Layani KTP, Petugas Sudin Dukcapil Jakut Datangi Warga yang Lumpuh

JAKARTA, MP - Janji Pemkot Jakarta Utara untuk memrioritaskan kaum Lansia (manusia lanjut usia),dalam program KTP keliling, agaknya benar-benar diwujudkan. Yakni petugas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), langsung mendatangi Lansia yang sudah tidak mampu berjalan, untuk dibuatkan KTP seumur hidup. Warga pun menyambutnya dengan penuh antusias.

Ya, Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Sabtu (27/2) ini memang menggelar program KTP keliling di RW 03, Marunda, Cilincing. Sasaran utamanya adalah para Lansia yang sudah tidak memiliki KTP lagi, kalaupun ada sudah kadaluarsa. Mereka langsung dibuatkan KTP seumur hidup.

Maedah (55),satu Lansia warga RT 9/03, Kelurahan Marunda, Cilincing, terkejut ketika rumahnya didatangi sejumlah petugas. Nenek renta yang setiap harinya terbaring lemas di tempat tidurnya ini tak menyangka kalau hari ini akan mendapatkan pelayanan emas dari petugas Dukcapil setempat. Sebagai seorang pengidap penyakit stroke, Maedah memang tidak lagi mampu melakukan aktivitas apa-apa. Jangankan untuk mengurus KTP dengan pergi ke kantor kelurahan, untuk makan saja, ia harus dipapah oleh salah satu anaknya.

"Alhamdullilah pak. Akhirnya KTP saya bisa diperpanjang, karena penyakit lumpuh ini saya tak bisa datang ke kelurahan untuk memperpanjang masa berlakunya. Sudah hampil satu bulan KTP saya ini habis masa berlakunya, untung ada pelayanan KTP keliling, malah sampai datang ke rumah segala," ujar Maedah, sembari tak henti-hentinya mengucapkan terimakasih pada petugas yang telah membuatkan KTP seumur hidupnya.

Ajum (54), sang suami juga tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk perpanjangan KTP yang telah kadaluarsa. Karena sebagai kaum Lansia, maka ia pun mendapatkan KTP seumur hidup. "Saya bersyukur benar, akhirnya bisa dapat KTP baru seumur hidup. Ditambah lagi isteri saya sedang sakit stroke juga mendapatkan pelayanan perpanjangan KTP. Bahkan petugas sampai rela mendatangi rumah saya," sahutnya.

Kegiatan pelayanan KTP keliling di RW 03 Marunda ini memang boleh dibilang tampil beda dibanding dengan daerah lain. Sebab petugas lebih banyak menyambangi rumah-rumah penduduk yang di dalamnya ada Lansia. Dengan sukarela dan senang hati, petugas melayani satu demi satu Lansia. Tentunya petugas juga tak lepas memberikan pelayanan pada warga lainnya, yang telah rela antri sejak pukul 08.30 di pos RW 03.

Kasudin Dukcapil Jakarta Utara, Edison Sianturi menuturkan, kegiatan layanan KTP keliling, menjadi program Pemprov DKI Jakarta dalam melayani sebaik-baiknya pada warganya yang ingin mendapatkan atau perpanjang KTP. "Pelayanan perpanjangan KTP keliling, kami prioritaskan untuk warga lanjut usia. Meski demikian, pelayanan untuk warga biasa tetap dilayani jika datang ke lokasi," katanya.

Sejak awal memang ia telah menginstruksikan jajarannya untuk mau mendatangi warga yang tak bisa datang ke lokasi pelayanan. "Karena sekarang sistimnya foto langsung dan sidik jari, maka petugas harus mendatangi yang bersangkutan, mengingat si pemohon tak bisa berjalan lantaran sakit," tuturnya.

Ia mencatat, kegiatan KTP Keliling di RW 3 Marunda, sedikitnya diikuti oleh 36 pemohon yang datang untuk memperpanjang KTP-nya. Rencenanya, kegiatan serupa, pekan depan akan dipusatkan di Kelurahan Sukapura. Sebab, kawasan itu merupakan padat penduduk. (red/*bj)

Pohon Pisang di Jalan Boulevard Barat Kelapagading

JAKARTA, MP - Menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai simbol kekecewaan warga atas kondisi jalan rusak di daerah pelosok mungkin bisa dimaklumi. Namun cukup menarik bila pohon pisang itu ditanam di ruas jalan yang berada di kawasan elit Kelapagading, Jakarta Utara.

Ini terlihat sejak dua hari lalu. Sebuah pohon pisang terpasang di tengah Jalan Boulevard Barat, Kelapagading, sisi Selatan. Simbol ini tidak hanya sebagai bentuk kekecewaan warga tapi juga sebagai rambu petunjuk bagi pengguna jalan.

Badan jalan yang rusak itu persis di tengah ruas jalan yang mengarah ke Jalan Yos Sudarso. Lubang dengan diameter sekitar satu setengah meter itu ambrol persis di atas drainase bawah jalan.

Akibat kondisi itu arus lalu lintas di ruas jalan tersebut yang mengarah ke Jalan Yos Sudarso selalu macet. Bahkan tidak jarang pengguna sepeda motor terjatuh karena kerusakan itu. "Hampir setiap hari ada aja orang yang naik motor jatuh," ujar Subur (34), tukang ojek yang mangkal dekat badan jalan yang rusak itu.

Menurut Subur, kebanyakan pengendara sepeda motor yang jatuh itu tidak mengetahui persis bahwa lubang itu cukup dalam dan lebar. Kerusakan badan jalan ini persis berada di titik pertemuan Jalan Boulevard Barat dengan Jalan Bukit Gading Raya Boulevard.

Sejumlah pengguna jalan mengaku risih dengan kondisi kerusakan itu. "Bukan apa-apa.. jalan ini sangat penting. Semua kendaraan lewat sini. Kalau enggak segera dibetulin, jalan situasi bisa macet terus," jelas Hendra (40), warga Cempaka Putih yang berkantor di Jalan Kelapa Cengkir.

Warga lainnya, Robert (39), malah melihat instansi atau pun pengembang yang bertanggung jawab atas kerusakan ini tidak tanggap. "Pas tahu jalan rusak dan berlubang mestinya ditambal saja sementara. Mungkin bila ada anggaran baru diperbaiki dengan maksimal," kata warga Pegangsaan Dua, Kelapagading, itu.

Menurut warga lainnya dampak kemacetan akibat kerusakan jalan itu bisa mancapai satu kilometer. "Apalagi kalau pagi sama sore hari," kata seorang warga.

Menurut warga, pohon pisang yang ditanam itu lebih kepada sebagai rambu petunjuk. "Soalnya kalau enggak digituin makin banyak yang celaka," kata seorang warga.

Seperti insiden yang terjadi pada Rabu (24/2) siang, sebuah dua pengendara mobil bersitegang lantaran pengendara mobil sedan B 8504 OL mengerem mendadak saat akan mendekati lubang tadi. Pada saat itu pengendara sebuah sedan B 8603 OU lain yang sama-sama melintas di jalan itu yang berada di belakang mobil pertama juga mengerem mendadak, namun karena jarak yang terlalu dekat, kap depan mobil sedang di belakangnya menyeruduk bagian belakang mobil di depannya.
Kedua pengemudi itu pun terlibat cekcok mulut.

Sementara itu Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Utara, Maman Suparman, ketika dikonfirmasi wartawan menjelaskan bahwa tanggung jawab atas kerusakan jalan itu masih berada di tangan pengembang. Dalam hal ini pengembang itu adalah PT Summarecon Agung Tbk.

Lebih lanjut Maman Suparman menjelaskan bahwa sampai saat ini pihak pengembang belum menyerahkan jalan tersebut ke pemerintah provinsi. Sebagai tindak lajut, ujar Maman, pihaknya akan memanggil pihak pengembang terkait kerusakan ini.

Secara terpisah, GM Corporate Communication PT Summarecon Agung Tbk, Cut Meutia, menjelaskan bahwa jalan yang kini mengalami kerusakan itu bukan kewenangan PT Summarecon. Meskipun demikian pihaknya akan menutup lubang di jalan itu secara darurat. "Namun bukan berarti ini tanggung jawab Summarecon," jelas Meutia. (cok)

500 Siswa SD Tanam Pohon di Eco Park Ancol

JAKARTA, MP - Sedikitnya 500 siswa sekolah dasar negeri (SDN) dari sejumlah sekolah di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, menanam pohon ebony di lahan eks lapangan golf Ancol, Rabu (24/2). Kegiatan penanaman pohon yang dimotori oleh PT Pembangunan Jaya Ancol ini sebagai langkah awal untuk membuat wahana baru yang dinamai Eco Park di kawasan rekreasi Ancol.

"Lahan seluas 33,6 hektar ini bekas lapangan golf yang sudah tak berfungsi. Rencananya akan dikembangkan menjadi taman hijau terbuka. Ini merupakan upaya kami dalam memperkaya dan memelihara keragaman hayati di Indonesia. Nantinya, taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan lingkungan hidup," kata Budi Karya, Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol, Rabu (24/2), usai melakukan penanaman pohon Ebony di lahan eks lapangan golf tersebut.

Dalam pengembangannya, Eco Park mengedepankan pola edutaiment sehingga nanti bisa dimanfaatkan seperti taman flora, taman fauna dan fasilitas yang multifungsi untuk permainan petualangan terbuka. "Konsep penataan ke depan adalah memperkaya elemen natural pada daratan dan pantai yang kami sebut sebagai Green Ancol dan Blue Ancol Concept," terang Budi.

Eco Park juga dirancang untuk memperkuat koridor hijau di sepanjang areal Taman Impian Jaya Ancol mulai dari bagian barat Marina sampai ke Pantai Carnaval di bagian Timur. Selain memperluas area terbuka untuk kegiatan pendidikan, hiburan dan olahraga.

Sedangkan untuk mencapai tujuan Blue Ancol, kehadiran Eco Park akan dimanfaatkan kebutuhan publik terhadap waterfront (pengolahan air bersih) dengan membangun daerah kanal sebesar 20 persen dari area Ancol Eco Park dengan konsep relink, relief, dan create.

Green Ancol dan Blue Ancol didasari oleh keinginan untuk membangun kawasan wisata yang memberikan nilai lebih kepada pengunjung dari sekadar menyajikan hiburan atau permainan semata.

“Kami bercita-cita memberikan nilai tambah berupa meningkatnya kesadaran akan arti penting untuk menjaga lingkungan alam agar ekosistem yang ada di dalamnya terus berlangsung. Sehingga keanekaragaman hayati sebagai sumber penghidupan kita semua tetap terjaga sampai ke anak cucu,” pungkasnya.

Proses pembangunan Ancol Eco Park ini, akan dimulai pada awal Maret dengan menambah densitas pohon hingga lima kali lipat dari kondisi eksisting sebanyak 2000 pohon menjadi 10.000 pohon (create) dengan berbagai jenis. "Ini bagian dari peran serta Ancol dalam menjaga keragaman hayati Indonesia," katanya.

Sementara, selain menanam pohon ebony, 500 pelajar SDN se-Pademangan ini juga melepas ratusan binatang tupai, burung kutilang dan tekukur di dalam taman Eco Park. Setelah itu para pelajar diajak berkreasi di Dunia Fantasi sebagai tanda terima kasih Ancol yang sudah dibantu melakukan penanaman pohon di lahan Eco Park tersebut.

"Diharapkan mereka bisa mengajak orang tuanya di lingkungan tempat tinggal untuk menanam pohon. Satu orang satu pohon sehingga masalah global warming atau lingkungan hidup bisa segera teratasi," tandas Budi Karya.

Sobirin (10), satu pelajar SDN 010 Pademangantimur bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. "Senang juga sih mas. Soalnya, kami juga diajak jalan-jalan ke Dufan," kata siswa kelas IV ini. (red/*bj)

Peremajaan Pasar Pademanganbarat Rampung 80 Persen

JAKARTA, MP - Sebanyak 440 pedagang di Pasar Pademanganbarat, Jalan Budimulya RW 10, Pademanganbarat, Pademangan, Jakarta Utara segera menempati bangunan pasar yang baru. Sebab, proyek pembangunan peremajaan pasar yang dilakukan PD Pasar Jaya tersebut, kini telah rampung sekitar 80 persen. Bahkan, peremajaan pasar yang dikerjakan PT Bumi Raya Kontruksindo yang menghabiskan dana sebesar Rp 17 miliar itu ditergetkan selesai pada Agustus mendatang.

“Ya, mudah-mudahan proyek peremajaan Pasar Pademanganbarat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan yakni, pada Agustus mendatang. Saat ini, pekerjaan sudah rampung hampir 80 persen hanya tinggal finishing saja,” ujar Togar Siadari, Manager Area 10 PD Pasar Jaya, Selasa (23/2).

