Penyerapan Anggaran Kepulauan Seribu Belum Maksimal

JAKARTA, MP - Meski APBD DKI tahun 2010 mencapai Rp 24,6 Triliun, ternyata masih ada kesan banyak pejabat di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih memiliki pola pikir tahun 1990-an, saat APBD DKI hanya sebesar Rp 10 triliun. Akibatnya, ada kecenderungan penyerapan anggaran tidak maksimal. Padahal penyerapan anggaran ini sangat penting sebagai modal untuk menyusun perencanaan ke depan, demi membangun wilayah dan menyejahterakan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (19/5), menilai penyerapan anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, termasuk yang kurang maksimal. Tahun ini, Kepulauan Seribu mendapatkan anggaran sebesar Rp 218 miliar.

Setiap hari gubernur memantau kinerja jajarannya, khususnya perangkat daerah tingkat kelurahan hingga kotamadya/kabupaten melalui Blackberry. "Dari Blackberry, saya bisa memantau kinerja aparat dalam penyerapan anggaran setiap hari," kata Fauzi Bowo. Misalnya, hingga Rabu (18/5) ini, hanya Kecamatan Pulau Seribu Selatan yang terbaik dalam tingkat penyerapan anggarannya yaitu mencapai 55,5 persen. Sedangkan untuk Kecamatan Pulau Seribu Utara tertinggal jauh, yakni hanya 25 persen.

Di tingkat kelurahan, daerah yang tertinggi serapannya adalah Kelurahan Pulau Panggang, mencapai 78 persen. Kemudian Pulau Harapan 58 persen dan Pulau Pari mencapai 55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kawasan memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti di Kecamatan Pulau Seribu Selatan, tepatnya di Kelurahan Pulau Tidung, serapan anggaranya mencapai 39 persen.

Penyerapan anggaran yang tidak optimal juga terjadi di SKPD lainnya, seperti di Puskesmas Kecamatan Pulau Seribu Selatan yang hanya mencapai 30 persen. Kemudian Inspektorat Pembantu Kabupaten Kepulauan Seribu hanya 17 persen, Satpol PP Pulau Seribu 7 persen, Sudin Pendudukan dan Catatan Sipil Pulau Seribu hanya 5 persen. Bahkan Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kepulauan Seribu, penyerapan anggarannya tidak ada sama sekali alias nol persen. Padahal seharusnya, hingga Mei 2010 ini setiap SKPD sudah mampu menyerap anggaran sebesar 40 persen.

Untuk itu, gubernur meminta agar seluruh SKPD dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan dengan baik, karena itu juga untuk kepentingan masyarakat. "Apalagi mulai tahun 2010 ini, dalam penyusunan rencana anggaran harus ada pagu yang porsinya mengakomodir aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, melalui momen musrembang ini semua jajaran SKPD maupun potensi masyarakat lainnya sama-sama memikirkan dan menyusun kegiatan apa saja yang memiliki skala prioritas untuk diakomodir dalam APBD 2011 mendatang," katan gubernur saat membuka Musrembang di Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (19/5).

Gubernur menyebutkan, kawasan Kepulauan Seribu mempunyai karakteristik tersendiri dengan jumlah 110 pulau. Di antaranya adalah 11 pulau pemukiman, 46 pulau wisata dan 53 pulau lainnya yang terbentang lautan berbeda dengan kondisi di darat. Sehingga tak heran jika, masyarakatnya lebih didominasi sebagai nelayan. Namun seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakatnya pun mulai berubah. Yakni dari nelayan tangkap beralih menjadi nalayan budi daya ikan.

Dengan begitu, perlu perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan, khusunya membina para nelayan budidaya ikan ini. Pada tahun 2005 jumlah nelayan budi daya ada 174 nelayan. Setiap tahun terus bertambah jumlahnya dan tercatat pada tahun 2009 lalu jumlahnya mencapai 380 nelayan. Tentunya, peningkatan itu berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Apalagi setelah wilayah tersebut berpotensi jadi obyek wisata, banyak masyarakat memanfaatkan rumahnya menjadi homestay. Saat ini tercatat ada 41 homestay yang disewakan pada wisatawan. Karenanya potensi itu harus diakomodir dalam penyusunan musrembang yang rencananya digelar selama dua hari ke depan.

Gubernur mengaku cukup bangga mendengar pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan data yang ada, dari 385 rumah tangga miskin tahun 2009 lalu, kini telah menurun menjadi 337 rumah tangga miskin di Kecamatan Pulau Seribu Selatan. Begitu juga Kecamatan Pulau Seribu Utara tahun 2009 lalu terdapat 658 rumah tangga miskin dan kini tinggal 314 rumah tangga.

Karena itu kegiatan Musrembang ini, bertujuan untuk menghasilkan usulan perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten pada tahun 2011. Sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan saat ini mengedepankan keterpaduan antara bottom-up planning (perencanaan dari bawah ke atas) dengan top-down planning (perencanaan dari atas ke bawah).

"Dengan adanya Musrembang ini diharapkan usulan pembangunan 2011 mendatang bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Karena pembangunan untuk kepentingan ibu kota, bahkan nasional," tukasnya.

Bupati Kepulauan Seribu, Burhanudin, mengatakan, musrembang sudah dilakukan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan yang menghasilkan 229 usulan kegiatan. Melalui musrembang tingkat kelurahan dengan pagu anggaran Rp 13 miliar, selanjutnya tingkat kecamatan menghasilkan 125 usulan kerja dengan anggaran Rp 11 miliar. Kemudian di tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu menghasilkan 78 usulan kegiatan dengan anggaran Rp 30 miliar. “Lewat musrembang ini diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, khususnya kegiatan yang sangat dibutuhkan," ujarnya. (red/*bj)