Sabtu, April 30, 2011

Waspada, Kawasan Ancol Ada 149 Kucing Rabies Ditangkap

JAKARTA, M86 - Untuk mengantisipasi dan mempertahankan Jakarta, khususnya kawasan Jakarta Utara yang bebas rabies, maka Pemkot Jakut melakukan antisipasinya melalui kegiatan penangkapan hewan penular rabies. Bahkan dari 307 hewan rentan rabies yang berhasil ditangkap ada sekitar 149 kucing rabies diamankan dari kawasan Ancol.

"Populasi hewan rentan rabies seperti anjing, kucing dan kera yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara ditangkap sekitar 307 hewan,"kata Sri Wahyuni Sensussiwati, Kepala Sudin Peternakan Perikanan dan Kelautan Jakarta Utara, Sabtu (30/04).

Jumlah ini dalam kurung waktu Januari hingga April 2011. Penangkapan paling terbanyak ada di kawasan Ancol dengan jumlah 149 kucing pada bulan Februari dan bulan April 66 kucing. Sementara itu di kawasan Penjaringan pada bulan Februri ditangkap 57 kucing dan bulan April 32 kucing ditangkap. Sedangkan satu anjing ditangkap di Tanjung Priok dan satu kera.

Sementara itu selama bulan Januari hingga Maret 2011 hewan rentan rabies yang telah divaksin 123 ekor meliputi anjing dan kucing. Jumlah ini terdiri dari anjing 121 ekor dan kucing 2 ekor.

Sedangkan pada tahun 2010 total hewan yang divaksin tercatat 2229 ekor. Dan yang paling dominan yang divaksin meliputi , anjing 2.172 ekor, kucing 50 ekor dan kera yang divaksin berjumlah 7 ekor.

Sumber Kementerian Kesehatan RI bahwa selama tahun 2010 anjing yang telah menggigit manusia berjumlah 74.858 kasus, 195 orang diantaranya yang didigit anjing meninggal dunia. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi anjing jangan sampai menggigit orang agar hewan tersebut jangan diliarkan.

“Secara bertahap akan dilakukan program vaksinasi rabies. Hal ini untuk mengantisipasi bahwa Jakarta telah bebas rabies. Oleh sebab itu lakukan vaksinasi rabies rutin pada anjing , kucing dan k era, jangan biarkan anjing berkeliaran dan harus dikandangkan,”katanya.(jek)

Jumat, April 29, 2011

Peringati Mayday, Buruh KBN Minta Hapus Outsorsing

JAKARTA, M86 - Menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia atau yang biasa dikenal Mayday jatuh pada tanggal 1 Mei 2011 nanti para buruh pabrik di kawasan KBN Cakung berharap agar sistem outsoursing (kontrak-red) bisa dihapus, serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan dapat diberikan.

Hal itu disampaikan Tarno (35), salah seorang buruh di salah satu pabrik di KBN menjelaskan, upah yang diterima selama bekerja hanya Rp 1,375.000 per bulannya. Upah yang diterimanya itu harus dipotong kebutuhan sehari-hari seperti makan, bayar kontrakan rumah serta keperluan anak sekolah.

"Pokoknya gaji segitu cuma numpang lewat saja. Belum lagi membayar kontrakan rumah saya yang mencapai Rp 300 ribu/bulannya," kata bapak dari dua anak ini.

Begitu juga untuk makan sehari-hari paling tidak Rp 700 ribu untuk satu bulan. "Ya, enggak cukup sih mas! upah yang diterima dan kebutuhan sehari-hari, terkadang mensiasati dengan cara mengurangi gizi makanan anak. Kalau tidak hutang dulu di warung," tuturnya.

Hal serupa juga dialami Suryati (30), buruh KBN lainnya. Selama ini bekerja tidak ada lembur, hanya gaji saja. Dirinya bekerja juga masih was-was lantaran masih berstatus tenaga kontrak (Outsorsing-red), yang sewaktu-waktu bisa saja tak dibutuhkan perusahaan.

Belum lagi sistem skorsing waktu yang kerap dilakukan perusahaan jika tidak mencapai target. "Kalau enggak mencapai target selama 8 jam kerja, maka harus diselesaikan namun lembur tidak dibayar. Kalau tidak dipotong uang gaji," sahutnya.

Ia mengaku, karena sulitnya mencari kerja maka terpaksa dengan sistem outsorsing itu disetujui meskipun diakuinya sangat merugikan dirinya sebagai seorang pekerja. "Ya, mau gimana lagi mas, mencari pekerjaan saat ini sangat sulit. Mau tidak mau lah daripada mengganggur," jelasnya.

Aspirasi kedua orang buruh di KBN ini juga disertai ratusan buruh lainnya meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap perusahaan-perusahaan yang kerap melanggar aturan tenaga kerja. Seperti tak memberikan uang transport,fasilitas bekerja, jaminan kesehatan, tempat ibadah dan lainnya.

"Ya, maunya sistem outsorsing ini ditiadakan karena sangat merugikan kaum pekerja. Kami seperti sapi perahan di negeri sendiri. Malah kalau dipikir-pikir kemerdekaan selama ini hanya slogan saja," katanya pesimis bisa menggapai masa depan yang lebih baik dengan kondisi sat ini. (jek)

Akibat Jalan Amblas Lagi, Jalan Cacing Macet Total

JAKARTA, M86 - Akses Jalan Raya Cakung- Cilincing yang merupakan akses lalulintas barang dan jalan nasional kembali amblas. Padahal belum lama ini baru saja diperbaiki penambalan jalan. Lubang amblas sedalam 40 cm dan lebar 3 meter terlihat dari 50 meter sebelum putaran kendaraan KBN arah Cakung. Begitu juga terlihat sebelum pintu masuk Tol Rorotan-Cakung.

Tak pelak, kondisi itu membuat arus lalu-lintas menjadi macet. Apalagi menjelang sore kendaraan berat mulai padat memenuhi jalan termasuk buruh pabrik di KBN yang bubaran.
Sarpang Sitinjak (45), tukang tambal ban di akses jalan tersebut menjelaskan, kerusakan jalan beton ini disebabkan kualitas jalan tidak mampu menahan tingginya volume kendaraan berat yang melintas kawasan Jalan Raya Cacing.

Setiap hari kendaraan berat baik itu kontainer maupun truk-truk yang mengangkat angkutan berat setiap hari melintas.

"Terutama pada malam hari mas! banyak kendaraan berat yang rodanya sampai 30 ban melintas di jalan ini, dan mengangkat benda berat seperti truk traktor" ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Gerry (40), sopir truk kontainer PT Makmur trans Gemala yang menyayangkan sikap petugas yang lemah untuk menertibkan truk-truk kontainer yang bebannya melebihi kapasitas.

Padahal selama ini truk tersebut penyebab terjadinya jalan rusak."Sebaiknya petugas menindak tegas, kasihan khususnya pengguna roda dua yang jalan malam hari terjebak kecelakaan di jalan amblas itu" sahutnya.

Maman Suparman, Kasudin PU Jalan menjelaskan, untuk perbaikan Jalan Raya Cacing merupakan wewenang dari pihak Departemen PU.

Tetapi ia berjanji akan menindak lanjuti adanya kerusakan yang membuat jalan ini amblas ke instansi terkait.

Dijelaskan Maman Suparman dari 366 ruas jalan yang rusak di Jakarta Utara dan 506 titik lubang yang ada tahun ini pemerintah hanya memperbaiki antara 20 sampai 30 persen. "Sebanyak 23 ruas jalan akan ditingkatkan menjadi jalan beton," katanya. (jek)

Warga Keluhkan Tumpukan Sampah di TPS Mengkok

JAKARTA, M86 - Warga RW 05 Kelurahan Sukapura, Cilincing mengeluhkan bau menyengat dan sampah berserakan di sekitar TPS (Tempat Pembuangan Sampah) Sementara Mengkok. TPS yang berlokasi di Jl Tipar Cakung itu merupakan jalur ramai kendaraan karena setiap hari dilewati kendaraan umum dan terkadang kontainer yang menuju Cilincing dan Bekasi.

Lebar badan jalan yang tidak seberapa membuat tumpukan sampah tidak hanya menganggu warga yang tinggal di seputar TPS, tapi juga pengguna jalan. Sepanjang Jl Tipar, Cakung, TPS Mengkok merupakan satu-satunya tempat yang menampung sampah.

Tumpukan sampah diperparah oleh ulah pemulung yang kerap mengorek sampah dari tumpukan tersebut untuk kemudian diambil. Sampah-sampah tersebut dipilih berdasarkan
kebutuhan pemulung. Mereka kebanyakan mengorek dari tumpukan sampah waga di TPS Mengkok. Sehingga sampah yang sudah menumpuk meluber memenuhi sisi jalan.

"Wah, sampahnya sudah berserakan sampai ke jalan sehingga mengganggu arus lalu-lintas," kata Sumarno (33), warga Tipar Cakung, Jumat (29/04).

Menurut Jayani, seorang warga sekitar, pihak Sudin Kebersihan sebenarnya selalu membersihkan sampah-sampah tersebut setiap pagi atau sore. Namun tumpukan sampah
itu kembali menggunung dengan cepat. Warga berharap agar pengelolaan sampah di TPS itu dilakukan secara baik dan tidak berserakan ke jalan.

Sementara itu Kasudin Kebersihan Jakarta Utara, Jamaluddin, ketika dikonfirmasi tidak pernah ada di kantor. "Bapak lagi tidak ada di kantor. Lagi tugas luar," ketus salah satu staf Sudin Kebersihan Jakarta Utara. (jek)

Rabu, April 27, 2011

Tingkatkan Keamanan Hansip Kampung Harus Diperdayakan

JAKARTA, M86 - Belakangan ini Jakarta terus diusik masalah keamanan, apalagi menyusul teror bom belakangan ini. Tak pelak berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah DKI Jakarta hingga pemerintah paling bawah Kelurahan sampai pada tingkat RT dan RW agar mewaspadai khususnya bagi para pengontrak atau warga asing yang tidak dikenal.

“Mungkin Gubernur lupa bahwa di tengah masyarakat bukan saja Lurah atau RT dan RW yang bisa diandalkan. Kesibukan mereka kerap kali tidak dapat monitor situasi masyarakat dan lingkungannya. Namun ada keamanan kampung (Hansip) yang selalu berjaga 24 jam mengapa tidak diberdayakan saja,” kata Rusdianto Siagian, salah seorang warga Kebon Bawang, Tanjung Priok, Rabu (27/04).

Menurutnya Hansip lebih mengetahui lingkungannya baik siang maupun malam karena mereka memang sudah ditugaskan menjaga keamanan kampungnya. Meskipun tidak mendapatkan insentif seperti RT/RW namun keberadaannya sangat dirasakan masyarakat apalagi pada malam hari disaat sebagian masyarakat Jakarta tertidur lelap.

“Bisa saja peneror itu beraksi pada malam hari disaat sepi. Minimal bila setiap hansip kampung atau komplek di Jakarta diberdayakan dan diberi perbekalan serta diberikan insentif saya yakin mereka akan bekerja sungguh-sungguh dan Jakarta akan semakin aman,” tandasnya.

“Karena ruang gerak warga pendatang atau orang asing akan termonitor oleh hansip. Jadi bagi saya sangat efektif memberdayakan hansip kampung sama seperti halnya Gubernur mempertahankan Satpol PP untuk menjaga keamanan kota dengan biaya operasional miliaran. Sementara hansip, pertahanan sipil yang paling mendasar, yang sudah ada sejak jaman dulu kini seperti abu-abu dimata pemerintah,” tambahnya.

Wasim (45), salah seorang Hansip di Papanggo, Tanjung Priok, membenarkan, tidak ada perhatian khusus pemerintah kepada para hansip yang setiap malam menjaga keamanan masyarakat Jakarta.

“Tentu kami akan lebih semangat dan proaktif bila mendapatkan perhatian pemerintah. Tidak dapat insentif saja kami tetap bertugas setiap malam apalagi bila mendapat rangsangan seperti halnya RT/RW tentu akan mengangkat citra hansip yang kerap dipandang sebelah mata,” katanya. (jek)

Sudinhub Jakut Tilang 14 Angkot Akibat Parkir Sembarangan

JAKARTA, M86 - Upaya meminimalisir kemacetan dengan menertibkan parkir liar kembali dilakukan Sudin Perhubungan Jakarta Utara. Sedikitnya 14 angkutan umum baik metromini, angkot, hingga bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terpaksa ditilang petugas karena di parkir di lokasi terlarang.

Komandan Regu Pengawasan dan Pengendalian (Danru Wasdal) Sudin Perhubungan Jakarta Utara, Imam S, menyebutkan sedikitnya 14 angkutan umum yang ditilang karena kedapatan sedang parkir di tepi Jalan Gunung Sahari atau depan Jalan Mangga Dua, putaran Jalan Yos Soedarso dan Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapagading, Jakarta Utara.

"Mereka yang ditilang kita buatkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang kemudian dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, untuk kemudian disidangkan," tegasnya, Rabu (27/4).

Menurutnya, selama seminggu terakhir pihaknya juga telah menertibkan 120 angkutan umum yang parkir di sembarang tempat, seperti pada badan jalan atau area jalan yang terdapat rambu larangan berhenti atau larangangan parkir.

Keberadaan angkot mangkal sembarangan ini kerap diresahkan warga maupun pengguna jalan yang melintas. Meski para pelanggar ini kerap mengulangi perbuatannya, tetap saja mengulangi perbuatan disaat petugas lengah. (jek)

Mobil Boks Es Krim Terguling di Tol

JAKARTA, M86 - Mobil boks bermuatan Es Krim dengan No.Pol B 9217 JI terguling di KM 11 A Tol Ir. Wiyoto Wiyono arah ke Tanjung Priok. Kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 07:35 WIB.

Tak pelak, kondisi itu membuat arus lalu-lintas di jalan tol mengalami kemacetan. Untungnya, dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. "Mobil terguling diduga karena licin. Soalnya, ban yang digunakan sudah sangat gundul. Untungnya dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, hanya luka lecet saja," kata Briptu Yani, petugas Polantas Polres Jakarta Utara, Rabu (27/04).