Togar mengatakan, nantinya pedagang yang akan menempati bangunan baru akan mengalami peningkatan jumlah dibandingkan saat mereka menempati gedung yang lama. Sebelumnya, jumlah pedagang hanya berjumlah 396 pedagang, tapi saat ini jumlahnya sudah mencapai 440 pedagang. “Ada peningkatan sekitar 12 persen atau berkisar 44 pedagang dari sebelumnya yang hanya berjumlah 396 pedagang,” katanya.

Dirinya menjelaskan, dari jumlah 440 itu dibagi menjadi dua bagian yakni, pedagang kering dan basah. Rinciannya, untuk kios dagangan kering sebanyak 220 kios dengan luas 2x2 meter. Sedangkan untuk pedagang basah, berupa los yakni, 220 los dengan luas 1,4x2 meter. “Sedangkan luas lahan yang dipergunakan dalam proyek peremajaan pasar seluas 4000 meter persegi dan dilengkapi fasilitas parkir di lantai dua.

Sementara itu terkait dengan harga parameter, lanjut dia, pihak pasar menetapkan harga sesuai degnan hasil sosialisasi tahun 2006 lalu yakni sebesar Rp 12,5 juta untuk kios selama 20 tahun dengan status hak pakai dan Rp 8,7 juta untuk los. “Sejauh ini untuk harga tersebut tidak ada masalah dengan para pedagang karena kami masih menggunakan sewa lama,” bebernya.

Yaptono (43), salah seorang pedagang yang saat ini menempati kios di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Pademanganbarat yang tidak jauh dari lokasi peremajaan pasar berharap pembangunan peremajaan pasar dapat segera selesai sehingga pedagang dapat menempati lokasi atau kios yang baru. “Ya, kami maunya sih cepat selesai dan langsung bisa dipergunakan. Soalnya di penampungan tempatnya sempit dan padat,” kata pria yang mengaku sudah 30 tahun berdagang di pasar tersebut. (red/*bj)

Sering Terjadi Kecelakaan, Jalan Cilincing Jadi BSS

JAKARTA, MP - Dalam upaya menekan angka kecelakaan di Jalan Raya Cilincing, sebagai jalur paling rawan kecelakaan di Jakarta Utara, Sudin Perhubungan, PU jalan dan Polres Jakarta Utara, menetapkan jalan tersebut sebagai block spot safety (BSS).

Kasat Lantas Polres Jakarta Utara, Kompol Irvan Prawiraputra menjelaskan, mengingat jalan tersebut sering memakan korban, semua instansi yang terkait untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya menekan angka kecelakaan.

“Ditetapkannya Jl Cilincing sebagai BSS, diharapkan bias mengurangi angka kecelakaan. Tentunya para pengguna jalan bisa merasa nyaman saat berkendara," tuturnya.

Dijelaskan Irvan, di titik BSS ini setiap hari akan ditambah sejumlah personil terutama pada jam sibuk. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya angka kecelakaan dan kemacetan.

Selain itu petugas yang berjaga memberikan 'sign' kepada pengguna jalan untuk berhati-hati dalam bentuk rambu dan speed tramp serta meminta pengendara mennyalakan lampu di siang hari (light on). Lalu penempatan petugas di setiap U Turn (putaran kendaraan) dan menutup putaran kendaraan yang kerap memakan korban kecelakaan.

"Melalui black spot ini setidaknya kecelakaan lalulintas di Jl Raya Cilincing bisa berkurang," tuturnya.

Selama ini tambah Irvan, tingginya kecelakaan di Jl Raya Cilincing karena jalan tersebut tanpa hambatan dan kecepatan laju kendaraan tinggi, banyak kendaraan berat yang melintas, banyak persimpangan ke luar masuk kendaraan, kurangnya rambu-rambu peringatan lalulintas, tak ada jembatan penyebrangan jalan, banyak penyebrang jalan, dan tidak ada marka zebra croos. "Untuk itulah kami menggandeng instansi lainnya untuk memperbaiki rambu Jl Raya Cilincing," tuturnya.

Kasudin PU Jalan Jakarta Utara Maman Suparman, menyambut baik penetapan kawasan ini sebagai BSS. Selanjutnya, Sudin PU Jalan akan melakukan pengecekan kondisi jalan. Seperti jalan berlubang, jalan banyak pasir, batu krikil atau lumpur. Kemudian melaksanakan perawatan terhadap jalan tersebut. "Melalui kerja sama ini diharapkan angka kecelakaan di Jl Raya Cilincing bisa tercapai dengan tindakan nyata, sinergis, dan realistis dalam waktu singkat," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kasie Penertiban Sudin Perhubungan Jakarta Utara Samsul Mizar. pihaknya sepakat bekerjasama memperbaiki BSS terutama pemeliharaan marka, perbaikan traffic light, dan penyesuaian rambu lalulintas. Apalagi selama 2009 lalu, angka kecelakaan di Jl Raya Cilincing menelan 11 orang meninggal dunia, 5 orang luka berat dan 40 luka ringan. Namun setelah di berlakukannya black spot di kawasan itu pada Januari 2010 hanya tiga pengendara mengaliai luka ringan. (cok)

Jebolnya Pintu Air, Kegiatan PLN Muarakarang Dialihkan

JAKARTA, MP - Pasca jebolnya pintu air milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muarakarang Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin (22/2) kemarin, kini kegiatan karyawan Jasa Managemen Konstruksi (JMK) PT PLN, dialihkan ke mess karyawan. Tepatnya ke gedung yang berada di seberang kantor JMK di Jl Raya Pluit Utara Penjaringan. Namun belum ada aktivitas yang berarti, sebab meraka hanya membersihkan beberapa sudut halaman dan ruangan yang terkena genangan air kemarin.

“Seluruh aktivitas anak perusahaan PT PLN ini, dialihkan ke mess. Kita sekarang sedang berbenah karena banyak peralatan kantor yang rusak akibat terendam air, seperti komputer, berkas-berkas dan lainnya. Kerugian masih kita hitung, diperkirakan mencapai puluhan juta," jelas Bambang Trisulo, satu karyawan JMK PT. PLN, Selasa (23/2).

Ia mengaku, tidak sedikit yang harus dirapihkan karena sebagian lumpur juga mengotori ruang kantor tersebut. Diperkirakan akan memakan waktu tiga hari untuk membersihkan ruangan kantor yang sempat terendam air setinggi pinggang orang dewasa, sehingga kondisinya seperti sediakala. "Sekarang ini kita sedang bersih-bersih. Sementara dalam waktu tiga hari ke depan ini kegiatan kantor dialihkan ke mess," ucap Bambang.

Ia menyebutkan, peristiwa jebolnya pintu air hingga air laut masuk ke dalam area Jasa Managemen Konstruksi (JMK) PT PLN, setidaknya sudah terjadi untuk ke tiga kalinya. Pada tahun 2002 lalu, pernah dua kali mengalami hal yang sama sebelum kejadian Senin (22/2) kemarin.
"Sebelumnya, Pimpinan sudah pernah mengajukan peninggian tapi sampai kini belum terealisasi. Bahkan kami sudah pernah ada rencana pemindahan ke daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, tapi belum juga terealisasi," kata Bambang.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono menyanggah jika tanggul atau pintu air milik PLTU Muarakarang jebol. Menurutnya, banjir rob yang melanda kawasan tersebut kemarin diakibatkan adanya kebocoran. Yakni karena macetnya salah satu dari enam pintu pendingin turbin.

"Enam pintu itu tidak pernah dibuka. Saat itu pintu dibuka untuk pendinginan turbin. Namun ketika ditutup kembali salah satu pintu tertahan oleh lumpur, yang mengakibatkan masuknya air laut hingga menyebabkan banjir. Jadi bukan tanggul jebol," tandas Bambang.

Pantauan beritajakarta.com di lapangan,arus lalu lintas di kawasan tersebut kini normal kembali. Tidak ada pemandangan kendaraan yang berjalan merayap seperti terjadi pada Senin kemarin. Dimana kemacetan sepanjang lebih dari dua kilometer terjadi sejak pagi hingga siang hari, utamanya di Jl Pluit Raya, dari arah Muara Angke menuju Penjaringan. (red/*bj)

Pemanfaatan Kolong Tol Demi Lingkungan

JAKARTA, MP - Wakil Administratur Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (Environmental Protection Agency-EPA) Amerika Serikat, Michelle DePass sangat terkesan dengan pemanfaat areal kolong tol di kawasan RW 13 Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu diungkapkan DePass saat mengunjungi areal itu, Selasa (23/2).

Kolong tol RW 13 memang agak berbeda dengan kolong-kolong tol lainnya di Jakarta. Sebagian areal kolong tol itu memang masih dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan barang-barang rongsokan warga. Namun tepat di wilayah RW 13, kolong tol dimanfaatkan sebagai tempat daur ulang kertas, perpustakaan warga, dan juga komposting sampah.

Menurut DePass, pemanfaatan kolong tol dan kegiatan warga yang mendukung kebersihan dan pelestarian lingkungan sangat perlu untuk diteruskan, mengingat dengan cara itu produksi sampah warga bisa dikurangi.

Kedatangan DePass ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan Menteri Lingkungan Hidup sedunia di Bali pada tanggal 24-26 Februari nanti. Namun sebelum ke Bali, DePass ingin melihat langsung dan berdialog dengan masyarakat dalam mengelola lingkungannya.

”Kunjungan ini sebagai kelanjutan dari apa yang diputuskan Presiden Obama untuk bekerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, yang mencakup isu krisis air bersih, pencemaran udara, dan dampak perubahan iklim,” kata DePass.

Selain itu pada Oktober tahun lalu, Kepala EPA Lisa P Jackson juga telah ke Indonesia untuk menawarkan bantuan teknis kepada Pemerintah DKI Jakarta, dalam mengetahui masalah polusi udara di Jakarta dan mengembangkan strategi efektif untuk memperbaikinya. EPA dan mitra akan menyediakan bantuan teknis dan pelatihan untuk mengembangkan pemantauan kualitas udara dan pendataan emisi.

Dalam program yang dinamakan “Bernafas Lega, Jakarta (Breathe Easy, Jakarta)” ini, EPA akan menginvestasikan dana sebesar 450.000 dollar AS. ”Amerika menilai Indonesia sebagai mitra penting dalam memperkuat perlindungan lingkungan global,” kata DePass.

Sementara itu Haryanti Koostanto, Program Manager Healthy Places Prosperous People Mercy Corps, mengatakan, pemanfaatan lahan di kolong tol, juga telah memberikan halaman bermain bagi anak-anak di lingkungan itu.

“Rumah-rumah di kawasan ini sangat padat. Anak-anak tidak mempunyai ruang untuk bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya. Dengan pemanfaatan kolong tol seperti ini, pengelola jalan tol juga diuntungkan karena kolong tol jadi terawat,” kata Haryanti.

Sebelumnya EPA juga pernah bekerja sama dengan Indonesia dalam program penghapusan kandungan timah dalam bensin dan pengukuran kadar emisi udara dalam kebakaran-kebakaran hutan. (red/*kcm)

Pintu Air PLTU Muarakarang Jebol, Kawasan Pluit Banjir

JAKARTA, MP - Sebuah pintu air milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muarakarang, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (22/2) jebol. Akibatnya pemukiman dan jalanan umum di kawasan tersebut mendadak dilanda banjir. Mulanya, ketinggian air mencapai betis orang dewasa namun kini berangsur-angsur surut hingga tinggal semata kaki. Genangan air juga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari Muarakarang menuju RS Atmajaya sepanjang dua kilometer lebih.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, menyebutkan, belum diketahui secara pasti kapan jebolnya pintu air itu. Namun yang jelas, genangan sudah masuk ke pemukiman penduduk sejak pukul 03.00 dinihari tadi. Genangan terparah terdapat di RW 04 Pluit, yakni setinggi betis orang dewasa. Beruntung pada siang harinya, air berangsur-angsur surut.

Taufik, (32), satu warga RW 04 Pluit mengatakan, genangan air sempat membanjiri seluruh badan jalan yang ada dan rumah penduduk. "Akibatnya para pengendara melambatkan laju kendaraannya untuk menghindari genangan air tersebut,” kata pria yang juga menjadi security komplek perumahan di sekitar PLTU Muarakarang, Senin (22/2).

Ia menjelaskan, air rob yang biasa menggenangi kawasan itu berbeda seperti biasanya yang hanya sebatas mata kaki. Sebab pada dini hari tadi, genangan mencapai betis orang dewasa. Hal itu berawal dari masalah pada proses pembersihan pintu tanggul di area PLTU dari endapan lumpur. Pembersihan itu merupakan bagian dari rangkaian proyek peningkatan daya PLTU Muara Karang. “Saat itu ada pengurasan di PLTU Muara Karang. Saya dengar ada pintu airnya yang jebol,” imbuhnya.

