DKI Kucurkan Dana PEMK Rp 4,8 Miliar

JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggulirkan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) secara bergulir sebesar Rp 4,8 miliar. Dana tersebut difungsikan untuk menyukseskan program pemberdayaan dan kesejahtaraan masyarakat. Seluruh dana itu langsung dikucurkan kepada 9 Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang berasal dari tiga wilayah yakni, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Penyerahan dana PEMK itu dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto di kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Jl Perintis Kemerdekaan, Kelapagading, Jakarta Utara, Kamis (27/5).

Ke- 9 KJK yang menerima kucuran dana itu masing-masing adalah 3 KJK dari Jakarta Selatan. Yakni KJK PEMK Petukangan Selatan mendapatkan Rp 500 juta dengan 250 pemanfaat, KJK PEMK Tebet Timur mendapatkan Rp 540 juta dengan 694 pemanfaat, serta KJK PEMK Mampang Prapatan mendapatkan Rp 540 juta dengan 133 pemanfaat.

Kemudian, 5 KJK di Jakarta Timur yang mendapatkan dana masing-masing Rp 540 juta. Yakni KJK PEMK Kampung Tengah dengan 301 pemanfaat, KJK PEMK Cililitan dengan 444 pemanfaat, KJK PEMK Klender dengan 153 pemanfaat, KJK PEMK Rawamangun dengan 180 pemanfaat dan KJK PEMK Makasar dengan 199 pemanfaat. Sedangkan untuk Jakarta Utara hanya ada satu KJK yaitu KJK PEMK Sunter Jaya dengan 250 pemanfaat. Sehingga total dana yang digulirkan sekitar Rp 4,8 miliar dengan total 2.604 pemanfaat.

"Diharapkan program ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu kesejahteraan masyarakat melalui program Koperasi Jasa Keuangan, sesuai dengan misi dan visi Pemprov DKI Jakarta, yakni menjadikan Jakarta aman dan sejahtera buat semua," kata Prijanto.

Selain itu, seluruh jajaran Dinas KUMKMP diharapkan terus memantau pengelolaan dana tersebut sehingga diharapkan menjadi dana pinjaman yang bermanfaat. Prijanto juga meminta agar seluruh jajaran Dinas KUMKMP dalam menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Jangan ada lagi cara-cara tidak baik dengan mempersulit pelayanan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan tambahan di luar gaji," katanya.

Usai menyerahkan dana PEMK, Wagub Prijanto mendapatkan kejutan dari puluhan PNS di lingkungan Dinas KUMKMP. Mereka menyuguhkan kue ulang tahun sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun ke-59 pada orang nomor dua DKI Jakarta ini. Sejumlah pegawai pun langsung bernyanyi “Selamat Ulang Tahun” sambil menyalami Prijanto.

"Saya ucapkan terima kasih atas jamuan kue ulang tahunnya. Ini sangat berharga bagi saya secara pribadi. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua," ujar Prijanto usai meniup lilin dan memotong kue yang diserahkan kepada Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Ade Soeharsono.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Ade Soeharsono, mengungkapkan, dana PEMK 2010 yang sudah digelontorkan sekitar Rp 71,5 miliar dengan 28. 432 pemanfaat. Dana tersebut digulirkan secara bertahap dan pengucuran kali ini merupakan yang keenam. Sayangnya ia tidak menyebutkan total dana yang telah dikucurkan sejak Januari itu. (red/*bj)

Desember, Ancol Produksi Air Bersih

JAKARTA, MP - Bisnis air bersih yang dijalankan dua mitra kerja PDAM Jaya, PT Aetra dan Palyja mulai terancam. Apalagi, pelayanan kedua operator itu masih banyak dikeluhkan masyarakat. Buktinya, beberapa pelanggan besar mulai memproduksi air bersih sendiri. Salah satunya PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA). Rencananya, Ancol akan mulai memproduksi air bersih sendiri Desember mendatang.

PT Pembangunan Jaya Ancol akan memproduksi air bersih dengan proyek instalasi pengolahan air (IPA) atau water treatment plant yang menggunakan teknologi reverse osmosis (RO).

"Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan air bersih di Ancol. Teknologi Reverse Osmosis mampu mengubah air laut menjadi air bersih dan tawar. Saat ini pengerjaan proyek sudah mencapai tahap 40 persen. Insya Allah akhir tahun nanti sudah bisa dioperasikan," kata Kiki Nugroho, General Manager Corporate Plan PT PJA, Rabu (26/5).

Untuk merealisasikan proyek itu, PT PJA mengalokasikan dana sebesar Rp 53 miliar. Untuk tahap awal, IPA dengan menggunakan teknologi RO ini dapat memproduksi air bersih sebanyak 5.000 meter kubik per hari. Dan selanjutnya diharapkan bisa menghasilkan air bersih hingga 10.000 meter kubik per hari.
"Lokasi proyek RO ini ada di belakang Atlantis Water Adventure. Dan kini masih dalam tahap pengerjaan yang ditargetkan Desember 2010 sudah bisa digunakan karena air bersih sangat dibutuhkan di Ancol," ungkapnya.

Saat ini, kata Kiki, kebutuhan air bersih baik untuk tempat rekreasi maupun perumahan di kawasan Ancol mencapai 12.000 meter kubik per hari. Diharapkan dengan pembangunan IPA RO ini, Ancol bisa menekan biaya untuk air bersih. "Saat ini biaya yang dikeluarkan Ancol untuk air bersih memakai tarif industri. Penggunaan teknologi RO ini diharapkan dapat menekan biaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari," kata Kiki.

Sekarang ini, lanjut Kiki, Ancol masih menggunakan air bersih yang disuplai oleh operator air PT Aetra. Dengan terbangunnya IPA RO ini diharapkan bisa membantu Aetra dalam pengadaan air bersih ke masyarakat luas.

Dalam proyek pembangunan IPA RO ini, Ancol bekerja sama dengan konsultan dari Singapura, yakni Singapore Public Utilities Board. Sedangkan untuk proyek pembangunan fisik, akan dikerjakan oleh PT Jaya Teknik Indonesia (JTI) dan PT Arkonin untuk desain bangunannya. IPA ini akan dibangun di lahan seluas 4.000 meter persegi. Sedangkan untuk luas bangunan mencapai 2.000 meter persegi.

"Setelah proyek IPA RO Ancol ini terbangun, air bersih yang diproduksi tidak hanya bisa dinikmati untuk internal Ancol, tapi juga untuk masyarakat Ancol dan sekitarnya," tandas Kiki. (red/*bj)

Korban Kerusuhan Koja Kembali Terima Santunan

JAKARTA, MP - Janji Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan satunan kepada korban kerusuhan di areal makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara Rabu (14/4) silam benar-benar ditepati. Setelah memberikan santunan kepada 57 korban kerusuhan Koja kemarin, kini giliran 31 korban lainnya yang menerima santunan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Santunan diberikan kepada korban kerusuhan insiden Koja dari unsur masyarakat yang difasilitasi H Ahmad Ismail Rawi, sebagai tokoh masyarakat Jakarta Utara bersama Tim Investigasi Palang Merah Indonesia (PMI) di Kantor Yayasan Cahaya Islam di Jalan Cipeucang Raya, Koja, Rabu (26/5).

"Santunan ini sebagai apresiasi dari pemerintah daerah bagi korban kerusuhan. Santunan ini diharapkan dapat mengurangi rasa duka sekaligus untuk biaya berobat. Kami berharap korban yang masih dalam perawatan segera sembuh," kata Dasril, Sekretaris Tim Investigasi PMI Pusat pada acara penyerahan santunan tersebut.

Ia menjelaskan, sebelumnya secara simbolis santunan bagi korban insiden berdarah Koja telah diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, pada Kamis (20/5) lalu. Santunan juga sudah diberikan kepada korban insiden Koja dari unsur Satpol PP dan Kepolisian sebanyak 57 korban di kantor Walikota Jakarta Utara, Selasa (25/5) kemarin.

"Sebenarnya Palang Merah Indonesia (PMI) pusat memberikan referensi jumlah korban penerima santunan ini sebanyak 231 orang. Namun pemberian santunan akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan pemberian santunan ini bisa segera selesai pekan depan, khususnya korban dari unsur masyarakat," ungkapnya.

Secara teknis pihak PMI, sambungnya, secara kontinyu memanggil seluruh korban kerusuhan Koja untuk diberikan santunan sesuai dengan klasifikasi masing-masing korban. Untuk korban meninggal dunia, santunannya sebesar Rp 50 juta, cacat fisik Rp 70 juta, luka berat Rp 15 juta, luka sedang Rp 7,5 juta, dan luka ringan Rp 2,5 juta. Selain itu juga diberikan santunan biaya perjalanan ke rumah sakit (PP) kepada keluarga korban. Dengan rincian korban luka berat Rp 5 juta, luka sedang Rp 2 juta, dan luka ringan Rp 1 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban penderitaan bagi korban maupun keluarganya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tokoh masyarakat Jakarta Utara, H Ahmad Ismail Rawi dalam memfasilitasi Tim Investigasi PMI ketika melakukan pendataan terhadap masyarakat yang menjadi korban insiden Koja. "Kita semua ingin insiden Koja tidak terjadi lagi tahun-tahun akan datang. Dan bagi yang belum menerima santunan saat ini, jangan khawatir semua korban sudah terdata tinggal penyerahaannya saja," ungkapnya.

H Ahmad Ismail Rawi, tokoh masyarakat Jakarta Utara yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap insiden Koja. Dia berharap ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, ia juga menyambut baik tindakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tanggap menyikapi hasil rekomendasi yang dikeluarkan tiga institusi, yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, dan Palang Merah Indonesia.

"Pemberian santunan ini diharapkan bisa meringankan beban para korban insiden Koja, sekaligus momen ini dijadikan islah bagi semua pihak yang terkait peristiwa tersebut. Sehingga ke depan tak ada lagi tuntutan terkait peristiwa tersebut," ujarnya. (red/*bj)

Rawan Ambruk, Pasar Sindang Ditinggal Pedagang

JAKARTA, MP - Sedikitnya 137 pedagang eks Lorong 104, Koja, sepertinya gagal direlokasi ke Pasar Sindang di Jl Sindang Raya, Koja, Jakarta Utara. Hal itu dikarenakan kondisi bangunan Pasar Sindang sudah sangat memprihatinkan dan rawan ambruk. Bahkan sebenarnya pedagang eksisting Pasar Sindang sudah lama meninggalkan pasar tiga lantai tersebut. Ironisnya, PD Pasar Jaya selaku pengelola pasar tradisional itu belum melakukan rehabilitasi terhadap pasar yang dibangun tahun 1989 ini.

"Lihat saja mas, bangunan pasar ini sudah tak layak lagi digunakan. Malah atap plafonnya banyak yang sudah ambruk dan sering bocor saat hujan. Bagaimana mau pindah ke sana kalau kondisinya seperti itu," kata Rizal, pedagang pakaian yang masih tetap menggelar dagangannya di Jalan Lorong 104 ini, Rabu (26/5). Ia mengaku, berdagang di pinggir Jl Lorong 104 harus kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP. Namun demikian, sejak peristiwa kerusuhan makam Mbah Priok pengawasan Satpol PP sedikit mengendur.

"Ya, kami manfaatkan saja situasi ini dengan berdagang di sini mas. Daripada pindah ke Pasar Sindang tapi sepi pembeli," kata pria yang sudah 8 tahun berdagang pakaian ini. Karenanya ia rela membayar mahal demi dapat berjualan di pinggir jalan meskipun sering dikejar petugas Satpol PP.

Hal senada diungkapkan Kencleng, pedagang elektronik yang enggan pindah ke Pasar Sindang. Menurutnya, selain sepi pembeli, kondisi bangunan pasar juga sudah lapuk dan berbahaya. "Banyak atap plafonnya yang ambrol. Sudah tidak ada pembeli, kami takut jadi korban jatuhnya plafon," katanya.