Ia menambahkan, kecelakaan tersebut sempat mengakibatkan kemacetan, namun saat ini berangsu-angsur sudah normal setelah petugas Satuan Lalu-lintas Polres Jakarta Utara menderek mengevakuasi mobil bok tersebut. "Kami menghimbau agar sebelum melakukan perjalanan kendaraan dicek dahulu jika ban sudah gundul segera ganti karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Apalagi jika melintas di jalan tol," tandas Yani mengingatkan. (jek)

Selasa, April 26, 2011

Tahun 2012, Waduk Pluit akan Dinormalisasi

JAKARTA, M86 - Dalam rangka menanggulangi banjir di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya selain membangun Banjir Kanal Timur (BKT), pihaknya juga dalam waktu dekat akan menormalisasi Waduk Pluit pada tahun 2012 nanti. Tak pelak, untuk
normalisasi itu akan menelan dana sebanyak Rp 300 miliar melalui bantuan pemerintah Jepang.

"Perbaikan akan dilakukan mulai Maret 2012," jelas Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Tardjuki, Selasa (26/4).

Pembangunan fisik seperti pengerukan, pelebaran dan perluasan waduk dalam upaya memperbesar daya tampung air akan dimulai pada Maret 2012.

Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan pompa atau pergantian pompa, perbaikan dinding waduk yang retak secara pemanen, pengerukan, dan perluasan waduk.

Sekedar diketahui, kapasitas Waduk Pluit makin berkurang karena sebagian lahannya sudah berdiri bangunan permanen dan semi permanen milik warga. Bahkan tercatat warga yang tinggal di sana mencai 60 ribu orang. Oleh karena, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta agar lebih bijak untuk menggusur mereka tentunya dengan memberikan solusi.

"Ya, kami juga manusia jadi harus dipindahkan secara layak. Jangan seenaknya atau sewenang-wenang. Soalnya, kami mau tinggal di mana lagi kalau tempat tinggal kami diluluh lantahkan," kata Tarno, warga sekitar Waduk Pluit. (jek)

Cegah Aksi Teror, Camat Kelapa Gading Minta Lurah Mendata Kos dan Kontrakan

JAKARTA, M86 - Untuk menghindari adanya tindakan kriminal seperti, aksi teror, seluruh lurah di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara diminta melakukan pendataan rumah kos dan kontrakan lewat pengurus RT/RW.

Hal ini disampaikan, Camat Kelapa Gading, Jupan Tampubolon, Selasa (26/4). Ia mengatakan, kawasan Kelapa Gading merupakan daerah elit yang notabene warganya bersifat induvidual sehingga masa bodo dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pihaknya mengoptimalkan RT/RW setempat untuk melakukan monitoring dan pendataan.

"Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui keluar masuk penghuni rumah kos maupun kontrakan di kawasan Kelapa Gading. Selain itu juga untuk data pengurus RT/RW akan keberadaan warganya yang menjadi penghuni rumah kos," tegasnya.

Menurutnya, selain mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan adanya pendataan ini, maka baik kelurahan maupun pengurus RT/RW sudah memiliki data warganya yang mengontrak maupun penghuni kos-kosan.(jek)

Warga Penjaringan Minta Camat Baru Jangan 'Ngerem' di Kantor

JAKARTA, M86 - Dengan dilantiknya Camat yang baru di Kecamatan Penjaringan, warga Penjaringan berharap dengan ditempatkannya sosok pamong camat bisa membawa wilayah Penjaringan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan berharap sosok pamong ini jangan hanya 'ngerem' atau duduk di kantor saja, melainkan harus bisa langsung mengawasi dan turun bersama warganya.

"Paling tidak bisa hadir setiap kegiatan kemasyarakatan, terutama di masyarakat pemukiman padat atau kampung kumuh," kata Sofian (34), warga Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta Utara.
Untuk itu, ia berharap Camat baru harus melakukan monitoring ke sejumlah pelayanan masyarakat di kantor kelurahan, supaya memahami apa permasalahan pelayanan yang terjadi di kelurahan

Begitupun yang disampaikan, Gresi (35), warga Rusun Pluit, Penjaringan. Paling tidak menyempatkan waktu untuk bertatap muka atau mendengarkan keluhan atau usulan penghuni rusun dan tidak pilih kasih. "Selama ini hanya lurah atau stafnya yang mau datang ke lokasi kami, jangan nantinya mengunjungi hanya lokasi rumah-rumah mewah saja" ujar Gres.

Begitupun sejumlah PKL di kawasan Penjaringan juga berpesan agar Camat yang dipercayai oleh Pemkot Jakarta Utara ini bisa memberikan arahan kepada PKL, tidak arogan dalam melakukan penertiban, tidak semena-mena dan jangan menggunakan kekerasan.

"Kami hanya berharap siapapun camat Penjaringan jangan arogan pada pedagang kecil, jika memang mau menertibkan beri pemberitahuan, yang terpenting tidak menggunakan cara kekerasan" tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Usai kegiatan pelantikan di Kantor Walikota Jakarta Rusdianto Camat Penjaringan yang baru dilantik mengatakan akan melakukan yang terbaik bagi wilayahnya. Apalagi ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang perlu dijalankan. (jek)

Senin, April 25, 2011

Warga Tugu Utara Minta Pengolaan Parkir Pasar Koja Baru

JAKARTA, M86 – Masyarakat Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara memintaPD Pasar Jaya agar pengelolaan parkir di Pasar Koja Baru diserahkan kepada warga RW 01 kelurahan Tugu Utara, Koja. Hal ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekaligus Ketua RW 01 Kelurahan Tugu Utara, Ustad Gozali. Dia mengatakan pengelolaan parkir kepada masyarakat RW 01 patut dilakukan agar terjadi hubungan industrial mutualisme yang saling menguntungkan jika tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat Koja yang masih pengangguran dan bisa diperdayakan untuk mengelola parkir di lokasi tersebut.

“Pengelola Pasar Koja agar ikut serta peduli terhadap masyarakat warga RW 01 Kelurahan Tugu Utara. Selama ini warga RW 01 Kelurahan merasa dianaktirikan. Kalau semua unsur bisnis sudah dikelola pihak lain. Maka sudah selayaknya pekerjaan parkir diserahkan kepada warga saja. Agar terjadi interaksi positif antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat,”katanya.

Soalnya, masih kata Gozali, warga sekitar secara tidak langsung andil dalam menjaga keamanan pasar. Jadi mau tidak mau warga juga harus dilibatkan dalam pengelolaan parkir di pasar tersebut. “Warga jangan hanya jadi penonton saja. Mumpung ada lahan parkir yah kita kelola. Nanti kita tempatkan warga sekitar yang tentunya setelah kita didik menjadi tukang parkir professional. Setelah itu kita siapkan peralatan penunjang perparkiran itu. Jangan pihak lain yang diserahkan kita hanya dapat getahnya,” katanya.

Sedangkan Endang Mandala selaku tokoh pedagang Pasar Koja menyambut baik gagasan parkir diserahkan kepada warga sekitar. Karena itu menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap masyarakat. “Kasihan banyak warga yang menganggur. Kalau lahan parkir itu diserahkan ke warga. Maka warga akan memeliharanya. Karena itu tempat tinggal dan lading kehidupannya. Untuk itu pasti dijaga dengan baik. Ketimbang dijaga orang lain atau orang tertentu saja yang menerimanya. Itu namanya kufur nikmat yang sudah kaya dibikin tambah kaya lagi. Masyarakat Tugu Utara banyak miskin dan berpendidikan rendah untuk itu harus dibantu,”katanya.

Agi, tokoh lingkungan RW 01 menyatakan akan mendukukng penuh rencana masyarakat mengelola perpakiran Pasar Koja. Sebab itu merpakan amanah yang harus dilaksanakan. “Masa warga RW 01 Cuma jadi penonton saja. Sekali-kali yah nikmati pekerjaan sambil menjaga lingkungan. Saya yakin dan percaya masyarakat akan menjaganya dengan baik. Selama ini karena tak pernah diberi kesempatan. Saya berharap dan minta kebijaksanaan para pemimpi PD Pasar jaya,”ucapnya.

Delvi, Bendahara Koperasi Pasar Koja Baru bersyukur jika ada upaya pihak pemerintah dan developer PT BAM menyerahkan lahan parkir kepada masyarakat, karena itu bukti wujud kepedulian pimpinan terhadap masyarakt sangat tinggi.

Keuntungan yang telah diraih pemerintah dan developer setidak tidaknya ada nilai social didalamnya dan jangan khawatir masyarakat pasti bisa menjaganya Karena itu merupakan lahan yang sangat diharapkan bagi mereka dan sudah tentu mereka akan menjaganya dengan baik tanpa disuruhpun.

Walikota Jakarta utara H. Bambang Sugiono menyatakan memang selayaknya masyarakat sekitar harus memperoleh perhatian yang layak. Untuk itu pihaknya akan mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait menyangkut persoalan ini. “Mudah - mudahan ada titik terang karena ini menyangkut kehidupan masyarakat yang harus terus menerus dijaga kesinambungannya. Apa lagi pihak pemerintah sedang gencar menyiapkan lapangan kerja untuk warga yang masih menganggur. Kalau ada upaya positif dari warga maka harus diapresiasi, “ katanya.

Sementara itu Manager Area II Jakarta Utara, PD Pasar Jaya, Farauk, mengatakan, ketentuan untuk pengelolaan parkir diatur dalam SK Direksi PD Pasar Jaya No.251/Tahun 2010 yang dikeluarkan pada Agustus 2010. "Bagi siapa saja silahkan saja mendaftar di PD Pasar Jaya untuk mengikuti 'lelang' pengelolaan parkir. Tentunya harus melengkapi persyaratan yang berlaku yaitu diantaranya memiliki SIUP, NPWP, serta memiliki atau pernah me-manajemen parkir. Nanti mereka bisa mengikuti kontes dengan beberapa pengelola parkir lainnya," jelasnya. (jek)

Dibongkar, Penguni Rusun Pluit Resah Minta Tenggang Pindah Diperpanjang

JAKARTA, M86 - Terkait dengan rencana pembongkaran rumah susun (Rusun) Pluit yang ada di Blok MN, Penjaringan, Jakarta Utara oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola, Senin (25/04) memberikan surat edaran pengumuman kepada 464 warga penghuni agar segera mengosongkan tempat tinggalnya paling lambat 15 Juni 2010 nanti. Tak pelak, pengumuman itu membuat warga penghuni rusun Pluit kaget. Pasalnya, masa tenggang untuk pindah yang diberikan pihak pengelola dinilai terlalu singkat.

"Isu pembongkaran sudah lama kami dengar. Tapi belum jelas, makanya cukup kaget juga ketika terima surat pengumuman. Apalagi masa tenggang yang diberikan cukup singkat hanya dua bulan saja. Memangnya gampang mencari tempat tinggal, apa lagi kalau sudah berkeluarga dan mempunyai anak sekolah. Kami harus mengurus surat-surat administrasi termasuk pindah sekolah," keluh Linda (40) warga penghuni Rusun Pluit, Blok NR, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang mengaku sudah 15 tahun tinggal di lokasi tersebut.

Hal serupa juga diutarakan Ketua RT05/10, Raden Wijaya, mengaku, perihal pembongkaran rusun itu sudah terdengar sejak tahun 2006 lalu. Namun karena keterangan resmi dari pengelola belum juga ada maka kabar itu dianggap isu belaka. "Ya, kaget saja dari tadi pagi banyak warga yang telepon konfirmasi. Padahal surat pemberitahuan baru diserahkan Senin (25/04) sore tadi," katanya ketika ditemui di Rusun Pluit, Blok NQ, Penjaringan, Jakarta Utara.

Ia meminta, ada kebijakan dari pengelola agar waktu masa tenggang untuk pindah diberikan kelonggaran minimal 6 bulan. Pasalnya, untuk mencari tempat tinggal baru tidak mudah harus melalui proses. "Mau pindah kan tidak gampang, semuanya harus ada persiapan. Kalau bisa dikasih tenggang 6 bulan atau 1 tahun," pintanya.

Soalnya kalau mendadak begini, masih kata pria yang sudah 10 tahun tinggal di rusun Pluit itu, mengaku bingung tinggal dimana jika tempat tinggalnya dibongkar dalam kurun waktu hanya diberkan tenggang 2 bulan saja.

Bahkan ada juga penghuni yang sudah merupakan tangan kesekian yaitu membeli over-an hak sewa berkisaran dari Rp 10 juta hingga Rp 20 juta dari penghuni terdahulu. "Waduh padahal saya baru beli overan hak sewa Rp 20 juta, tidak tahunya mau dibongkar begini," keluh Herlina (23), warga penghuni Rusun Pluit, Blok NR, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Ia mengatakan, rencanan pembongkaran ini terkesan buru-buru padahal rusun yang ia tempati saat ini masih terkesan layak. ” Kami nggak tahu harus kemana, untuk sementara ini kami masih bertahan di rusun sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak pengelola. Ya kalau memang tidak dikasih kami akan tinggal tenda darurat yang akan dipasang di depan rusun Pluit,” jelasnya.

Sementara itu Agusfian, Juru bicara dari PT Jakpro mengatakan, rusun Pluit, Blok MN merupakan rumah susun sewa (Rusunawa) yang berdiri di atas lahan seluas 3,1 hektar persegi. Pembongkaran itu dilakukan karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak. Apalagi mengingat waktu pembangunannya pada 1984 lalu belum dalam kajian tahan gempa, sehingga dipastikan kalau gempa atau tsunami rusun tersebut akan hancur.

”Pengosongan ini selain kondisi rusun sudah memprihatinkan, juga terkait akan dilakukannya penataan areal Pluit yang berpatokan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi DKI Jakarta. Selain itu untuk memenuhi spesifikasi teknis terkait pengadaan kontruksi bangunan tahan gempa,” kata Agusfian, Senin (25/04).