Bambang Trisilo, Staff PT PLN Jasa Manajemen Konstruksi PLTU Muarakarang mengungkapkan, air laut masuk saat proses pembersihan dilakukan di pintu air ketiga dari enam lapis pintu air yang ada. Saat pintu air dibuka, air laut langsung mengalir deras. Namun saat akan ditutup kembali, pintu air tersebut macet akibat endapan lumpur dan tak bisa dihindari lagi air laut pun jebol membanjiri area PLTU.

"Air laut masuk akibat ada masalah pada proses pembersihan pintu air dari endapan lumpur. Kemudian air laut pun masuk hingga setinggi pinggang orang dewasa," katanya saat ditemui di sekitar PLTU Muara Karang, Jakarta.

Tak pelak kondisi itu mengakibatkan aktivitas karyawan PT PLN Divisi Jasa Manajemen Konstruksi terhenti. Bahkan genangan air laut masuk sampai ke dalam kantor lantai satu milik PT. PLN Devisi Jasa Manajemen Kontruksi. “Saat ini kami sedang berusaha memperbaiki kebocoran itu. Air laut yang masih ada di tanggul juga sudah kami pompa ke laut lagi,” katanya.

Akibat kebocoran itu, pekerjaan repowering yang berhubungan dengan air laut terhenti untuk sementara. Sedangkan yang tidak ada hubungannya tetap berjalan seperti biasa. “Aliran listrik ke pelanggan juga tidak terganggu,” tegas dia.

Camat Penjaringan, Syahril Suwarno dan Lurah Pluit Sugiharjo Timbo, Senin siang langsun meninjau lokasi jebolnya pintu air tersebut. "Kami sudah cek dan langsung berkoordinasi dengan PLTU," kata Syahril.

Untuk mengantisipasi agar air laut tak menggenangi lingkungan pemukiman, pihaknya sudah memfungsikan pompa yang berada di areal PLTU.Sehingga air rembesan dari pintu air tanggul mulai menurun.

Dampak dari jebolnya pintu air PLTU Muara Karang, hanya menggenangi sebagian pemukiman warga di RW 04 Kelurahan Pluit, karena lokasinya berdekatan dengan proyek tersebut. “Tadi pagi ketinggiannya hampir satu meter. Namun setelah pompa di PLTU Muara Karang difungsikan genangan air mulai surut,” lanjut Syahril.

Sedangkan Sugiharjo menyebutkan, sejauh ini tidak ada warga di RW 04 yang mengungsi. "Makanya harus kerja ekstra cepat untuk mengantisipasi rembesan air tersebut supaya tidak memperparah kondisi yang terjadi sekarang ini," tegasnya. (red/*bj)

Dukcapil Jakut Diminta Giatkan Pelayanan Malam Hari

JAKARTA, MP - Setelah sukses menggelar pelayanan KTP Mobile atau pelayanan KTP Keliling pada hari Sabtu disetiap pekannya, Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono meminta Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Utara untuk menggiatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada malam hari, khususnya setiap Jumat malam. Sebab, tidak sedikit warga Jakarta Utara berprofesi sebagai buruh pabrik yang tidak memiliki waktu untuk melakukan pengurusan perpanjangan KTP di siang hari.

Hal tersebut di sampaikan Walikota, usai melantik Kepala Sudin Dukcapil dan Kepala Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Utara yang baru di lantai 14, kantor Walikota Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Senin (22/2) siang. “Sesuai dengan intruksi gubernur, kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Bambang Sugiyono.

Menanggapi hal itu, Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Utara yang baru, Edison Sianturi mengatakan, hal tersebut memang telah menjadi komitmennya untuk meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil, utamanya dalam menggelar pelayanan KTP pada malam hari. “Hal itu akan menjadi prioritas kami. Mudah-mudahan secepatnya akan terealisasi,” kata Edison Sianturi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pengusutan Dinas Dukcapil DKI Jakarta.

Sementara itu, Lukman Taher, yang posisinya digantikan Edison Sianturi di promosikan menjadi Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Timur.

Selain melantik Kepala Sudin Dukcapil, pada kesempatan yang sama, Walikota Jakarta Utara juga melantik Kepala Sudin Pertanian dan Kehutanan yang dijabat Jaja Suwarja menggantikan Dwi Bowo Harsono yang sebelumya telah dilantik menjadi Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perkayuan Dinas Kelautan dan Kehutanan DKI Jakarta.

Usai dilantik, Jaja Suwarja mengatakan, akan mengutamakan program prioritas pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. “Selain itu, yang perlu juga mendapatkan perhatian serius adalah pelestarian dan pemeliharaan hutan kota,” tandas Jaja Suwarja. (red/*bj)

Fauzi Bowo Meriahkan Perayaan Imlek Bersama Warga Pluit

JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo bersama sekitar 300-an warga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara memeriahkan perayaan tahun baru Imlek 2561/2010 yang digelar di kediaman salah seorang tokoh keturunan Tionghoa, Eddie Kusuma, Jalan Karangsari, No 113, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (19/2) malam. Sejumlah hiburan seperti nyanyian, atraksi barongsai dan lain sebagainya turut memeriahkan acara tersebut.
Orang nomor satu di DKI Jakarta tak lupa mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi para hadirin yang menghadiri acara tersebut. “Gong Xi Fa Cai, selamat tahun baru Imlek bagi mereka yang meryakan. Semoga di tahun shio Macan ini, semua selalu mendapat berkah dari Tuhan,” kata Fauzi Bowo yang disambut tepuk tangan para undangan yang hadir.

Dalam berbagai kesempatan, khususnya saat berdialog dengan warga etnis Tionghoa, Bang Fauzi, sapaan akrab Fauzi Bowo kembali mengatakan, sejarah Jakarta tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan etnis tionghoa. Sejarah mencatat, hubungan warga Jakarta dengan warga Tionghoa tidak semata soal perdagangan saja melainkan juga menyangkut kultur dan budaya. Hal itu terlihat, melalui peninggalan sejarah baik dari literature yang ada maupun cerita turun temurun warga keturunan Tionghoa. “Kebersamaan itu adalah yang paling indah, itu adalah pandangan dan pikiran saya. Kita harapkan Imlek menjadi pemersatu antar etnis yang ada. Karena Imlek sendiri sudah menjadi aset nasional dan bagian dari kultur di Indonesia,” ujar Fauzi Bowo.

Pada kesempatan itu, Eddi Kusuma yang menjadi tuan rumah, tidak ingin mensia-siakan kesempatan bertemu Gubernur DKI Jakarta. Dirinya beserta warga Pluit lainnya meminta kepada Gubernur, agar dibuatkan semacam waduk permanen di sekitar Kali Karang dan Kali Adem yang melintasi pemukiman warga. Hal itu diperlukan untuk melindungi pemukiman warga dari ancaman rob atau saat hujan deras datang. Selama ini, warga hanya mengandalkan tanggul yang dibuat secara swadaya yang kondisinya tidak begitu kuat menahan luapan air.

“Meski kami telah membuat tanggul secara swadaya, namun sepertinya belum mampu menahan luapan air yang terjadi. Kami juga meminta, Gubernur menambah masalah penghijauan dan resapan air yang saat ini jumlahnya sangat minim di tempat kami,” pinta Edi disela-sela dialog.

Menanggapi hal itu, Fauzi Bowo menjelaskan, dalam penanganan antisipasi banjir, Pemprov saat ini tengah melakukan program normalisasi waduk. Hal itu dilakukan supaya luapan air dapat tertampung. Seperti di Waduk Pluit yang seharusnya memiliki luas 88 hektar, kini menyusut menjadi hanya sekitar 68 hektar saja. “Saat ini sedang kita prioritaskan untuk mengembalikan fungsi Waduk Pluit,” kata Fauzi.

Fauzi juga mengatakan, warga Pluit wajib mendukung program normalisasi waduk Pluit. Sebab, kini tidak hanya hujan saja yang membuat banjir melainkan, air pasang laut atau rob juga mengancam kawasan pesisir pantai Jakarta Utara yang kerap menggenangi beberapa pemukiman warga. “Untuk itu kami juga sedang mempebaiki beberapa tanggul di daerah pesisir. Termasuk pembuatan Kanal Banjir Timur (KBT) agar dapat meminimalisir genangan air di Jakarta. Saya minta warga bersabar, normalisasi Waduk Pluit ini segera dilakukan tahun ini,” kata Fauzi.

Sedangkan mengenai masalah penghijauan, Fauzi menegaskan, hal itu merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta seperti, menambah kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Selain itu, sambung dia, Pemprov juga telah membeli sebidang tanah di kawasan Kebonpisang, Penjagalan, Penjaringan yang direncanakan untuk pembangunan Hutan Kota Penjaringan. “Dengan adanya hutan kota, diharapkan daerah resapan air makin bertambah. Belum lagi, kita juga konsen menambah terus tanaman mangrove di bibir pantai agar rob tak lagi menerjang pemukiman,” tandas Fauzi Bowo.

Dalam perayaan Imlek tersebut, turut juga hadir beberapa pejabat negara seperti, Ketua DPR RI, Marzuki Alie. Anggota Komisi VII DPR RI, Rachmat Hidayat dan anggota DPRD DKI Jakarta, Ernawati Soegondo.(red/*bj)

Terkait Sengketa, Rumah Duka Santo Yosep Disegel

JAKARTA, MP - Lantaran berdiri di atas lahan sengketa dan melanggar ketentuan Garis Sepadan Bangunan (GSB), Rumah Duka Santo Yosef yang terletak di Jalan Gedung Panjang No. 47, Penjaringan, Jakarta Utara disegel petugas Dinas Pengawasan dan Penertiban Banguan (P2B) DKI Jakarta, Kamis (18/2).

“Kami sudah sering memberikan peringatan. Tetapi tetap tidak diindahkan. Selain terkait dengan masalah hukum karena lahannya bersengketa, bangunan ini juga melanggar lantaran tidak sesuai Garis Sepadan Bangunan. Dan IMB yang sempat dikeluarkan kami cabut,” ujar Syahrudin, Staff Dinas P2B DKI Jakarta.

Syahrudin menuturkan, bangunan yang saat ini dijadikan Rumah Duka, sebelumnya sudah pernah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya pada tahun 2008, dengan Nomor 10609/IMB/2008 tertanggal 17 Juli 2008. Namun pada kenyataannya di lapangan, izin bangunan 6 lantai yang dikeluarkan menjadi bangunan 7 lantai. Ironisnya, sesuai izin bangunan tersebut adalah, kantor dan parkir namun belakangan telah dijadikan Rumah Duka. “Pencabutan IMB sesuai dengan SK Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta No.110/2009 tanggal 01 Oktober 2009,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu pelanggaran bangunan rumah duka ini meliputi, jarak bebas samping kiri, kanan dan depan. Untuk jarak bebas depan seharusnya 3,5 meter namun dipaksakan dengan batas tanah. Sedangkan untuk kasus sengketa lahan seluas 3.000 meter persegi yang kini dibangun Rumah Duka tersebut, berawal dari adanya kekuatan hukum tetap sesuai keputusan Mahkamah Agung RI No. 523/PK/PDT/2008 Jo No. 184/Pdt G/2005/PN Jakarta Barat. “Lantaran tak memiliki IMB, maka IPB (Izin penggunaan Bangunan)-nya pun tak ada,” tambahnya.

Sebelum melakukan penyegelan, Dinas P2B sendiri telah melayangkan Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4) dengan Nomor 997/2008 tanggal 07/11/2008, segel 997/2008 tanggal 12/11/2008. Lalau dinas P2B melayangkan kembali Surat Perintah Bongkar (SPB) Nomor 997/2008 tanggal 17/11/2008. Kemudian melayangkan pembertahuan dari Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta No.3997/-1.758 tanggal 28 Oktober 2009 perihal untuk membongkar sendiri. “Sudah berapa kali diberi peringatan agar dibongkar sendiri. Jika tidak dilakukan maka dari Dinas P2B DKI akan membongkarnya,” tandas Syahrudin. (red/*bj)

Ratusan Importir Tanjungpriok Unjuk Rasa

JAKARTA, MP - RATUSAN importir Pelabuhan Tanjungpriok menggelar unjuk rasa di Lapangan Bahandel (tempat pemeriksaan fisik) barang di PT Graha Segara, Kamis (18/2). Mereka memrotes 280 boks kontainer yang tertumpuk selama empat hingga 14 hari, namun belum diperiksa. Akibatnya setiap importir mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dan harus membayar demurrage kontainer (keterlambatan penyerahan container kosong) ke depo yang sudah ditunjuk pelayaran senilai US$ 12 untuk ukuran 20 feet (20 kaki) dan US$ 22 untuk kontainer ukuran 40 feet (40 kaki).