Pantauan di lapangan, kondisi lantai dasar Pasar Sindang bisa menampung 171 kios, 45 konter, dan 35 los. Kemudian di lantai satu ada 114 kios, 74 konter, dan 162 los. Sedangkan di lantai dua sebelumnya digunakan sebagai bioskop. Sayangnya saat ini kondisi bangunan pasar itu sudah hancur dan tak terurus. Saat ini jumlah pedagang yang masih aktif hanya 60 pedagang. Mereka hanya menempati kios di lantai dasar. Sedangkan lantai satu tidak ada pedagang yang berjualan lantaran sudah pindah ke lantai dasar. Di lantai tersebut saat ini sudah bocor semua sehingga tidak layak pakai. Selain itu kondisi di lantai dua yaitu bioskop atapnya juga sudah bocor.

Untuk menarik pedagang eks Lorong 104, pihak pasar melakukan pengecatan pada kios-kios yang sudah ditinggal pedagangnya sejak tahun 1990 lalu itu dengan menghabiskan anggaran Rp 30 juta. Namun masih terkesan kumuh. Ini terlihat di lantai bekas bioskop yang tak terurus seperti kaca jendela pecah, plafon jebol. Ternyata upaya itu pun tak menarik perhatian eks pedagang lorong 104. "Waduh memang pasar ini jelek banget. Sepi penjualnya dan jarang pengunjungnya. Mungkin kalau malam suka dipakai tempat mesum atau tempat nongkrong preman,"kata Engkos warga Sindang, Koja, yang rumahnya berdekatan dengan pasar tersebut.

"Siapa yang mau ke situ. Meskipun pasarnya dicat tetap saja sepi nggak ada pembeli. Mending saya bayar mahal di pinggir jalan tapi masih banyak pembelinya," kata Rinhard pedagang Lorong 104 lainnya.

Manager Area 2 Pasar Jaya, Farouk Saleh, mengatakan, telah membatalkan para pedagang eks Lorong 104 untuk ke Pasar Sindang karena batas waktu telah berakhir sejak 31 Maret 2010 lalu. Rencananya kios-kios yang ada akan ditawarkan kepada pedagang lain.

Saat ini, meskipun ada permintaan dari pedagang eks Lorong 104 untuk pindah ke pasar namun Farouk tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena akan memakan biaya banyak. "Jadi kami hanya bisa melakukan pengecetan ulang dan membersihkan kios. Sedangkan untuk rehab total tidak mungkin karena membutuhkan biaya besar," tandasnya. (red/*bj)

Lima Serikat Pekerja Bersatu, TRUF Dideklarasikan

JAKARTA, MP - Trans Union Federation (TRUF) atau Federasi Lintas Serikat Pekerja, yang terdiri dari 5 serikat pekerja kawasan pelabuhan di Jakarta dan Surabaya, Selasa 25 Mei 2010 sore, dideklarasikan.

Deklarasi yang berlangsung di Terminal Peti Kemas (TPK) Koja Jakarta Utara itu, dihadiri perwakilan dari lima serikat pekerja, masing-masing Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Terminal Peti Kemas Surabaya, Angkutan Pelabuhan Indonesia, dan Rumah Sakit Pelabuhan.

Presidium TRUF, Hazris Malsyah kepada wartawan mengatakan, jumlah anggotanya saat ini mencapai 7.500 orang. Organisasi ini dipelopori oleh pekerja transport yang menginginkan serikat pekerja yang profesional, ideologis dan militan.

”Kami sangat membutuhkan organisasi yang mampu menciptakan hubungan sejajar antara pekerja dan pengusaha,” jelasnya.

Langkah awal, tambah Hazris, organisasi ini akan membuat program standarisasi operator. Patokannya, kalau kewajiban strandar, hak juga harus standar. Selama ini, hak dan kewajiban tidak seimbang, paparnya.

Dalam waktu dekat, kata Hazris, pada program utama, organisasi ini akan mendorong masalah Kerjasama Operasi (KSO) di TPK koja. Status pekerja di TP Koja tidak jelas apakah karyawan atau kontrak. Dan juga akan menyoroti masalah peningkatan kesehatan dan layanan rumah sakit, paparnya.

Pekerja harus mendapat hak yang sama dalam layanan kesehatan. Dan karyawan RS juga dinyatakan karyawan pelabuhan .

Permasalahan yang terjadi di pelabuhan, ungkap Hazris, ternyata banyak persamaan. Untuk itu organisasi ini akan menangani setiap permasalahan di pelabuhan. (cok)

Juni 2010, Ancol Hadirkan 2 Wahana Baru

JAKARTA, MP - Pengelola Taman Impian Jaya Ancol menghadirkan fasilitas terbaru di wahana Dunia Fantasi dan Atlantis Water Adventure. "Rencananya, Juni 2010 ini akan mulai kami operasikan," kata Kepala Departemen Corporate Plan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk JSP Nugroho Da Gomez dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Nugroho memaparkan, wahana terbaru di Dufan bernama "Hysteria", sedangkan wahana terbaru di Atlantis Water Adventure adalah "Kolam Apung".

Menurut dia, kedua fasilitas rekreasi itu sengaja dihadirkan karena Ancol terus berupaya mewujudkan imajinasi pengunjung sekaligus memanjakan para pengunjung dengan fasilitas hiburan yang inovatif dan menarik.

Hysteria merupakan wahana terbaru yang diumpamakan, seperti merasakan terlontar ke angkasa bak para astronot.

Dia menuturkan, permainan tersebut mampu memacu adrenalin dan tidak kalah serunya dengan permainan yang selama ini diminati para pengunjung Dufan, seperti wahana Tornado, Halilintar, dan Kora-Kora.

Selain itu, fasilitas permainan Hysteria tersebut menurutnya memiliki basis teknologi tinggi dengan tingkat keamanan yang terjamin.

"Permainan ini lebih dahsyat dan menarik dibanding permainan yang hampir mirip dan ada di kawasan rekreasi lain di Indonesia karena yang ada di Dufan ini selain lebih tinggi juga bisa mengangkut lebih banyak pengunjung sehingga bisa lebih meriah," katanya.

Adapun wahana "Kolam Apung" memungkinkan para pengunjung yang tidak bisa berenang agar bisa bermain air sepuasnya di kolam tersebut tanpa harus takut tenggelam.

Nugroho mengutarakan harapannya agar inovasi yang dipersembahkan Ancol dapat dinikmati dan dapat memberikan pengalaman baru yang tak terlupakan bagi para pengunjung. (red/*bj)

Jakut Terapkan Parkir Berstiker Uji Emisi Dipisah

JAKARTA, MP - Dalam rangka menegakkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Kota Adminstrasi Jakarta Utara, memberlakukan kebijakan baru tentang perparkiran. Yakni kendaraan yang berstiker lulus uji emisi, parkirnya dipisah dengan kendaraan yang tak memiliki stiker tersebut. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan Instruksi Walikota Nomor 04 Tahun 2010 tentang Kawasan Terbatas Parkir Bersetiker Lulus Uji Emisi Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kantor Walikota Jakarta Utara.

Dengan pemberlakuan sistem baru itu maka kendaraan roda empat yang parkir di gedung walikota Jakarta Utara itu dibagi dua bagian. Yakni untuk lantai dua sampai lima dikhususkan bagi mobil berstiker lulus uji emisi. Sedangkan lantai enam sampai sembilan khusus untuk mobil tak berstiker.

"Pemisahan ini adalah upaya penanggulangan pencemaran udara sekaligus untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, memotivasi, menaati dan melaksanakan uji emisi. khususnya bagi kendaraan roda empat secara berkala," kata Achmi Halid, Kepala Sudin Kominfo Jakarta Utara, Sabtu (22/5).

Ia menyebutkan, instruksi walikota Jakarta Utara ini adalah untuk memperkuat Perda Nomor 2/2005 tentang pengendalian pencemaran udara dan Pergub Nomor 92/2007 tentang uji emisi kendaraan bermotor dilakukan dengan penegakan hukum. “Nantinya, di setiap lantai akan dipasangi spanduk khusus parkir mobil yang sudah memiliki stiker lulus uji emisi," katanya.

Kepala BPLHD Jakarta Utara, Hotman Silaen, mengatakan, pemisahan parkir ini dimaksudkan agar semua kendaraan pegawai PNS Jakarta Utara bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas. Setidaknya pemilik kendaraan rutin memeriksakan kendaraannya setiap enam bulan sekali sehingga dapat mengurangi pencemaran udara. Dengan begitu maka mesin kendaraan tersebut akan terawat dan awet.

"Yang tidak berstiker nantinya parkir lebih tinggi. Itu konsekuensi kecil saja agar mereka sadar," kata Hotman.

Kebijakan pemisahan parkir ini tidak pilih kasih. Biasanya unsur pimpinan parkir kendaraannya di lantai dua, namun jika kendaraannya tidak berstiker, tetap wajib parkir di lantai atas. "Diharapkan dengan adanya pemisahan parkir ini bisa memotivasi mereka untuk melakukan uji emisi," tandasnya. (red/*bj)

2.300 Orang Akan Meriahkan Festival Olahraga Pesisir

JAKARTA, MP - Sedikitnya 2.300 orang akan memeriahkan festival olahraga pesisir tahun 2010, yang dimotori Suku Dinas (Sudin) Olahraga Jakarta Utara, Minggu (23/5) pagi. Kegiatan akan dipusatkan di Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol, Jl Kalijapat, Tanjungpriok. Festival olahraga pesisir ini merupakan kegiatan tahunan dalam rangka mengampanyekan olahraga air yang menjadi andalan masyarakat kawasan pesisir.

Festival olahraga pesisir ini juga sekaligus untuk mengenalkan Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Ancol (GO- BJA) kepada masyarakat luas. Gelanggang tersebut merupakan satu dari 12 destinasi wisata pesisir yang ada di Jakarta Utara. Adapun kegiatan yang akan digelar dalam festival itu antara lain, lomba senam kesehatan jasmani (SKJ), aerobik, sepak takraw, voli lapangan maupun voli pantai, futsal, fun bike, dan berbagai kegiatan lainnya.

"Kegiatan ini melibatkan pelajar mulai dari tingkat TK hingga SMA. Untuk anak-anak TK, kami adakan olahraga lempar bola maupun permainan anak. Dengan begitu tujuan kegiatan ini dapat tercapai yaitu mengenalkan olahraga pesisir sekaligus lokasi destinasi wisata pesisir," ujar Titin Rosnidah, MAP, Kasudin Olahraga Jakarta Utara, Jumat (21/5). Agar lebih meriah, pemenang lomba akan diberi hadiah hiburan menarik. Seperti handphone, televisi, sepeda, kulkas, dan hadiah lainnya.

Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, mengatakan, kegiatan festival olahraga pesisir ini merupakan agenda tahunan yang digelar Sudin Olahraga setempat. Kegiatan ini sekaligus untuk memasyarakatkan olahraga dalam meningkatkan kesehatan jasmani dan mengenalkan lokasi kegiatan yang merupakan bagian dari 12 destinasi wisata pesisir.

"Kegiatan ini bakal berkelanjutan hingga Desember 2010 mendatang, dengan berbagai kegiatan pendukung lainnya dalam rangka mengenalkan destinasi wisata pesisir," kata Bambang. (red/*bj)

Warga Kalibaru Desak Puskesmas Direlokasi

JAKARTA, MP - Warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara mendesak agar Puskesmas Kalibaru direlokasi. Pasalnya, akses menuju puskesmas tersebut sulit dijangkau. Menurut warga kondisi puskesmas itu sudah tidak layak lagi. Apalagi posisinya dekat dengan pasar kaget yang kotor dan becek.

"Warga kan berkunjung ke puskesmas berharap sehat, tapi kalau kondisinya seperti itu malah jadi sakit," kata Ny Vence br Siagian (30). Ibu dengan dua anak ini yang juga warga Kalibaru Timur mengaku sangat jarang sekali ke Puskesmas Kalibaru karena untuk menuju ke sana sangat sulit. "Harusnya ada angkot ke sana, tapi angkot gak bisa lewat karena jalannya sempit. Terpaksa, harus ngojek motor atau naik becak. Dan untuk ongkosnya saja bisa Rp 10 ribu sekali jalan. Tentunya hal ini sangat memberatkan warga. Untuk ongkos habis Rp 20 ribu. Nah tidak sebanding dengan biaya puskesmas. Kami ke puskesmas karena tidak punya biaya," kata wanita asal Sumatera Utara ini.