Dia juga menambahkan, sebelum melakukan pengosongan pihaknya sudah terlebih dulu telah melakukan pendekatan dan sosialisasi ke pihak penyewa melalui surat pemberitahuan dan konfirmasi tentang pengakiran sewa menyewa."Terhitung mulai Senin (25/4) ini, kami sudah serahkan surat pemberitahuannya. Padahal sejak 1 April 2010 kami sudah tidak kenakan lagi biaya sewanya, termasuk air dan parkir," katanya.

Ia menambahkan, rumah susun yang terdiri atas 480 unit dengan 10 Blok itu kini hanya dihuni 464 unit sedangkan 16 unit lainnya sudah dikosongkan. Sejak 2011 harga sewa yang ditarik sudah dibatasi bulanan saja. Bahkan 1 April 2011 lalu, sudah tidak dikenakan biaya sewa, air dan parkir. Sedangkan untuk harga sewa bervariasi dari Rp 1,1 juta hingga Rp 1,3 juta. "Rata-rata para penghuni di sana merupakan warga berekonomi mapan. Jadi tidak ada masalah jika harus pindah. Dan jika nanti batas yang ditentukan belum juga kosong maka upaya paksa akan dilakukan kalau memang hal itu mendesak," tandasnya. (jek)

Minggu, April 24, 2011

Warga Miskin Cilincing Dambakan Puskesmas Punya Rawat Inap

JAKARTA, M86 - Warga miskin di Cilincing mendambakan adanya Puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap untuk berbagai macam penyakit. Pasalnya sekarang ini sarana gedung puskesmas yang dimiliki masing-masing kecamatan sudah pantas memiliki ruang rawat inap. Namun sayang, saat ini pasien masih saja dirujuk ke rumah sakit jika harus mendapatkan rawat inap. Hal itu disampaikan Sulistiani (35), warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, sangatlah mendambakan ada rawat inap di Puskesmas. Selain lokasi puskesmas tidak jauh dari tempat tinggal warga, proses pengobatannya juga tak berbelit-belit ketimbang harus berobat ke rumah sakit.

"Kalau periksa ke rumah sakit prosesnya berbelit-belit, harus urus surat-surat yang makan waktu panjang, belum lagi berhadapan dengan birokrasi. Kalau bisa sudah saatnya puskesmas punya rawat inap" tuturnya.

Hal senada disampaikan Imron 45, warga Marunda. Andai saja Puskesmas punya rawat inap untuk umum, warga tak perlu cemas untuk mencari pengobatan. Sebab kalau harus ke rumah sakit dengan membawa persyaratan SKTM atau kartu Gakin prosesnya panjang. Dengan sarana gedung yang ada saat ini dan dokter yang ada di Puskesmas tak kalah yang ada rumah sakit. Jadi tak ada alasan jika sekarang saatnya puskesmas punya rawat inap.

"Saya yakin kalau puskesmas punya rawat inap, warga akan memilih berobat ke tempat tersebut, karena kalau ke rumah sakit selalu terpikiran dengan biaya" ujarnya. Untuk saat ini sejumlah Puskesmas sudah memiliki rawat inap untuk proses persalinan. Ada rencana dari pihak Pemda DKI Jakarta untuk menjadikan Puskesmas punya rawat inap. Sudah barang tentu disambut baik warga.

Sekedar diketahui, selama ini warga miskin atau tak mampu untuk mendapatkan pengobatan dirumah sakit baik yang menggunakan kartu gakin atau SKTM mendapatkan di kelas III. Bahkan obat-obatannya yang diberikan berjenis generik yang sama halnya obat di puskesmas. Hanya saja di rumah sakit didukung dokter spesialis. "Masa sih di Pemda banyak punya dokter spesialis tak bisa membuka layanan rawat inap di puskesmas" kata Mahmud warga Pegangsaan Dua Kelapa Gading. (jek)

Pasar Se-Jakut Kembali Kumuh dan Jorok

JAKARTA, M86 - Usai penilaian Adipura ternyata sejumlah pasar di Jakarta Utara yang sebelumnya terlihat bersih, hijau, indah dan tertata kini sebaliknya kembali terlihat kumuh, kotor dan jorok. Sejatinya kebersihan lingkungan pasar ini dipertahankan supaya pengunjung yang datang untuk berbelanja tidak risih. Hal ini terlihat di Pasar Sukapura, Cilincing, Pasar Muara Angke dan Pasar Rawabadak Utara Koja, Pasar Sindang, Pasar Pelita.

"Kemarin-kemarin lagi penilaian Adipura, pasarnya terlihat rapi dan bersih, tapi sekarang malah kembali jorok dan kotor. Harusnya pengelola pasar bertanggung jawab dong atas lingkungan pasarnya," keluh Ida warga Semper Barat mengeluhkan kondisi pasar Sukapura, Cilincing.

Begitupun di Pasar Rawabadak Utara dan Pasar Muara Angke di Penjaringan kondisi serupa seperti parkiran semerawut, sampah berserahkan dan penghijauannya tak kelihatan membuat suasana pasar jadi jorok dan kumuh. "Kalau pasar itu bersih dan rapi pasti pengunjung betah untuk belanja. Tapi kalau seperti ini malas untuk kepasar yang jorok" tutur Ema Warga Penjaringan.

Beberapa waktu lalu, Mangara Pardede, Wakil Walikota Jakarta Utara mengingatkan agar pihak pengelolah pasar untuk selalu menjaga keindahan dan kerapian sarana pasar. Tujuannya selain pengunjung yang berbelanja juga nyaman dan penilaian pasar jadi bagus dan baik. (jek)

Kamis, April 21, 2011

Plumpang-Semper Macet! Pengguna Jalan Keluhkan Pak Ogah Mengatur Lalin

JAKARTA, M86 - Akses Jalan Raya Plumpang-Semper (Pom Bensin Walang-Ps Kaget Bendungan Melayu) sering mengalami kemacetan dan antrian kendaraan. Hal ini disebabkan ada galian pipa air minum oleh rekanan PT Aetra di kawasan itu. Ironisnya tidak satupun terlihat petugas Polisi Lalu-lintas Polres Jakarta Utara yang mengaturnya, hanya terlihat belasan pak ogah sibuk mengatur namun memperparah kemacetan. Tentunya kondisi itu dikeluhkan pengguna jalan karena lalu-lintas malah tambah macet.

"Saya harus antri menunggu 15 menit untuk bisa melintasi kemacetan di jalan ini mas! saya heran kok yang ngatur lalulintasnya justru pak ogah, pak polisi-nya pada ke mana ya?," tutur Rubian (30), warga Walang Baru, sesaat sambil mengemudikan kendaraan roda empatnya.

Begitu Santi siswa SMU 75 Jakarta Utara, dirinya terpaksa memilih naik ojek motor untuk menghindari tidak terlambat masuk sekolah. Apalagi saat ini sedang Ujian Nasional. "Daripada terjebak macet dan telat ujian lebih baik memilih naik ojek motor," pungkasnya.


Maman Suparman Kasudin PU Jalan Jakarta Utara menghimbau agar pihak pemborong rekanan PT Aetra untuk berkordinasi dengan pihak petugas kepolisian lalulintas guna mengatur arus kendaraan yang melintas di dekat proyek pembangunannya.

Sesuai prosedurnya siapa saja rekanan baik itu PT Telkom, PT Aetra dan PLN dalam melakukan perbaikan instalasinya selain meminta ijin dengan Sudin PU Jalan juga harus berkoordinasi dengan wilayah sekitar dan kepolisian guna menghindari kemacetan dan kesemerawutan. "Kami akan segera menyurati pelaksana galian tersebut agar segera berkordinasi dengan pihak kepolisian," tandas Maman. (jek)

Warga Cilincing Keluhkan Gubuk Remang-remang di Rawa Malang

JAKARTA, M86 - Meski sudah berkali-kali pihak aparat kelurahan maupun kecamatan menghimbau, menegur sampai menertibkan keberadaan warung remang-remang yang kerap dijadikan tempat maksiat mangkalnya para Pekerja Seks Komersial (PSK) di Rawa Malang, Cilincing Jakarta Utara tetap sulit diberantas. Buktinya aktivitas kupu-kupu malam ini masih tetap merajalela.Ditambah lagi warung remang-remang berkedok cafe juga marak di sepanjang bantaran kali tersebut.

"Sulit untuk diberantas mas! kalau cuma dari pihak kelurahan ataupun kecamatan, meskinya dilakukan operasi gabungan karena didalam lokalisasi itu banyak oknumnya" kata Sarjani 34, warga Rusun Cilincing, Jakarta Utara.

Hal senada disampaikan Romlah 45, warga RW 10 Semper Timur. Tempat kumpulnya para PSK ini berdekatan dengan sarana pendidikan yakni SDN Cilincing. para orangtua kuatir jika anak-anak mereka terganggu dengan ulah dan gaya para PSK yang bisa menjerumuskan jika kelak besar nanti."Kalau bisa ditertibkan saja mas! soalnya dapat mengganggu masa depan anak-anak kami" tuturnya.


Pihak kelurahan maupun kecamatan meski sudah berkali-kali melakukan berbagai upaya untuk membongkar dan menindak tetap saja para pemiliknya kembali mendirikan disela-sela petugas lengah. Beberapa waktu lalu pihak kelurahan sudah menghimbau dan memperingati bahkan sampai pada membongkar tempat-tempat PSK beraktivitas

"Kita sudah sering menegur bahkan sampai membongkar dan menangkap para PSK ini, tetap saja mereka berulah setelah keluar dari pusat rehabilitasi di Kedoya" tutur Tulus Harjo, Lurah Cilincing. (jek)

Sering Bikin Macet, Lapak PKL di Kelapa Gading Dibongkar

JAKARTA, M86 - Puluhan lapak PKL (Pedagang Kaki Lima) disepanjang Jalanya Bulevard Artha Gading RW 13 Gading Barat terpaksa dibongkar dan ditertibkan. Apalagi para pedagang ini mendirikan lapak usahanya di atas saluran air membuat saluran tersebut akibat sampah yang menumpuk. Bahkan keberadaan mereka juga kerap membuat kemacetan lalu-lintas.

Camat Kelapa Gading, Jupan R Tampubolon menjelaskan, penertiban ini dilaksanakan sesuai dengan Perda No.08/2007 tentang Ketertiban Umum yang berlaku. Dan juga akses jalan Bulevard Artha Gading merupakan pintu masuk ke kawasan kelapa gading dan kawasan pusat perbelanjaan serta salah satu destinasi wisata pesisir Jakarta Utara. Keberadaan PKL ini selain berdampak kumuh juga menyebabkan kesemerawutan.

"Sejak kemarin hingga hari ini kita terus melakukan penertiban dan pengurasan sampah disaluran airnya. Dan tidak ada lagi pedagang yang berjualan diatas saluran air lagi" tuturnya.

Kini akses jalan sepanjang 200 meter sudah bersih dari PKL dan terlihat rapi. Namun pihak kecamatan juga meminta kepada pemilik lahan atau penghuni di akses jalan itu ikut membantu dengan cara melarang pedagang berjualan di depan tempat tinggalnya. Selain itu juga meminta Sudinhub Jakarta Utara segera melakukan penertiban terhadap angkot-angkot KWK yang masih tetap mangkal diperempatan bulevard Artha Gading.

"Kita sudah lakukan penertiban PKL dan pengurasan saluran air, tinggal angkot mangkal liar ini, Sudinhub agar berpartisipasi untuk menertibkannnya" Kata Jupan. Dalam penertiban ini sedikitnya 35 lapak PKL dan pedagang gerobak dorong berhasil di bongkar dan ditertibkan. Penertiban berjalan lancar dan aman. (jek)

Rabu, April 20, 2011

Pemkot Jakut akan Betonisasi 23 Jalan Rusak

JAKARTA, M86 - Sedikitnya 23 ruas jalan rusak di Jakarta Utara akan diperbaiki dengan sistem betonisasi. Peningkatan kualitas jalan lingkungan ini merupakan bagian dari perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Jakarta Utara sepanjang tahun ini.

Sejumlah jalan yang akan dibetonisasi yaitu, Jalan Karang Kendal, Jalan Kebantenan, Jalan Pedongkelan, Jalan Cilincing Lama I, Jalan Pasar Bendungan Melayu dan Jalan Kompleks Nelayan Muara Angke.

"75 ruas jalan lainnya akan dilakukan peningkatan dengan sistem layer hotmix," jelas Kasudin Dinas PU Jalan Jakut, Maman Suparman.

Akan tetapi, katanya, peningkatan kualitas jalan baru bisa dilakukan Juli mendatang dan ditargetkan rampung akhir tahun nanti.

"Saat ini masih dalam proses lelang. Setelah lelang selesai langsung dilakukan perbaikan," tukasnya.(jek)

Selasa, April 19, 2011

Renovasi Taman Interaktif, Sudin Taman Jakut Gelontorkan Rp 25 Miliar

JAKARTA, M86 - Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terhadap taman interaktif yang kondisinya memprihatinkan, Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara berencana akan melakukan renovasi terhadap 10 taman yang ada di wilayahnya. Renovasi, rencananya akan dilakukan tahun ini juga dan ditargetkan akan rampung pada November 2011 mendatang.

Adapun taman yang bakal dilakukan renovasi diantaranya, Taman Mawar, Taman Interaktif Gang CC, Taman RW 07 Lagoa dan Taman Suka di Kecamatan Koja. Selain itu, Taman Pelita di Kecamatan Tanjungpriok, Taman Haji Oyar dan Taman Inspeksi sisi timur Kali Sunter di
Kelapagading.

“Tiga taman lainnya yaitu, Taman Pademangan, Taman Janur di Kecamatan Cilincing, dan Taman Interaktif di RT 05/13 Penjagalan, Penjaringan,” ujar Ratna Diah Kurniati, Kepala Sudin Pertamanan Jakarta Utara, Selasa (19/4).

Ia menambahkan, renovasi itu merupakan renovasi ringan yang hanya menyesesuaikan dengan tingkat kerusakan taman saja. “Ke-10 taman yang akan direnovasi tahun ini merupakan usulan kegiatan tahun lalu dan baru terealisasi di tahun ini,” kata Ratna. Untuk renovasi ini,
diungkapkan Ratna, pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp 25 miliar.