"Para importir juga harus membayar jasa penarikan sekitar Rp1 juta/container dan uang segel Rp21.000/kontener serta biaya lapangan penumpukan Rp17.500 perkontainer per-hari dengan tarif progresif," kata seorang pendemo, Taufik yang sedang mengurus barang perusahaan mobil terkenal yang sudah empat hari tertumpuk di Graha Segara.

Menurut pendemo pelaksanaan bahandel di Terminal Petikemas Koja dan JICT dimonopoli PT Graha Segara dan dinilai berjalan lamban karena hanya dilengkapi alat satu unit palmex. Mereka juga menilai PT Graha Segara hanya ingin mencari untung tapi tidak menyediakan fasilitas memadai. Contohnya, lapangan bahandel untuk barang dari Koja tidak representatif selain acak-acakan juga becek dan berdebu. Sehingga barang-barang rawan rusak.

Para pendemo mempertanyakan aturan dan dasar hukumnya mengapa semua bahandel baik dari Koja maupun JICT harus dilakukan di Graha Segara yang merupakan perusahaan swasta dan disinyalir komisarinya mantan pejabat Pelindo II dan Beacukai. Padahal TPK Koja juga punya lapangan cukup untuk lokasi bahandel.

“Kita curiga ada persekongkolan antara Graha dan oknum eks pejabat Pelindo II serta Bea Cukai yang menciptakan monopoli bahandel di Graha Segara. Mereka minta pemeriksaan fisik dikembalikan seperti semula, di mana kapal sandar di situ dilakukan bahandel supaya pemilik barang tidak repot dan banyak mengeluarkan biaya," kata Taufik.

Humas Pelindo II Hambar Wiyadi dikonfirmasi terpisah mengakui adanya aksi demo tersebut. Menurutnya, pihaknya sedang meneliti penyebab keterlambatan pemeriksaan barang tersebut. (cok)

Pupuk Kejujuran, SMPN 30 Jakut Bikin Wajur

JAKARTA, MP - Dalam memupuk kepribadian berprilaku kejujuran sejak usia dini. Tim monitoring Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, melakukan peninjauan monitoring terhadap pendirian warung kejujuran (Wajur) di SMPN 30 Jakarta, Jalan Anggrek, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara Kamis (18/2) pagi.

Kedatangan team monitoring di dampingi Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, SE, Msi. Kantin kejujuran yang berukuran 5 X 2 meter tersebut sudah sejak tahun 2009 didirikan dengan menyajikan berbagai makanan, minuman, dan alat tulis yang sudah diberi harga. Dan para siswa didik untuk jujur ketika membeli sesuatu di warung tersebut sesuai dengan harga tercantum. Mereka memasukkan uang pembelian ke dalam kotak yang disediakan sebagai tempat pembayaran.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, menuturkan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi agar semua sekolah hingga instansi di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendirikan warung kejujuran. Apresiasi ini sebagai dukungan dan partisipasi Pemkot Jakut. Tujuannya adalah dalam rangka menegakkan kejujuran.

"Adanya wajur ini menguji kejujuran siswa sejak usia dini hingga dewasa nanti menjadi contoh dalam mengedepankan kejujuran," papar Bambang Sugiyono. Namun dalam kantin kejujuran yang berdiri tahun 2009 itu, di SMPN 30 mengalami kerugian dan sempat mandek karena kehabisan modal. Dan kini kembali digalakkan lagi. Namun diharapkan kedepannya, ada partisipasi guru dalam memberikan contoh. Bentuknya, turut serta membeli makanan di kantin kejujuran.

“Sebelumnya warung kejujuran ini mengalami kerugian sekitar Rp 133 ribu. Namun dalam sepekan ini mengalami peningkatan kerugian hanya Rp 45 ribu. Hal itu menandakan tujuan melatih kejujuran sudah mulai berjalan. Dan bisa saja kerugian itu bukan karena tak mau bayar. Tetapi bisa jadi karena tidak ada kembalian karena uangnya besar dibandingkan belanjanya sehingga lupa untuk membayar,” kata Bambang. Untuk itu diharapkan ke depan, pihak sekolah juga menyediakan kotak kembalian sehingga siswa bisa mengambil sendiri kembalian uangnya.


Begitu juga dengan pernyataan Widiyoko SH, MHum Kasie Puspenkum Kejagung. Tim monitoring yang diwakili Widiyoko menjelaskan tujuan monitorong ini melihat perkembangan wajur yang sudah berjalan dua tahun ini. "Kedepannya lewat wajur ini lahir generasi muda yang jujur dan bersih. Ia juga meminta perilaku jujur selain diberlakukan pada sekolah," harapnya.

Kedepannya, diperlukan adanya motivasi dari pihak pengajar denganmemberikan contoh lewat wajur. "Generasi 10 tahun kedepan dengan adanya kantin kejujuran ini bisa membina orang jujur, martabat jadi contoh ketauladan di kemudian hari," paparnya.

"Dari perkembangan pembentukan Wajur di sekolah-sekolah ini ternyata pembentukkan prilaku kejujuran bisa di jalankan," ujarnya.

Sedangkan HM Rusli Kepsek SMP 30 saat ditemui menjelaskan wajur ini dibentuk sebagai bentuk partisipasi dan dukungan sekolah terhadap pendidikan anti korupsi yang sedang digalakkan pemerintah. Karena korupsi yang terjadi di semua instansi maupun lembaga dalam berbagai bentuk yang mengkuatirkan semua pihak.

"Jadi dengan belajar lewat wajur ini dari usia dini bisa memotong rantai korupsi tersebut dengan harapan lahir generasi baru yang bebas dari korupsi. Dan siswapun bisa berlatih dan membiasakan diri untuk berlaku jujur," ujar M Rusli. (cok)

Jakut Tolak Usulan Pembentukan RT dan RW di Kampungbeting

JAKARTA, MP - Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono menegaskan, hingga saat ini, belum dapat mengabulkan keinginan warga Kampungbeting, Tuguutara, Koja, Jakarta Utara yang meminta pembentukan struktur RT dan RW. Sebab, status lahan seluas 4,5 hektar yang didiami warga, hingga kini masih dalam status sengketa. Hal itu diungkapkan Walikota menanggapi permintaan warga Kampungbeting yang menginginkan pembentukan RT dan RW demi kesejahteraan hidup mereka.

“Kawasan itu sebagian memang grey area atau abu-abu. Pasalnya, selain banyak pendatang, kepemilikan tanahnya pun masih bermasalah. Namun demikian, kami tetap memperhatikan mereka dan memberikan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun raskin,” ujar Bambang Sugiyono, Rabu (17/2).

Dirinya menjelaskan, wilayah Kampungbeting terbagi menjadi dua. Sebagian warga masuk ke dalam RW 18 yang terdiri dari 8 RT, dan sebagian lagi masuk ke dalam grey area alias wilayah abu-abu. “Saya tetap instruksikan kepada camat dan lurah untuk tetap memperhatikan mereka (warga Kampungbeting) meski para warga tersebut dalam status kependudukan yang belum jelas. Secara kemanusiaan kita harus saling tolong menolong,” jelasnya.

Bambang menambahkan, harapan sebanyak 8.000 jiwa atau 1.010 Kepala Keluarga (KK) yang meminta pembentukan RT dan RW bukanlah wewenang Pemerintah Kota Jakarta Utara, melainkan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. “Kita sedang lakukan peninjauan kembali keberadaan kepemilikan lahan sengketa itu, dan itu wewenangnya Pemprov,”

Sementara itu, terkait indikasi maraknya penjualan bayi di pemukiman warga miskin, Bambang menginstruksikan jajarannya untuk mendata kawasan yang ditenggarai sebagai kawasan kumuh, sekaligus melakukan pendataan terhadap ibu hamil dan mensosialisasikan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur tentang pengangkatan anak atau adopsi. “Kalau soal penjualan bayi, itu sudah masuk ranah hukum. Kita hanya memberikan himbauan dan sosialisasi tata cara pengangkatan anak atau adopsi, sekaligus memberikan bantuan pelayanan kesehatan termasuk persalinan secara gratis di puskesmas,” tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Adex Yudhiswan mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendalami kasus jual beli bayi yang beberapa waktu lalu terungkap di Kampungbeting. “Sayangnya ada beberapa keluarga yang meninggalkan kampun tersebut. Kami sudah meminta keterangan dari empat keluarga yang ditenggarai mengetahui adanya indikasi praktek adopsi illegal,” ungkapnya. (red/*bj)

Warga Pademanganbarat Dapat MCK Plus

JAKARTA, MP - Warga RW 10 Pademanganbarat, Jakarta Utara, saat ini boleh berbunga-bunga. Sebab keresahan dan kegetiran yang mereka alami selama ini boleh dibilang mulai sirna. Setidaknya setelah warga menerima bantuan sarana umum berupa MCK (mandi, cuci dan kakus) plus dari United States Agency International Development (USAID), Mercy Corps, dan Environmental Service Program (ESP), Rabu (17/2). Selama ini warga kesusahan saat memerlukan kebutuhan MCK. Belum lagi kawasan tersebut menjadi langganan banjir.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kepedulian USAID, Mercy Corps, dan ESP yang turut membantu membuatkan MCK plus untuk warga Pademanganbarat. Apalagi, MCK plus ini merupakan bagian dari program sanitasi berbasis masyarakat dengan mengedepankan sistem pengolahan air limbah (IPAL). Sehingga kebersihannya terjamin dan tidak mencemari lingkungan,” ujar Bambang Sugiyono, Walikota Jakarta Utara, saat meresmikan MCK plus di RW 10, Kelurahan Pademanganbarat, Jakarta Utara, Rabu (17/2). Ia meminta agar warga memanfaatkannya dengan baik sekaligus menjaga dan merawatnya.

RW 10, Pademanganbarat merupakan daerah padat penduduk dengan 16 RT yang rata-rata warganya masih menggunakan fasilitas umum MCK bersama. Dari total 6.803 warga yang tinggal di lokasi tersebut, 65 persen di antaranya sudah memiliki akses sanitasi MCK pribadi dan 35 persen lainnya menggunakan fasilitas umum MCK yang tersebar di beberapa lokasi.

MCK plus ini berada di RW 10 dan berdiri di atas lahan milik Yayasan Muhammadyah yang selama ini dipakai sebagai tempat penampungan sampah sementara. “Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Muhammadiyah yang sudah memberikan izin penggunaan lahan untuk MCK plus,” katanya.

Roma Manurung, juru bicara USAID mengungkapkan, selain memberikan bantuan MCK plus di Kelurahan Pademanganbarat, pihaknya juga membuatkan sarana yang sama di SDN 11/14 Pademanganbarat. Untuk pembuatan MCK ini pihaknya menghabiskan anggaran sebesar Rp 200 juta.

“Setelah kami melakukan survey, kawasan ini sangat membutuhkan MCK plus karena lokasinya yang rawan banjir dan padat pemukiman. Oleh karena itu, MCK plus juga dibangun lebih tinggi 40 cm dari tanah untuk mengantisipasi banjir maupun peninggian jalan yang rata-rata setiap tahun 7 centimeter,” katanya.

Ahmad Budiman, Ketua RW 10, Pademanganbarat, mengatakan, untuk perawatan MCK plus warga akan dimintai iuran sebesar Rp 1.000 per bulan untuk setiap KK. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kontinuitas MCK plus tersebut. "Pengguna MCK plus ini sangat banyak, jadi harus dilakukan perawatan agar bisa awet, apalagi menggunakan air PAM dan listrik yang bulanannya harus dibayar," jelasnya

Disebutkan, pengguna MCK plus ini adalahw arga yang tinggal di 16 RT, ditambah warga lainnya yang berkunjung ke Pasar Pademanganbarat. “Untuk non warga atau pengunjung pasar dikenakan biaya Rp 1000 satu kali masuk MCK,” katanya.

Model MCK plus ini boleh dibilang berbeda dengan MCK pada umumnnya. Sebab MCK ini memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berguna menyaring kotoran beberapa kali sehingga limbah yang dibuang aman untuk dialirkan ke selokan maupun saluran air yang ada di lingkungan warga. "Hasil limbahnya akan diolah lagi sebelum dialirkan ke saluran air sebelum di alirkan ke kali Ancol atau kali Hitam," ujarnya.