Hal senada juga diungkap oleh Ny Romiah (34). Romiah malah sudah meminta agar puskesmas itu dipindah ke gedung Sasana Kridia yang bersebelahan dengan Kantor Kelurahan Kalibaru. "Kalau dipindah ke sana masih mending dan bagus. Di sana tempatnya lebih layak. Daripada enggak dipakai, kan mendingan dimanfaatkan buat puskesmas," kata Romiah.

Sementara itu Lurah Kalibaru, Seran Hambali, mengakui bahwa sudah berkali- kali wargannya meminta agar Puskesmas Kalibaru dipindah ke tempat yang layak. "Warga meminta agar dipindah ke Sasana Krida milik Suku Dinas Sosial Jakarta Utara," kata Seran.

Seran mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan usulan itu ke dinas terkait baik Sudin Sosial maupun Sudin Kesehatan, namun sampai sejauh ini belum ada kabar beritanya.

Seran mengakui bahwa kondisi Puskesmas Kalibaru sudah tidak layak pakai. Posisinya terjepit oleh jalan yang dipenuhi pedagang-pedagang. "Sebelumnya jalan ini merupakan akses menuju puskesmas melalui angkutan umum, tapi akses itu kini tertutup.

Selain Puskesmas Kalibaru, kondisi serupa juga terjadi di Puskesmas Sukapura. Banguna yang didirikan tahun 1970-an itu sudah reyot dan memprihatinkan.

Kepala Puskesmas Sukapura, Hilda, mengatakan bahwa gedung puskesmas ini sudah saatnya direhab. "Ini untuk kepentingan banyak orang. Saat ini masyarakat sudah mulai percaya dengan layanan di puskesmas. Akan lebih baik lagi bila gedung layanan kesehatan ini diperindah," ungkap Hilda seraya mengatakan bahwa rata-rata kunjungan di Puskesmas Sukapura ada 100 - 120 orang.
Secara terpisah, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Kurnianto Amien, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa Puskesmas Kalibaru dan Puskesmas Sukapura adalah sebagian dari puskesmas yang akan direhab tahun 2010.

"Sekalian karena kondisinya bangunan yang sudah tua, juga sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," jelas Kurnianto.

Kurnianto mengatakan tahun ini ada dua puskesmas yang akan direhab total, yakni Puskesmas Warakas dan Puskesmas Sukapura. Sedangkan yang akan direhab berat adalah Puskesmas Kalibaru, Puskesmas Rorotan, Puskesmas Semper Barat 2, Puskesmas Pademangan Barat 2, dan Pskesmas Cilincing. Namun, ia enggan menyebutkan nilai anggaran untuk proyek rehab total maupun rehab berat puskesmas tersebut. “Waduh, saya lupa tuh nilai anggarannya. Yang jelas puskesmas itu akan diperbaiki secepatnya,” tandas Kurnianto. (red/*bj)

PLTU Muara Karang Rusak, Jakarta Pemadaman Bergilir

JAKARTA, MP - Pembangkit utama di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Muara Karang mati sejak pukul 10.00 hari ini. Matinya pembangkit utama tersebut telah mengurangi kapasitas pembangkit. Hingga 100 megawatt.

Akibatnya, sejumlah daerah di Jakarta mengalami pemadaman bergilir. "Penyebabnya adalah kerusakan pada Gas Turbine Generator 1-1," kata Humas PLTU Muara Karang Bambang Satriyo, saat dihubungi melalui telepon, Rabu (19/5).

Menurut Bambang, kerusakan terjadi akibat kebocoran pada karet pelapis pompa oli di mesin turbin tersebut. Hingga kini proses perbaikan mesin turbin masih terus dilakukan.

Manajer Umum PLN Distribusi Jakarta-Tangerang Purnomo Willy membenarkan bahwa sejumlah wilayah Jakarta mengalami pemadaman bergilir sejak pagi. "Seperti di daerah Fatmawati dan Lebak Bulus, yang mengalami pemadaman pada pukul 10.00-12.00," ujar Purnomo.

Pada pukul 13.30, ia melanjutkan, giliran daerah Depok, Gandul, Cengkareng, Daan Mogot, dan Marunda, yang mengalami pemadaman bergilir. Hingga saat ini, sejumlah daerah tersebut masih mengalami pemadaman listrik."Sebab, perbaikan masih dilakukan," kata dia. "Kami usahakan, sebelum malam perbaikan sudah selesai." (cok)

Penyerapan Anggaran Kepulauan Seribu Belum Maksimal

JAKARTA, MP - Meski APBD DKI tahun 2010 mencapai Rp 24,6 Triliun, ternyata masih ada kesan banyak pejabat di jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih memiliki pola pikir tahun 1990-an, saat APBD DKI hanya sebesar Rp 10 triliun. Akibatnya, ada kecenderungan penyerapan anggaran tidak maksimal. Padahal penyerapan anggaran ini sangat penting sebagai modal untuk menyusun perencanaan ke depan, demi membangun wilayah dan menyejahterakan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (19/5), menilai penyerapan anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, termasuk yang kurang maksimal. Tahun ini, Kepulauan Seribu mendapatkan anggaran sebesar Rp 218 miliar.

Setiap hari gubernur memantau kinerja jajarannya, khususnya perangkat daerah tingkat kelurahan hingga kotamadya/kabupaten melalui Blackberry. "Dari Blackberry, saya bisa memantau kinerja aparat dalam penyerapan anggaran setiap hari," kata Fauzi Bowo. Misalnya, hingga Rabu (18/5) ini, hanya Kecamatan Pulau Seribu Selatan yang terbaik dalam tingkat penyerapan anggarannya yaitu mencapai 55,5 persen. Sedangkan untuk Kecamatan Pulau Seribu Utara tertinggal jauh, yakni hanya 25 persen.

Di tingkat kelurahan, daerah yang tertinggi serapannya adalah Kelurahan Pulau Panggang, mencapai 78 persen. Kemudian Pulau Harapan 58 persen dan Pulau Pari mencapai 55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kawasan memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti di Kecamatan Pulau Seribu Selatan, tepatnya di Kelurahan Pulau Tidung, serapan anggaranya mencapai 39 persen.

Penyerapan anggaran yang tidak optimal juga terjadi di SKPD lainnya, seperti di Puskesmas Kecamatan Pulau Seribu Selatan yang hanya mencapai 30 persen. Kemudian Inspektorat Pembantu Kabupaten Kepulauan Seribu hanya 17 persen, Satpol PP Pulau Seribu 7 persen, Sudin Pendudukan dan Catatan Sipil Pulau Seribu hanya 5 persen. Bahkan Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kepulauan Seribu, penyerapan anggarannya tidak ada sama sekali alias nol persen. Padahal seharusnya, hingga Mei 2010 ini setiap SKPD sudah mampu menyerap anggaran sebesar 40 persen.

Untuk itu, gubernur meminta agar seluruh SKPD dapat menggunakan dana yang telah dianggarkan dengan baik, karena itu juga untuk kepentingan masyarakat. "Apalagi mulai tahun 2010 ini, dalam penyusunan rencana anggaran harus ada pagu yang porsinya mengakomodir aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, melalui momen musrembang ini semua jajaran SKPD maupun potensi masyarakat lainnya sama-sama memikirkan dan menyusun kegiatan apa saja yang memiliki skala prioritas untuk diakomodir dalam APBD 2011 mendatang," katan gubernur saat membuka Musrembang di Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (19/5).

Gubernur menyebutkan, kawasan Kepulauan Seribu mempunyai karakteristik tersendiri dengan jumlah 110 pulau. Di antaranya adalah 11 pulau pemukiman, 46 pulau wisata dan 53 pulau lainnya yang terbentang lautan berbeda dengan kondisi di darat. Sehingga tak heran jika, masyarakatnya lebih didominasi sebagai nelayan. Namun seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakatnya pun mulai berubah. Yakni dari nelayan tangkap beralih menjadi nalayan budi daya ikan.

Dengan begitu, perlu perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan, khusunya membina para nelayan budidaya ikan ini. Pada tahun 2005 jumlah nelayan budi daya ada 174 nelayan. Setiap tahun terus bertambah jumlahnya dan tercatat pada tahun 2009 lalu jumlahnya mencapai 380 nelayan. Tentunya, peningkatan itu berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Apalagi setelah wilayah tersebut berpotensi jadi obyek wisata, banyak masyarakat memanfaatkan rumahnya menjadi homestay. Saat ini tercatat ada 41 homestay yang disewakan pada wisatawan. Karenanya potensi itu harus diakomodir dalam penyusunan musrembang yang rencananya digelar selama dua hari ke depan.

Gubernur mengaku cukup bangga mendengar pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Berdasarkan data yang ada, dari 385 rumah tangga miskin tahun 2009 lalu, kini telah menurun menjadi 337 rumah tangga miskin di Kecamatan Pulau Seribu Selatan. Begitu juga Kecamatan Pulau Seribu Utara tahun 2009 lalu terdapat 658 rumah tangga miskin dan kini tinggal 314 rumah tangga.

Karena itu kegiatan Musrembang ini, bertujuan untuk menghasilkan usulan perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten pada tahun 2011. Sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Karena pembangunan saat ini mengedepankan keterpaduan antara bottom-up planning (perencanaan dari bawah ke atas) dengan top-down planning (perencanaan dari atas ke bawah).

"Dengan adanya Musrembang ini diharapkan usulan pembangunan 2011 mendatang bisa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Karena pembangunan untuk kepentingan ibu kota, bahkan nasional," tukasnya.

Bupati Kepulauan Seribu, Burhanudin, mengatakan, musrembang sudah dilakukan mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan yang menghasilkan 229 usulan kegiatan. Melalui musrembang tingkat kelurahan dengan pagu anggaran Rp 13 miliar, selanjutnya tingkat kecamatan menghasilkan 125 usulan kerja dengan anggaran Rp 11 miliar. Kemudian di tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu menghasilkan 78 usulan kegiatan dengan anggaran Rp 30 miliar. “Lewat musrembang ini diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, khususnya kegiatan yang sangat dibutuhkan," ujarnya. (red/*bj)

Makam Mbah Priok Terancam Gagal Jadi Cagar Budaya

JAKARTA, MP - Keinginan sebagian pihak untuk menjadikan Makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad atau dikenal dengan sebutan Makam Mbah priok sebagai cagar budaya, agaknya sulit terealisasi. Sebab banyak persyaratan yang tidak mendukung untuk menjadikan makam tersebut sebagai cagar budaya. Salah satunya dari sudut pandang sejarah.

"Saya melihat makam Mbah Priok hanya sebagai bangunan yang dianggap keramat saja dan bukan peninggalan bersejarah. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan cagar budaya," kata JJ Rizal, Sejarawan dari Universitas Indonesia, usai memaparkan kajiannya tentang makam Mbah Priok di hadapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, Rabu (19/5).

JJ Rizal menyebutkan, makam Mbah Priok sama halnya dengan makam-makam yang dianggap kramat di Indonesia. Sehingga hanya mengandung cerita (story) dan kurang sekali sejarahnya (history). Dalam sebuah story sangat sukar ditemukan bukti sejarah yang faktual. Sebab kebanyakan hanyalah mitos-mitos, legenda-legenda berisi sepak terjang, petualangan ajaib dan fantastik yang bersangkutan ketika hidup. Bahkan setelah meninggal dunia pun namanya tetap melambung dengan diwarnai berbagai cerita yang isinya di luar nalar dan akal sehat. "Bahkan seringkali satu cerita dengan cerita lainya bertentangan," ujarnya.

Rizal mencontohkan, ada cerita yang menyebutkan Mbah Priok dihujani tembakan meriam oleh kompeni saat akan mendarat di Betawi. Namun ia tak pernah terkena tembakan tersebut. Demikian halnya ketika tiba di tanah Betawi, ia terus ditembaki tapi tak satu pun peluru yang mengenai tubuhnya.

Namun dari pihak yang mengaku keluarga Mbah Priok dan kini menjadi kuncen makam ceritanya malah sebaliknya. Yakni disebutkan bahwa Mbah Priok tak pernah bersyiar Islam di Betawi karena belum sampai di Betawi sudah meninggal. "Hal itu makin meyakinkan betapa makam Mbah Priok lebih merupakan mitos yang diciptakan dari sejarah atau peristiwa masa lalu seorang tokoh yang diidealisir," katanya.

