Pengusaha Petikemas Kecam Rencana Aksi May Day

JAKARTA, MP - Sejumlah asosiasi dan pelaku usaha di kawasan Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara, mengecam rencana aksi demo besar-besaran yang dilakukan 400-an anggota Serikat Pekerja Terminal Petikemas Koja. Demo dilakukan pada 1-3 Mei mendatang, bertepatan dengan hari buruh se-dunia atau lebih dikenal dengan sebutan May Day. Akibat rencana aksi tersebut, sejak dua minggu terakhir ini, pelaku usaha mengaku telah menderita kerugian puluhan miliar. Terutama akibat bentrok fisik antara warga dengan Satpol PP pada insiden makam Mbah Priok, Rabu (14/4) silam.

Ketua Gabungan Forwarder, Logistik dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, Sofyan Pane, Ketua Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel), Sudirman dan Ketua INSA (pelayaran) DKI Jakarta, Alleson meminta agar serikat pekerja tidak hanya memikirkan kelompoknya saja. Akan tetapi harus turut serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sebab jika terjadi aksi mogok, yang dirugikan justru pengusaha dan buruh pabrik lainnya karena barang-barangnya tidak bisa keluar pelabuhan.

Para pimpinan asosiasi ini menilai, alasan pekerja melakukan mogok terlalu berlebihan. Sebab penghasilan pekerja di Koja sudah lebih baik dibanding dengan operator lainnya, seperti Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Pelindo. “Menurut informasi, gaji pekerja di TPK Koja terendah Rp 4,2 juta per bulan. Sedangkan tertinggi mencapai Rp.16,7 juta. Mereka tidak melihat gaji pegawai PT Pelindo II yang justru jauh di bawah gaji mereka," ujar Sudirman, Ketua Organda, Kamis (29/4).

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Gabungan Forwarder, Logistik dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, Sofyan Pane. Menurutnya, jika aksi mogok terjadi maka yang dirugikan tidak hanya operator terminal petikemas Koja, namun juga ribuan pelaku bisnis sektor transportasi yang beroperasi di pelabuhan Priok.

“Kami mengharapkan tidak ada mogok. Kalaupun ada kebuntuan yang menyangkut hubungan industrial antara pekerja dan manajemen di TPK Koja, hendaknya bisa diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial,” ujarnya. Pekerja pelabuhan, harusnya profesional dan tidak mengedepankan kepentingan kelompok, akan tetapi turut serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Boleh saja merayakan peringatan hari buruh namun tidak perlu dengan mogok di pelabuhan. Sebab bisa menghancurkan kegiatan ekonomi bangsa.

Demikian halnya diungkapkan Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) DKI Jakarta, C.Alleson. Ia mengatakan, telah menerima pemberitahuan rencana mogok pekerja di TPK Koja tersebut. Jika itu terjadi, perusahaan pelayaran akan menderita kerugian miliaran rupiah dalam tiga hari tersebut. Kerugian itu berasal dari terlambatnya waktu bongkar muat, sehingga time charter kapal bertambah. Kondisi ini juga akan memengaruhi jadwal kunjungan kapal selanjutnya.

Alleson mengatakan, pada tanggal 1-3 mei terdapat lima kapal pengangkut ekspor impor yang sudah terjadwal untuk sandar di dermaga TPK Koja. Saat ini perusahaan pelayaran harus membayar time charter kapal rata-rata mencapai U$ 10.000 per hari, belum lagi biaya tambat dan biaya operasional. “Kami juga telah diberitahukan bahwa pelayanan sandar kapal yang sudah terjadwal di TPK Koja akan dialihkan ke dermaga Olah Jasa Andal, selama mogok kerja berlangsung,” tuturnya.

Karena itu, ia mengimbau pekerja pelabuhan tidak melakukan mogok kerja karena risiko kerugian yang ditanggung pengusaha cukup besar, belum termasuk aktivitas pabrik yang terganggu akibat pasokan distribusi bahan baku industri terlambat. Sebab, kerugian yang sama dialami pelaku usaha saat terjadi bentrokan berdarah di makam mbah Priok, pekan lalu.

Terkait hal itu, Ketua Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) DKI Jakarta Soedirman, mengatakan, rencana mogok di TPK Koja akan berdampak pada menganggurnya ratusan sopir pengangkut petikemas yang kehilangan order. “Padahal sistem kerja Sopir diperoleh berdasarkan order harian. Kalau tidak beroperasi berarti anak dan istri para sopir juga tidak bisa makan,” ujarnya.(red/*bj)