Rohayati (44), warga RT 05/RW10 mengaku senang dengan adanya MCK plus tersebut. Karena dapat membantu memenuhi kebutuhan warga yang selama ini kesusahan MCK. "Sebelumnya, kita agak repot kalau mau ke MCK, apalagi di saat musim hujan. Semoga MCK ini awet dan tahan lama,” ungkapnya. (red/*bj)

Warga Kampungbeting Minta Dibuatkan RT dan RW

JAKARTA, MP - Lantaran status kependudukan yang tidak jelas dan dianggap liar, sekitar 8.000 jiwa atau 1010 Kepala keluarga (KK) Kampungbeting, Tuguutara, Koja, Jakarta Utara meminta Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) membentuk rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Sebab, selama ini warga merasa kesulitan dalam hal memperoleh akses bantuan, baik dalam program kesehatan dan lain sebagainya.

“Padahal kami sudah puluhan tahun tinggal di sini, akibatnya kami seperti terpinggirkan. Oleh karena itu kami berharap, di Kampungbeting dapat dibentuk struktur RT dan RW,” ujar Rosi (56) salah satu warga, Selasa (16/2).

Menurut nenek yang telah memiliki empat orang cucu dan kerap disapa opung oleh warga sekitar mengatakan, status liar yang dialamatkan kepada warga Kampungbeting, berdampak kepada kehidupan warga yang semakin miskin. Sebab, warga kesulitan dalam memperoleh jaminan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.

Dirinya menjelaskan, warga Kampungbeting tidak diakui oleh Pemkot Jakarta Utara sejak tahun 1990, karena pemukiman yang ditempati warga tersebut, berdiri di atas lahan sengketa seluas 4,5 hektar yang diklaim milik PT Kontindo Raya setelah adanya surat ijin penunjukan penggunaan lahan pada tahun 1976 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ada juga surat edaran dari Walikota Jakarta Utara pada tahun 1990 yang melarang warga mendirikan bangunan di kawasan tersebut.

Perwakilan Forum Bersama Penggugat Kampungbeting (FBPK), Ricardo Hutahaean menjelaskan, tuntutan warga semata-mata bertujuan mendapatkan akses terhadap program Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara. Dirinya menambahkan, wilayah yang dianggap sebagai tanah sengketa itu telah diputuskan sebagai tanah negara. Dasarnya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara pada tahun 2001. “ Dalam surat itu disebutkan belum pernah ada pengajuan sertifikat atas tanah di Kampungbeting,” katanya.

Sebelumnya, Ricardo juga menyatakan, kemiskinan menjadi alasan utama maraknya kasus penjualan anak yang terjadi di Kampungbeting. Berdasarkan data yang ia miliki tercatat, telah terjadi 25 kasus penjualan anak selama kurun waktu 1990-2010 dengan modus mengganti uang persalinan.

Mayoritas warga Kampungbeting yang terdiri dari sekitar 1010 KK, saat ini sebagian besar berprofesi sebagai buruh informal dengan penghasilan yang sangat minim. Bahkan, ada pula warga yang berprofesi sebagai pekerja seks komersil. Hal tersebut juga diperparah dengan sanitasi yang buruk dan lingkungan yang kotor.

Menanggapi hal itu, Lurah Tuguutara, Koja, Jakarta Utara, Muhammad Iqbal mengatakan, warganya yang tinggal di wilayah Kampungbeting terbagi menjadi dua. Sebagian warga masuk ke RW 18 dengan 8 RT, sebagian lagi masuk ke wilayah grey area atau abu-abu yang masih dalam status sengketa. “Akibat sengketa itu mereka tidak tercatat dalam struktur RT dan RW,” jelas Iqbal.

Dia menjelaskan, meski pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan lantaran masih terdapat sengketa lahan, selama ini, pihaknya mengaku tetap memberikan kemudahan pelayanan kesehatan seperti pelayanan puskesmas, posyandu dan persalinan. “Kalau untuk berobat di puskesmas dan persalinan, kita berikan pelayanan gratis bagi warga yang tidak mampu,” katanya.

Ia menambahkan, dari data yang ada, warga Kampungbeting terdiri dari tiga blok yakni Blok A sebanyak 439 KK, Blok B 240 KK, serta Blok C sebanyak 331 KK. “Dari jumlah itu tercatat 1.455 KK yang mendapatkan jaminan kesehatan dengan rincian 514 KK pemegang kartu Gakin yang dikeluarkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan 941 KK pemegang Jamkesmas yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI,” tambahnya.

Sedangkan untuk permintaan pembentukan RT dan RW, Iqbal mengaku, hingga saat ini masalah tersebut masih dalam pembahasan dan kajian Pemkot Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti ke tingkat provinsi.

“Jika ada titik temu antara pemilik yang sah dengan penghuni bisa saja dibentuk RT dan RW. Dari penelusuran kami, lahan seluas 4,5 hektar itu sebelumnya tidak ada pembayar pajaknya, tapi untuk tahun 2009 ini ternyata ada yang membayar yakni sebesar Rp 100 juta. Kami sedang melakukan penelusuran, apakah PT Kontindo Raya atau bukan yang membayar. Sebab, perusahaan tersebut pada 1998 diputuskan pailit,” tandasnya. (red/*bj)

Terhimpit Ekonomi, Dua Anak di Kandungan Tega Dijual

JAKARTA, MP - Sungguh ironi, dengan dalih terhimpit ekonomi, pasangan suami isteri warga Kampung Beting Remaja, Blok A, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, tega menjual anaknya. Getirnya, bayi tersebut dijual saat masih di dalam kandungan. Namun keduanya mengelak jika telah menjual anaknya. Mereka hanya yakin karena tak akan mampu menghidupi anaknya maka saat lahir langsung diserahkan pada orang lain dan mendapatkan imbalan sejumlah uang.

Informasi yang berhasil dihimpun, pasangan Haris Rifana dan Dini Yulianti, keduanya berprofesi sebagai pengamen keliling, mengaku merelakan dua dari enam anaknya diserahkan kepada orang lain, pada tahun 1995 dan 2000 silam. "Kami butuh uang dan mereka punya uang yang kebetulan belum punya keturunan. Jadi mereka yang ngurus anak-anak kami, apa itu salah," ujar Dini saat ditemui di rumahnya di Kampung Beting Remaja, Blok A, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin (15/2).

Haris dan Dini hanya meminta dibayarkan ongkos persalinan antara Rp 500 ribu dan Rp 1 juta. Putri kedua diambil oleh seorang keturunan Tionghoa asal Bandung, sedangkan yang ke empat diambil oleh orang asal Surabaya. "Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, sampai saat ini kedua orang itu nggak pernah bawa anak-anak untuk ketemu saya. Padahal saya ibu kandungnya," ujar Dini sambil meneteskan air mata.

Meski sudah lama ‘menjual’ anaknya, Dini maupun Haris mengaku menyesal melakukan hal itu. Namun karena terdesak ekonomi untuk biaya persalinan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. "Saat itu kami benar-benar terpaksa karena sudah tidak ada uang lagi untuk persalinan," tukas Haris.

Pasangan suami isteri ini menikah pada 1992 silam dan mereka langsung berpisah dari keluarga besarnya masing-masing. Kabarnya pernikahan mereka tidak direstui oleh kedua orangtuanya. Saat ini, mereka sepertinya sudah tidak diakui oleh keluarganya. “Baik keluarga saya maupun keluarga istri, tidak ada yang mau mengakui kami, sebab kami miskin," kata haris lagi.

Selanjutnya ia menyebutkan bahwa sejak putra pertama lahir, ia kerap diserang sakit kepala yang teramat sakit, meriang dan suka muntah. Diduga ia sering terkena vertigo atau sakit kepala di bagian sebelah. Karena tidak memiliki uang maka penyakitnya itu hanya dirasakan saja, tanpa diobati.

Saat ini, keduanya tinggal dengan ke empat anaknya, yang masing-masing bernama Rahmat Hidayat (16), Sarah Amelia (12), Latif Fadilah (6), dan Tiara Adinda (4). Keduanya berjanji untuk membesarkan anak-anaknya, walau hidup dalam kemiskinan. Kini anak suluhnya, rahmat, telah duduk di bangku kelas tiga SMP. Namun biaya sekolahnya sering nunggak lantaran tak ada uang. Bahkan saat ini biaya SPP nunggak hingga lima bulan.

Ironisnya, saat ini Dini tengah hamil delapan bulan dan masih berencana untuk menjual anaknya untuk ketiga kalinya. Dalihnya sama seperti sebelumnya, yakni karena tak memiliki uang untuk biaya persalinan. Padahal, sebelumnya ia berjanji tidak akan menjual lagi anaknya. Anak yang dikandungnya sekarang ini merupakan anak ke tujuh. Ia menawarkan janinnya itu pada setiap orang, terutama yang membutuhkan anak, seharga RP 550 ribu hingga Rp 1 juta. "Saya melakukan ini, karena sudah tidak punya uang sama sekali," katanya.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama Penggugat Kampung Beting, Ricardo Hutahaean menyebutkan, berdasarkan data yang diperoleh sejak 1990 hingga 2010 sedikitnya ada 25 kasus penjualan anak di Kampung Beting Remaja. "Motifnya karena kemiskinan, mereka tidak punya biaya persalinan. Namun biaya persalinan itulah yang akhirnya menjadi modus untuk jual beli anak," kata Ricardo, Senin (15/2).

Sementara, mendengar adanya informasi tentang jual beli anak, sedikitnya lima lima petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara, langsung mendatangi kediaman pasangan suami isteri itu. "Kami datang untuk menggali informasi soal kabar penjualan anak yang muncul di media," kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Utara, Ajun Komisaris Polisi, Sri Pamujiningsih di rumah Haris di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara.

Pengumpulan informasi dilakukan dengan mewawancarai sejumlah tetangga Dini. Seperti kepada Atun, salah satu tetangga Dini, didapati informasi bahwa sejauh ini wanita berusia 24 tahun yang hamil delapan bulan ini baru sebatas menawarkan. Sehingga petugas belum menemukan perbuatan penjualan anak. Dengan begitu, Dini belum diperiksa di kantor polisi. "Kami tidak bisa menindak," ujar Sri.(red/*bj)

Jatah Raskin Tak Layak, Warga Jadi Korban

JAKARTA, MP - Malang benar warga miskin di wilayah Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasalnya mereka yang didata mendapatkan jatah beras keluaga miskin (raskin), bulan ini mendapat jatah beras yang jauh dari layak, bahkan beras tersebut hanya layak dikonsumsi oleh hewan ternak.

Saat wartawan menyambangi Kelurahan Warakas, beberapa orang aparat kelurahan sedang membagikan raskin kepada warga dengan jatah sebanyak 13 Kg/keluarga. Dan berdasarkan pantauan langsung terlihat mutu beras tersebut yang jauh berbeda dengan mutu beras sebelumnya.

Marni (40), warga Warkas yang ditemui ketika pengambilan jatah raskin mengungkapkan kekecewaannya saat melihat mutu yang dibagikan, "Dari pada beli di pasar harganya bisa mencapai 5000, ga apa-apa lah meski berasnya berkualitas rendahan," ungkapnya.

Mestinya pihak Kelurahan melihat dulu mutu dan kualitas beras yang dikirim dari Perum Bulog, bisa menolak jangan langsung diterima "Apa karna kami warga miskin, hingga diberikan beras yang jelek," ucapnya.

Dari keterangan Wakil Lurah Warakas, Mulyadi terdapat sekitar 1022 KK warga Warakas yang mendapat jatah raskin dan diambil langsung di Kantor Kelurahan dengan harga RP.1600/Kg.

Di akui Mulyadi, raskin kali ini merupakan jatah untuk bulan Januari dan melihat kualitas beras, mutunya memang jauh dari yang biasa di kirim oleh Bulog. "Kami sudah melaporkan hal ini ke pihak Bulog, namun karna beras itu sudah di distribusikan ke penerima raskin, mereka berjanji untuk jatah bulan Februari akan lebih diperhatikan mutu dan kwalitasnya," ujarnya.

Ditambahkannya, untuk jatah bulan Januari ada penurunan jatah raskin, yang biasanya warga menerima 15 Kg/KK namun kali ini hanya di jatah 13 Kg/KK, "Tidak ada keterangan yang jelas dari pihak Bulog ke kelurahan terkait adanya pengurangan jatah itu," ucap Mulyadi.(eko)

Hujan Deras, Warga Nekad Serbu Layanan KTP Keliling

JAKARTA, MP - Walau hujan deras, warga RW 08 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dan RW 01 Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, tetap antusias mendatangi loket layanan KTP keliling. Mereka tak ingin menyi-nyiakan kesempatan emas itu untuk mendapatkan KTP baru maupun hasil perpanjangan. Selain lokasinya dekat dengan rumah, tenaga maupun biaya transportasi pun dapat dihemat.