Untuk itu, Rizal meminta Pemprov DKI Jakarta tidak harus mengikuti permintaan dari beberapa pihak yang ingin menjadikan makam Mbah Priok sebagai peninggalan sejarah atau cagar budaya. Terlebih dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor Cb. 11/1/1972 yang disebut bangunan bersejarah cagar budaya adalah bangunan yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa serta gaya yang khas dari masa lalu. Selian itu juga memiliki aspek penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan. "Sungguh dari kilas balik makam Mbah Priok tak dapat memenuhi syarat-syarat untuk peninggalan sejarah, apalagi bangunan cagar budaya," terangnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Arie Budhiman, mengatakan, sampai saat ini Pemprov DKI memang belum berani menetapkan kawasan makam Habib Hasan Al Haddad atau Mbah Priok sebagai situs cagar budaya. Alasannya, karena saat ini pemprov masih menunggu hasil kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keberadaan makam tersebut.

Apabila dari hasil kajian tersebut memang makam dinyatakan layak dijadikan cagar budaya, maka proses penetapan segera dilakukan. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka akan dipertimbangkan kembali. “Kita lihat dulu hasil penelitian MUI,” ujar Arie.

Kendati begitu, kondisi yang terjadi saat ini di kawasan makam Mbah Priok memang sudah berkembang berbagai hal yang bisa memengaruhi situasi. Karenanya, akan ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat psikologis jika di kawasan tersebut harus mengggelar acara-acara religi. Selain itu, akan dicari juga kebenaran-kebenaran fakta yang bisa memperkuat penetapan kawasan makam sebagai situs cagar budaya.

Dengan adanya kajian dan penelitian, menunjukkan penetapan kawasan makam sebagai situs cagar budaya tidak bisa dilakukan sembarangan. Apalagi, jika melihat hasil rujukan yang dikeluarkan beberapa pakar sejarah, penetapan sebagai situs harus benar-benar dipertimbangkan.’’Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi jika kawasan makam ingin ditetapkan sebagai situs budaya. Beberapa diantaranya sudah disebutkan tadi," pungkasnya. (red/*bj)

Besok, Gubernur DKI Serahkan Santuan Korban Koja

JAKARTA, MP - Langkah cepat diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyikapi rekomendasi yang dikeluarkan beberapa lembaga dan intitusi yang telah menyelidiki insiden Koja, Jakarta Utara yang terjadi Rabu (14/4) lalu. Salah satu dari rekomendasi itu ialah, pemberian santunan bagi korban insiden Koja baik bagi yang menderita luka ringan, luka sedang, luka berat, cacat fungsi maupun meninggal dunia.

Rencananya, santunan tersebut akan diberikan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo secara simbolis kepada perwakilan keluarga korban insiden Koja, Kamis (20/5) pukul 09.00 di Kantor Walikota Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso, Tanjungpriok, Jakarta Utara. Turut hadir dalam acara itu nantinya, pengurus PMI Pusat serta Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.

Nantinya, seluruh uang santunan akan diserahkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo kepada Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono. Kemudian bersama-sama dengan PMI, Walikota Jakarta Utara akan menyerahkannya kepada seluruh korban insiden Koja.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Effendi Anas, mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan tiga institusi yakni, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, dan Palang Merah Indonesia (PMI), semuanya telah dirangkum untuk ditindaklanjuti. Salah satunya yang ditindaklanjuti adalah pemberian santunan kepada para korban.

“Untuk jumlah, Pemprov DKI Jakarta memakai data yang dikeluarkan oleh PMI karena dianggap lebih lengkap dan mewakili rekomendasi dari yang lain,” ujar Effendi Anas usai mendampingi Wakil Gubernur DKI Prijanto bertemu MUI dan ahli sejarah JJ Rizal terkait insiden Koja, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).

Total jumlah korban yang akan disantuni berdasarkan hasil investigasi PMI sebanyak 231 orang. Terdiri dari korban meninggal dunia 3 orang, luka berat 18 orang, cacat fungsi 8 orang, luka sedang sebanyak 35 orang, dan luka ringan sebanyak 167 orang.

Untuk total santunan yang akan diberikan kepada seluruh korban yakni sebesar Rp 2,247 miliar. Anggaran itu berasal dari APBD DKI Jakarta sebesar Rp 1,431 miliar dan PT Pelindo II sebesar Rp 996,5 juta. Beban biaya APBD DKI Jakarta yang totalnya mencapai Rp 1,431 miliar, terdiri dari biaya pengobatan gratis selama korban dirawat di rumahsakit sebesar Rp 448,4 juta, santunan bagi korban unsur masyarakat Rp 710 juta dan santunan meninggal dunia dan cacat fungsi bagi aparat satpol PP sebesar Rp 272,6 juta. Sedangkan anggaran dari PT Pelindo II diperuntukan santunan bagi aparat kepolisian dan Satpol PP sebesar Rp 996,5 juta.

Klasifikasi santunan bagi seluruh korban dengan rincian, meninggal dunia sebesar Rp 50 juta, cacat fisik Rp 70 juta, luka berat Rp 15 juta, luka sedang Rp 7,5 juta dan luka ringan Rp 2,5 juta. Selain itu juga diberikan santunan biaya perjalanan ke rumah sakit (PP) kepada keluarga korban. Dengan rincian korban luka berat Rp 5 juta, luka sedang Rp 2 juta, dan luka ringan Rp 1 juta. “Bantuan ini diharapkan dapat meringankan hidup korban dan keluarganya,” tukasnya. (red/*bj)

Jakut Targetkan Dana ZIS Rp 3,8 Miliar

JAKARTA, MP - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun ini menargetkan mampu mengumpulkan zakat, infak, dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp 3,8 miliar. Sejak Januari-Mei, dana ZIS yang terkumpul baru Rp 940 juta. Jumlah itu belum termasuk dana yang berasal dari seluruh perusahaan di wilayah tersebut. Untuk mencapai target itu diharapkan seluruh pengusaha, pengurus RT, RW, lurah, camat, dan instansi terkait untuk membantu pengumpulan ZIS tersebut.

"Karena itu kami mengharapkan peran aktif seluruh pengusaha dan lapisan masyarakat termasuk para pengumpul ZIS di Jakut untuk terus berperan serta dan mengejar target yang telah ditentukan itu," ujar Atma Senjaya, Wakil Walikota Jakarta Utara, usai memberikan pengarahan pada para pengusaha dan petugas operasional pengumpul ZIS di instansi terkait.

Atma menyebutkan bahwa pengumpulan dana ZIS ini sesuai dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta dengan Nomor 46/ Th 2010 tentang Peningkatan Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari para pejabat, anggota dewan, pegawai, instansi, BUMD, pengelola tempat wisata dan perusahaan swasta yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Pengumpulan ZIS dilakukan oleh petugas operasional pengumpul ZIS yang ada di setiap instansi atau satuan kerja di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya dana disetorkan ke rekening Bazis Provinsi DKI Jakarta. Kemudian nantinya dana yang terkumpul, akan dikembalikan lagi 100 persen kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Selain itu, dana juga akan digunakan untuk kegiatan sosial lainnya seperti membantu beasiswa pada siswa yang tidak mampu.

Kepala Kantor Bazis Jakarta Utara, M Alwi menyebutkan, setiap tahun unit yang dipimpinnya itu berhasil mengumpulkan ZIS lebih dari nilai yang ditargetkan. Lihat saja, pada tahun 2007 terkumpul dana Rp 2,1 miliar dari target Rp 2 miliar. Pada tahun 2008 terkumpul Rp 2,8 miliar dari target Rp 2,5 miliar. Kemudian pada tahun 2009, berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 3,1 miliar dari targe Rp 3 Miliar.

“Karenanya, budaya peningkatan perolehan ZIS ini akan terus dipertahankan. Seluruh lapisan masyarakat pun diimbau untuk terus bersedia menyisihkan rezekinya untuk ZIS,” kata M Alwi.

Alwi menyebutkan, dana ZIS yang terkumpul akan digunakan sebagaimana mestinya. Rencananya pada tahun ini, pihaknya akan memberikan beasiswa kepada 1.100 siswa SD, 800 siswa SMP, 800 siswa SMA/K dan 105 mahasiswa 105. "Dana yang telah terkumpul kemudian disalurkan kembali kepada lembaga keagamaan, fisik keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya. Dana ZIS yang terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya,” ungkapnya. (red/*bj)

Warga Kelapagading Geger Tangkap Tuyul

JAKARTA, MP - Kehadiran makhluk halus berwujud tuyul, tiba-tiba menggegerkan warga Kelapagading Barat, Kelapagading, Jakarta Utara. Penemuan makhluk berkepala botak dan bertubuh kecil ini semakin mengundang rasa keingintahuan penghuni perumahan elite tersebut.

Tuyul itu pertama kali ditemukan Dedy Kusmadi (46), warga Kompleks Gudang Logistic Jl Kavling C, Kelapagadingbarat, Kelapagading, Jakarta Utara. Saat itu, Dedy yang curiga uang miliknya selalu hilang secara misterius, mencoba mencari tahu penyebab kepada orang pintar. “Uniknya uang yang hilang secara bertahap, selembar-selembar,” kata Jejen (19) yang merupakan anak Dedy.

Lewat bantuan orang pintar itulah, diterawang kondisi rumah dan mencari penyebab hilangnya uang selama ini. Benar saja, usaha yang dilakukan Dedy pun membuahkan hasil. Setelah dilakukan ritual, akhirnya sosok tuyul ditemukan di depan rumah yang berdekatan langsung dengan semak belukar. Ternyata menangkapnya pun tak sulit, dengan sekali tangkap tuyul itu pun kemudian dimasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan sebuah kain di atasnya.

Dari pengamatan beritajakarta.com, tuyul yang berada di dalam botol, terlihat sangat jelas bentuknya. Meski berbentuk seperti zat atau gumpalan asap, namun dari fisiknya terlihat mulai dari kepala, mata, badan, hingga kaki tampak begitu jelas. Tuyul tersebut memiliki tinggi kurang lebih 7 cm, dengan bagian kaki mengerucut, dan begitu juga bagian kepalanya.

Keunikan lain pada penampakan tuyul ini ialah, bila dilihat pada tempat yang terang tuyul dalam botol tidak akan tampak secara jelas, tapi sebaliknya jika ditempatkan pada ruangan yang gelap, sosoknya akan terlihat jelas menyerupai gumpalan asap yang membentuk fisik manusia mini setinggi kurang lebih 7 cm.

Saat ditemukan, lanjut Jejen, tuyul sempat diajak berinteraksi dengan orang pintar yang menemukannya. Saat berinteraksi, makhluk halus bertubuh kecil itu sempat mengaku jika selama ini dipelihara oleh pemiliknya yang bermukim di kawasan elite Kelapagading juga.

"Dari obrolan gaib yang dilakukan antara manusia dan tuyul itu, diketahui selama ini sang tuyul dilepas di area pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Kelapagading, Jakarta Utara," kata Jejen menirukan ucapan orang pintar yang menemukan sosok tuyul di depan rumahnya itu.

Dedy Kusmadi penemu tuyul mengaku akan mengembalikan tuyul itu ke tempat asalnya berada. Sejumlah warga yang penasaran pun masih berdatangan untuk melihat wujud asli makhluk halus tersebut. (red/*bj)

Jembatan Kali Cakung Drain akan Difungsikan

JAKARTA, MP - Pembangunan jembatan baru Kali Cakung Drain di Marunda, Jakarta Utara telah rampung. Rencananya, jembatan itu sudah bisa difungsikan pada Juni 2010 mendatang. Bersamaan dengan dioperasikannya jembatan baru itu, jembatan Kali Cakung Drain lama akan dibongkar karena kondisinya sudah rusak parah. Sedangkan jembatan Kali Blencong diperkirakan akan beroperasi akhir tahun nanti.

Data Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta menyebutkan, pembangunan kedua jembatan tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2008 lalu. Pembangunan kedua jembatan itu menggunakan sistem multiyears dengan total anggaran sebesar Rp 90 miliar. Rinciannya, tahap pertama dianggarkan dalam APBD 2008 sebesar Rp 40 miliar untuk pembangunan fisik kedua jembatan.