Selain renovasi terhadap 10 taman, hal lain yang dilakukan pihaknya pada tahun ini, yaitu membangun jalur pendestrian di Jalan Lorong 104, Koja. Rencananya, jalur pendestrian akan dibangun sepanjang 298 meter dengan lebar dua meter. Untuk melindungi jalur hijau itu, rencananya juga akan dipasang pagar beton.

“Rencananya memang sudah matang. Kami tinggal menunggu proses lelangnya saja, setelah itu baru akan dilakukan pengerjaan proyek ini pada Juli mendatang. Sehingga diharapkan November tahun ini, proyek renovasi taman akan rampung,” ucapnya.

Berdasarkan data Sudin Pertamanan Jakarta Utara, hingga saat ini setidaknya terdapat sekitar 130 taman yang tersebar di enam kecamatan di Jakarta Utara. Rinciannya, 36 taman berada di Kecamatan Cilincing, 30 taman berada di Kecamatan Tanjungpriok, 25 taman di Kecamatan
Kelapagading, 7 taman di Kecamatan Pademangan, 16 taman di Kecamatan Penjaringan, dan 16 taman di Kecamatan Koja. (jek)

41 Orang Biker Tewas Digilas Truk Kontainer

JAKARTA, M86 – Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir belakangan ini, sedikitnya 41 orang pengendara sepeda motor atau biker meregang nyawa di jalan akibat terlindas truk kontainer di sejumlah jalan kawasan Jakarta Utara. Dengan jumlah korban yang tewas akibat terlindas truk kontainer itu setiap hari terus bertambah, masyarakat mendesak pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya untuk segera memberlakukan Jam Operasi Truk Kontainer (JOTT).

“Seharusnya truk besar seperti kontainer dilarang jalan pada pagi atau siang hari bersamaan dengan kendaraan lain. Soalnya, selain mereka memakan jalan yang tersedia juga kerap membuat kemacetan," kata Dery (44), warga Sindang, Koja, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (19/04).

Selain itu, sambungnya, tidak sedikit jalan-jalan di wilayah Jakarta Utara khususnya jalan Nasional kondisinya rusak parah, di samping jalannya bergelombang dan banyak lubang, juga rawan kecelakaan yang diakibatkan truk kontainer.

"Kami minta kepada pemerintah Pusat, Pemda DKI dan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya tidak lagi menunda peraturan jam operasional itu. Soalnya kasihan masyarakat selalu jadi korban truk -truk kontainer yang lalu lalang di jalan pemukiman ini,” kata Jay Fahmi (33), warga Kramat Jati yang kerap melintasi Jalan Yos Sudarso saat berangkat kerja ke kantor Walikota Jakarta Utara.

Keluhan yang sama juga disampaikan Heri 30, warga Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakut. Dia mengaku sudah sering menyampaikan keluhan agar petugas segera berlakukan jam aturan itu. Tapi sayangnya sampai saat ini belum juga ada realisasi dari pemerintah. “Supaya tidak banyak memakan korban jiwa akibat truk kontaiter saya berharap pemerintah segera memberlakukan jam operasi truk besar di wilayah Jakarta Utara. Saat ini di wilayah kami kondisinya sudah sangat memprihatinkan,”jelasnya.

Desakan juga di utarakan warga Jalan SMP 231 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Mereka meminta kepada petugas segera melarang puluhan truk-truk kontainer yang masuk ke akses jalan pemukiman warga. Pasalnya orangtua murid cemas dan was-was mengingat akses jalan yang lebarnya hanya 5 meter ini setiap hari dilalui aktivitas truk kontainer yang keluar masuk dari dala pool kontainer yang jaraknya hanya 50 meter dari sarana pendidikan sekolah.

“Sebelumnya jalan ini tak pernah dilalui truk kontainer, tapi sejak ada Pool kontainer didalamnya, kami orangtua selalu cemas karena bisa mencelakaan para siswa terutama pada jam masuk dan keluar sekolah” kata Irwan 30, warga RW 1 Semper Barat, Cilincing.

Hal senada disampaikan Yanati 34, warga Jalan SMP 231 Semper Barat. Pihaknya sudah melaporkan ke kelurahan agar tidak memberikan ijin untuk pool kontainer. Meski tak diberikan ijin mereka kerap melanggarnya, karena banyak oknum yang melindunginya.

“Kita sudah mengadukan hal ini ke kelurahan, bahkan pihak kelurahan tidak mengeluarkan ijin, untuk itu meminta Sudin Perhubungan dan Kepolisian segera menindaknya. Dan jangan menunggu korban jiwa dialami oleh siswa,” kata Samsul Mirwan Kasie Pengawasan dan Pengendalian Sudinhub Jakarta Utara.

Sementara itu Kanitlaka Polres Jakarta Utara, AKP Didiek Eko Sunaryo mengakui dalam tiga bulan terakhir ini sedikitnya tercatat 41 orang tewas dari 61 peristiwa kecelakaan yang ada di wilayah Jakarta Utara. “Memang sudah harus ada upaya pemisahan jalur kendaraan roda dua dan truk kontainer ini untuk meminimalisir kecelakaan oleh truk kontainer serta pemberlakuan jam operasional kontainer yang belum tahu kapan diterapkan” ujarnya (jek)

Senin, April 18, 2011

Warga Pademangan Gempar Temukan Tas Diduga Isi Bom

JAKARTA, M86 - Warga yang bermukim di Jalan Budi Mulia RT 06/06, Pademangan, Jakarta Utara dihebohkan dengan penemuan dua tas yang diduga berisikan bom, Senin (18/4). Sontak, warga pun langsung melaporkan penemuan itu ke Polsek Pademangan.

Kepala Seksi Humas Polsek Pademangan, Aiptu R Widi Sudianto membenarkan laporan tersebut. Ia mengungkapkan, laporan itu dibuat warga sekitar pukul 06.30. “Warga menemukan dua tas mencurigakan itu di depan rumah kontrakan yang dihuni Lim Kim Jon,” ujar Widi, Senin (18/4).

Menurut penuturan warga, dikatakan Widi, dua tas itu dibawa oleh dua orang yang sempat singgah dan makan di warung yang tak jauh dari rumah kontrakan yang dihuni Lim Kim Jon.

“Keterangan dari para saksi menyebutkan pria yang membawa dua tas itu berusia 24 atau 25 tahun, berkulit gelap dan memiliki postur tinggi. Setelah makan, keduanya langsung pergi dan kami belum mengetahui apakah hal itu disengaja atau tidak,” katanya.

Sekitar pukul 10.00, diungkapkan Widi, tim gegana dari Polres Metro Jakarta Utara dan petugas Polsek Pademangan tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Namun, setelah menyisir sekitar lokasi dan memeriksa tas yang dimaksud selama hampir satu jam, petugas tidak berhasil menemukan unsur benda atau bahan yang dicurigai sebagai bom.

Kapolres Jakarta Utara, Kombes Pol Andap Budhi Revianto, mengimbau warga untuk segera melapor ke pihak kepolisian jika menemukan benda-benda mencurigakan di lingkungannya. "Tindakan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya teror, dan tentu saja setiap laporan akan kami tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku," kata Andap. (jek)

Gegana Ledakkan Tas di Islamic Center

JAKARTA, M86 - Sebuah tas koper yang dicurigai berisi bahan peledak ditemukan di bawah Menara Utama Gedung Islamic Center, Jalan Kramat Raya, Koja Jakarta Utara.

Kapolsek Koja, Komisaris Agung Sudarsana, mengatakan, tas hitam berukuran 40 x 60 cm yang berkapasitas 20 kg itu, ditemukan pertama kali oleh Indra, petugas radio gedung sekitar pukul 17.30 sore tadi. Indra lalu melaporkan temuannya ke Satpam, dan selanjutnya ke Polsek Koja.

"Kami langsung mengamankan lokasi dengan memasang police-line, selanjutnya Tim Gegana datang dan menyelidiki isi tas tersebut," kata Agung.

Pemilik tas itu adalah seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Wanita itu kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Koja Jakarta Utara, bersama Indra petugas radio dan Satpam gedung Islamic Center Jakarta Utara.

"Petugas juga mengalami kesulitan mendapatkan identitasnya. Dia tidak mau bicara kepada penyidik dengan alasan haram berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya," jelas Agung.

Tas itu diledakan oleh Tim Gegana sekitar pukul 20.19 WIB. Sebelumnya satuan penjinak bom ini, melakukan X-Ray terhadap tas itu sebanyak 3 kali. Petugas menemukan adanya unsur logam berbentuk tabung dan kabel di dalamnya.

Namun setelah diledakan, tas itu hanya berisi baju-baju sebuah telepon selular berikut chargernya, dua buah botol, yaitu minyak wangi dan shampo serta puluhan lembar foto.

Kapolres Jakarta Utara, Kombes Andap Budhi Revianto mengatakan, petugas telah memenuhi ketentuan melakukan peledakan. "Setelah 3 kali di X-Ray, unsur yang kami temukan sudah cukup memenuhi syarat untuk diledakan, yaitu logam berbentuk tabung dan kabel," tandas Andap di lokasi penemuan. (jek)

PNS Jakut Diminta Waspadai Upaya Pencucian Otak

JAKARTA, M86 - Aksi pengeboman kembali muncul ke permukaan. Setelah peristiwa bom buku, kini muncul peristiwa pengeboman sadis yang dilakukan oleh M Sarif, di Masjid Mapolresta Cirebon. Peristiwa ini pun menyedot perhatian banyak pihak. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Jakut pun diminta untuk menghindari upaya pencucian otak dan menjaga keluarganya dari upaya tersebut.

"Saat ini muncul kembali pengeboman. Saya merasa khawatir dan mengingatkan kepada setiap PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Utara untuk menjaga keluarganya masing-masing. Pelaku pengeboman itu tak mungkin jika tidak melalui upaya pencucian otak yang dilakukan seseorang untuk kepentinggannya. Itu seabnya saya harap para PNS menjaga keluarganya. Sebab keluarga adalah motivasi kita dalam bekerja dan berkarya," kata Ciptono, Senin (18/04).

Menurut Ciptono, para PNS tidak luput dari upaya pencucian otak. Sebab sudah ada PNS yang menjadi korban yakni, Lian salah satu PNS di lingkungan Departemen Perhubungan (Dephub). Dia tidak sadar jika otaknya telah dicuci sehingga tak tahu lagi siapa suami dan anaknya.

"Saya harap peristiwa itu tidak menimpa PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Utara. Itu sebabnya, kita harus menjaga dan melindungi keluarga kita," kata Ciptono yang juga menjabat Asisten Tata Pemerintah Kota Jakarta Utara. (jek)

Hari Ini, Akses Tol Priok Diujicoba Secara Gratis

JAKARTA, M86 - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai Senin (18/4) melakukan uji coba operasi tol Akses Tanjung Priok seksi E-1 untuk ruas Rorotan-Cilincing secara gratis hingga diputuskan pemenang tender operator jalan sepanjang 3,4 km Mei 2011.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto kepada pers di Jakarta, mengatakan uji coba operasi jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp722,7 miliar itu bertujuan untuk mempermudah akses transportasi kendaraan pengangkut barang maupun orang menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini hanya melalui akses tol dalam kota.

Menurut dia, untuk saat ini pada ruas jalan tol Rorotan-Cilincing kendaraan yang melaluinya tidak dikenakan biaya. Tarif jalan tol untuk seksi E-1 ini akan mulai diberlakukan setelah proses tender pengoperasian oleh operator diputuskan pemenangnya pada Mei mendatang.

"Jadi, mulai Senin (18/4) ini kendaraan bisa melalui tol seksi E-1 ini secara gratis hingga pemenang tender operatornya diputuskan, sementara itu kami juga akan memperbaiki jalan arteri di bawahnya," tambahnya.

Saat ini, pemerintah telah melakukan proses prakualifikasi tender pengoperasian ruas jalan tol Rorotan-Cilincing. Dari proses kualifikasi tersebut, terdapat lima operator yang akan diputuskan oleh pemerintah untuk mengoperasikan jalan tol ini.

Kelima operator tersebut, yaitu PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), PT Citra Marga Nushapala Persada (CMNP) Tbk, PT Bumi Serpong Damai (BSD), PT Marga Mandala Sakti (MMS), dan PT Jalantol Lingkar Barat Satu (JLB).

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto menambahkan, kapasitas non eksisting untuk ruas jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok, 48 persen adalah kendaraan berat pengangkut barang.

Untuk itu dibutuhkan jalan alternatif menuju Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga pengangkutan barang dan orang menuju pelabuhan tidak tertumpuk pada satu titik jalan tol.

"Dengan dilakukan uji coba seksi E-1 ini diharapkan bisa memperoleh kontribusi besar untuk menunjang pengangkutan barang dan orang menuju Tanjung Priok, apalagi pelabuhan ini adalah yang terbesar ke 24 di dunia,? katanya.

Jalan tol Akses Tanjung Priok terdiri dari tujuh seksi dengan total panjang jalan tol mencapai 16,67 km. Ketujuh seksi tersebut yaitu E-1, E-2, E-2A, NS Direct Ramp , NS Link, W1 dan W2.

Tol Akses Tanjung Priok dibangun dengan dana pinjaman dari pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Untuk seksi E-2 sudah persetujuan finansial oleh JICA dan sudah ada pemenangnya yakni PT Waskita Karya dan nanti bekerjasama dengan kontraktor dari Jepang. Sedangkan untuk E-2 saat ini masih persetujuan evaluasi administrasi teknis oleh JICA," kata Djoko.

Tol Akses Tanjung Priok ini nantinya diharapkan bisa mengurangi beban lalu lintas tol dalam kota yang saat ini kondisinya sudah sangat padat, yaitu dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) mencapai 520.000 kendaraan setiap harinya.