Di Tugu Utara, Koja, sedikitnya 78 warga dapat menikmati layanan KTP keliling, sedangkan di Palmeriam, tercatat ada 93 warga. Warga rela antri di bawah guyuran hujan demi mendapatkan layanan KTP. Sebab bagi mereka, kesempatan emas ini jarang sekali terjadi. Jika mengurus ke kantor kelurahan maka banyak kendala yang dihadapi, mulai dari waktu, tenaga, hingga transportasi. Belum lagi jika berhadapan dengan calo. Maklum, sebagian besar warga di kawasan tersebut adalah buruh pabrik, yang setiap harinya disibukkan dengan pekerjaannya di kawasan berikat nusantara (KBN) Marunda maupun di Pelabuhan Tanjungpriok.

“Untungnya wilayah kami juga disambangi pelayanan KTP Keliling. Sebab, kalau mengurus KTP ke kantor kelurahan kan harus jam kerja. Padahal, kami juga masuk kerja dan tak bisa bolos, kalau tidak uang makan dan transport bisa dipotong,” kata Suryani, karyawan PT. Stargus di KBN Marunda, saat ditemui saat usai memperpanjang KTP di loket layanan KTP keliling, Sabtu (13/2) kemarin.

Hal senada diungkapkan Lidyawati, satu warga Komplek Usaha Karya RT 02/08, Tugu Utara, Koja. Ia mengaku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Begitu mendengar ada program KTP keliling, ia langsung bergegas menuju Sekretariat RW di dekat rumahnya. “Kesempatan ini tentu tak boleh disia-siakan. Kalau minggu depan kan belum tentu ada lagi di komplek ini,” ujarnya.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, Lukman Tahir mengungkapkan, pelayanan KTP keliling ini merupakan program Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan kepada warga yang ingin memperpanjang masa berlaku KTP-nya. Program ini digelar setiap hari Sabtu yang dijadwalkan secara bergantian ke 31 kelurahaan di Jakarta Utara. “Jadi warga yang tidak sempat datang ke kantor kelurahan bisa memanfaatkan fasilitas layanan ini,” jelas Lukman.

Kasudin Dukcapil Jakarta TImur, Edison Sianturi menjelaskan bahwa pelayanan KTP keliling itu ditujukan untuk para Manula, dengan cara mendekatkan diri ke lingkungan warga. Namun tidak menutup kemungkinan bagi warga lainnya yang ingin memperpanjang KTP dan ini akan terus dilancarkan setiap pekan di setiap kelurahan yang ada di Jaktim.

"Pelayanan KTP ini sengaja digelar di tengah-tengah masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam mengurus perpanjangan KTP. Kita juga melayani kepengurusan KTP seumur hidup untuk para Manula. Supaya seluruh warga yang tinggal di DKI Jakarta bisa memiliki KTP DKI Jakarta," ujarnya.

Menurutnya, penempatan lokasi KTP keliling ini dilakukan berdasarkan skala prioritas yaitu daerah yang banyak dihuni kaum Manula. Edison mengaku puas melihat antusias warga Palmeriam yang datang ke lokasi meskipun kawasan tersebut sedang diguyur hujan. Apalagi jumlah warga yang datang mencapai 93 orang. Padahal pada hari biasa, petugas hanya melayani 10 – 20 orang.

Lurah Palmeriam, Suherman mengatakan, kantornya setiap hari hanya didatani warga 10 – 20 orang yang mau mengurus KTP. Tapi pelayanan dalam KTP keliling ini malah sudah mencapai 93 orang," tandasnya.

Sejatinya, jadwal lokasi pelayanan KTP keliling sudah ditetapkan jauh-jauh hari. Sehingga bagi warga yang ingin mengetahui di mana lokasi selanjutnya pada Sabtu depan bisa mengakses ke http://www.kependudukancapil.go.id. “Di situs tersebut, warga bisa mengetahui kapan wilayahnya masuk dalam jadwal kunjungan pelayanan KTP keliling,” katanya. (red/*bj)

Kawasan Muara Baru Diterpa Rob Setinggi 197 Centimeter

JAKARTA, MP - Jika warga bantaran kali Ciliwung saat ini tengah dilanda banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat maka warga Muarabaru, Penjaringan, Jakarta Utara, diterpa rob. Ketinggian genangan akibat rob mencapai 197 centimeter, sedikit di atas angka normal 170 centimeter. Dikhawatirkan pada sore hingga malam nanti, ketinggian genangan ini akan diperparah dengan datangnya banjir kiriman dari Bogor. Rob saat ini terjadi di RW 17 Muarabaru dan di Jl Lodan serta Jl RE Martadhinata.

Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara, Irvan Amtha, menyebutkan bahwa saat ini beberapa wilayah masih tergolong aman dari hantaman banjir akibat hujan yang mengguyur Jakarta sejak tadi malam. "Sampai jam 10.00, ketinggian air di Pintu Air Manggarai 750 centimeter, statusnya masih siaga tiga," katanya, Sabtu (13/2).

Diprediksi, aliran air tersebut akan sampai ke laut pada pukul 17.00 - 18.00 nanti. Ia juga berharap, banjir kiriman Bogor ini tidak memperparah genangan rob yang menimpa pemukiman warga di Muarabaru. "Curah hujan memang tinggi, tetapi durasinya kemungkinan tidak lama. Selain itu, ketinggian air di Kanal Banjir Barat masih aman, karena belum sampai mengan ke atap turap," tambahnya.

Irvan juga mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk siaga di empat pintu air yang ada di sepanjang Kali Angke, Penjaringan. Kali itu merupakan terusan dari Kali Ciliwung yang menuju ke laut.

Lurah Penjaringan, Ali Mudasir mengatakan, genangan rob masih dikatakan normal seperti biasa. Tak ada genangan rob yang mengkhawatirkan, namun demikian pihaknya terus melakukan pemantauan di wilayah Muara Baru dan Muara Angke.

"Saat ini kondisinya masih aman. Belum ada ketinggian air pasang yang mengkhawatirkan. Sebab ketinggian air masih sebatas betis orang dewasa di Jl Muara Baru menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI)," katanya.(red/*bj)

Akhir Februari, Pemukiman Liar di Karanganyar Ditertibkan

JAKARTA, MP - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, akhir Februari mendatang akan menertibkan hunian liar di RT 16 RW 04 kawasan Kampung Karanganyar, Semper Barat, Cilincing. Sejatinya, penertiban ini akan dilakukan akhir Januari lalu namun ditunda. Sebab, kondisi di lapangan banyak terdapat objek vital seperti SPBU dan gudang perbekalan TNI-AD.

Sejak tahun 1973 silam, warga menempati lahan seluas dua hektar yang diklaim sebagai milik Makbul. Jumlah rumah di kawasan tersebut saat ini mencapai 80-an unit. Seluruhnya dipastikan tak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahkan para penghuni liar itu sudah diputus bersalah dan terbukti tidak memiliki dokumen yang benar melalui putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) No. 193/6/2008/ PTUN JKT. Dalam putusan tersebut dikatakan bahwa Makbul Cs sebagai pemilik sah lahan.

"Rencana penertiban terhadap rumah-rumah liar di Kampung Karanganyar ini sudah dua kali gagal dilakukan. Kami tak mau rencana itu kembali gagal. Karena itu harus dilakukan secara matang," kata Atma Sanjaya, Wakil Walikota Jakarta Utara, Kamis (11/2). Pastinya penertiban akan dilakukan karena sudah ada payung hukumnya, yakni putusan PTUN DKI Jakarta. Bahkan surat perintah bongkar dari walikota Jakarta Utara pun sudah ada sejak November 2009 lalu.

Agar pelaksanaan penertiban berjalan lancar, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara dan Komando Distrik Militer 0502. "Sebab, selain berada di pinggir jalan yang padat kendaraan, lahan itu berdekatan dengan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan gudang pangkalan peralatan TNI-AD," katanya.

Atma juga belum bisa memastikan mengenai pemberian uang kerohiman bagi sekitar 100 kepala keluarga yang ada di lokasi tersebut, Ia hanya mengimbau pemilik tanah agar menyediakan uang tersebut sebagai bantuan. Saat ini, pemilik tanah sedang menegosiasikan kembali soal uang kerohiman itu. "Meski sebelumnya para penghuni sempat menolak pemberian uang kerohiman sebesar Rp 5 juta," ujar Atma. (red/*bj)

Imlek, Sea World Targetkan 10 Ribu Pengunjung

JAKARTA, MP - Untuk memeriahkan perayaan Imlek 2561, PT Sea World Indonesia (SWI) akan menggelar berbagai event menarik bagi ribuan pengunjungnya. Karena perayaan Imlek kali ini bertepatan dengan valentine Day atau hari kasih sayang, maka pihak SWI mengambil tajuk kegiatan `The Power Of Love`. Ditargetkan jumlah pengunjung akan mencapai 10 ribu orang. Angka tersebut meningkat dibanding jumlah kunjungan pada tahun 2009 yang hanya mencapai 7.000 pengunjung.

Berbagai acara yang akan disuguhkan antara lain aktraksi barongsai dan liong di dalam akuarium. Selain itu ada pertunjukan Puppet Show. "Sudah menjadi tradisi setiap tahun, Sea World Indonesia selalu memperingati Imlek dengan berbagai pertunjukan menarik. Apalagi Untuk tahun ini, Sea World Indonesia akan menggabungkan Imlek dengan Valentine,’ kata Sonny W Widjanarko, Direktur Utama PT Sea World Indonesia, Kamis (11/2).

Ia juga menyebutkan, target 10 ribu pengunjung ini akan diraih dalam dua hari, saat perayaan imlek, yakni dari tanggal 13-14 Februari 2010 mendatang. Pihaknya optimis jika target itu bisa dicapai. Sebab momen kali ini bertepatan dengan hari kasih sayang. Ditambah lagi acara yang disuguhkan cukup menarik.

Dalam rangkaian acara menjelang Imlek dan Valentine Day, pengunjung disuguhkan pagelaran aktraksi barongsai dan Liong di dalam akuarium selama 8 hari setiap pukul 13.00. Termasuk pada perayaan Cap Go Meh atau setelah 15 hari tahun baru Imlek, pada jam yang sama juga akan disuguhkan. Bahkan pagelaran Puppet Show di akuarium juga akan dimasukkan dalam Rekor MURI ke-23 pada tanggal 14 Februari 2010 mendatang.

Tak kalah menarik, Sea World Indonesia juga bagi-bagi angpao pada 13–14 Februari 2010, bersama kehadiran dewa angpao, kolam angpao, dan rejeki pohon angpao. Termasuk ada rumah ramalan bagi para pengunjung. "Nanti Pengunjung SWI bisa mengadu keberuntungan dengan mengambil angpao dari kolam angpao dan dewa angpao. Dalam angpao itu berisi berupa uang, voucher, souvenir, dan berbagai kejutan lainnya," papar Sonny.

Pengunjung juga bisa melihat keberuntungannya pada tahun macan logam ini dengan mampir di rumah ramalan yang diasuh Suhu Tom Suhalim. Untuk menambah suasana Imlek sekaligus Valentine lebih meriah, seluruh arena Sea World dihiasi tirai bambu dengan berbagai ornamen, mulai dari lampion maupun pernak pernik lainnya, termasuk patung Macan Logam.

Saat perayaan imlek tersebut, Sea World Indonesia mematok harga tiket masuk Rp 60 ribu, dari sebelumnya Rp 50 ribu. Namun demikian tak berarti Sea World Indonesia tak peduli dengan golongan masyarakat tidak mampu. Sebab, pada momen Imlek ini, pihaknya juga mengundang seluruh yayasan yatim piatu maupun kordinator anak jalanan untuk datang ke Sea World Indonesia secara gratis. "Kalau ada yayasan panti asuhan, yatim piatu, anak jalanan, silakan datang. Kami tidak akan kenakan charge alias gratis. Untuk momen Imlek ini sudah ada lima yayasan yang akan mengajak anak-anak asuhnya," tandas Sonny. (red/*bj)

Sambut Imlek, Ancol Suguhkan Parade Barongsai

JAKARTA, MP - Menyambut Imlek yang jatuh pada tanggal 14 Februari mendatang, PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengelola pusat rekreasi pantai Ancol akan memanjakan pengunjungnya dengan sajian pagelaran parade barongsai, pertunjukan parodi singa laut, dan atraksi lumba-lumba.

Humas Corporate Plan PT Pembangunan Ancol mengatakan, untuk tahun ini, perayaan Imek tepat bersamaan dengan valentine day atau hari kasih sayang. Sehingga, acara yang disuguhkan pun selain bernuansa Imlek tentunya juga berwarna kisah romantis yang penuh dengan pesan kasih sayang. “Rangkaian acara spesial akan digelar pada tanggal 13 sampai dengan 14 Februari 2010. Dan diharapkan bisa membantu warga Jakarta dalam mengisi liburan Imlek nanti,” ujar Nicke.

