Warga Marunda Resah Tanahnya akan Dijadikan Waduk

JAKARTA, MP - Warga Bambu Kuning, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, resah dengan adanya pengukuran tanah di tempat mereka, sejak dua minggu lalu. Pasalnya, warga Bambu Kuning yang berada di RT 01, 02, 03, 010, 011, 012 dan 013 yang berada di RW 02 rumahnya telah dilakukan pengukuran.

Sebanyak 1.000 kepala keluarga pun, resah dengan rumahnya dan tanahnya yang diukur petugas. Menurut Huzaipah (41) ketua RT 012, mengatakan sejak ada pengukuran tanpa ada sosialisasi warga resah.

"Kami tidak tahu pengukuran tersebut, berapa harga ganti rugi lahan," ujar ketua RT. Kabarnya yang tersiar, warga yang rumah dan tanahnya yang digusur akan digunakan untuk waduk Marunda. "Warga mendengar penggusuran dilakukan, karena lahan yang ditempati warga dikabarkan milik Pemda," terang Muzaipah.

Namun, ternyata warga memiliki surat tanah, baik itu sertifikat, garapan dan girik. "Kami ini resah karena kabar tanah yang ditempati warga adalah milik pemda. Padahal, warga memiliki surat sertifikat dan garapan," terang Muzaipah. Sebab Lurah Marunda Himawan, mengatakan pengukuran dilakukan oleh panitia pengadaan tanah (P2T).

Akibatnya warga pun melakukan aksi dengan memasang spanduk meminta agar penggusuran dilakukan tanpa ada intimidasi. Begitu juga dengan pernyataan, Robi Ketu Pari (48), yang minta agar pengkuran dilakukan setelah adanya kesepakatan harga ganti rugi.

"Kami sudah bertemu dengan lurah Marunda, dan dikatakan kalau lahan tersebut akan dijadikan waduk Marunda," terang Robi.

Dengan adanya pengukuran tersebut, warga akhirnya menggalang persatuan sebanyak 300 kepala keluarga. Dalam penggalangan massa itu, warga meminta agar penggusuran tidak dilakukan dengan intimidasi.

"Warga sudah ada ancaman yang menolak digusur, listrik dan air PAM akan dimantikan," ungkap Robi.

Namun tidak tahu siapa yang melakukan ancaman tersebut. Robi yang mewakili warga, pun sudah mengirimkan surat ke DPRD meminta agar adanya mediasi dalam pengambil alihan lahan yang akan dijadikan waduk Marunda.

"Kami bukan menolak digusur, tapi penggusuran harus diberikan ganti rugi," terang Robi. (red/*b8)