Tahap kedua dianggarkan dalam APBD 2009 sebesar Rp 40 miliar untuk kelanjutan pembangunan fisik. Tahap ketiga dianggarkan dalam APBD 2010 sebesar Rp 10 miliar untuk tahap finishing pembangunan fisik kedua jembatan tersebut.

Kedua jembatan itu mempunyai bentangan panjang 125 meter dengan lebar 9 meter. Terdiri dari dua lajur arah lalu lintas dan terbuat dalam struktur beton bertulang. Sementara jembatan yang lama dibuat berdasarkan struktur rangka baja dengan panjang dan lebar yang sama.

Sejatinya, Jembatan Kali Cakung Drain yang terletak di Jl Arteri Marunda, Cilincing sudah beroperasi sejak 2009 lalu. Namun pada Februari dan Desember lalu, badan jembatan mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga harus dilakukan perbaikan karena tidak dapat dilintasi sama sekali.

Kasie Perencanaan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Ahmad Saipul, mengatakan, pembangunan kedua jembatan itu saat ini memasuki tahap finishing. Menurutnya, kedua jembatan itu dibangun untuk mempermudah akses warga. Namun karena rancangan awalnya kedua jembatan itu hanya berfungsi sebagai jembatan kelas dua, yakni sebagai jembatan penghubung jalan-jalan lingkungan, maka belakangan fungsinya diubah menjadi jembatan kelas pertama.

Pada klasifikasi jembatan kelas kedua, kekuatan tonasenya maksimal hanya 10 ton. Padahal, kendaraan yang melintas di kawasan itu tonasenya lebih dari 10 ton. Terutama truk kontainer yang membawa muatan menuju Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda. Karenanya, agar jembatan tidak mudah rusak, klasifikasinya dinaikkan menjadi kelas pertama. Dengan demikian, kedua jembatan itu harus dibangun baru dengan kekuatan tonasenya lebih dari 10 ton dan umur jembatannya di atas 50 tahun.

“Karena klasifikasi kelas sudah dinaikkan, maka hasil koordinasi dengan Departemen PU, diusulkan membangun jembatan baru di sisi utara pada tahun 2008, yakni jembatan Kali Cakung Drain dan Kali Blencong,” ungkapnya.

Untuk Jembatan Kali Cakung Drain, pada tahun 2009 sudah memasuki tahap open traffic atau bisa dibuka lalu lintas umum. Diharapkan tahun ini, pembangunan fisiknya sudah rampung semua, sehingga pada bulan Juni mendatang sudah bisa dilakukan pembongkaran jembatan Kali Cakung Drain yang lama. “Dengan dibangunnya jembatan baru, maka jembatan lama kali cakung drain akan dibongkar. Mudah-mudahan bulan Juni sudah dibongkar karena sudah ada pemenang tendernya,” jelas Ahmad. Untuk biaya pembongkaran jembatan dianggarkan dana Rp 400 juta dari APBD DKI 2010.

Sedangkan untuk jembatan Kali Blencong masih dalam tahap finishing. Ditargetkan pada pertengahan Desember 2010 sudah bisa open traffic. “Jembatan Blencong akan kita lanjutkan tahun ini agar bisa open traffic. Saat ini hanya tinggal pengangkatan gelagar balok jembatan dan dilanjutkan finishing fisik. Sekarang sudah selesai tendernya, tinggal tanda tangan kontrak kerja. Lalu mulai dibangun,” ungkapnya. (red/*bj)

Jembatan Marunda Kembali Ambrol

JAKARTA, MP - Belum juga genap satu tahun diperbaiki, jembatan Arteri Marunda di Jl Cilincing Raya, Jakarta Utara kembali ambrol. Padahal, pada Februari dan Desember 2009 lalu, jembatan itu juga pernah ambrol dan diperbaiki. Agar dapat dilalui kendaraan, di badan jembatan itu dipasangi plat baja setebal 15 sentimeter dan berukuran 3 x 2 meter. Namun sebagian kendaraan terpaksa dialihkan ke Jl Arteri Marunda Baru untuk menuju Jl Cilincing Raya, guna menghindari kemacetan yang panjang. Kendati begitu, kemacetan lalu lintas terus terjadi sepanjang dua kilometer, utamanya jalur menuju dan dari kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, ambrolnya jembatan arteri ini sebenarnya sudah terjadi sejak Sabtu (15/5) silam, tepatnya pada pukul 18.30. Jembatan yang membentang di atas Kali Cakung Lama ini sebelumnya sudah pernah rusak dan beberapa kali diperbaiki. Perbaikan terakhir dilakukan pada awal Desember 2009 lalu. Paska amrolnya jembatan itu, kini lalu lintas di kawasan itu menjadi macet total. Apalagi kendaraan yang melintas didominasi oleh truk kontainer.

"Jembatan ini sudah dua kali diperbaiki sebelumnya, yakni pada Februari dan Desember 2009. Eh, tidak tahunya rusak lagi. Akibatnya, para sopir kendaraan yang melintas di atas jembatan harus ekstra hati-hati. Hal ini menimbulkan kemacetan sepanjang 2 kilometer di Jl Cilincing Raya," keluh Sopar Sitinjak, salah satu sopir truk kontainer yang mengantri di Jl Cilincing Raya menuju pool di KBN Marunda, Senin (17/5) sore.

Ia mengaku, sejak jembatan itu ambrol, pengiriman barang ke terminal peti kemas maupun ke konsumen menjadi tersendat. Biasanya, paling lama sopir hanya membutuhkan waktu setengah jam dari Pelabuhan Tanjungpriok sampai ke Marunda. Namun sekarang, jarak tempuhnya bisa sampai dua jam lebih untuk sampai ke Marunda.

Hal senada diungkapkan Irman (35), seorang sopir kontainer lainnya. Menurutnya, akibat jembatan rusak lalu lintas menjadi macet total. Apalagi saat jam sibuk, yakni pagi dan sore hari, kepadatan kendaraan makin bertambah panjang. "Gara-gara macet, penghasilan kami jadi berkurang. Seharusnya bisa empat kali angkut peti kemas ke pelabuhan. Tapi sekarang paling cuma bisa dua kali. Padahal sekali angkut uang intensif-nya Rp 200 ribu," kata sopir kontainer PT Parnaraya Transportation.

Karena itu, Irman meminta agar jembatan Arteri Marunda segera diperbaiki karena jalan itu merupakan sarana vital arus lalu-lintas dari KBN Marunda menuju Pelabuhan Tanjungpriok dan sebaliknya. "Jembatan ini memang sering rusak. Harusnya dibangun dua kali lebih kuat dari jembatan biasa. Sebab, truk- truk besar sering lewat sini," terangnya.

Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Metro Cilincing, Iptu Mustofa, mengatakan, akibat kerusakan jembatan itu, sejumlah kendaraan yang melintas seperti truk, bus, mobil pribadi, hingga sepeda motor harus memperlambat kecepatan. Akibatnya, kepadatan lalu lintas kian tak terhindarkan. "Untuk memperlancar arus lalu-lintas di jalur Arteri Marunda, kami memberlakukan rekayasa jalur buka tutup per setengah jam. Supaya kemacetan bisa mencair, khususnya di jam sibuk. Apalagi saat ini dalam perbaikan menurut mandor pekerjanya memakan waktu 10 hari ke depan," katanya.

Selain memberlakukan buka tutup jalur, sebagian kendaraan juga dialihkan ke Jl Arteri Marunda Baru menuju Jl Cilincing Raya guna menghindari kemacetan panjang. Pengalihan lalu lintas ini hanya untuk jenis mobil pribadi dan truk-truk berukuran sedang.

Kasudin PU Jalan Jakarta Utara, Maman Suparman, mengatakan, perbaikan jembatan Arteri Marunda merupakan wewenang pemerintah pusat yaitu Departemen Pekerjaan Umum dan pengawasannya di Dinas PU DKI Jakarta. “Itu merupakan wewenang Binamarga dan Dinas PU Jalan DKI Jakarta. Kami hanya berkoordinasi dan mengawasi jalannya perbaikan saja," katanya singkat.

Namun Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan dan Jembatan Departemen PU, Arie Armada, mengaku untuk perbaikan dan perawatan jembatan Arteri Marunda sudah dikembalikan wewenangnya ke Dinas PU DKI Jakarta. "Dulu memang kami yang mengerjakan karena Dinas PU DKI Jakarta tidak ada anggaran. Jembatan itu sangat vital. Namun, kini kami serahkan semuanya ke Dinas PU DKI Jakarta," kata Arie ketika dikonfirmasi melalui telepon, Senin (17/5).

Ia menuturkan, kerusakan jembatan terjadi karena padatnya volume lalu lintas kendaraan di jalan itu. Apalagi jalan itu sering dilintasi angkutan berat sejenis kontainer maupun truk tronton. “Bisa saja aspalnya mengelupas akibat beban yang terlalu berat,” jelasnya.

Meskipun terjadi kerusakan, ia menjamin jembatan itu masih mampu menahan beban karena di bawah jalan sudah menggunakan deck plate baja. Tak hanya itu besi stringer (balok baja) juga sudah diganti yang baru saat perbaikan tahun lalu, sebelum dibeton dan diaspal. Untuk betonnya, menggunakan tipe K-500 yang kondisinya jauh lebih baik dari K-350, yang digunakan sebelumnya. (red/*bj)

Jasad Fitria Akhirnya Ditemukan di Penjaringan

JAKARTA, MP - Jerit tangis pecah di kediaman Fitria Rohma (5), bocah malang yang hanyut di saluran air dekat rumahnya di RT 04/13, Mentengatas, Setiabudi, Jakarta Selatan, sejak Kamis (13/5) lalu. Isak tangis terjadi setelah pihak keluarga mengetahui, jasad Fitria ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di aliran Kali Jagat, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (15/5) pagi. Saat ditemukan, sekujur tubuhnya sudah membiru dan bengkak.

Yanti (20), kakak kandung korban menuturkan, Sabtu (15/5) pagi, dirinya kedatangan dua orang yang tak dikenal di rumahnya dan mengabarkan penemuan sesosok mayat anak kecil di daerah Penjaringan dan telah dievakuasi ke RSCM. Mendengar kabar itu, kemudian ia dan Hayani (43) ibunya serta salah seorang kerabatnya langsung bergegas menuju RSCM. “Menurut kedua orang itu, mayat Fitria ditemukan oleh seorang nelayan di sekitar hulu sungai,” ujar Yanti, yang ditemui di kediamannya, Senin (17/5).

Yanti menjelaskan, setelah dipastikan mayat yang ditemukan itu adalah Fitria, keluarga pun langsung shock setelah mendengar kabar itu. Meski begitu, dirinya tetap bersyukur, karena jenazah sang adik akhirnya bisa ditemukan. “Kita memang shock, tapi kami tetap ikhlas dan bersyukur sudah ditemukan,” kata Yanti sambil meneteskan air mata.

Dirinya menceritakan, menurut keterangan yang disampaikan kedua orang yang menemuinya pada Sabtu pagi lalu, jenazah korban ditemukan telah meninggal dunia sekitar pukul 05.00 oleh nelayan setempat. Setelah melapor dan mengurus surat-surat administrasi, jenazah korban akhirnya baru dapat dibawa pulang sekitar pukul 16.30. “Setelah tiba, sore itu juga langsung dimakamkan,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fitria yang merupakan anak bungsu dari pasangan Asmani (46) dan Hayani (43) diketahui hanyut di saluran air yang terletak tidak jauh dari rumahnya, Kamis (13/5) sekitar pukul 14.00. Meski telah dilakukan pencarian, namun tubuh Fitria tidak juga ditemukan, hingga akhirnya ada yang mengabarkan bahwa Fitria sudah tidak bernyawa lagi dan ditemukan di sebuah kali di Penjaringan, Jakarta Utara. “Seluruh keluarga sudah ikhlas melepas kepergiannya,” tandasnya. (red/*bj)

486 Pelajar SMA di Jakut Ikuti O2SN

JAKARTA, MP - Untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial yang berasal dari kalangan pelajar, sebanyak 486 siswa di Jakarta Utara mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Kegiatan tersebut berlangsung mulai Sabtu (15/5) hingga Selasa (18/5) mendatang.