Ia menjelaskan, acara spesial menjelang perayan Imlek digelar di wahana Gelanggang Samudera dengan menampilkan Parodi Kisah Cinta Putri Ginseng dan Pangeran Haishe. “Tak hanya itu, para pengunjung Ancol juga akan dihibur dengan atraksi barongsai bermain bersama lumba-lumba,” katanya. Kedua pertunjukan tersebut dapat disaksikan di Pentas Lumba-lumba pada pertunjukan pertama pukul 10.45 hingga pertunjukan kedua pukul 13.30.

Selain itu, sambungnya, pengunjung Ancol juga akan disambut aktraksi parade sembilan barongsai dan liong di halaman pintu gerbang Gelanggang Samudera, Pantai Bende, Pantai Indah, Dunia Fantasi, dan Atlantis Water Adventure. Sedangkan untuk acara pamungkas adalah pagelaran Parodi Singa Laut dengan melakonkan kisah Pangeran Haishe yang jatuh cinta pada seorang Putri bernama Putri Ginseng.

Nicke menuturkan, dalam parodi itu, Putri Gingseng memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sang Pangeran jika cintanya ingin diterima oleh sang Putri. “Peran Putri Gingseng dalam pertunjukan ini, dimainkan oleh Singa Laut Cindy sedangkan Pangeran Haishe dimainkan oleh Singa Laut Andre dengan trainer Darmanto dan trainer Supriyatman yang berperan sebagai ajudan putri dan pangeran,” jelasnya.

Sedangkan untuk pertunjukan lumba-lumba akan menampilkan atraksi barongsai yang bermain seluncur di kolam pertunjukan, dimana barongsai nantinya akan menari di tengah kolam bersama 2 ekor lumba-lumba yang akan meloncati barongsai tersebut. “Semuanya disuguhkan untuk memanjakan warga Jakarta saat mengisi liburan pada momen Imlek sekaligus valentine. Tentunya, segala ornamen Imlek dan valentine sudah seminggu ini menghiasi arena Ancol,” tandasnya.(red/*bj)

Bulan Dana PMI Jakut Capai Rp2,1 Miliar

JAKARTA, MP - Pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara naik 27,72 persen bila dibandingkan pada tahun lalu. Bila tahun lalu penggalangan dana PMI mencapai Rp1,7 miliar. Tahun ini mencapai Rp2,1 miliar. Kenaikan mencapai Rp400 juta.

Namun sesungguhnya pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara 2009 tidak mencapai target. Dari target sebesar Rp2,9 miliar, dan yang terkumpul hanya sebesar Rp2,1 miliar diperoleh dari penjualan kupon yang dikoordinir 175 pos. Hal ini memperbaiki posisi Jakut menjadi urutan keempat di DKI Jakarta setelah tahun lalu menduduki peringkat kelima.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, saat menggelar penutupan bulan dana PMI di Kantor Walikota, Rabu (10/2), mengucapkan rasa terimakasih kepada para penyumbang dana PMI. “Peringkat PMI Jakarta Utara sebagai penyumbang keempat terbesar dari lima wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. saya berharap perolehan dana tersebut bakal terus meningkat pada tahun berikutnya. Sebab masih banyak potensi yang belum tergali secara maksimal,” kata Bambang.

Bambang menegaskan, dana yang telah terkumpul itu akan digunakan untuk misi kemanusiaan, seperti penanggunlangan bencana kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Warga dan para pengumpul dana, tidak perlu khawatir jika dana yang terkumpul itu akan disalahgunakan. Sebab dana tersebut selalu diaudit oleh tim independen,” tandasnya.

Sementara Ketua PMI Jakarta, Rini Sutiyoso, yang hadir dalam acara penutupan tersebut mengaku bangga dengan meningkatnya perolehan bulan dana PMI Jakarta Utara. Pihaknya berharap agar perolehan itu semakin meningkat pada tahun selanjutnya. “MaSih banyak potensi yang belum tergali di Jakarta Utara. Sehingga perolehannya harus meningkat dari tahun ke tahun.. Saya percaya PMI Jakut mampu mewujudkan keinginan itu,” kata Rini.

Kepala Markas PMI Jakarta Utara, Dasril, mengatakan, hasil pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara 2009 ini digunakan untuk misi kemanusiaan. Seperti penanggulangan bencana banjir, kebakaran, pelatihan petugas,PMR, dan lainnya. “Kami berharap dukungan pemerintah dan kalangan usaha agar pada 2010 ini, gerakan pengumpulan bulan dana PMI Jakarta Utara meningkat,” kata Dasril.

Dalam kesempatan itu PMI Jakarta Utara memberikan kenang-kenangan dan penyerahan piagam secara simbolis kepada PT Pembangunan Jaya Ancol yang merupakan pengumpul dana PMI terbanyak sebesar Rp790 juta. Selanjutnya Sudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakut Rp 300 juta, Kelurahan Pademangan Barat Rp13 juta, SD Cicilia Pademangan Rp1.5 juta, SMPN 95 Sungai Bambu Rp2.6 juta dan SMK 5 BPK Penabur Kelapa Gading Rp 2.2 juta. (kos/eko)

Pantai Publik Marunda Bakal Digusur Jadi KEK

JAKARTA, MP - Pemerintah DKI Jakarta mengisyaratkan akan menggusur pantai publik Marunda, Jakarta Utara. Kemungkinan penggusuran terkait dengan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di sepanjang pantai Marunda.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menggambarkan rencana terhadap pantai Marunda yang desainnya masih diproses ini, dengan mengumpamakan pelabuhan di Jepang.

"Jepang itu memiliki pelabuhan di sepanjang pantai. Isinya cuma dermaga, kapal, dan gudang," kata Prijanto usai bertemu Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (9/2).

Pembangunan itu, ia melanjutkan, akan dilakukan beriringan dengan memikirkan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Misalnya, dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja di pelabuhan.

Dengan demikian Kawasan Ekonomi Khusus berpotensi memberikan masyarakat penghidupan lebih layak ketimbang hanya menjadi nelayan. "Nelayan yang hidup susah bisa lebih baik kalau punya pekerjaan dengan penghasilan tetap," ujarnya.

Meski begitu, ia enggan memastikan kemungkinan dan waktu penggusuran pantai publik tersebut. Alasannya, desain pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus masih dalam proses. "Jadi saya belum bisa ngomong pastinya seperti apa," kata Prijanto.

Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengatakan pengkajian desain Kawasan Ekonomi Khusus di pantai Marunda melibatkan ahli-ahli dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. "Saat ini mereka sedang mengkaji tata ruangnya," ujar Bambang.

Hanya, kata Bambang, pelaksanaan pembangunan tersebut akan menunggu penyusunan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus rampung.(red/*tif)

Tiga Pasien Jamkesmas di RSUD Koja Dipaksa Beli Obat

JAKARTA, MP - Memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sepertinya tidak menjamin setiap pasien bisa berobat gratis di RSUD Koja, Jakarta Utara. Hal itulah yang dialami tiga pasien kurang mampu saat berobat di rumah sakit tersebut.

Ujang Efendi (56 ), satu dari tiga pasien yang mengalami nasib naas itu, kini tidak berani kembali berobat ke RSUD Koja. Sebab ia dipaksa menebus obat untuk penyakit jantungnya seharga Rp 150 ribu di apotek yang berada di luar rumah sakit. Padahal, ia telah memiliki kartu Jamkesmas dan surat pengantar dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

"Sebenarnya, saya masih harus berobat. Tapi mau gimana lagi katanya pemerintah mau membantu masyarakat tidak mampu. Namun nyatanya, saya tetap harus membeli obat dengan harga segitu," kata Ujang yang hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya di rumah kontrakannya di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara, Selasa (9/2). Saat terakhir berobat ke dokter spesialis jantung RSUD Koja pada Desember 2009 silam, kakek tiga cucu yang bekerja sebagai tukang sapu di sebuah depo kontainer, hanya diberi resep untuk lima hari.

“Saya telah membeli obat seperti yang tertulis di resep itu, namun tidak ada perubahan. Kadang kala saya mengalami sakit di bagian dada. Sehingga saya kembali berobat satu bulan kemudian,” katanya. Namun penyakitnya itu tak kunjung sembuh. Bahkan kaki kanannya mengalami pembengkakan sehingga aktivitasnya terganggu.

Sulasmi (53), istri Ujang, ikut mengeluhkan soal mahalnya obat yang harus ditebus ke dokter yang memeriksa suaminya. "Dokter malah menyuruh suami saya berobat ke puskesmas," ujar tukang mencuci pakaian berpenghasilan Rp 200 ribu per bulan ini.

Saat membawa suaminya ke puskesmas dengan harapan mendapatkan obat jantung gratis, Sulasmi justru dimarahi dokter di puskesmas. "Kalau penyakit jantung, di sini tidak tersedia obatnya," katanya, menirukan ucapan dokter puskesmas.

Nasib serupa juga dialami pasien penyakit jantung bernama Tohar Situmorang (46) dan Rusti (66). Bapak tiga anak dan janda ini dipaksa menebus empat macam obat di apotek yang berada di luar RSUD Koja. "Harga empat macam obat tersebut bisa mencapai Rp 120 ribu per hari," ujar Tohar.

Keduanya juga pernah menyampaikan keluhan kepada dokter jantung yang memeriksanya, sekaligus memohon agar diberikan resep untuk satu bulan. Namun dokter tersebut mengatakan hal itu tidak bisa. Bahkan keduanya diminta oleh dokter tersebut ke puskesmas, seperti dialami Ujang sebelumnya. Akibat ulah dokter yang belum diketahui identitasnya itu, mereka kini enggan berobat ke RSUD Koja. Alasannya karena trauma dimarahi.

Ketua Tim Pelaksana Jamkesmas Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri, mengatakan, tindakan RSUD Koja tersebut tidak dibenarkan. "Pemegang Kartu Jamkesmas tidak boleh mengeluarkan uang sepeserpun untuk berobat dan membeli obat. Semua biaya sudah dijamin pemerintah," kata Usman, saat dihubungi melalui telepon.

Juru bicara RSUD Koja, Caroline Kawinda, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. "Wah, saya belum dengar informasi itu. Nanti akan saya cek," ujar Caroline melalui pesan singkatnya. Ironisnya, Caroline malah meminta data-data ketiga pasien tersebut. Ia akan mencari rekam medisnya. (red/*bj)

Proyek KBT Memasuki Tahap Trase Kering

JAKARTA, MP - Setelah selesai pada tahap trase basah, pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) memasuki trase kering. Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membebaskan 173 bidang tanah pada trase kering Kanal Banjir Timur.

Program penyediaan lahan dengan membebaskan tanah ini, ditargetkan akan rampung pada pertengahan tahun 2010. "Ini merupakan proses lanjutan penyelesaian pembangunan Kanal Banjir
Timur," ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, usai menemui Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (9/2).

Pemerintah tidak menemui hambatan pada pembebasan tanah yang berstatus fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), seperti kali dan jalan kecil.

Sedikitnya 26 bidang diantaranya merupakan aset Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, yang menjadi fasos dan fasum.

Namun sekitar 23 bidang kemungkinan akan dikonsinyasikan, karena berstatus tanah sengketa. Sebayak 20 bidang berada di Marunda dan tiga bidang di Rorotan.

Proses pembebasan pada bidang tersebut sudah sampai di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta untuk diteliti. Selanjutnya, akan diberkas oleh Biro Hukum DKI Jakarta agar bisa langsung diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Nanti Pengadilan Negeri yang akan memutuskan kepemilikannya," kata dia.

Sisanya sebanyak 124 bidang akan segera dibebaskan dengan target penyelesaian sekitar Juli 2010. Sebanyak 78 bidang berada di Marunda, dan 46 bidang di Rorotan.

Sedangkan persoalan pembebasan bidang pada trase basah, Prijanto melanjutkan, sudah rampung seluruhnya. Termasuk pada bidang-bidang yang dikonsinyasi, pembayarannya telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara."Jadi intinya semua sudah dibayar negara," ujarnya. (red/*vc)

30 Satgas Wisata Pesisir Dikukuhkan

JAKARTA, MP - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, terus berupaya untuk mempromosikan 12 destinasi wisata pesisir. Bahkan agar gaungnya terus melambung tinggi, jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan masyarakat, dirangsang untuk mengunjungi kawasan destinasi. Selain itu juga membentuk Satgas Wisata Pesisir dengan anggota 30 orang. Tugasnya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang obyek-obyek yang ada di kawasan tersebut.