Tol ini juga nantinya akan memberikan akses kemudahan bagi kendaraan berat mulai Golongan III - Golongan V yang melaju melalui Pelabuhan Tanjung Priok, terutama kendaraan yang berasal dari kawasan industri Cikarang.(red/*ant)

Minggu, April 17, 2011

Pemkot Jakut Ngotot Bangun Wisata Pesisir Gelontorkan Rp37,4 Miliar

JAKARTA, M86 - Pemerintah Jakarta Utara ngotot mengembangkan potensi 12 wisata pesisir. Bahkan pada tahun anggaran 2011, dana yang telah disiapkan untuk membangun dan mengembangkan wisata pesisir mencapai Rp37,4 miliar dengan 113 kegiatan. Setiap tahun dana wisata pesisir yang digelontorkan terus meningkat.

Menurut Walikota Bambang Sugiyono, dana ini akan dipakai untuk membangun infrastruktur pendukung, seperti jalan, lampu penerangan, dan kios informasi untuk wisatawan. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk mensponsori pertunjukkan seni diberbagai objek wisata pesisir.

Sejak Juli 2009 lalu, pemerintah memang telah meluncurkan program 12 jalur destinasi wisata pesisir dengan dukungan dana Rp25 miliar. “Jakarta Utara punya banyak potensi wisata. Selama ini yang orang tahu hanya Taman Impian Jaya Ancol. Padahal banyak objek wisata yang bisa dipilih dari wisata kuliner, religi, wisata budaya, wisata sejarah, hingga bahari,” kata Bambang.

Walikota berharap agar pariwisata dapat menjadi sektor andalan dalam perekonomian Jakarta Utara. “Kami melibatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Sehingga peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan dapat menyerap lapangan pekerjaan dan menggurangi jumlah keluarga miskin di Jakarta Utara yang mencapai 54 ribu," katanya.

Bahkan Pemkot juga akan merencakana menyediakan angkutan bus wisata yang melayani trayek melalui objek wisata ini. “Jika akses masyarakat untuk datang ke lokasi wisata mudah, tentu akan menarik minat banyak orang tentunya ada efek positif bagi warga sekitar,” ujarnya. (jek)

Sabtu, April 16, 2011

Ulat Bulu di Jakarta Utara Bukan Wabah

JAKARTA, M86 - Warga Jakarta Utara diminta jangan khawatir dengan fenomena munculnya ulat bulu di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Plumpang, Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pasalnya, kasus itu bukan termasuk kategori wabah ulat bulu seperti yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur.

"Kami sudah melakukan pengecekan terhadap ulat bulu di kawasan TPU Plumpang, sebanyak tiga kali. Sejauh ini ulat bulu di kawasan itu bukan termasuk wabah ulat bulu yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur atau daerah lainnya. Hal itu adalah fenomena biasa," kata Kasie Pertanian Sudin Pertanian dan Kehutanan Pemkot Jakarta Utara, Imam, Sabtu (16/04).

Menurut Imam, sejak pemberitaan di media massa terkait wabah ulat bulu di sekitar TPU Plumpang, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Sudin Pertamanan untuk mengambil langkah dan melakukan pengecekan. Hasilnya ulat bulu di kawasan itu berjenis ulat bulu hitam atau dasychira sp.

"Kami langsung melakukan penyemprotan Pestisida jenis Tamabas (racun kontak dan lambung). Penyemprotan sudah dilakukan tiga kali yakni pada Senin, Kamis, dan Jum'at," katanya.

Ulat bulu yang menyerang TPU Plumpang, kata Imam, jumlahnya tidak banyak seperti yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Hanya sebagian kecil saja dan masih dalam batas kewajaran. Namun kemunculannya akibat suhu ekstrime saat ini. "Ulat yang ada di TPU itu bukanlah wabah," katanya.

Fenomena ulat bulu di kawasan itu, papar Imam, terjadi saat petugas TPU memotong rumput. Saat itu ada ulat bulu yang muncul. Kemunculan ulat inilah yang dianggap warga sebagai wabah ulat bulu. Padahal kemunculan ulat bulu itu adalah fenomena wajar dan pasti terjadi. Namun warga langsung resah dan melaporkan kejadian itu kepada petugas RW setempat.

"Di TPU itu memang banyak rumput. Pada saat rumput dibersihkan ulat mencari perlindungan. Saat itu warga melihat dan merasa ketakutan. Padahal fenomena itu biasa terjadi," katanya.

Kendati demikian, Imam meminta warga untuk tetap waspada. Pengendalian hama ulat bulu yang dilakukan adalah pengamatan populasi pada permukaan daun bagian bawah, pengasapan, dan penyemprotan insektisida yang efektif secara massal dan serentak.

Imam menambahkan untuk warga masyarakat Jakarta Utara untuk menghindari dampak ulat bulu yang menimbulkan rasa gatal yaitu, menghidari kotak langsung dengan ulat bulu, menutup makanan, minuman, dan membersihkan lingkungan serta selalu cuci tangan dengan sabun. Jika terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan segera laporkan kepada instansi terkait atau bisa melapor ke Sudin Pertanian dan Kehutanan dengan No Telepon 4358783.

Sementara Peneliti Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Aunu Rauf, menyebutkan, terjadinya hama ulat bulu lantaran musuh alaminya mengalami tekanan. Seperti burung, serangga, lalat, dan lebah terganggu karena musim hujan yang panjang. Sehingga ulat-ulat tersebut berkembang biak dengan cepat dan terjadi ledakan populasi. (jek)

Waspada, 10 Kelurahan di Jakut Rawan DBD

JAKARTA, M86 - Meskipun sudah memiliki anggaran yang tidak sedikit dalam melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dalam upaya memerangi Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun tetap saja dari 31 Kelurahan di Jakarta Utara tercatat 10 Kelurahan masih rawan Demam Berdarah Dengue (DBD).

"Padahal setiap pekan kelurahan wajib menggelar PSN untuk memerangi sekaligus menekan DBD mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan. Kami berharap gerakan PSN itu bukan hanya lips service ketika ada kunjungan pejabat tinggi saja di kelurahan," kata Roby (42), warga Cilincing yang kini anaknya sedang dirawat di RSPI Sulianti Saroso akibat menderita DBD.

Sementara itu Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, mengungkapkan, pihaknya telah berupaya keras untuk mengurangi jumlah kelurahan rawan DBD itu dengan rutin menggelar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap pekan. Bahkan Pemkot Jakut bertekad menggelar PSN setiap hari.

"10 kelurahan di Jakarta Utara masih rawan DBD. Ke-10 kelurahan itu adalah Cilincing, Semperbarat, Kelapagading Barat dan Timur, Pegangsaan Dua, Ancol, Pademangan Barat, Kebon Bawang, Sunteragung, Warakas, Lagoa, Rawabadak Selatan, dan Tugu Utara. Kita bertekad menekan jumlah kelurahan rawan DBD itu dengan rutin menggelar PSN setiap hari Jumat. Bahkan saya sudah instruksikan untuk menggelar PSN setiap hari," kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, Sabtu (16/04).

Menurut Walikota, tahun ini kasus DBD yang merebak di Jakarta Utara mencapai 203 kasus. Dari jumlah itu, Kecamatan Tanjungpriok merupakan wilayah tertinggi kasus DBD dengan 63 kasus.

Oleh karena itu, Walikota meminta agar warga rutin menggelar PSN baik di pemukiman maupun lingkungan perkantoran. "PSN di lingkungan kantor harus sering dilakukan untuk menekan DBD. Mudah-mudahan dengan menjaga kebersihan warga Jakarta Utara terhindar dari penyakit," katanya. (jek)

Jumat, April 15, 2011

Ulat Bulu Mulai Serang Jakarta Utara

JAKARTA, M86 - Wabah ulat bulu juga ditemukan menyerang Taman Pemakaman Umum (TPU) Plumpang di RW 04, Rawabadak Selatan, Koja. Penemuan ini membuat warga diliputi keresahan lantaran khawatir, penemuan ulat bulu seperti yang ramai diberitakan di media cetak maupun elektronik semakin menyebar luas di wilayah mereka.


Di areal TPU seluas 5 ribu meter persegi itu, ribuan ulat bulu terlihat hinggap di rerumputan dan pepohonan di sekitar TPU. “Ulat bulu di sini sudah terlihat sejak Selasa kemarin,” ujar Sholeh (50), penjaga makam TPU Plumpang, Jumat (15/4).

Dijelaskan Sholeh, keberadaan ribuan ulat bulu di sekitar TPU itu telah dilaporkan ke Sudin Pemakaman Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. “Setelah dilaporkan, petugas langsung melakukan penyemprotan pestisida,” kata Sholeh.

Kepala Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Utara, Jaja Suarja, mengatakan, jenis ulat bulu yang menyerang kawasan TPU Plumpang berasal dari spesies dasychira yang memakan rerumputan atau tanaman gulma. "Kami telah melakukan tindakan dengan menyemprotkan pestisida," kata Jaja.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono mengaku telah mengetahui adanya penyebaran ulat bulu di TPU Plumpang. Namun menurutnya, kondisi ulat bulu yang ada di Plumpang, Rawabadak Selatan tak sama dengan ulat bulu di daerah-daerah lain. " Ulat bulu di sini tidak sama dengan di daerah lain yang banyak diberitakan itu. Meskipun banyak, tapi jumlahnya tidak seperti yang terjadi di Probolinggo," kata Bambang. (jek/*b8)

Warga Tolak Pembebasan Lahan Tol JORR NS & E2

JAKARTA, M86 - Warga Kalibaru, Rorotan, dan Semper Jakarta Utara masih bersikeras menolak pembebasan lahan untuk jalan tol lingkar luar akses Tanjungpriok (JORR NS dan E2). Padahal warga yang bermukim di kawasan yang lahannya dilintasi JORR ini adalah pemukim liar.

Staf Kementrian Pekerjaan Umum, Hartono kepada wartawan menuturkan, pembebasan lahan tol lingkar luar akses Tanjungpriok (JORR NS dan E2) masih terkendala oleh penolakan warga di pemukiman Kalibaru (untuk seksi E2), Rorotan, dan Semper (untuk akses pintu keluar-masuk gerbang tol (E1).

Hartono mengatakan, warga yang menolak itu sebenarnya warga yang tinggal di pemukiman liar. Sedangkan kawasan bisnis yang terkena jalur tol menyatakan dukungannya. Kawasan bisnis itu seperti Pasar Ular Permai (Tanjungpriok), Hotel Sepinggan (Tanjungpriok), dan Bogasari (Koja). "Rencananya lahan itu dipakai untuk JORR seksi Utara-Selatan," ujarnya

Hartono menjelaskan ganti rugi sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP). "Nilainya bervariasi antara Rp200.000 per meter persegi sampai Rp2 juta per meter persegi," katanya

Saat ini akses tol Tanjungpriok dalam tahap pembangunan untuk seksi Utara-Selatan yang dimulai sejak 1 Maret lalu. Rencananya akhir April akan mulai pemasangan tiang pancang untuk tol berupa jalan layang. Sekitar pertengahan tahun, seksi Timur 2 akan mulai dibangun. Seksi Timur 1 sudah selesai, tetapi terkendalaakses menuju pintu ke luar masuk tersebut. (jek)

Kamis, April 14, 2011

Posyandu Mawar RW 08 Sunter Agung Masuk 6 Besar Nasional

JAKARTA, M86 - Posyandu Mawar di RW 08, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya masuk ke enam besar dalam lomba Posyandu Tingkat Nasional.

Tak pelak, Walikota Jakarta Utara pun mengaku bangga dan berharap agar prestasi ini terus meningkat. Dan menjadi motivator bagi posyandu lainnya yang ada di Jakarta Utara.

Walikota Jakut Bambang Sugiyono, mengatakan jika Posyandu Mawar telah menyisihkan 500 posyandu di tingkat kota Jakarta Utara dan melewati 269.654 Posyandu di tingkast Provinsi DKI Jakarta. "Kita harus lebih giat lagi apa kekurangan yang harus dilengkapi," ungkapnya, Kamis (14/4).

Menurut Bambang, ini adalah salah satu bukti keberhasilan Jakarta
Utara dalam kegiatan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui
Posyandu. "Kita berharap Posyandu Mawar RW 08 Kelurahan Sunter Agung mampu menjadi juara tingkat nasional," harap Bambang.

Di Posyandu Mawar tersedia sekitar 100 jenis tanaman toga, kebun sayur mayur, kolam ikan, perpustakaan keliling dengan jumlah 194 buku, khusus melayani warga RW 08 dengan menggunakan gemot (Gerobag Motor), ambulans desa, dan fasilitas lainnya.(jek)

Selasa, April 12, 2011

Aparat Kelurahan Kalibaru Selingkuh, Istri Lapor ke Gubernur DKI

JAKARTA, M86 - Miris benar perasaan Renny Martha ketika mengetahui suaminya berinisial TKF yang juga aparat Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, berselingkuh dengan wanita lain. Tak pelak, kondisi itu membuatnya marah dan akan melaporkan perselingkuhan suaminya kepada Gubernur DKI Jakarta.

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Renny, (35). Bahkan laporan ini didisposisikan sampai Camat Cilincing, Junaedi dan Sekretaris Kota Jakarta Utara.

Renny pun dipanggil Junaedi, Camat Cilincing yang meminta agar dirinya mencabut laporan tersebut dan meminta maaf pada keluarga sang suami. "Intinya, Camat menyampaikan permintaan TKF agar saya meminta maaf kepada keluarga suami, mencabut laporan, dan tetap diceraikan," ujar Renny, Selasa (12/4).

Tentu saja Renny menolak permintaan itu. Yang ia inginkan hanya gugatan cerai TKF, (37), terhadap dirinya yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 19 Februari 2010 dicabut.

Putusan pengadilan menetapkan talak atau cerai satu kepada Renny. Tidak terima dengan putusan tersebut, Renny baru melaporkan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan TKF ke gubernur serta mengajukan banding.

Dalam laporan tersebut, dilampirkan juga foto-foto perselingkuhan TKF dengan seorang perempuan. Renny yakin bahwa pria yang ada di foto itu adalah suaminya.

Foto tersebut dari seorang wanita berinisial NID, 38, yang diduga Renny sebagai selingkuhan suami dalam foto tersebut. Tapi, NID menolak bahwa dirinya yang ada dalam foto tersebut.