Adapun cabang olahraga yang akan dipertandingkan yakni, Karate, Pencak Silat, Lompat Tinggi, Lompat Jauh, Lari 100 Meter, Bulutangkis, dan Tenis Meja. Sedangkan lokasi pertandingan akan berlangsung di SMAN 73 Cilincing untuk Lompat Jauh, Karate dan Pencak Silat. Kemudian di SMA Yacobus Kristen untuk cabang Bulutangkis dan Tenis Meja di SMA Kristen Don Bosco serta Stadion Tugu untuk cabang Lari 100 meter. "Tahun ini pesertanya lebih banyak dibanding tahun lalu," ujar Taga Rajagah, Ketua Panitia Pelaksana O2SN Jakarta Utara Sabtu (15/5).

Ke-486 peserta berasal dari 17 SMA Negeri dan 13 SMA Swasta di Jakarta Utara. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibandngkan dengan jumlah peserta tahun lalu yang hanya diikuti 329 peserta dari 32 SMA di Jakarta Utara. "Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini untuk memilih atau mensyeleksi atlet pelajar terbaik di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara untuk selanjutnya, diharapkan dapat berprestasi di tingkat provinsi dan nasional," kata Taga Rajagah.

Kepala Sudin Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Utara, Virgana menuturkan, tujuan diselenggarakannya O2SN untuk membentuk pribadi siswa agar menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran serta apresiasi yang tinggi terhadap nilai sebuah ketekunan untuk mencapai suatu prestasi olahraga dengan positif. "Bukan hanya itu saja, kagiatan ini juga untuk mempererat persahabatan sekaligus membina persatuan dan kesatuan sesama pelajar SMA se-Jakarta Utara serta mengukur kemampuan pelajar dibidang keolahragaan sehingga menimbulkan bakat dan minat pelajar," jelasnya.

Sekedar untuk diketahui, tahun lalu, keluar sebagai juara umum O2SN tingkat Kota Jakarta Utara adalah SMAN 92 serta berhasil mengikutsertakan pelajar yang turun dalam lomba Lari 100 meter tingkat nasional.

Wakil Walikota Jakarta Utara, Atma Sanjaya mengaku sangat mendukung atas terselenggaranya O2SN di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara yang juga merupakan bagia yang tidak terpisahkan dalam pembinaan calon atlet. "Dengan adanya O2SN diharapkan akan tercipta suasana kompetisi yang sehat dan sportif antar siswa maupun antar sekolah dibidang olahraga,” tandasnya. (red/*bj)

Bayi Pandi Akhirnya Dibawa Pulang dari RSUD Koja

JAKARTA, MP - Rona kebahagiaan tampak dari wajah pasangan suami istri (pasutri) Pandi Bangun (40) dan Sri Wijayati (35). Sebabnya tak lain adalah, bayi mereka yang sebelumnya sempat tertahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara sejak 1 Mei lalu, Sabtu (15/1) pagi akhirnya dinyatakan boleh dibawa pulang oleh RSUD Koja.

"Rasanya seperti mimpi, akhirnya saya bisa membawa pulang bayi saya setelah 14 hari ditahan karena belum melunasi biaya persalinan. Padahal, kemarin saya bingung harus mengadu ke mana," ujar Pandi dengan mata berkaca-kaca menahan keharuan yang bercampur kebahagiaan sembari menggendong bayi laki-lakinya itu di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Tenggiri RT02/08, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Sabtu (15/5) siang.

Pria asal Desa Girangan, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah itu menyampaikan, rasa terimakasihnya kepada media massa yang sudah mau peduli dengan keberadaan nasib bayi laki-lakinya yang sempat tertahan di rumahsakit hingga akhirnya bisa dibawa pulang ke rumahnya itu. “Mungkin kalau tidak ada pemberitaan media, bayi saya bisa jadi akan dibawa ke panti sosial sebagaimana diungkapkan oleh salah satu suster RSUD Koja,” kata Pandi yang didampingi sang istri.

Ia menceritakan, Jumat (14/5) malam, setelah diwawancarai beberapa wartawan di kediamannya, kemudian dirinya didatangi oleh dua orang yang mengaku sebagai asisten dari Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief saat dirinya berada di rumah sakit. "Selain bertanya-tanya, orang itu hanya melihat kondisi bayi saya. Selanjutnya pergi dan berjanji akan membantu menyelesaikan administrasi kekurangan biaya, agar bayi saya bisa dibawa pulang," katanya. Namun, ia mengaku belum yakin dengan janji itu. Apalagi, sebagai orang awam ia tak kenal dengan dua orang yang baru saja menemuinya itu.

Namun rupanya, janji itu ditepati. Sekitar pukul 06.00 ketika sedang tidur setelah bergantian dengan istrinya menjaga sang bayi, ia dibangunkan oleh petugas rumah sakit yang mengatakan, dirinya sudah boleh membawa pulan buah hatinya yang sudah dinantikan selama 10 tahun itu.

"Tadi pagi, petugas rumah sakit yang sebelumnya judes, tiba-tiba ramah dan mengatakan kami sudah boleh membawa pulang bayi kami. Semua urusan administrasi sudah diselesaikan asisten Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana," papar pandi sambil menirukan perkataan suster rumahsakit.

Sebelumnya, seperti diberitakan, Pandi Bangun dan Sri Wijiyati mengaku, anak mereka masih ditahan pihak RSUD Koja, Jakarta Utara lantaran yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya tagihan operasi caesar saat kelahiran sebesar Rp 5 juta. Hal ini rupanya menarik perhatian Staf Khusus Presiden Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief. Untuk itu, ia pun langsung mengutus dua asistennya unuk melakukan pembicaraan dengan pihak RSUD Koja.

"Semuanya sudah beres, mereka sudah membawa pulang bayinya. Seluruh administrasi sudah diselesaikan oleh utusan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana," tandas Caroline Kawinda, Humas RSUD Koja. (red/*bj)

Jakut Targetkan 66.039 Akseptor KB

JAKARTA,MP - Untuk menekan angka pertumbuhan penduduk sekaligus mendukung percepatan program pemerintah dalam membentuk keluarga sejahtera melalui program Keluarga Berencana (KB), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jakarta Utara menargetkan sekitar 66.039 akseptor KB untuk tahun ini. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan target tahun 2009 lalu yang hanya mencapai 61.384 akseptor.

"Kami terus melakukan sosialisasi KB kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di kawasan pemukiman dengan ekonomi menengah ke bawah," ujar Dahri Zaenal, Kasie Peran Serta Masyarakat (PSM), BKKBN Jakarta Utara.

Dahri menjelaskan, tahun ini, untuk periode Januari hingga Mei, pihaknya telah merealisasikan sebesar 33,68 persen dari target yang ditetapkan yakni, 66.039 akseptor KB. "Kami optimis mampu memenuhi target tersebut. Pasalnya, kini kami giat melakukan kegiatan pelayanan KB gratis, ditambah selalu kami selalu mengikuti kegiatan tim road show TP PKK DKI Jakarta maupun PKK Jakarta Utara," katanya.

Dahri juga mengatakan, untuk meningkatkan akseptor KB, pihaknya tak pernah lelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, meski petugas yang dimiliki BKKBN Jakarta Utara terbatas yakni hanya berjumlah 68 petugas. “Setiap harinya petugas BKKBN Jakarta Utara diwajibkan mengkampanyekan program KB kepada 10 orang,” paparnya.

Sosialiasasi program KB lebih dititikberatkan bagi warga prasejahtera yang berdomisili di Jakarta Utara seperti Kecamatan Cilincing, Koja, Pademangan, serta Tanjungpriok. “Alhamdulillah, antusiasme warga sangat tinggi mengikuti program KB, khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah,” jelasnya.

Jenis program KB yang ditawarkan BKKBN Jakarta Utara diantaranya yakni jenis Metode Kontrasepsi Jangka Pangjang (MKJP) serta Non MKJP. Untuk jenis MKJP sendiri didominasi dengan jenis implan sebesar 30 persen, dimana jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jenis serupa seperti, Intra Uterine Device (IUD), Operasi Pria dan Operasi Wanita. Sedangkan untuk non MKJP didominasi jenis suntik sebesar 40 persen atau lebih besar dibanding jenis lainnya dalam non MKJP yakni, pil dan kondom. “Dengan peningkatan program KB diharapkan akan terwujud keluarga yang berkualitas. Sehingga mereka bisa memperhatikan kesejahteraan anggota keluarga dalam kemandirian yang baik,” tandasnya.(red/*bj)

Tak Mampu Bayar, RSUD Koja Tahan Bayi Orang Miskin

JAKARTA, MP - Sungguh ironis nasib pasangan suami istri Pandi Bangun (40) dengan Sri Wijiyati (35). Setelah 10 tahun berumah tangga tak dikaruniai anak namun begitu mereka memiliki momongan, bayinya disandera RSUD Koja, Jakarta Utara. Penyebabnya, karena mereka tak memiliki uang untuk biaya persalinan. Pihak rumah sakit tak mengizinkan mereka membaya bayi laki-laki yang baru dilahirkan pada Sabtu (1/5) lalu sebelum menyelesaikan biaya perawatan sebesar Rp 5 juta.

"Saat menjalani perawatan bersalin, pihak rumah sakit tak memberitahukan nilai biaya yang harus dibayarkan untuk operasi caesar. Tidak tahunya nilainya mencapai Rp 5 juta. Padahal, saya hanya punya Rp 1,5 juta dari hasil tabungan. Karena saya tidak sanggup bayar, bayi saya ditahan tak boleh dibawa pulang," ujar Pandi ayah sang bayi, saat ditemui di kontrakannya di Jalan Tenggiri RT 02/08, Tanjungpriok, Jakarta Utara, Jumat (14/5). Kontrakan berukuran 2,5 x 2,5 meter itu sudah didiami sekian tahun, dengan sewa Rp 250 ribu per bulan.

Pandi yang bekerja sebagai tenaga lepas di sebuah agen minuman mineral hanya memperoleh honor sebesar Rp 40 ribu per hari. Karena penghasilannya yang pas-pasan itulah, ia tak sanggup membayar biaya persalinan anak pertamanya itu. "Penghasilan saya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Saya sudah berupaya menyisihkan selama beberapa bulan untuk biaya persalinan anak sebesar Rp 1,5 juta dan ternyata tagihannya mencapai Rp 5 juta. Dari mana saya mendapat uang sebanyak itu," tambah pria asal Klaten, Jawa Tengah ini dengan nada lirih.

Kini istri dan bayinya masih tidak dibolehkan pulang. Mereka masih terbaring di kamar 305 RSUD Koja. Andai saja biaya administrasi itu sudah dilunasi, Pandi dapat memboyong istri beserta bayinya ke kontrakaknnya itu.

Pandi mengaku kesulitan mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT dan kelurahan setempat, karena tidak memiliki surat kependudukan yang jelas. Meskipun saat ini ia memiliki KTP DKI yang dikeluarkan dari Kelurahan Sungaibambu. Pandi baru 3 tahun menetap di Jakarta, sebelumnya tinggal di Desa Gilingan Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.

"Setelah musibah gempa tahun 2006 lalu, saya pindah ke Jakarta. Semua surat seperti, KTP, KK termasuk buku nikah hilang dalam musibah itu. Namun untuk KTP DKI sudah saya buat melalui Kelurahan Sungaibambu, tapi tak berlaku karena tempat tinggal saya di Kelurahan Tanjungpriok," ungkap Pandi. Bayi laki-laki yang masih merah itu, sudah 14 hari berada di RSUD Koja dangan kondisi berat badan 3,4 kg dan panjang 47 cm, saat baru lahir. Sejauh ini, kondisi bayi itu dalam keadaan sehat.

Selanjutnya Pandi mengatakan, selama ditahan di RS Koja, selalu mendapat tekanan dari pihak rumah sakit melalui perawat. Dengan nada ketus, perawat sering bertanya. "Kok enggak pulang juga Pak, kenapa sih betah banget di sini. Beresin dong, administrasi biar cepat pulang," kata Pandi menirukan perkataan beberapa perawat di RS tersebut.