Unsur Satgas Wisata Pesisir ini berasal dari pemuda Karangtaruna, dewan kelurahan, tim penggerak (TP) PKK, pengurus RT/RW, dan tokoh masyarakat. Seluruh anggota satgas ini setiap harinya akan siaga di beberapa titik obyek yang merupakan bagian dari 12 destinasi wisata pesisir, khususnya yang ada di kawasan Kecamatan Penjaringan. Sebab 30 anggota satgas ini seluruhnya berasal dari Penjaringan. Mereka dikukuhkan menjadi satgas oleh Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, di aula kecamatan setempat.

“Saya menyambut baik prakarsa seluruh elemen masyarakat Penjaringan yang bersedia meluangkan waktunya mengunjungi 12 destinasi wisata pesisir, yang menjadi kebanggaan warga Jakarta Utara. Saya juga bangga dengan kepedulian masyarakat yang membentuk Satgas Wisata Pesisir untuk membantu mempromosikan wisata pesisir, ” ujar Bambang.

Dibentuknya satgas ini diharapkan dapat membantu memberikan pencerahan dalam mempromosikan wisata pesisir ke masyarakat luas. Tentunya dengan mengedepankan pola 3S yaitu salam, sapa, dan senyum. Dengan begitu maka pengunjung akan merasakan nyaman dan tentram.

Di Kecamatan Penjaringan, saat ini terdapat beberapa obyek berpotensi yang masuk dalam bagian destinasi wisata pesisir. Misalnya, Taman Suaka Margasatwa Muaraangke, Sentra Perikanan Muaraangke, kawasan kuno Sundakelapa dan kampung Luarbatang dengan Masjid Luarbatang, serta Makam Keramat Luar Batang. “Nanti para Satgas Wisata Pesisir ini bisa juga berada di titik-titik obyek wisata tersebut untuk memberikan informasi pada pengunjung wisata. Mereka juga dapat kreatif mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung optimalisasi wisata pesisir,” katanya.

Bahkan dalam waktu dekat ini, Pemkot Administrasi Jakarta Utara akan membuat kaos khusus yang menjadi ikon kunjungan wisata pesisir dengan label ‘Pitungan’. Kaos ini akan menjadi souvenir di 12 destinasi wisata pesisir. “Kalau di Yogyakarta ada kaos souvenir Dagadu dan di Bali ada Jogger. Nah di Jakarta Utara, untuk wisata pesisir ada kaos ‘Pitungan’. Yang artinya dalam bahasa bali musyawarah dan kalau di Jakarta artinya perhitungan,” ungkap Bambang.

Akiong, salah satu anggota Satgas Wisata Pesisir mengungkapkan, masyarakat Penjaringan siap membantu mempromosikan destinasi jalur wisata pesisir. Apalagi, jalur wisata pesisir merupakan program Pemkot Administrasi Jakarta Utara yang dicanangkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo pada 26 Juli 2009 sebagai Etalase Kota Wisata.

"Masyarakat Penjaringan sangat mendukung program tersebut. Apalagi, di daerah Penjaringan ada kawasan kuliner Muara Karang yang tak kalah dengan Kelapagading. Tentunya bisa saling menguntungkan yaitu dengan adanya program wisata pesisir ini kawasan Kuliner Muara Karang bakal tambah ramai,” ujar pria yang juga Ketua RW 017 Penjaringan ini.

Sekadar diketahui, 12 destinasi wisata pesisir di Jakarta Utara itu meliputi Taman Suaka Margasatwa Muaraangke, Sentra Perikanan Muaraangke, Kawasan Kuno Sundakelapa, Kampung Luarbatang, Sentra Belanja Grosir Pasar Pagi Manggadua, Taman Impian Jaya Ancol, Bahtera Jaya Ancol, Stasiun Tanjungpriok, Jakarta Islamic Centre, Kampung Tugu, Kampung Marunda (rumah si Pitung), serta sentra belanja dan Pusat Jajanan Kuliner Kelapagading. (red/*bj)

KTP Keliling Sambangi Rawabadak Selatan

JAKARTA, MP - Kesibukan dalam pekerjaan terkadang membuat orang lupa akan kewajibannya mengurus perpanjangan KTP. Makanya tak heran, begitu ada pelayanan KTP keliling yang diluncurkan Pemprov DKI setiap hari Sabtu langsung diserbu warga. Seperti pelayanan KTP keliling yang digelar di halaman Kantor Sekretariat RW 04, Jalan W, Pasar Ular Plumpang, Rawabadakselatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (6/2).

Hujan rintik-rintik tidak menyurutkan niat warga untuk mendatangi lokasi pelayanan KTP keliling. Buktinya, sejak layanan dibuka pukul 08.00, ratusan warga langsung berbondong-bondong untuk memperpanjang masa berlaku KTP mereka. Apalagi pelayanan dibatasi hingga pukul 13.00.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, Lukman Tahir, mengungkapkan, pelayanan KTP keliling ini merupakan program Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan kepada warga yang ingin memperpanjang masa berlaku KTP. Sehingga, warga yang tidak sempat mengurus pada hari kerja di kantor kelurahan, bisa mendatangi pelayanan KTP keliling pada hari libur.

“Selama ini, banyak warga yang memiliki KTP kadaluarsa. Namun sebagian dari mereka ada yang tidak sempat datang ke kelurahan pada hari kerja karena sibuk. Kini, mereka bisa memilih pelayanan KTP keliling yang digelar setiap hari Sabtu," kata Lukman.

Layanan KTP keliling ini, kata Lukman, sangat diminati warga. Dan pelayanan KTP Keliling di Jakarta Utara ini memasuki putaran ke-7 sejak diluncurkan 27 Desember 2009. “Dalam kurun waktu itu, pelayanan KTP keliling sudah melayani 942 pemohon yang ingin memperpanjang KTP.

Rinciannya, Kelurahan Kelapagading Barat 99 KTP, Kelurahan Kelapagading Timur 37 KTP, Kelurahan Pegangsaandua 77 KTP, Kelurahan Lagoa 69 KTP, Kelurahan Koja 326 KTP, Kelurahan Rawabadak Utara 224 KTP, dan Kelurahan Rawabadak Selatan 110 KTP.

“Pekan depan, pelayanan KTP keliling akan dilaksanakan di Kelurahan Tuguutara, Koja. Kegiatan KTP keliling berlangsung mulai pukul 08.00-13.00. Dan bagi warga yang ingin mengetahui jadwal lokasi Pelayanan KTP keliling bisa mengakses http://www.kependudukancapil.go.id. Di situs tersebut, warga bisa mengetahui apakah wilayahnya masuk dalam jadwal kunjungan pelayanan KTP keliling,” jelas Lukman lagi.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Franky Mangatas Panjaitan, yang turut mendatangi lokasi pelayanan KTP keliling di Rawabadak Selatan mengungkapkan, pelayanan KTP keliling ini akan terus dilaksanakan setiap hari Sabtu di semua kelurahan di DKI Jakarta. Kegiatan ini juga memberikan pilihan layanan karena urusan kependudukan merupakan kewajiban sebagai warga negara. "KTP keliling ini merupakan program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka memberikan layanan baik langsung ke tengah-tengah warga," kata Franky.

Ke depan, pelayanan KTP keliling ini akan terus ditingkatkan. Bahkan tahun 2010 ini, pihaknya akan menambah armada KTP mobile jika kebutuhan warga semakin meningkat. “Nanti setiap wilayah ada dua armada KTP keliling. Soalnya, antusias warga cukup tinggi memanfaatkan fasilitas layanan ini,” tandas Franky.

Lurah Rawabadak Selatan, M Maibu, menjelaskan, dipilihnya RW 04 sebagai lokasi pelayanan KTP keliling karena wilayah tersebut merupakan pemukiman padat penduduk. Ada 15 RT dengan jumlah penduduk 850 KK. Tercatat dalam layanan KTP kelilingnya ada 110 pemohon yang mengajukan perpanjangan KTP. "Jumlah tersebut sudah melampaui target 100 pemohon. Artinya, pelayanan KTP keliling sangat dibutuhkan masyarakat " ujar Maibu.

Romlah (34), Warga RT 2/4 Rawabadak Selatan, Koja mengaku sangat terbantu dengan pelayanan KTP keliling ini. "Alhamdulillah saya sangat terbantu dengan pelayanan KTP keliling ini. Jadi hari libur bisa dimanfaatkan untuk memperpanjang KTP saya yang sudah habis masa berlakunya, " tuturnya. (red/*bj)

400 Pelajar DKI Tanam 10 Ribu Mangrove di PIK

JAKARTA, MP - Walau bulan Maret mendatang sebagian besar pelajar ibukota akan mengikuti ujian nasional (UN), tak berarti mereka acuh dengan masalah lingkungan. Buktinya di tengah kesibukan mempersipakan UN tersebut, sedikitnya 400 pelajar se-DKI menyempatkan diri menanam 10.000 bibit bakau (mangrove) di kawasan Restorasi Mangrove Hutan Lindung Angke Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (6/2).

Kegiatan yang dilakukan komunitas pendidikan ini dalam rangka ikut peduli menanggulangi fenomena pemanasan global (global warming). Acara ini diawali dengan penanaman mangrove yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto berserta jajarannya. Selanjutnya disusul oleh 400 pelajar perwakilan dari sekolah menengah se-Jakarta.

Tanpa segan-segan, Taufik Yudi Mulyanto memberikan contoh pada para siswa dengan cara turun ke kubangan lumpur di bibir pantai untuk menanam bibit mangrove. Bahkan sebagian lumpur berwarna hitam itu sempat mengotori tubuh dan pakaiannya. “Sebagai pimpinan tidak boleh hanya perintah saja, tapi harus ikut turun mencontohkannya. Jadi biar sama-sama kena lumpur,” seloroh Taufik saat melakukan penanaman mangrove yang diikuti para kepala sekolah, guru, maupun pelajar.

Ia menuturkan, kegiatan penanaman bibit mangrove ini untuk menahan abrasi, menahan instrusi air laut, serta menurunkan kondisi gas CO2 di Atmosfir sekaligus menahan angin dari laut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Luasnya mencapai 25 persen atau 4,5 juta hektar dari luas hutan mangrove di seluruh dunia yang jumlahnya mencapai 18 juta hektar.

Jumlah itu, kata Taufik, setara dengan 3,8 persen dari total luas hutan di Indonesia secara keseluruhan. Dari data statistik itu terlihat bahwa luas hutan mangrove dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 19,8 juta hektar (1980) menjadi 14,7 juta hektar (2000).

Fungsi penting hutan mangrove sebagai pelindung alami efektif untuk menahan erosi pantai, penunjang keseimbangan habitat pantai, menyuplai makanan, bahan obat-obatan dan kayu bakar untuk penduduk sekitar. Ini merupakan salah satu faktor utama dalam fenomena pemanasan global. Sehingga beberapa negara sudah mulai melakukan program konservasi untuk menjaga kelestariannya. Begitu juga kawasan Jakarta Utara yang memiliki kawasan pesisir pantai.

Dengan penanaman mangrove yang dilakukan komunitas pendidikan ini, diharapkan mampu mencegah abrasi maupun luapan air laut pasang atau rob yang belakangan ini kerap menggenangi kawasan pemukiman warga sekitar. “Saya juga berharap jangan cuma menanam tapi harus turut merawatnya. Soalnya, sebelum besar bibit mangrove ini sering dirusak burung jadi perlu dijaga dan dirawat,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, acara menanam mangrove ini tentunya tidak hanya sekadar seremonial saja, namun juga memiliki nilai edukasi yaitu mengajarkan generasi muda, khususnya pelajar untuk mencintai lingkungan dengan menanam mangrove sekaligus merawatnya.

Uniknya, penanaman bibit mangrove ini merupakan hasil pembibitan para siswa-siswi SMAN 41 yang dikomandoi Kepala Sekolah SMAN 41, Salim, sejak April 2009 lalu. “Dengan begitu para pelajar merasa memiliki mangrove tersebut sehingga mereka terpanggil untuk turut menjaga serta merawatnya. Tentunya dengan begitu masalah pemanasan global, abrasi, naupun rob bisa teratasi bersama,” tandas Taufik.

Vence Maria, satu siswi SMAN 75 yang ikut serta dalam kegiatan menanam mangrove tersebut mengaku senang bergabung menjadi salah satu peserta. Dengan begitu, ia menjadi tahu kondisi pantai Jakarta yang saat ini sudah mengalami abrasi karena minimnya hutan mangrove di bibir pantai.

“Saya senang bisa ikut kegiatan ini. selain menambah teman, saya menjadi tahu pentingnya kawasan pantai yang harus dijaga oleh tanaman mangrove agar tak terjadi abrasi maupun rob,” katanya. (red/*bj)