Laporan tersebut bukanlah tanpa risiko yang berat. Bila perselingkuhan terjadi pada seorang pegawai negeri sipil dengan ancaman hukuman disiplin berat adalah pemberhentian tidak hormat sebagai PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.

TKF ketika dihubungi menolak untuk mengkonfirmasi laporan perselingkuhan itu dari istrinya. "Saya gak mau ngomong melalui telepon," ujarnya. (jek)

Korban Kebakaran Bertahan di Tenda Pengungsian

JAKARTA, M86 - Ratusan jiwa korban kebakaran di Kampung Bandan, Kecamatan Pademangan masih bertahan di tenda pengungsian. Sudin Sosial Pemkot Jakut masih mengalirkan bantuan berupa makanan siap saji, pakaian, peralatan sekolah, dan tikar. Sementara sebagian korban lainnya memilih pulang ke kampung halaman masing-masing.

Musibah kebakaran yang telah menghanguskan sedikitnya 50 hunian warga di Kampung Bandan, Kecamatan Pademangan, Senin, (4/3) lalu masih menyisakan duka mendalam. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, toh warga merasa musibah itu telah menghanguskan seluruh harta benda milik mereka. Akibatnya saat ini ratusan jiwa korban kebakaran masih bertahan di tenda-tenda darurat yang dibangun Sudin Sosial Pemkot Jakut.

Ketua Banjamsos Sudin Sosial Pemkot Jakut, Surya mengatakan, saat ini ratusan korban kebakaran masih bertahan di tenda darurat yang didirikan instansinya. Para korban juga masih mendapatkan bantuan berupa makanan siap saja, pakaian, dan tikar. "Bantuan masih kami berikan kepada korban kebakaran. Namun bantuan itu tetap bersifat sementara. Sebab sesuai tupoksi bantuan yang kami berikan sangat terbatas," katanya, Selasa, (12/4).

Surya menegaskan, pihaknya tidak punya kewenangan untuk memberikan bantuan berupa bahan bangunan apalagi biaya rehab dan rekontruksi hunian lantaran bukan menjadi kewenangan Sudin Sosial. "Tapi saat ini sebagian besar korban kebakaran sudah pulang ke kampung halaman masing-masing atau mengungsi ke sanak saudara mereka," katanya. (jek)

Setiap Tahun Permukaan Tanah di Jakut Menurun 4 Centimeter

JAKARTA, M86 - Tampaknya ancaman penurunan permukaan tanah kian mengkhawatirkan di kawasan Jakarta Utara. Bahkan sejak 25 tahun belakangan, sebagian besar wilayah di Jakarta Utara mengalami penurunan tanah hingga 4 centimeter per tahun. Hal itu dikarenakan masih maraknya pengambilan air tanah yang makin tak terkendali. Buktinya, selain Jalan RE Martadinata yang amblas serta lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara, sejumlah lokasi juga mengalami penurunan tanah tersebut.

Direktur Keadilan Perkotaan, Institut Hijau Indonesia, Selamet Daroyni, menuturkan, bukti penurunan itu bisa dilihat saat amblesnya Jl RE Martadinata, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. "Malah belum lama ini batas jalan di jalan itu juga dikabarkan amblas, termasuk area parkir RSUD Koja," jelasnya.

Ia menambahkan, penyebabnya antara lain adalah hilangnya sebagian besar buffer zone atau kawasan penyangga di pesisir utara Jakarta, serta pengambilan air tanah yang tidak terkendali di wilayah Jakarta Utara.

Menurutnya dalam 20 tahun terakhir wilayah pesisir Jakarta kehilangan 1.153 hektare hutan Mangrove. Kondisi itu membuat, intrusi air laut menjadi lebih cepat terjadi. Untuk itu diharapkan konservasi hutan Mangrove, harus segera dilakukan secara serentak guna melindungi kawasan Jakarta Utara, maupun kawasan lain di Jakarta secara umum.

Buffer zone menurutnya, merupakan lahan yang steril dari pembangunan dan harus dibiarkan dalam kondisi aslinya. “Kini, buffer zonenya bukan lagi hutan mangrove, tetapi berganti hutan beton,” kata Selamet.

Untuk itu Daroyni berharap kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga diminta secara ketat mengontrol penggunaan air tanah di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Karena penyebab lain turunnya lapisan tanah di Jakarta akibat eksploitasi besar-besaran terhadap air tanah.

Dikatakannya, berdasarkan penelitian sejak 1985 – 2010, diketahui penurunan muka tanah yang signifikan terjadi di wilayah Penjaringan, yaitu mencapai 4,8662 centimeter per tahun. Diikuti Pademangan, yang mencapai 4,1573 Centimeter per tahun. Serta secara berturut-turut, adalah wilayah Tanjungpriok yang mencapai 3,491 sentimeter per tahun, Koja mencapai 3,1625 per tahun, dan penurunan muka tanah di Cilincing yang mencapai 2,65 sentimeter per tahun.

Sementara itu Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, mengatakan, untuk mengurangi penurunan tanah dan abrasi itu, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan penanaman pohon mangrove di pesisir Jakarta. ”Jakarta Utara itu merupakan benteng Jakarta. Jadi pemerintah kota Jakarta Utara bersama stakeholder yang ada harus peduli bersama-sama melakukan penanaman pohon dan menjaganya,”kata Bambang.

Bukan hanya dipinggir pantai yang dilakukan penanaman pohon, sejumlah lokasi yang dianggab kosong pihaknya juga melakukan penanaman. Hal ini dilakukan supaya Jakarta Utara yang merupakan benteng DKI Jakarta ini akan terlihat nyaman, asri, indah, dan tertata. (jek)

14 Mini Market di Jakut Terancam Ditutup

JAKARTA, M86 - Sedikitnya 14 mini market di Jakarta Utara terancam ditutup. Masalahnya, keberadaan ke-13 mini market tersebut berdekatan dengan pasar tradisional dan sebagian besar di antaranya mengantongi izin usaha kelontong. Tapi operasionalnya adalah mini market. Saat ini, Satpol PP Pemkot Jakut masih melakukan pendataan terhadap seluruh mini market.

"Kemungkinan besar ke-14 mini market itu yang akan ditutup lantaran lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional. Sebab dalam Perda No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta yang tengah direvisi menyebutkan batas jarak antara mini market dan pasar tidak boleh berdekatan," kata Kasie Perizinan UUG Satpol PP Jakarta Utara, Faisol Panani.

Dipaparkan Faisol, ke-13 mini market itu tersebar Kecamatan Koja 5 mini market, Cilincing (2) dan Tanjungpriok (7).

Sementara di Kecamatan Penjaringan, Kelapagading, dan Pademangan masih dalam tahap pendataan. Kemungkinan besar jumlahnya bakal bertambah. "Soal ditutup atau tidaknya mini market tersebut masih menunggu instruksi lanjutan dari Provinsi DKI Jakarta. Jika sudah ada perintah, tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun hingga saat ini kami masih melakukan pendataan," tandasnya.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Satpol PP, kata Faisol, ada sekitar 160 mini market yang tersebar di Jakarta Utara yang sudah mengantongi izin. Sementara dari data Bagian Ekonomi Pemkot Jakut ada sekitar 315 mini market yang sudah mengantongi izin. "Selisih inilah yang saat ini kami telusuri. Sehingga bisa diketahui secara pasti mana saja mini market yang sudah mengantongi izin dan tidak mengantongi izin," kata Paisol.

Dari 160 mini market yang mengantongi izin itu, tambah Paisol, sebagian besar izin yang dikantongi adalah usaha kelontong. Tapi setelah izin diberikan, ternyata operasionalnya adalah mini market. Padahal sejak 2006 lalu izin mini sudah dilarang sesuai Instruksi Gubernur No 115 tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Mini Market di Provinsi DKI Jakarta. (jek)

Senin, April 11, 2011

Belasan Mini Market Ilegal Bakal Ditutup

JAKARTA, M86 - Sedikitnya ada 13 mini market di Jakarta Utara terancam ditutup. Masalahnya, keberadaan ke-13 mini market tersebut berdekatan dengan pasar tradisional dan sebagian besar di antaranya mengantongi izin usaha kelontong. Tapi operasionalnya adalah mini market. Saat ini, Satpol PP Pemkot Jakut masih melakukan pendataan terhadap seluruh mini market.

"Kemungkinan besar ke-13 mini market itu yang akan ditutup lantaran lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional. Sebab dalam Perda No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta yang tengah direvisi menyebutkan batas jarak antara mini market dan pasar tidak boleh berdekatan," kata Kasie Perizinan UUG Satpol PP Jakarta Utara, Faisol Panani, Senin (11/04).

Dipaparkan Faisol, ke-13 mini market itu tersebar Kecamatan Koja ada 5 mini market, Cilincing (2) dan Tanjungpriok (6). Sementara di Kecamatan Penjaringan, Kelapagading, dan Pademangan masih dalam tahap pendataan. Kemungkinan besar jumlahnya bakal bertambah. "Soal ditutup atau tidaknya mini market tersebut masih menunggu instruksi lanjutan dari Provinsi DKI Jakarta. Jika sudah ada perintah, tentu akan segera kita tindaklanjuti. Namun hingga saat ini kami masih melakukan pendataan," tandasnya.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Satpol PP, kata Faisol, ada sekitar 160 mini market yang tersebar di Jakarta Utara yang sudah mengantongi izin. Sementara dari data Bagian Ekonomi Pemkot Jakut ada sekitar 315 mini market yang sudah mengantongi izin. "Selisih inilah yang saat ini kami telusuri. Sehingga bisa diketahui secara pasti mana saja mini market yang sudah mengantongi izin dan tidak mengantongi izin," kata Paisol.

Dari 160 mini market yang mengantongi izin itu, tambah Paisol, sebagian besar izin yang dikantongi adalah usaha kelontong. Tapi setelah izin diberikan, ternyata operasionalnya adalah mini market. Padahal sejak 2006 lalu izin mini sudah dilarang sesuai Instruksi Gubernur No 115 tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Mini Market di Provinsi DKI Jakarta.

Namun sayang berdasarkan pantauan di lapangan, ternyata ada juga mini market yang kembali hadir di tengah-tengah masyarakat meskipun pemerintah daerah sudah melakukan pelarangan mini market melalui Intruksi Gubernur No. 115 Tahun 2006, tetap saja tak diindahkan. Buktinya, satu mini market Alfamidi hadir di Jalan Swasembada Barat Raya, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Tanjung Priok. "Ah, penutupan itu hanya akal-akalan saja untuk pencitraan. Coba saja lihat masih banyak kok yang bikin meskipun ada larangan," kata Anto, warga sekitar.

Sementara itu ketika dikonfirmasi Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, enggan untuk berkomentar mengenai hal tersebut. (jek)

Masuk Musim Hujan, Warga Koja Minta Pengerukan Drainaise

JAKARTA, M86 - Memasuki masa penghujan warga Kecamatan Koja khawatir dan resah. Pasalnya, kondisi saluran air atau drainase di kawasan mereta tinggal tidak berfungsi sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banjir. "Ada tiga saluran air di Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang telah mengalami pendangkalan akibat sampah dan sedimentasi lumpur. Kondisi ini membuat daerah itu rawan genangan saat turun hujan," kata Sunarno, warga RT 02/03, Koja, Jakarta Utara, Senin (11/04).

Selain itu, sambungnya, tidak sedikit dekker atau jembatan penghubung menuju hunian warga juga memperburuk kondisi saluran tersebut. Sudin PU Tata Air Jakut diminta mengembalikan fungsi saluran tersebut.

"Tak pelak pendangkalan akibat lumpur mencapai ketinggian sekitar 1 sampai 1,5 meter yan ada di ketiga saluran penghubung yaitu saluran penghubung Mawar, Pinang, dan saluran penghubung Layar. Sudah bertahun-tahun ketiga saluran yang merupakan muara dari drainase di rumah-rumah warga itu belum pernah dikeruk," ungkap M Efiskal, Camat Koja.

Dijelaskan Efiskal, dari luas Koja yang mencapai 1.300 hektare persegi, 70 persen wilayah Koja berada di bawah permukaan air laut. Jika terjadi hujan, genangan air dengan ketinggian antara 20-30 sentimeter akan menyerbu ke pemukiman, dan baru akan surut sekitar tiga jam kemudian.

Kasudin Pekerjaan Umum (PU) Tata Air Jakarta Utara, Rifiq Abdullah, mengakui buruknya kondisi tiga saluran penghubung tersebut. Pihaknya berjanji akan melakukan pengerukan drainase yang kondisinya sudah dipenuhi oleh lumpur.

Pada 2011 Sudin PU Tata Air Jakarta Utara juga akan melakukan pengerukan terhadap lima drainase di Koja dari 24 drainase yang akan dinormalisasi. Lima drainase tersebut adalah drainase Jl Kramat Jaya, Jl Menteng, Rawabadak, dan drainase di Jl Lorong 104. “Tahun berikutnya akan dilanjutkan pada pengerjaan drainase lain yang belum bisa ditangani pada tahun ini. Bila seluruh drainase telah kembali normal, empat pompa air yang ada di Kecamatan Koja dapat berfungsi maksimal,” tandasnya. (jek)

Sabtu, April 09, 2011

Jelang Adipura, Gubuk Liar Masih Menjamur di Cakung Draine

JAKARTA, M86 - Menjelang Adipura seharusnya Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tidak hanya melakukan penataan pada lokasi tertentus aja, namun harus berkeseluruhan. Pasalnya, masih banyak ditemui gubuk liar dan lapak pemulung di sepanjang bantaran Kali Cakung Draine, Cilincing, Jakarta Utara.

Buktinya berdasarkan pantauan di lapangan masih terlihat sejumlah kawasan yang masih kumuh seperti kondisi kolong jembatan Arteri Marunda yang dipenuhi oleh gubuk-gubuk liar serta lapak pemulung.

Ironisnya keberadaan gubuk liar itu sudah terjadi hampir lima tahun, dan terkesan dibiarkan begitu saja oleh petugas. Akibatnya keberadaan mereka yang memenuhi sisi bantaran kali itu membuat kondisi lebar kali Cakung Draine menyempit.