Sebelum dibawa ke RSUD Koja, Sri Wijiyati, istri Pandi, sempat ditangani tenaga medis di Puskesmas Kebon Bawang selama 1 minggu. Setelah 2 kali mendapat rujukan ke RSUD Koja, Pandi baru membawa istrinya ke RSUD Koja. Pandi terpaksa menunda membawa istrinya ke rumah sakit karena takut biayanya mahal. Namun karena harus menjalani operasi caesar, sedangkan peralatan di puskesmas tidak lengkap, maka Pandi membawa istrinya ke RSUD Koja.

Pada Rabu 12 Mei 2010 lalu, pihak RSUD Koja mengancam Pandi, jika sebelum jam 12.00 belum melunasi biaya administrasi, maka anaknya akan dibawa ke panti sosial. "Pihak rumah sakit mengancam, jika tidak segera melunasi seluruh biaya, sang bayi akan dikirim ke panti sosial," katanya.

Terkait hal tersebut, Ketua LSM Forum Bersama Penggugat (Formagat) Ricardo Hutahaean, mengatakan, pihak rumah sakit harusnya membuat surat rekomendasi keterangan tidak mampu ke Dinas Sosial DKI Jakarta. "Sesuai dengan Manlak (Manual Pelaksana-red) Jamkesmas 2009. Biaya itu ditanggung APBN dan selanjutnya rumah sakit menagih kepada Kementerian Kesehatan," jelasnya.

Sedangkan Juru Bicara RSUD Koja, Caroline Kawinda membantah jika pihaknya telah mempersulit pasien tersebut. Orangtua pasien harus menghadap Direktur RSUD Koja, karena keluarga pasien tidak memiliki surat-surat.

"Kita harus verifikasi data lebih dulu. Rumah sakit tidak mudah mengeluarkan keputusan tanpa ada verifikasi. Untuk itu, orangtua pasien harus menghadap direktur dulu untuk verifikasi. Pokoknya semua bisa diselesaikan. Untuk kasus ini, saya akan cek terlebih dahulu ke ruang perawatan dan persalinan bayi," tandas Caroline. (red/*bj)

Dua Bocah Kelamin Ganda Butuh Uluran Tangan

JAKARTA, MP - Bocah berkelamin ganda kembali ditemukan di kawasan Semperbarat, Cilincing, Jakarta Utara. Ada dua bocah yang menderita kelamin ganda sejak bayi itu, masing-masing Asep Prihatin (6) dan Surya Putra Lisardi (4). Keduanya merupakan warga Jl Tipar Cakung, RT 01/06, Kelurahan Semperbarat, Cilincing. Kelainan organ kelamin itu tentu mengundang perhatian masyarakat luas, termasuk anggota DPRD DKI, Sahrianta Tarigan.

Asep Prihatin (6), merupakan anak bungsu dari pasangan Rohimah (38) dan Ocep (40). Ia diduga telah memiliki kelamin ganda sejak bayi. Di tengah kelamin perempuannya itu justru tumbuh daging kecil bulat menyerupai alat kelamin anak laki-laki. "Kejanggalan kelamin ini sudah terjadi sejak kecil. Tapi saat itu belum bisa dilakukan operasi," kata Rohimah, saat rumahnya dikunjungi Sahrianta Tarigan, anggota Komisi E DPRD DKI, Rabu (12/5).

Pada tahun 2009 lalu, Rohimah mengaku pernah membawa anaknya berobat ke Puskesmas Sukapura. Namun oleh petugas puskesmas, anaknya itu dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Namun karena keterbatasan biaya, pemeriksaan tersebut ditunda. Walau ia memegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan Semperbarat, pihak rumah sakit tetap memintai uang.

"Kami sangat membutuhkan uluran tangan bantuan dermawan agar anak saya bisa hidup dengan alat kelamin normal," kata wanita yang keserahariannya menjajakan gorengan keliling kampung. Sedangkan suaminya hanya sebagai tukang ojek dengan penghasilan sehari-hari Rp 20 ribu.

Selanjutnya, Rohimah meminta bantuan pada Puskesmas Sukapura untuk mengurus pengobatan secara gratis dengan cara meminta surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Hasilnya, pada bulan April lalu, Asep berhasil menjalani operasi pertama di RSPAD Gatot Subroto tanpa biaya alias gratis. Namun dua tahun ke depan harus menjalani lagi operasi kedua kalinya yaitu operasi konstruksi.

Penderita kelamin ganda lainnya adalah Surya Putra Lisardi (4). Anak ke-2 pasangan Sulistiah (33) dan Sujarwadi (33) ini menderita kelamin ganda sejak lahir. "Dari bayi kelamin anak saya layaknya perempuan. Tapi fisiknya laki-laki dan lama kelamaan ternyata ada penisnya juga namun bentuknya tak normal seperti balita kebanyakan. Ini lebih kecil," jelas Sulistiah yang juga tetangga dengan Asep Prihatin.

Sulistiah mengakui, tidak mampu berbuat banyak dengan kondisi anaknya yang kini telah berusia 4 tahun. Sebab mereka berasal dari keluarga miskin, sehingga selalu serba berkekurangan. Untuk mengobati anaknya, Sulistiah mengaku hanya mampu melakukan pengecekan di Puskesmas Sukapura. Padahal, ia tinggal di Kelurahan Semperbarat. "Saya hanya bisa bawa ke Puskesmas Sukapura karena lokasinya lebih dekat dari rumah," katanya.

Sama seperti Asep, pada April lalu, bermodalkan SKTM, Surya berobat ke RSPAD Gatot Subroto untuk didiagnosa kelaminnya itu. Namun tetap saja, ia dimintai bayaran 50 persen dari biaya pengobatan. "Kami tak mampu jika harus diminta biaya pengobatan sebesar itu karena suami hanya bekerja sebagai kurir," katanya.

Harapan mereka agar anak-anaknya hidup normal pun masih di angan-angan. Sebab mereka tidak punya uang untuk membayar biaya operasi. Kini mereka hanya pasrah. Sebab jangankan untuk operasi, untuk makan sehari-hari saja mereka mengaku kesusahan.

"Saya bingung harus bagaimana. Saya ingin anak saya normal seperti anak lainnya, tetapi saya sudah membayangkan kalau dioperasi pasti biayanya besar. Sedangkan untuk makan kami sehari-hari saja sudah sulit," ujar Sulistiah pasrah. Karena itu, ia sangat berharap dengan bantuan pemerintah agar anaknya bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Sahrianta Tarigan, mengaku turut prihatin dengan kondisi keluarga tersebut. Setelah mengetahui adanya bocah berkelamin ganda yang kebetulan berada di wilayah daerah pemilihannya ketika mencalonkan menjadi anggota legislatif, dia segera menengok ke lokasi. "Secara pribadi, saya terpanggil untuk membantu mereka, setidaknya meringankan beban mereka. Saya akan mengupayakan agar kedua anak itu mendapatkan pengobatan yang layak serta gratis. Sebab, Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan Rp 500 miliar per tahun untuk kesehatan warga miskin di Jakarta," kata Sahrianta.

Sahrianta Tarigan juga memberikan bantuan uang tunai kepada kedua orangtua penderita kelamin ganda untuk meringankan beban hidup mereka dalam upaya mengobati anaknya tersebut. "Ya, ini hanya sekadar bantuan ringan saja untuk meringankan beban biaya. Karena kan untuk mengurus administrasi membawa ke rumah sakit membutuhkan biaya. Semoga ini bermanfaat," tandas Sahrianta yang enggan menyebutkan jumlah bantuan yang diberikan. (red/*bj)

50 Pasangan Nikah Massal di Rusun Cilincing

JAKARTA, MP - Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang kurang mampu, Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar nikah massal bagi penghuni Rumah Susun (Rusun) Cilincing, Jakarta Utara. Tak kurang 50 pasangan mengikuti kegiatan nikah massal yang secara resmi langsung dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta Utara.

Presiden Direktur JICT Arif Siregar mengatakan, kegiatan nikah massal ini dimaksudkan agar warga bisa memperoleh kepastian dan perlindungan sesuai hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya di mata hukum formal.

"Harapan kita adalah setiap keluarga yang tercatat sebagai warga Cilincing dan sekitarnya dapat memperoleh perlindungan sesuai haknya," kata Arif yang ditemui di Aula Masjid Nur Darojatun, Rusun Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (12/5).

Apalagi pernikahan memiliki arti penting dalam melahirkan generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih, keluarga tidak hanya dibangun atas nilai-nilai agama, tapi juga atas kepastian hukum. "Melalui pernikahan massal ini, warga Cilincing dapat membina keluarga yang diakui sah oleh agama dan negara juga," jelasnya.

Ilyas (67) dan Mamih (66), warga Jl Mawar Dalam Barat No 44 RT 014/11, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, mengaku senang dengan terselenggaranya kegiatan nikah massal tersebut. Terlebih, dengan diberikannya Surat Nikah, dirinya memiliki kekuatan hukum secara resmi. “Dulunya tidak punya surat, sekarang jadi punya. Dengan surat ini, pernikahan kami memiliki kepastian hukum," tandas Ilyas. (red/*bj)

PKK DKI Roadshow ke Penjaringan

JAKARTA, MP - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi DKI Jakarta, Sri Hartati, terus menggalakkan program roadshow pemberdayaan keluarga. Sasaran kali ini adalah, warga Penjaringan, Jakarta Utara. Kegiatan dipusatkan di Gedung Pertemuan Jawa-Bali samping Juction Pluit Mall, Selasa (11/5) kemarin. Di tempat itu, istri Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan langkah nyata dalam menyejahterakan warga Jakarta.

“Kegiatan roadshow ini merupakan yang kedua setelah di Cilincing. Tentunya kegiatan ini untuk mensinergikan potensi mitra dalam rangka mempercepat proses pemberdayaan keluarga, dengan sasaran RW binaan. Tujuannya mendukung tercapainya visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjadikan Jakarta sejahtera untuk semua,” kata Tatiek Fauzi Bowo.

Kegiatan roadshow PKK ini, kata Tatiek, bertujuan mengetahui sejauhmana potensi yang dimiliki wilayah. Yakni prestasi-prestasi yang pernah diraih, perhatian dan pembinaan sektor terkait serta sejauhmana partisipasi masyarakat mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di RW sasaran.

“Kegiatan ini memberikan akses seluas-luasnya kepada keluarga untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan paket bantuan stimulan. Kemudian memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dengan sektor terkait menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga dan peningkatan kualitas fisik dan non fisik lingkungan,” papar Tatiek.

Tindak lanjut pelaksanaan roadshow ini perlu disikapi dengan pembentukan Forum Komunikasi Pemberdayaan Keluarga tingkat RW. Utamanya adalah di RW unggulan yang terdapat di tiap kelurahan. Forum ini nantinya akan menggerakkan potensi masyarakat setempat untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut.

“Apabila tidak mampu diselesaikan maka hendaknya diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan. Mohon ini disikapi dengan sungguh-sungguh oleh lurah untuk ditindaklanjuti,” ujar Tatiek.

Sekadar diketahui, roadshow ini dihadiri oleh 400 peserta yang terdiri dari pengurus PKK, mulai dari tingkat kota hingga tingkat RT. Bahkan kepala puskesmas kelurahan se-Kecamatan Penjaringan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan instansi terkait lainnya turut menghadiri roadshow itu. Kegiatan di dalamnya antara lain adalah temu konsultasi, pelayanan konsultasi, pameran dan promosi, pelayanan KB dan pemberian paket bantuan.

Maskup, Ketua RW 08, Kelurahan Penjaringan, menyambut gembira digelarnya roadshow TP PKK Provinsi DKI Jakarta itu. Sebab dengan begitu warga semakin mantap membantu 10 program PKK dalam menyejahterakan keluarga di Jakarta Utara. “Kami siap membantu seluruh program PKK dalam menyejahterakan perekonomian warga Penjaringan,” katanya. Apalagi RW yang dipimpinnya merupakan RW unggulan di Kelurahan Penjaringan dengan 23 RT.

Warga juga turut membantu kegiatan gebyar posyandu yang digelar setiap tanggal 27. Diharapkan dengan roadshow ini, anggota PKK di lingkungan Kelurahan Penjaringan semakin semangat menjalankan perannya, membantu kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan keluarga sejahtera.

Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat, BPMPKB Jakarta Utara, Dahri Zaenal mengatakan, roadshow diwarnai dengan pemberian paket bantuan antara lain Kartu Sehat (ID Card), alat perangkap jentik nyamuk (Ovitrap), alat kontrasepsi KB, Papan Nama Posyandu dan Brosur Posyantek.

Kemudian pelayanan KB gratis yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Jakarta Utara. Peminatnya pun cukup banyak, yakni untuk operasi pria (OP) ada 20 akseptor, IUD 7 akseptor, implant 42 akseptor, suntik 52 akseptor.

“Sedangkan saat roadshow di Penjaringan, pelayanan yang diberikan berupa IUD 7 akseptor, implant 22 akseptor, suntik 31 akseptor. Ini sangat sedikit karena lokasi penyelenggaraan roadshow jauh dari lingkungan pemukiman. Diharapkan ke depan tempat penyelenggaraanya harus berada di tengah-tengah lingkungan pemukiman,” katanya. (red/*bj)

Nama Provokator Kerusuhan Koja Telah Diketahui

JAKARTA, MP - Kerja keras Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk DPRD DKI Jakarta, terkait kasus bentrok fisik di kawasan makam Mbah Priok, Koja, pada Rabu (14/4) silam, membuahkan hasil. Setidaknya TPF telah mengantongi sejumlah nama, yang diduga terkait dan harus bertanggung jawab atas insiden Koja berdarah itu. Dalam satu hingga dua pekan ke depan, TPF segera menyerahkan hasil investigasinya berupa rekomendasi kepada Ketua DPRD DKI.

"Kita sudah tahu bahwa ada pihak-pihak yang menurut kita paling bertanggung-jawab atas kerusuhan di Koja dan kita sudah dapat itu," kata S Andyka, anggota TPF DPRD DKI Jakarta, Selasa (11/5). Pihak itu diyakini memiliki peran penting sehingga memicu timbulnya bentrokan antara anggota Satpol PP DKI Jakarta dengan warga.

Bahkan pihak itu bisa disebut sebagai provokator karena menyebarkan kabar melalui pesan singkat dan menempelkan pamflet-pamflet yang isinya menyebutkan makam Mbah Priok akan dibongkar oleh Satpol PP DKI Jakarta. Sehingga warga terprovokasi dan melakukan perlawanan terhadap Satpol PP. "Saya tidak bisa menyebutkan siapa pihak ini. Namun yang jelas ia bertanggung jawab karena menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga pecahlah bentrok fisik itu," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Investigasi Kemanusiaan PMI, Ulla Nuchrawaty, mengatakan, jumlah korban insiden Koja berdarah itu sebanyak 231 orang. Dari jumlah itu, terdapat 20 anak usia di bawah 17 tahun. Sedangkan sisanya, berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), anggota kepolisian dan masyarakat umum. "Korban terbanyak berasal dari Satpol PP dan paling sedikit berasal dari aparat kepolisian," kata Ulla Nuchrawaty, usai bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, kehadiran tim investigasi PMI ke Balaikota DKI untuk melaporkan perkembangan penyelidikan kasus kerusuhan Priok pada Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. PMI juga melaporkan adanya penyimpangan di lapangan, di mana korban kerusuhan Priok yang seharusnya dibebaskan dari biaya pengobatan masih ada yang dipungut biaya. Tapi hal itu sudah diselesaikan, sehingga bisa dikatakan tidak ada masalah. "Tapi sudah diselesaikan, tidak ada masalah lagi," ungkap Ulla. (red/*bj)

Sensus di Kepulauan Seribu Terhambat Cuaca Buruk

JAKARTA, MP - Pendataan atau sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta guna mengetahui pertumbuhan penduduk selama periode 10 tahunan, terus bergulir di lima wilayah kota di DKI Jakarta serta satu wilayah Kabupaten Administrasi yakni Kabupaten Kepulauan Seribu.

Jika sensus di lima wilayah kota berjalan lancar, tidak demikian halnya dengan sensus yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang notabene merupakan wilayah kepulauan di DKI Jakarta. Pasalnya, bagi petugas sensus di Kepulauan Seribu, harus terlebih dahulu melihat kondisi cuaca dan ombak sebelum melakukan tugasnya di tujuh pulau baik yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk namun terdapat bangunan dari sekitar 106 pulau yang tersebar di kawasan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu, Banua Rambe mengatakan, pihaknya telah mengirimkan sebanyak 50 petugas yang terbagi menjadi 13 tim di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan 37 tim di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Masing-masing tim terdiri dari empat orang yang diharapkan mampu mendata sekitar 22 ribu warga yang terintegrasi dalam data kependudukan. "Dari 106 pulau yang ada Kepulauan Seribu sekitar tujuh pulau yang bakal disambangi petugas sensus yaitu setiap pulau yang ada bangunannya," ujar Banua Rambe.

Dia mengungkapkan, dalam melaksanakan tugasnya, petugas sensus di Kabupaten Kepulauan Seribu masih menemui banyak kendala. Meski sudah berjalan selama satu Minggu, hingga kini masih terdapat sejumlah pulau yang belum 100 persen didatangi petugas sensus, seperti yang terjadii di Pulau Sebira. Selain itu, lanjutnya, yang paling terberat adalah membaca cuaca sehingga petugas yang dikirim terpaksa harus menunggu berhari-hari untuk menuju pulau berikutnya untuk melakukan pendataan. “Berbeda dengan di darat. Di sini kita harus menunggu terlebih dahulu sampai cuaca benar-benar bersahabat. Kalau ombak tinggi terpaksa kita menunggu sampai keesokan harinya,” kata Banua Rambe.

Akibat keadaan seperti itu, masih kata Banua, pelaksanaan sensus di Kepulauan Seribu agak menemui sedikit kendala, khususnya seperti yang dialami Pulau Sebira yang letaknya tepat di lautan lepas Laut Jawa dan berjarak sekitar 42 mil dari daratan Jakarta dan berdekatan dengan Provinsi Lampung yang sama sekali belum didatangi petugas sensus. “Sudah tiga hari ini kita tidak bisa jalan ke sana karena ombaknya sangat tinggi sekitar satu hingga dua meter. Jika dipaksakan, perjalanan yang ditempuh akan lebih lama lagi dan tidak nyaman bagi petugas,” jelasnya.

Jika sudah memungkinkan, sambungnya, maka warga Pulau Sebira yang memiliki sekitar 180 kepala keluarga dapat mulai terdata dalam waktu dekat ini. “Meski demikian, kita tetap optimalkan pendataan bisa selesai tepat waktu. Oleh karena itu, petugas sensus yang berada di sana akan menginap di rumah warga sekaligus melakukan dua tahap untuk menghindari keterlambatan akibat cuaca buruk,” katanya.

Meski begitu, Banua mengaku pihaknya sangat terbantu dengan sikap akomodatif yang ditunjukan warga Kepulauan Seribu yang menyambut baik kedatangan petugas sensus yang melakukan pendataan. Dengan begitu, penduduk dalam satu pulau dapat dengan mudah terdata mulai dari mulai yang berada di pelabuhan hingga warga yang berada di ujung pulau “Mereka menyambut baik sekali petugas sensus. Ini sangat membantu tugas kami,” tandasnya. (red/*bj)

2010, Ancol Targetkan Sumbang PAD Rp 49 Miliar

JAKARTA, MP - PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk selaku pengelola tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol, optimistis bisa mencapai laba pendapatan sebesar 10,56 persen atau Rp 993,15 miliar pada tahun 2010. Dari jumlah tersebut maka ditargetkan perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 49 miliar.

"Kami sangat optimis dengan angka itu karena memang target pertumbuhan pendapatan tahun ini hampir dua kali lebih lebih besar dibandingkan pendapatan tahun lalu. Apalagi didukung dengan kehadiran wahana baru ditambah revitalisasi yang sedang dilakukan," kata FX. Husni, Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Sabtu (8/5).

Ia menambahkan, target PAD yang akan diberikan pada Pemprov DKI Jakarta ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 lalu yang hanya Rp 46 miliar.

Husni juga mengungkapkan, pada tahun 2010 ini pihaknya sedang mengadakan perluasan dan pembangunan wahana baru dengan total anggaran sebesar Rp 400 - 500 miliar. Oleh karena itu, agar target tercapai, Ancol akan meluncurkan beberapa inovasi acara baru yang menarik bagi pengunjung. Antara lain akan meluncurkan new movie The Journey To The Center of The Earth, pertunjukan baru Aqua World-Beluga Show di Gelanggang Samudera.

Selain itu, mengembangkan Banquet Hall di Putri Duyung dan Banquet Service di kawasan outdoor Ancol, pengembangan inovasi Balada Kera dan Istana Boneka serta pembangunan wahanan baru Hysteri di Dunia Fantasi. "Kehadiran program inovasi baru ini kami yakini akan menjadi sarana hiburan yang menarik bagi masyarakat saat mengunjungi Ancol," ucap Husni.

Kemudian, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk juga menargetkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Ancol mencapai 14, 3 juta pengunjung pada tahun 2010 ini. Sehingga secara otomatis besarnya pertumbuhan jumlah pengunjung itu diyakini akan mendongkrak pendapatan dan laba bersih. Pada tahun 2009, Ancol hanya memperoleh laba bersih sebesar Rp 137,39 miliar. Keuntungan ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4 persen yaitu Rp 132,23 miliar. "Jika tak ada halangan, pembagian deviden kepada para pemegang saham dilaksanakan pada Kamis 17 Juni 2010 mendatang," kata Husni.

Kenaikan pendapatan juga terjadi pada sektor perdagangan dan jasa. Pada sektor ini, terjadi lonjakan dari Rp 49 miliar menjadi Rp 66 miliar. Kemudian di sektor properti atau real estat mengalami penurunan dari segi pendapatan. Meskipun penjualan lahan mengalami peningkatan dari 61.408 meter persegi menjadi 70.767 meter persegi pada tahun 2009, namun pendapatan yang dihasilkan mengalami penurunan dari Rp 290 miliar menjadi Rp 266 miliar. Hal ini disebabkan karena terbatasnya land bank

"Karena itu, untuk optimalisasi usaha tahun 2010, perseroan akan fokus pada pengembangan reklamasi dan penambahan kawasan properti di luar kota," kata Husni. Proyek reklamasi itu mulai dilaksanakan di kawasan Ancol Timur dengan luas 120 hektar yang segera dilakukan dalam waktu dekat ini. (red/*bj)

Korban Kerusuhan Priok Bertambah Menjadi 231 Orang

JAKARTA, MP - Tim investigasi dari Palang Merah Indonesia (PMI) melaporkan perkembangan penyelidikan mengenai kasus kerusuhan Priok pada 14 April lalu ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, termasuk jumlah korban yang bertambah dari data terakhir yang dikumpulkan.

"Jumlah korban 231 orang, ada 20 anak di bawah 20 tahun yang juga menjadi korban. Terbanyak korban memang dari Satpol PP, petugas polisi yang jadi korban sedikit. Data ini sudah divalidasi," kata Ketua Tim Investigasi Ulla Nuchrawaty usai bertemu Wakil Gubernur di Balaikota DKI.

PMI juga melaporkan mengenai adanya penyimpangan di lapangan dimana korban kerusuhan Priok yang seharusnya dibebaskan dari biaya pengobatan masih ada yang dipungut biaya. "Tapi sudah diselesaikan, tidak ada masalah," kata Ulla.

Sementara itu, PMI masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk kuasa hukum ahli waris Habib Zein Al Haddad dari Palembang. "Posisi kami hanya mendengarkan, mengumpulkan data," kata Ulla.

PMI akan melaporkan hasil rekomendasi mengenai kerusuhan di area makam Mbah Priok itu pada tanggal 10 yang akan datang.

Berdasarkan SK yang diterima tim investigasi, masa kerja tim adalah mulai tanggal 20 April hingga 4 Mei, namun karena perkembangan situasi di lapangan, Ulla menyebut pihaknya meminta perpanjangan waktu hingga 9 Mei mendatang.

"Jadi tanggal 10 Mei kami akan menyerahkan hasil penyelidikan ke pemberi mandat atau Pemprov DKI," katanya.(red/*an)