PKL Lorong 14 “Serbu’ Kantor Walikota Jakut

JAKARTA, MP - Pedagang kaki lima (PKL) yang berusaha di Lorong 104 (PKL Lorong 14), Permai, Koja, Jakarta Utara, Selasa (18/8), melakukan unjuk rasa di depan kantor Walikota Jakarta Utara.

Sebanyak 75 PKL yang mewakili 500 pedagang lain itu melakukan unjuk rasa menolak relokasi PKL Lorong 104 ke sekitar Pasar Permai yang akan digelar Agustus 2009 ini. Penggusuran itu dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur No.80 Tahun 2009.

Pedagang yang melakukan orasi menolak penggusuran, membawa spanduk bertuliskan "Pemerintah menjanjikan madu kepada kami, kenapa racun yang diberikan. Stop penggusuran".

Hamdan, Kuasa Hukum Forum Komunikasi Pedagang Tradisional Sentra Usaha Kecil Permai, mengatakan relokasi harus didalului pertemuan dengan pedagang.

"Pejabat jangan mengatakan kalau Lorong 104 akan direlokasi, sebelum ada kejelasan ke mana pedagang akan dipindahkan. Jangan pedagang dipindahkan ke sekitar Pasar Permai, yang ternyata sebelumnya ditinggalkan para pedagangnya," katanya.

Ia mengungkapkan, banyak kios di sekitar Pasar Permai yang ditinggalkan pedagangnya karena sepi pembeli.

Menurut dia, sejumlah pedagang juga resah karena tersiar kabar bahwa penggusuran PKL Lorong 104 yang menjual pakaian dan makanan itu akan mengerahkan kelompok massa dan preman sehingga menimbulkan konflik.

"Seharusnya Pemda tidak melakukan cara-cara kasar, dan harus lebih percaya kepada aparat kepolisian selaku Kamtibmas," katanya.

Ia mengungkapkan, tahun 2005 lalu, pihaknya telah mengusulkan kepada Kasudin Koperasi dan UKM, untuk meninggikan jalan dan memperbaiki tenda, serta membuat peti dagangan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Namun ternyata perbaikan tenda hanya meliputi 25 persen saja. Pedagang kecewa kepada Pemerintah dan Kasudin Koperasi dan UKM," ungkap Hamdan.

Menurut dia, tahun 2007, pemerintah berjanji akan membangun Pasar Permai Profesional, dengan membangun Blok A satu pondasi dengan Blok B, dimana antara kedua blok akan dibangun jembatan penghubung.

"Saat itu direncanakan pembangunan tersebut selesai tahun 2009 ini. Kenyataan pembangunan itu baru selesai 25 persen. Kenapa oknum pejabat pemerintah yang lalai, kok kami rakyat kecil dikorbankan," tanya Hamdan.

Ia mensinyalir penggusuran PKL Lorong 104 itu mengandung unsur politis, sebab di sekitar Lorong 104 muncul super market dan mini market yang menggantikan peran mereka.

Sejumlah PKL Lorong 104, juga mengancam akan berdagang di sekitar Kantor Walikota Jakarta Utara, kalau penggusuran jadi dilaksanakan.

Haryadi, Wakil Camat Koja mengatakan, perwakilan PKL Lorong 104 akan diterima Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono untuk dialog bersama.

Sedikitnya 40 anggota Polres Jakarta Utara dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa itu.

Akibat aksi itu arus lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, mengarah ke Jalan Enggano sempat mengalami kemacetan. (cok/*b8)