Dimana ukuran lebar awal atau normalnya mencapai 40 meter, saat ini hanya tinggal 30 meter, jika terus dibiarkan maka akan terus menyempit," kata Jambul (42) warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Menurut Karman, berdirinya gubuk liar sudah ada sejak hampir lima tahun belakangan. Lapak kayu yang awalnya hanya beberapa jumlahnya, kini hampir mencapai 500 lapak yang terbuat semi permanen berbahan kayu dan triplek. Panjangnya pun kurang lebih mencapai 5 kilometer.

" Lahan kali kian mengecil, dikawatirkan bisa menyebabkan banjir jika hujan deras," katanya.

Sementara itu, Camat Cilincing, Juniadi mengaku, pihaknya telah sering melakukan penertiban terhadap gubuk-gubuk liar tersebut. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil, tatkala gubuk liar kembali berdiri dan memenuhi sisi kali Cakung Draine.

"Mereka melihat situasi, jika kembali tenang dan tak ada pengawasan petugas, mereka kembali membangun gubuknya," kata Junaidi.

Lebih lanjut dijelaskan Junaidi, selama ini pengelolaan dan pengawasan kali Cakung Draine berada dibawah pengelola Kali Ciliwung-Cisadane.
Selama ini menurut Junaidi, pihaknya telah sering menyampaikan aspirasi mengenai pembuatan pembatas atau pagar disisi kali Cakung Draine, namun hingga saat ini belum juga direalisasikan, sehingga dimanfaatkan oleh penduduk liar.

"Karena saat ini jumlah gubuk liar yang berada di kali Cakung Draine makin menjamur dan jumlahnya pun mencapai ratusan, sterilisasi pun tak dapat dilakukan secara mendadak, tapi harus dengan himbauan terlebih dahulu agar tidak menyebabkan gesekan," jelas Junaidi. (jek)

Jumat, April 08, 2011

Warga Semper Barat Minta Kali Gubuk Genteng Dikeruk

JAKARTA, M86 - Warga RW 4 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara sudah sekian kalinya meminta kepada Sudin Pekerjaan Umum (PU) Air Jakarta Utara untuk segera melakukan pengurasan lumpur di kali Gubuk Genteng. Pasalnya, kondisi kali sudah dangkal dan menyempit.

Meskipun sudah pernah dilakukan normalisasi namun hanya 65 persen. Oleh karena itu warga minta agar pengerukan bisa dilanjutkan."Normalisasinya sekarang terhenti. Kalau dibiarkan saat hujan turun akan banjir, dan bisa dimanfaatkan kembali oleh penduduk liar untuk mendirikan bangunan" tutur Rohmat Warga RW 4 Semper Barat.

Hal senada disampaikan Sumarno (40), warga lainnya. Meski baru sebagian kali itu sudah dinormalisasi namun sisa lahan kali yang belum dinormalisasi itu menjadi tumpukan air saat hujan turun. Karena itu ia meminta pihak Sudin PU Air tak perlu menunda-nunda baik pembangunan lanjutannya dan pengurasan lumpur.

"Ada 400 meter panjang Kali Gubuk Genteng ini yang sudah dinormalisasi, namun sisanya 400 meter lagi masih kondisi lama. Bahkan ukuran kali bisa dilangkahi dengan kaki" kata Jumadi.

Sementara itu Lurah Semper Barat, Kelik Sutanto, menjelaskan pihaknya sudah mengusulkan ke instansi terkait lewat musrembang soal perbaikan lanjutan Kali Gubuk Genteng. Mengingat di kawasan tersebut merupakan kawasan rawan banjir. "kita sudah usulkan ke instansi terkait, mudah-mudahan cepat direalisasikan" tungkasnya.

Sementara itu Rifik Abdullah Kasudin PU Air Jakarta Utara berjanji akan mengecek usulan warga soal normalisasi kali gubuk genteng ini. Apakah normalisasi ini masuk dalam anggaran di Sudin atau Dinas PU air. " saya janji akan mengecek usulan warga Semper Barat ini, mudah-mudahan ada perbaikan lanjutan" tuturnya. (jek)

Kamis, April 07, 2011

Kawasan Jalur Hijau di Jakut Marak Dipakai Iklan Reklame

JAKARTA, M86 - Sejumlah jalur hijau di Jakarta Utara (Jakut), banyak dimanfaatkan untuk pemasangan reklame. Entah itu reklame berbahan dasar spanduk yang dipasang dengan besi, maupun reklame layaknya spanduk.

Kondisi tersebut bisa dijumpai, diantaranya di perempatan Jalan Danau Sunter, Jalan RE Martadinata menuju Pademangan, maupun di dekat taman di Jalan Yos Sudarso. Dimintai komentarnya terkait hal itu, Kasudin Pelayanan Pajak I Jakut, Bonaran Sarasi Tampubolon, mengatakan pada dasarnya jalur hijau tidak boleh terpasang reklame.


“Pada prinsipnya tidak boleh, tapi jika ada rapat dan masukan dari tim pertimbangan reklame, bisa saja dipasang reklame,” ujar Sarasi, Kamis (07/04).

Sarasi menambahkan, reklame di jalur hijau kebanyakan didominasi reklame tidak tetap. Yang ijinnya paling lambat 2 minggu. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang 3 hari. Untuk pajak reklame tidak tetap, tidak perlu retribusi dari P2B dan juga trantib, keculai jalan protokol. Baik reklame tidak tetap maupun reklame tetap, harus dipasang peneng atau tanda pelunasan pajak.

“Peneng itu sebagai alat pengawasan, sudah bayar atau tidak. Supaya reklame bisa terkontrol, nanti akan ada tim-tim khusus. Jalan-jalan khusus protokol,” bebernya.

Pihaknya kata Sarasi, lebih focus kepada pelayanan. Adapun untuk pengawasan diserahkan kepada UPT. Banyaknya reklame yang diduga berdiri di jalur hijau, dia mengaku setuju saja, jika masyarakat mengawasi. Apalagi jika menemukan adanya pelanggaran, maupun pembekingan.

“Kalau memang ada temuan, pembekingan ataupun reklame yang melanggar laporkan saja. Kita akan proses sesuai ketentuan,” papar Sarasi.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait pajak reklame, akan ada pelimpahan kewenangan ke tingkat kecamatan. Baik reklame tetap maupun tidak tetap, pada tahun ini direncanakan ditangani di setiap kecamatan yang ada di provinsi DKI.

“Baik itu reklame tetap maupun tidak tetap, akan ditangani oleh kecamatan. Bayar pajak itu pada dasarnya kepatuhan, Dulu, kecamatan sangat aktif. Sekarang dibentuk lagi. Petugas akan mendapat intensif, kelipatan gaji,” pungkas Sarasi.

Sementara itu, terkait pengawasan dan juga pelaporan pembekingan, Direktur Eksekutif, Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto, mengatakan hal itu tidak mudah dilakukan. Pasalnya kata dia, saat ini sosialisasi dari Dinas Pajak DKI, belum optimal. Mana-mana saja titik-titik yang dibolehkan berdiri reklame. Serta aturan yang jelas, terkait reklame indoor.

“Itu saja banyak yang tidak tahu, bagaimana melaporkannya. Harusnya mereka menjelaskan ke publik, kemudian minta bantuan untuk sama-sama mengawasi,” bebernya kemarin.

Menurut dia, titik-titik reklame tetap, biasanya dilelang ke pihak ke tiga. Yang kemudian, dijual ke sejumlah perusahaan. Sayangnya kata dia, tidak semua titik diketahui warga. Karena itu, bisa menimbulkan celah kebocoran.

“Reklame tetap biasanya dibeli secara lelang, kemudian dijual kepihak ketiga yang mau pasang. Yang rawan kebocoran biasanya, reklame sudah habis masa berlakunya, tapi tetap tayang. Entah karena apa, bisa begitu. Yang jelas, pemasukan kas daerah berkurang. Walaupun tidak ada unsure korupsinya. Tapi bisa dicari, tercecer dimana. Kalau dioknum, bisa dibilang kena suap. Ini yang harus jadi perhatian dinas,” ujar Sugiyanto panjang lebar.

Selain itu kata dia, maraknya reklame di jalur hijau, juga sangat disayangkan. Pasalnya mengapa tidak ditertibkan. “Saya menyayangkan petugas satpol PP yang tidak greget menegakan perda,” pungkas Sugiyanto. (jek)

Rabu, April 06, 2011

Warga Keluhkan Pengerjaan Lantai 3 Puskesmas Warakas Belum Selesai

JAKARTA, M86 - Warga Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) mengeluhkan pengerjaan pembangunan Puskesmas Warakas yang dinilai setengah hati. Pasalnya, bangunan berlantai 3 itu tidak dikerjakan optimal. Selain di lantai 3 yang peruntukannya untuk ruang rawat inap belum juga selesai, kondisi bangunan masih berantakan. Padahal, anggaran yang digelontorkan cukup besar senilai Rp 3,6 miliar.

Keberadaan puskesmas, menurut warga sangat membantu. Sebab selain jaraknya yang dekat dengan rumah, untuk berobat di tempat itu, tidak terlalu mahal. Warga tidak perlu repot-repot pergi ke rumah sakit ataupun merogoh kocek yang dalam.

"Keberadaan puskesmas sangat bermanfaat sekali buat warga. Karena itu, kami dari warga Warakas, menyayangkan molornya pembangunan Puskesmas Warakas," ujar Sayuti (33), salah satu warga Warakas yang sedang berobat.

Jika saja lantai tiga saat ini sudah berfungsi lanjut ibu dari dua anak ini, warga tentu sangat terbantu. Khususnya mereka yang memerlukan perawatan inap. Pasalnya jika di rawat di rumah sakit, biasanya harganya mahal.

Sedangkan jika di rawat di puskesmas umumnya lebih murah dibanding dengan rumah sakit. Selain itu, jarak dari tempat tinggal ke rumah sakit cukup jauh. "Jadi kita menyayangkan kenapa lantai tiga itu tidak selesai. Kita tidak tahu, kenapa bisa terjadi seperti itu," bebernya.

Selain molornya pembangunan puskesmas, ia juga menyayangkan belum rapihnya pekerjaan. Mulai dari plang dan sebagainya. "Plangnya saya lihat belum ada, masih belum komplit semua. Pantauan kami, gedung itu finishing pada Januari lalu," pungkasnya yang rumahnya tidak jauh dari lokasi puskesmas tersebut.

Ironisnya, karena pembangunan yang belum kelar mengakibatkan banyak debu sehingga pasien puskesmas amat terganggu dengan kondisi tersebut. "Wah, bisa-bisa kita bukannya sembuh malah tambah sakit kalau begini," keluh warga lainnya yang juga sedang berobat.

Dikonfirmasi terkait molornya pembangunan Puskesmas Warakas, Kepala Sudin Kesehatan Masyarakat (Sudin Kesmas) Pemkot Jakut, Kurnianto Amin, saat dihubungi belum bisa berkomentar banyak. Dia mengaku sedang rapat. Serta melimpahkan untuk menyakan kepada stafnya. "Tanya ke staf saya saja mas, saya sedang rapat," ujarnya kemarin.

Staf Sudin Kesmas Jakut, M Hasibuan, membenarkan tidak kelarnya pembangunan di lantai tiga puskesmas tersebut. Namun demikian kata dia, hal itu memang disengaja. Sebab saat pelelangan pada bulan Juli 2010 lalu, tidak termasuk untuk pembangunan lantai tiga. Namun atap puskesmas tetap terpasang. Karena itu kata dia, pihaknya membayarkan seratus persen pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut ke PT SCP.
"Sesuai kontrak 2010, kita bayarkan pembangunan itu 100 persen kepada pihak ke tiga. Yakni sebesar Rp 3,6 miliar dari pagu anggaran Rp Rp 3,8 miliar," beber Hasibuan.

Dia menambahkan, pada awal perencanaan usulan awal anggaran puskesmas Rp 4,5 miliar. Namun DPA yang turun Rp 3,8 miliar. Karena itu pihaknya menghitung, mana saja yang tidak dikerjakan. "Lantai tiga akhirnya tidak dikerjakan. Rencananya akan dilanjutkan lagi," pungkasnya. (jek)

Selasa, April 05, 2011

Korban Kebakaran Butuh Bantuan Pakaian dan Obat-obatan

JAKARTA, M86 - Kebakaran yang terjadi di lahan PJKA seluas 2000 m2, di jalan Kampung Bandan RT 06/4 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, dengan menghanguskan 86 bangunan tempat tinggal yang dihuni 334 jiwa itu mengungsi di lahan tanah merah dengan menggunakan sebuah tenda PMI. Saat ini para korban sangat membutuhkan bantuan pakaian, makanan, dan obat-obatan.

Kebakaran diduga dari kosleting listrik di kediaman Iwan dan Ny. Murni. Untungnya dalam musibah itu tidak ada korban jiwa.

"Pengunsi saat ini sangat membutuhkan bantuan pakaian, makanan, dan obat-obatan seperti minyak angin, balsem, lotion anti nyamuk dan lain-lain," ujar Ketua RT 06/4, Budi Sarwono, Selasa (5/4) siang.

"Sejauh ini bantuan yang kami terima baru makanan dari PMI dan sudin
Sosial," tambahnya.

Ketua RW 04, Supriyanto, membenarkan korban kebakaran membutuhkan bantuan obat-obatan dan selimut terutama untuk anak kecil termasuk kebutuhan anak sekolah yaitu SD 21 orang SMP 1 orang.

"Nanti malam mereka akan tinggal di tenda ini jadi perlu adanya bantuan selimut, autan, minyak angin dan lainnya karena bila malam anginnya kencang dan banyak nyamuk," ujar Supriyanto yang mengaku kejadian kebakaran dari kosleting yang dihuni Iwan dan Ny. Murni.

"Dari 86 bangunan tempat tinggal yang dihuni 334 jiwa hanya 9 saja yang mempunyai kartu keluarga (KK). Mereka kebanyakan pengontrak dan pekerja gudang namun telah menempati lahan itu antara 5 sampai 10 tahun," tambahnya.

