjadikan penyedia jasa pelayanan kesehatan berkualitas yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dengan kemandirian, daya saing dan kepercayaan masyarakat yang tinggi, RSUD akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, betapa pun beratnya. Sehingga kelak rumah sakit daerah akan menjadi penyedia jasa pelayanan kesehatan yang maju dan unggul. (red/*bj)