Uang Celengan

Salah seorang korban kebakaran, Suheli,45, bersama istrinya Ny. Eti, 56, mengaku sangat terpukul dengan adanya musibah kebakaran itu. "Celengan saya satu juta habis terbakar. Padahal uang itu rencananya untuk berobat istri saya yang sedang sakit karena terkena stroke sudah beberapa bulan ini. Saya mengunpulkan uang sebesar itu selama 3 bulan," aku pria, buruh gudang buah itu.

"Yang saya selamatkan hanya istri, Semua barang dan pakaian habis terbakar kecuali yang saya pakai ini. Saya tidak tahu nanti malam harus salinan pakai apa. Ini saja sudah satu malam tidak ganti pakaian," keluhnya. (jek)

Kondisi TPU Semper Memprihatinkan, Kasudin Pemakaman Jakut 'Tidur-tiduran'

JAKARTA, M86 - Warga sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper, Cilincing, Jakarta Utara, mempertanyakan anggaran pemeliharaan makam yang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Suku Dinas Pemakaham Jakarta Utara. Pasalnya, kondisi TPU Semper terlihat memprihatinkan, apalagi yang berada di blok paling belakang.

Buktinya, selain tembok pembatas banyak yang sudah jebol termasuk pagar banyak hilang, Kondisi rumput di sekitar tempat area pemakaman juga terlihat kumuh, semrawut dan tidak terawat. Sangat kontras dengan lokasi pemakaman di wilayah lain di DKI Jakarta yang notabene makin terlihat angker. Warga menilai kinerja Sudin Pemakaman Jakarta Utara hanya 'tidur-tiduran' di makam.

Hasan, warga Semper Timur, Cilincing, mengungkapkan, kondisi yang paling parah berada di blok paling belakang. Bahkan ada sejumlah pemakaman yang sudah tak terlihat hanya batu nisannya saja karena rumput liar di sekitar lokasi sudah tumbuh setinggi 50-100 cm. Malah ada juga yang digenangi kubangan air hujan maupun rembesan dari kali Begok. "Wah, kondisi ini sudah sangat lama berlangsung. Apalagi kalau hujan sebentar saja pasti diterjang banjir. Belum lagi ditambah dengan luapan Kali Begok yang berada di belakang area makam," katanya.
Hal serupa juga diamini Robby, warga lainnya mengatakan, kondisi tersebut sudah berlangsung lama sehingga menyebabkan masyarakat yang datang ke lokasi TPU Semper menjadi ketar ketir khawatir ada binatang berbisa seperti ular atau sejenisnya yang menyelinap di sela rerumputan.

"Kami bingung, dibanding wilayah lain, pemakaman di Jakarta Utara sangat tidak terawat. Kumuh dan semrawut. Kami yakin pasti ada anggaran pemeliharaannya, tetapi kok di lapangan tidak ada upaya penataan sih," ungkapnya.


Ironisnya lagi terkabar, komplek blok area pemakaman khusus para pejuang veteran juga sudah lama dikomersilkan untuk umum. Padahal sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman di DKI Jakarta, komplek pemakaman khusus veteran tidak bisa diperuntukan umum. Bahkan untuk pembiayaan pemakaman dikenakan paket Rp 1,5 juta. Sejatinya, pungutan retribusi yang dikutip paling tinggi untuk Blok A1 seharusnya hanya Rp 100 ribu sesuai Perda No.3 Tahun 2007 tentang Pemakaman di DKI Jakarta.

"Udah rahasia umum untuk paket pemakaman mencapai Rp 1,5 juta, ahli waris terima bersih. Itu pun masih ada nego kalau ingin dirawat tentunya dikenakan biaya tambahan," jelas Robby lagi.
Sementara itu Kasudin Pemakaman, Jakarta Utara, Heru Darojat, saat itu, Rabu (05/04)sedang berkunjung ke TPU Semper, enggan untuk dikonfirmasi malah menghindari wartawan. "Jangan sekarang saya masih ada urusan," katanya singkat sembari berlalu.

Sedangkan Kepala TPU Semper, Khosasih, ketika di konfirmasi berkelit, pihaknya tidak memiliki anggaran untuk melakukan penataan dengan membangun tembok pagar pembatas terhadap area pada pemakaman seluas 57 hektar itu. "Di sini. memang sering tergenang banjir apalahi ketika hujan datang. Tapi apa boleh buat anggarannya tidak ada. Malah ada satu blok yang sekarang dikuasai warga sebagai tempat penampungan rongsokan karena tembok pembatas sudah rusak semua," jelasnya.

Ia mengatakan, jika memang nanti ada anggaran khusus penataan makam di TPU Semper, pihaknya bakal menata rumput pemakaman agar terlihat lebih hijau. Termasuk pintu gapura dibuatkan dua pintu untuk masuk dan keluar yang tentunya bakal dijaga oleh petugas keamanan. "Kami juga bakal memanfaatkan pos-pos yang ada di area taman sebagai sarana penjagaan keamanan," jelasnya. (jek)

35 Spanduk Liar Ditertibkan di Cilincing

JAKARTA, M86 - Sebanyak 35 spanduk liar yang terpasang di Jalan Raya Cacing, Jalan Raya Arteri Marunda dan Jalan Raya Cilincing terpaksa dicopot lantaran tidak mengantongi ijin.

Dedi Tarmidji, Wakil Camat Cilincing menjelaskan, spanduk-spanduk ini tak mengantongi ijin dan ada juga yang masa berlaku perizinannya sudah habis.Spanduk-spanduk liar ini juga mengganggu keindahan kota dan lingkungan.

"Spanduk-spanduk liar dan masa berlakunya sudah habis ini kita copot karena mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota" ujar Dedi Tarmidji.

Dalam penertiban ini puluhan petugas trantib menyusuri jalan-jalan kemudian menggunakan berbagai alat seperti gala dan bambu untuk mencopot spanduk.

"Segala spanduk apapun yang tidak berijin dan penempatannya menyalahi aturan kami turunkan," katanya. (jek)

Senin, April 04, 2011

Ratusan Rumah Hangus Dilalap Api di Penjaringan

JAKARTA, M86 - Peristiwa kebakaran kembali terjadi di kawasan Jakarta Utara. Sedikitnya ratusan rumah hangus dilalap api di dua tempat pemukiman berbeda di daerah Penjaringan.

Kebakaran pertama menghanguskan sedikitnya 86 rumah hangus terbakar di Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara, Senin (04/04).

Meski tak memakan korban jiwa, namun kebakaran yang terjadi di permukiman sisi rel itu sempat mengganggu laju kereta api dari arah Rangkas Bitung dan Bekasi.

Seperti penuturan Amin (41), warga Kampung Bandan, kebakaran terjadi sekitar pukul 05.30 WIB, dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 07.45 WIB.

"Kebakaran di belakang stasiun Kampung Badan ini menghanguskan 86 rumah yang dibangun semi permanen," kata Amin.

Menurutnya, hingga saat ini belum diketahui dari mata penyebab kebakaran tersebut. Tapi yang jelas, saat kejadian berlangsung, sebagian besar warga yang bermukim di daerah tersebut masih pada terlelap.

"Penyebabnya belum tahu, tapi kalau tidak dari lilin bisa jadi dari konsleting listrik," lanjut Amin.

Sementara, Ketua RW 04 Ancol, supriyanto, mengatakan korban kebakaran di tampung di lapangan tanah merah depan Masjid Attaubah, di Jalan Kampung Bandan Raya, Ancol dengan mendirikan tenda-tenda darurat.

"Sebanyak 200 sampai 250 jiwa tertampung disini sisanya ditampung ditempat lain," kata Supriyanto.

Ia mengaku sejauh ini belum dapat bantuan hanya berupa makanan nasi kotak dari PMI sebanyak 170 dos. "Kami membutuhkan bantuan obat-obatan seperti minyak angin, autan dan makanan siap saji," tambahnya.

Sementara itu, untuk memadamkan api, pihak Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) Jakarta Utara mengerahkan sebanyak 19 unit kendaraan DPK.

"Bersama warga, dua jam kemudian api bisa kita jinakkan," terang Nurdin Silalahi, Kepala Seksi Operasi Sudin Damkar PB, Jakarta Utara.

Menurut Supriyanto, kebakaran yang terjadi sempat mengganggu laju kereta api terutama dari arah Rangkas Bitung dan Bekasi. Setelah api dari arah Timur bisa dipadamkan, kemudian jalur kereta kembali dibuka.

"Begitu api berkobar kereta dihentikan sementara untuk mempermudah pemadaman," tambahnya.

Lurah Ancol, Fredy Setiawan mengatakan, kawasan yang terbakar merupakan kawasan liar yang dibangun secara semi permanen, dengan ukuran antara 2X2 dan 2X3 meter yang terbuat dari kayu.

"Bangunan di area tersebut merupakan rumah-rumah liar di atas empang. Jadi tidak ada RT RWnya," kata Fredy.

Dijelaskannya, bangunan tempat tinggal yang terbakar berjumlah 86 bangunan, atau sekitar 324 jiwa. Mereka, lanjut Fredy saat ini diungsikan di kantor RW 04 dan kantor Kelurahan.

"Bantuan yang telah diberikan berupaka makanan siap saji dan mungkin akan berlanjut ke bantuan kesehatan," kata Fredy saat dihubungi, Senin (04/04) pagi.

Sementara itu ratusan rumah nelayan di kampung nelayan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi hangus terbakar.

Sebanyak 21 DPK dari Sudin kebakaran Jakarta Utara diterjunkan ke lokasi kebakaran. Sebanyak 300 gubuk hangus terbakar. Akibat kebakaran ini 600 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Sedikitnya ada 200 KK yang rumahnya terbakar.

Lurah Pluit Timbo Sugiharjo menjelaskan, kebakaran ini menimpah warga kampung nelayan yang sebagaian besar pedagang ikan bakar. Pedagang-pedagang tersebut merupakan binaan dari UPT perikanan.

"Hingga saat ini warga korban kebakaran sedang dievakuasi ke lokasi yang aman oleh pihak UPT," ujar Timbo Sugiharjo. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, kasusnya sudah ditangani oleh pihak Polsek Pelabuhan Sunda Kelapa. (jek)

Bantuan Tak Pernah Sampai, Nasib Nelayan Cilincing Memprihatinkan

JAKARTA, M86 - Nasib kehidupan para nelayan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) hingga kini masih banyak yang memprihatinkan. Buktinya, mereka yang tergabung dalam paguyuban nelayan jala Cilincing masih hidup serba kekurangan.

Meskipun ada bantuan dari pemerintah ternyata diakui mereka tidak pernah sampai seperti program Penerimaan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang digulirkan Departemen Kementrian Kelautan dan Perikanan di Cilincing, Senin (04/04) di TPI Cilincing, Jalan Rekreasi, Jakarta Utara.

Menurut Matora, salah satu nelayan yang tinggal di jalan Rekreasi, Cilincing, keberadaan nelayan jala, saat ini sudah hampir mati. Mereka nyaris jarang mencari ikan di dekat pinggir pantai.

"Sekarang menangkap ikan atau udang di pinggir pantai sulit. Kalau dulu bisa dapat 8 sampai 10 kg per hari. Sekarang sulit, dapat 1 kilo sehari sudah bagus," ujarnya saat ditemui di Cilincing.

Matora mengaku, sulitnya mendapatkan pasokan ikan dikarenakan banyaknya limbah yang nota bene bukan berasal dari wilayahnya, namun dari wilayah lain.

"Limbah itu terbawa sungai dan bermuara ke laut. Ikan dan udang jadi banyak mati, dan nyaris tidak ada lagi yang dipinggir pantai," terangnya.

Menurut Matora, kondisi itu membuat pihaknya kembang kempis. Pria yang telah puluhan tahun menjadi nelayan jala itu, mengaku tidak bisa banting stir menjadi nelayan laut.

"Beli perahu saya tidak sanggup. Sudin Perikanan Jakarta Utara, tidak terlalu memperhatikan kami," ujarnya.

"Bantuan-bantuan dari sudin perikanan jarang menyentuh kami. Paling sering dari KKP," pungkasnya.

Senada dengannya, Masrudin, seketaris Kelompok Tani Nelayan Rampus Cilincing (KTNRC), mengatakan yang paling sering memberi bantuan dari kementrian Kelautan dan Perikanan.

Seperti yang berlangsung Senin (04/04) sore ini. Sayangnya kata dia, pihaknya tidak pernah diakomodir oleh sudin, hingga sulit mendapat bantuan. Dia menduga hal itu karena keberadaan kelompoknya tidak diakui.

"Kelompok kami tidak diakui oleh Sudin Perikanan Jakut, padahal anggota kami ratusan orang. Tapi tidak apa-apa, kami mencari makan dari laut. Bukan dari sudin, hanya saja kita minta mereka lebih mengayomi, jangan bersikap seolah seperti raja. Mereka harus lebih sering turun dan melayani," pungkasnya.

Adapun jumlah nelayan di Jakut, saat ini mencapai 18.900 nelayan. Jumlah itu tersebar mulai dari Cilincing hingga ke Muara Angke.

Kasudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan Jakut, Sri Wahyuni, enggan diwawancarai, saat ditemui di pelelangan ikan Cilincing.

"Wawancara di kantor saja mas," ujarnya.

Adapun Kasie Perikanan Jakut, Sri Haryati, saat ini mengaku sedang disibukkan pasca adanya larangan impor ikan ilegal dari KKP.

"Sekarang banyak yang lagi ngurus tanda daftar usaha perikanan untuk para importer. Jumlah pastinya saya harus lihat di kantor. Yang jelas banyak, mereka minta rekomendasi dari kita, kemudian diteruskan ke dinas," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta, Yan Winata meminta sudin perikanan lebih memberdayakan para nelayan. Serta memperhatikan kebutuhan mereka, seperti BBM dan sebagainya.

"Petugas perikanan harus lebih memperhatikan nelayan. Kalau mereka sekarang disibukan dengan banyaknya importir yang mengurus rekomendasi, hendaknya cermat betul. Turun ke lapangan mengecek importir itu," ujarnya. (jek)
Related Posts with Thumbnails

Pengikut